Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Pesisir Selatan

Add Comment

Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Pesisir Selatan


PENDAHULUAN 

Program Kelurga Harapan berdasarkan Peraturan Mentri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 memberikan bantuan sosial berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga atau masyarakat miskin yang rentan terhadap risiko sosial. Dengan Sasaran Keluarga miskin yang rentan serta terdaftar dalam Basis Data Terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, keluarga yang memiliki ibu hamil/menyusui; dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Pendidikan anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahundan/atau kesejahteran sosial.

Program Keluarga Harapan di Kecamatan Basa Ampek Balai masih belum maksimal seperti yang diharapkan meskipun sudah ada Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, hal ini diperkuat dengan pernyataan pihak PKH dari Pendamping PKH dan Kasi Bantuan dan jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan bahwa dalam penetapan sasaran PKH berdasarkan Basis Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015, Koordinator PKH dikabupaten tidak dapat menghapus dan menambah peserta PKH. Meskipun masyarakat tergolong penduduk miskin dan memenuhi kriteria pada Permensos RI No 1 Tahun 2018 dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial namun tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu penanggulangan kemiskinan sehingga bantuan tersebut tidak dapat diberikan kepada masyarakat.

Program ini menjangkau aspek yang paling bawah yaitu mensejahterakan masyarakat melalui kesejahteraan keluarga. program PKH yang sudah di implementasikan diberbagai daerah di Indonesia, PKH menunjukkan keberhasilannya dalam memberantas kemiskinana yang ada didaerah, akan tetapi dibeberapa daerah program ini belum berhasil diimplementasikan dengan baik dalam memberantas kemiskinan, yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin didaerah tersebut (Virgoreta, 2015; Kholif, 2014)

Dari berbagai artikel yang telah dibaca diatas peneliti belum menemukan keterkaitan Implementasi Program Keluarga Harapan dengan peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 Tentang PKH pada artikel lainnya, sehingga Implementasi Program Keluarga Harapan yang berhasil atau tidak tersebut didilihat dari aspek yang seperti apa, sebab dalam Peraturan Mneteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 ini mengatur segala aspek baik dari sasaran, komponen, Hak dan Kewajiban serta Proses Pendampingan maupun Mekanisme dari PKH itu sendiri. Sehingga objek penelitian yang akan dilakukan adalah Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan studi Masyarakat di kecematan Basa Ampek Balai Tapan yang berusaha mengidentifikasi Implementasi Program dengan Peraturan Menteri sosial RI No 1 Tahun 2018 yakni peneliti menemukan masalah nyata yakni Implementasi PERMENSOS RI No 1 Tahun 2018 sudah dilaksanakan namun belum sesuai dengan komponen misalnya penentuan peserta PKH ini berdasarkan komponen masyarakat miskin yang rentan dalam hal kesehatan (Ibu hamil dan balita umur 0-6 Tahun), pendidikan (SD,SMP,SMA umur 6-21 Tahun yang belum menamatkan pendidikan), Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia umur 60 Tahun dan Disabiitas Berat). Namun penentuan Peserta PKH ini berdasarkan PERMENSOS No 1 Tahun 2018 dan Basis Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015 sehingga realita dilapangan data tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sekarang. Sehingga muncul ketidakadilan dari masyarakat yang tidak menerima PKH mengenai peristiwa tersebut. Permaslahan lain yaitu pemberian akses KIP,KIS dan Rastra namun masyarakat Keluarga Pnerima Manfaat tidak menggunakan dengan maksismal sehingga Implementasi PKH belum dimplementasikan dengan baik. 
Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Pesisir Selatan    PENDAHULUAN     Program Kelurga Harapan berdasarkan Peraturan Mentri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 memberikan bantuan sosial berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga atau masyarakat miskin yang rentan terhadap risiko sosial. Dengan Sasaran Keluarga miskin yang rentan serta terdaftar dalam Basis Data Terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, keluarga yang memiliki ibu hamil/menyusui; dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Pendidikan anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahundan/atau kesejahteran sosial.    Program Keluarga Harapan di Kecamatan Basa Ampek Balai masih belum maksimal seperti yang diharapkan meskipun sudah ada Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, hal ini diperkuat dengan pernyataan pihak PKH dari Pendamping PKH dan Kasi Bantuan dan jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan bahwa dalam penetapan sasaran PKH berdasarkan Basis Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015, Koordinator PKH dikabupaten tidak dapat menghapus dan menambah peserta PKH. Meskipun masyarakat tergolong penduduk miskin dan memenuhi kriteria pada Permensos RI No 1 Tahun 2018 dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial namun tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu penanggulangan kemiskinan sehingga bantuan tersebut tidak dapat diberikan kepada masyarakat.    Program ini menjangkau aspek yang paling bawah yaitu mensejahterakan masyarakat melalui kesejahteraan keluarga. program PKH yang sudah di implementasikan diberbagai daerah di Indonesia, PKH menunjukkan keberhasilannya dalam memberantas kemiskinana yang ada didaerah, akan tetapi dibeberapa daerah program ini belum berhasil diimplementasikan dengan baik dalam memberantas kemiskinan, yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin didaerah tersebut (Virgoreta, 2015; Kholif, 2014)    Dari berbagai artikel yang telah dibaca diatas peneliti belum menemukan keterkaitan Implementasi Program Keluarga Harapan dengan peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 Tentang PKH pada artikel lainnya, sehingga Implementasi Program Keluarga Harapan yang berhasil atau tidak tersebut didilihat dari aspek yang seperti apa, sebab dalam Peraturan Mneteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 ini mengatur segala aspek baik dari sasaran, komponen, Hak dan Kewajiban serta Proses Pendampingan maupun Mekanisme dari PKH itu sendiri. Sehingga objek penelitian yang akan dilakukan adalah Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan studi Masyarakat di kecematan Basa Ampek Balai Tapan yang berusaha mengidentifikasi Implementasi Program dengan Peraturan Menteri sosial RI No 1 Tahun 2018 yakni peneliti menemukan masalah nyata yakni Implementasi PERMENSOS RI No 1 Tahun 2018 sudah dilaksanakan namun belum sesuai dengan komponen misalnya penentuan peserta PKH ini berdasarkan komponen masyarakat miskin yang rentan dalam hal kesehatan (Ibu hamil dan balita umur 0-6 Tahun), pendidikan (SD,SMP,SMA umur 6-21 Tahun yang belum menamatkan pendidikan), Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia umur 60 Tahun dan Disabiitas Berat). Namun penentuan Peserta PKH ini berdasarkan PERMENSOS No 1 Tahun 2018 dan Basis Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015 sehingga realita dilapangan data tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sekarang. Sehingga muncul ketidakadilan dari masyarakat yang tidak menerima PKH mengenai peristiwa tersebut. Permaslahan lain yaitu pemberian akses KIP,KIS dan Rastra namun masyarakat Keluarga Pnerima Manfaat tidak menggunakan dengan maksismal sehingga Implementasi PKH belum dimplementasikan dengan baik.     Kelemahan dan keterbatasan yang ditemui dalam Implementasi Program Keluarga Harapan bahwa penentuan perserta PKH yang berdasarkan penggunaan Basis Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015 oleh kementrian Sosial RI harus segera dilakukan pembaharuan data, mengingat kondisi masyarakat yang sekarang ini sudah berkembang dari segi kesejahtraannya, dengan demikian baik masyarakat yang menerima PKH sesuai dengan komponen yang tertera dalam Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 dan masyarakat yang tidak menerima PKH juga tidak komplen terhadap program yang dirasa tidak adil dalam menentukan sasaran.        KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA


Kelemahan dan keterbatasan yang ditemui dalam Implementasi Program Keluarga Harapan bahwa penentuan perserta PKH yang berdasarkan penggunaan Basis Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015 oleh kementrian Sosial RI harus segera dilakukan pembaharuan data, mengingat kondisi masyarakat yang sekarang ini sudah berkembang dari segi kesejahtraannya, dengan demikian baik masyarakat yang menerima PKH sesuai dengan komponen yang tertera dalam Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 dan masyarakat yang tidak menerima PKH juga tidak komplen terhadap program yang dirasa tidak adil dalam menentukan sasaran.



Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Sangat Miskin (Ksm) Penerima Bantuan Studi Di Kecamatan Rindi Kebupaten Sumba Timur

Add Comment

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KELUARGA SANGAT MISKIN (KSM) PENERIMA BANTUAN (STUDI DI KECAMATAN RINDI KEBUPATEN SUMBA TIMUR)



PENDAHULUAN 

Kemiskinan merupakan issue strategis dalam pembangunan di sebuah Negara, namun kemiskinan seringkali menjadi hambatan bagi Negara berkembang didunia dalam proses pembangunan, seperti Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa : “Pembangunan di Negara berkembang selalu di latar belakangi oleh permasalahan keterbelakangan, kemiskinan, dan pengangguran. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang tidak luput dari permasalahan kemiskinan tersebut. Bahkan kemiskinan di Indonesia di pandang sebagai kemiskinan budaya dan terjadi karna proses pemiskinan struktural” todora dalam wrihatnolo (2002:77)

BPS Tahun 2012 menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 12,49 %. Pada periode tahun 1996- 1998 angka kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan tajam, di mana angka kemiskinan di perkotaan naik menjadi 62,72% dan angka kemiskinan di pedesaan mencapai angka 61,1%. Kondisi ini hampir merata di seluru provinsi dan kabupatan/kota di Indonesia, jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia per marat 2014 menurut BPS adalah sebanyak 28.280.010 jiwa tersebar di kota sebanyak 10.507.200 jiwa dan didesa 10.507.200 jiwa dan didesa 17.772.81 jiwa. persentase penduduk miskin sebanyak 11,25 % dengan persebaran 8,34 persen diperkotaan 14,17 didesa. 

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi wakil Presiden Republik Indonesia, pemerintah mengklasifikasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam tiga kelompok (klaster) kebijakan. Pertama, adalah kelompok kebijakan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Kebijakan ini merupakan program- program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelaanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh keluarga sangat miskin (KSM). Klasifikasi program ini meliputi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Kelurga Harapan (PKH). Kedua, adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kerakteristik kebijakan ini adalah program dengan pendekatan partisipatif, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok, serta perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Penerima manfaat program adalah kelompok masyarakat yang di kategorikan miskin. Contohnya adalah PNPM Mandiri.
Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Sangat Miskin (Ksm) Penerima Bantuan Studi Di Kecamatan Rindi Kebupaten Sumba Timur


Ketiga, adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Kerakteristik kebijakan ini berupa ini berupa program yang memberikan bantuan modal skala mikro, memperkuat kemandirian usaha dan meningkatkan manajemen usaha. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kata BPS soal penurunan angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Namun laju pengetasan anga kemiskinan tersebut kian melambat dari tahun ke tahun. BPS mencatat penduduk miskin Indonesia perFebruari 2004 sebanyak 36,1 jjuta jiwa (16,6%), pada maret 2012 jumlahnya mengerucut menjadi 29,13 juta jiwa (11,96%). Disisi lain, BPS mencatat pada 2008 – 2009 angka kemiskinan berkurang 2,5 juta jiwa. Namun, pada periode tahun 2009- 2012 rata- rata pengurangan penduduk miskin mengalami perlambatan menjadi 1 -1,5 juta jiwa pertahunnya. Adanya perlambatan tersebut tentu kontras dengan kontras dengan kucuran anggaran pemerintah yang selalu bertambah tiap tahunnya. Jika pada tahun 2004 anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar 374 triliyun, pada tahun 2012 anggaran melonjak delapan kali lipat menjadi 1.548 triliyun. Berdasarkan data survey social ekonomi nasional (susenas) 2015, terdapat 28,51 juta warga yang beradapada garis kemisknan atau sebanyak 11,13 persen dan 73,95 juta retan miskin. Purwanto (2012:13) menyatakan bahwa selama ini banyak program atau kebijakan yang gagal melaksanakan dari pada yang berhasil di laksanakan, bahkan para ahli menyatakan bahwa implementasi yang berhasil hanyalah sebuah kebetulan (by chance), sementara kebijakan yang gagal dalam implementasi merupakan by design Sehingga perlambatan yang terjadi tersebut sengat mungkin disebabkan oleh banyaknya kendala dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan. Permasalah kemiskinan juga pasti terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT adalah Provinsi dengan jumlah penduduk 5.120.000 jiwa tahun 2015. Data BPS provinsi NTT menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 1,149 juta orang atau 22,19 persen dari total jumlah penduduk 5,3 juta orang . jumlah penduduk miskin di NTT mengalami penurunan sekitar 10.610 orang di banding penduduk miskin pada September 2015 yang mencapai 1,160 juta orang atau 22,58 persen dari total penduduk NTT. Perkambangan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur selama maret 2010 – maret 2016 cenderung mengalami mengalami penurunan walaupun sempat naik pada periode maret 2015 akan tetepi mulai bergerak turun secara perlahan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program nasional yang telah diimplementasikan sejak tahun 2007 oleh kementrian sosial Republik Indonesia. Bentuk program ini adalah pemberian bantuan tunai (cast transfer) kepada KSM penerima bantuan. Program ini berupaya untuk mengembangkan system perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia.


Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

Add Comment

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BALONGMASIN KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO


PENDAHULUAN 

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus-menerus dikaji serta menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah karena tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dinilai dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (multiplier effects) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh, sehingga kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainya (Purwanto dkk, 2013: 80).

Menurut Huraerah, kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dinilai telah mengalami beberapa kekeliruan paradigmatik. Pertama, masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional. Penanggulangan kemiskinan dengan fokus perhatian pada aspek ekonomi terbukti mengalami kegagalan, karena pengentasan kemiskinan yang direduksi dalam soal-soal ekonomi tidak akan mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya. Kedua, lebih bernuansa kemurahan hati dari pada produktivitas, padahal program penanggulangan kemiskinan seharusnya diarahkan supaya mereka menjadi produktif. Ketiga, memposisikan masyarakat miskin sebagai objek dari pada subjek. Keempat, pemerintah masih sebagai penguasa daripada fasilitator (Purwanto dkk, 2013: 80).

Bangun (2016: 2) menegaskan bahwa masalah kemiskinan adalah masalah multidimensi yang juga mengakibatkan gizi buruk dan anak-anak putus sekolah. Rendahnya kemampuan ekonomi sebuah keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM) membawa dampak pada buruknya nutrisi dan gizi, serta menyebabkan banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pelajarannya dibangku sekolah. Sebagian di antaranya harus bekerja keras membantu mencari nafkah untuk keluarganya dan ada yang terpaksa menjadi anak jalanan. Semakin besar jumlah anak usia sekolah yang tidak mampu memperoleh pendidikan yang layak akan memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada masa yang akan datang dan mengakibatkan beban sosial yang sangat tinggi terhadap negara. Penanganan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia ini kemungkinan akan semakin sulit diatasi. Hal ini disebabkan karena sempitnya lapangan pekerjaan serta rendahnya pendapatan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Selain itu, mahalnya biaya pendidikan menyebabkan masyarakat miskin semakin sulit untuk mengenyam dunia pendidikan yang pada akhirnya akan dapat menyebabkan turunnya kualitas sumber daya manusia, maka hal ini juga diperlukan tentang adanya pemberdayaan dari keluarga.


Menanggapi pernyataan di atas, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program bantuan. Salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan bersyarat yang dinaungi oleh Kementerian Sosial. Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2007. PKH membuka akses kepada keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak balita maupun anak usia sekolah untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya (https://pkh.kemsos.go.id diakses 9 Januari 2019).

Misi besar PKH adalah untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Dalam jangka pendek, dana bantuan tunai bersyarat diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung). Dalam jangka panjang, merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Sedangkan tujuan khusus PKH adalah sebagai berikut: 

  1. Meningkatkan taraf hidup Kelompok Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 
  2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. 
  3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
  4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan (https://pkh.kemsos.go.id diakses 9 Januari 2019).
Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan secara serentak se-Indonesia mulai tahun 2007 termasuk wilayah Kabupaten Mojokerto. Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan secara bertahap untuk semua kecamatan se-Kabupaten Mojokerto yang mana terdapat 18 kecamatan. Tahun 2007 terdapat 10 kecamatan yang menerima PKH, yaitu Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg dan Kecamatan Dawarblandong. Tahun 2008 penerima PKH ditambah 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pungging, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Dlanggu dan Kecamatan Puri. Tahun 2009 penerima PKH ditambah lagi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Jetis, sehingga pada tahun 2009 semua kecamatan di Kabupaten Mojokerto sudah mendapatkan bantuan sosial PKH (https://regional.kompas.com diakses 9 Januari 2019).


Kecamatan Pungging merupakan salah satu kecamatan yang berhasil dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Kecamatan Pungging terbagi menjadi 19 desa, yaitu Desa Purworejo, Desa Mojorejo, Desa Curahmojo, Desa Sekargadung, Desa Tempuran, Desa Jatilangkung, Desa Banjartanggul, Desa Kalipuro, Desa Randuharjo, Desa Kembangringgit, Desa Pungging, Desa Lebaksono, Desa Tunggalpager, Desa Balongmasin, Desa Jabontegal, Desa Kedungmungal, Desa Watukenongo, Desa Ngrame, Desa Bangun. Keberhasilan Kecamatan Pungging terbukti dengan adanya masyarakat yang menyatakan graduasi atau berakhirnya masa kepesertaan PKH karena status ekonominya telah meningkat atau sudah tidak memenuhi kriteria kepesertaan PKH. 

Peneliti justru memilih Desa Balongmasin karena terdapat beberapa masalah yang mengakibatkan PKH di desa tersebut belum cukup berhasil. Masalah yang pertama yaitu persebaran bantuan sosial PKH yang belum merata. Kemudian masalah yang kedua yaitu masih terdapat beberapa masyarakat yang belum memenuhi komitmen. Misalnya, setiap kali diadakan pertemuan PKH di desa selalu ada saja masyarakat yang tidak hadir. Kemudian masalah yang ketiga yaitu pola pikir masyarakat yang belum mandiri. Hal tersebut dimaksudkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada bantuan yang diberikan. Bahkan beberapa masyarakat yang sudah mampu juga masih menikmati bantuan yang diterima. Perlu diketahui bahwa proses graduasi atau berakhirnya masa kepesertaan PKH bisa melalui pemutakhiran sosial ekonomi atau juga alamiah. Graduasi berdasarkan pemutakhiran sosial ekonomi adalah masyarakat akan digraduasi karena telah mampu atau status ekonominya telah meningkat. Sedangkan graduasi alamiah adalah masyarakat akan diputus masa kepesertaan PKH-nya karena sudah tidak memenuhi kriteria, misalnya anak yang SMA sudah lulus sekolah dan tidak memiliki komponen lain seperti ibu hamil, balita dan/atau lansia (Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2017). 

Berdasarkan pemaparan masalah-masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balongmasin adalah persebaran bantuan sosial PKH yang belum merata, masih terdapat beberapa masyarakat yang belum memenuhi komitmen dan pola pikir masyarakat yang belum mandiri. Peneliti juga memilih untuk fokus pada bidang pendidikan karena hampir seluruh peserta PKH Desa Balongmasin adalah penerima komponen pendidikan. Oleh sebab itu, pemilihan Desa Balongmasin sebagai lokasi penelitian dirasa sudah tepat, sehingga perlu diadakan evaluasi mengenai PKH di desa tersebut. Mengingat bahwa program ini juga sudah dilaksanakan sejak lama, yaitu sejak tahun 2008. 

Berdasarkan masalah yang telah diungkapkan, maka penelitian ini sesuai dengan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) indikator dalam mengevaluasi suatu kebijakan. Pertama efektivitas, yaitu mengenai apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Kedua efisiensi, yaitu mengenai seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil. Ketiga kecukupan, yaitu mengenai seberapa jauh pencapaian hasil dapat memecahkan masalah. Keempat perataan, yaitu mengenai apakah manfaat didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Kelima responsivitas, yaitu mengenai respon masyarakat terhadap bantuan yang diterima. Keenam ketepatan, yaitu mengenai apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna bagi masyarakat


Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

Add Comment

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto


Indonesian Abstract 


Penelitian ini dilakukan atas dasar masih terdapatnya kemiskinan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Mojokerto. Sebagai upaya dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Salah satu program itu adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan memenuhi kewajiban di bidang pendidikan dan kesehatan. Di Kabupaten Mojokerto PKH mulai dilaksanakan pada tahun 2007/2008 di delapan belas kecamatan, salah satunya yakni Kecamatan Dawarblandong. Peneliti memilih Kecamatan Dawarblandong karena kecamatan ini memperoleh bantuan PKH terbanyak di Kabupaten Mojokerto yakni 1585 RTSM tahap tiga pada tahun 2013 (UPPKH Kabupaten Mojokerto). Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Dengan metode kualitatif peneliti dapat memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi dalam situasi tertentu menurut pandangan peneliti. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Mojokerto dan situs penelitian di Kecamatan Dawarblandong. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian implementasi PKH di Kecamatan Dawarblandong belum berhasil. Tidak semua isi kebijakan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan dengan sesuai. Pelaksanaan PKH di Kecamatan Dawarblandong dapat dibilang cukup baik tetapi belum berhasil, karena dari sekian banyak kriteria atau ketentuan yang harus dipenuhi ada beberapa yang direalisasikan dengan baik seperti uang bantuan diterima langsung oleh peserta, peserta sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Namun ada juga beberapa yang masih belum direalisasikan dengan baik seperti adanya pelanggaran oleh pendamping yakni mempunyai pekerjaan lain (double job) selain pendamping, dan masih adanya masyarakat yang protes. Adanya protes dari masyarakat ini menunjukan pelaksanaan PKH tidak berhasil memberikan arahan maupun bimbingan kepada masyarakat untuk berusaha menjadi masyarakat yang mandiri tanpa adanya ketergantungan pada pemerintah. Saran yang dapat dilaksanakan yakni menambah biaya operasional dan memperbaiki fasilitas, sanksi harus dilaksanakan, menambah pegawai dengan perekrutan yang baik, mengevaluasi kebijakan serta pemberian penghargaan kepada perseorangan.

 Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

English Abstract 


This research was conducted on the basis of the presence of poverty in Indonesia and especially in Mojokerto. In an effort to overcome poverty, the government has a wide range of integrated poverty reduction programs. One of the programs is Program Keluarga Harapan (PKH). PKH is a program that provides cash assistance to Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) to meet obligations in the field of education and health. In Mojokerto, PKH commenced in the year 2007/2008 in eighteen subdistrict, one of them is subdistrict Dawarblandong. Researchers choose subdistrict Dawarblandong because this subdistrict getting highest assistance PKH in the Mojokerto that is 1585 RTSM stage three in 2013 (UPPKH Mojokerto). The research method use descriptive qualitative research approach. Qualitative research method is used to understand and interpret the meaning of an event interactions in specific situations according to researchers. The research location is in Mojokerto and research sites in subdistrict Dawarblandong. In this study, the data analysis is using interactive analysis model of Miles and Huberman. From the result, the implementation research of PKH in subdistrict Dawarblandong it is not successful. Not all contents of policy in the Program Keluarga Harapan implemented well. PKH implementation in subdistrict Dawarblandong still can be fairly well but have not been successful, because of many criteria or conditions which must be met which realized as cash assistance received directly by the participant, the participant has met specified requirements. Even there are though some policies realized as a violation by the companion who has another job (double job) even to be a companion, and there are still people who protest. Protest from the public show the implementation of PKH failed to provide the direction and guidance to communities to become self-sufficient society without dependence on government. Suggestions that can be implemented are the increase operational costs and improve the facilities, sanctions should be implemented, adding employees with good recruitment, evaluating policies and giving awards to individuals

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Sulawesi Selatan

Add Comment

PENGARUH KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN



BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Kesejahteraan masyarakat adalah cita-cita luhur dari setiap bangsa. Kemerdekaan bukan saja bermakna kebebasan dari penjajah, lebih dari itu adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Terbebas dari belenggu kemiskinan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dalam proses pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Namun, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah memurukkan Indonesia ke dalam kemiskinan yang lebih serius dan berakibat pada penurunan kualitas kehidupan masyarakat seperti rendahnya tingkat kesehatan, penurunan gizi, dan keterbelakangan pendidikan.

Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama terkait dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran bagaikan setumpuk gunung es yang harus segera terpecahkan. Fenomena-fenomena tersebut sebenarnya tidaklah berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan terhubung satu sama lain. Para pemerhati sosial, politik, ekonomi dan budaya telah mengemukakan keprihatinannya, mereka sadar bahwa tanpa keteladanan dan upaya yang serius para pemangku kebijakan maka fenomena tersebut akan membawa Bangsa dan Negara kehilangan arah dan rakyatpun lama-kelamaan tidak mampu menanggung beban yang bertubi-tubi.

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus dikaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (multiplier effects) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainnya.

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Sulawesi Selatan


Persoalan kemiskinan ini juga dipicu oleh banyaknya masyarakat yang masuk dalam kateogori pengangguran terselubung, dimana mereka tidak produktif dalam pekerjaannya (musiman). Pengangguran model tersebut menempati porsi yang cukup besar dalam lapisan masyarakat Indonesia, sehingga banyak keluarga Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sekalipun mereka dalam status dan posisi sedang bekerja.

Kesadaran akan kehidupan masyarakat Indonesia yang masih rendah kualitas hidupnya dengan tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yang rendah dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang belum memadai. Untuk menjawab tantangan itu, maka diperlukan adanya kesatuan visi nasional, keterpaduan langkah dan tekad untuk mencapai cita-cita membangun sumber daya manusia yang merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah, parlemen maupun masyarakat.

Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan untuk membangun Program Jaringan Pengaman Sosial untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk masyarakat yang tergolong miskin dan membantu secara langsung masyarakat yang membutuhkan. Seperti program pendidikan perlindungan sosial untuk memelihara jasa pelayanan kepada keluarga miskin dengan pembebasan terhadap pembayaran uang sekolah. Dalam sektor kesehatan, program jaringan pengaman sosial mencakup empat aktifitas utama, yaitu: memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin, memberikan bantuan pelayanan kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan anak. Juga memberikan makanan tambahan bagi bayi serta bagi anak sekolah dari keluarga miskin.



Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Add Comment

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA


A. Latar Belakang Masalah 


Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang begitu besar yakni 262 juta jiwa yang tersebar dalam 17.000 pulau yang ada di negara Indonesia ini. Jumlah penduduk yang begitu banyak dan wilayah yang begitu luas serta terpisahkan oleh lautan-lautan tentu tidak lepas dari berbagai kendala dalam rangka perwujudan amanat dalam Undang Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemiskinan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menjadi masalah utama tatkala membahas berkaitan dengan kesejahteraan umum. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya adalah dengan pemberian bantuan sosial. Salah satu bantuan sosial (bansos) yang dicanangkan adalah Program Keluarga Harapan yang kemudian dikenal dengan PKH. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Program yang dijalankan sejak tahun 2007 tentu tidak lepas dari berbagai hal yang mewarnai terselenggaranya program ini. Program perlindungan sosial yang juga di kenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kronis.1 Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMK /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Berdasarkan hasil studi Chambers di Asia Selatan dan Afrika, Soetrisno (Awan Setya D. Et. All, 1995), menyimpulkan bahwa inti dari masalah kemiskinan terletak pada apa yang disebut dengan deprivation trap atau jebakan kekurangan. Di dalam deprivation trap tersebut terdiri dari lima ketidakberuntungan yang melilit kehidupan keluarga miskin, yaitu (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan, (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan. Dari lima ketidakberuntungan tersebut, ada dua yang memerlukan perhatian serius, yaitu (1) kerentanan dan (2) ketidakberdayaan. Hal ini disebabkan dua jenis ketidakberuntungan ini sering menjadi sebab orang miskin menjadi lebih miskin.

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa model kesejahteraan dan kemiskinan; misalnya, Badan Pusat Statistik yang mengukur kemiskinan dengan fokus konsumsi dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada kesejahteraan keluarga. Dalam pengertian lain disebutkan “Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan ”.4 Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa kemiskinan yang terjadi apabila dapat tertangani dapat memberikan atau meningkatkan kesejahteraan.

Program Keluarga Harapan yang secara nasional telah dilaksanakan sejak tahun 2007 namun, di Kabupaten Banyumas baru dapat dilaksanakan sejak tahun 2013. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah dan sistem yang belum siap pada saat itu. Bersamaan dengan keputusan dari pemerintah di tahun 2013,sebanyak 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas mulai menjadi penerima manfaat PKH, yakni termasuk Kecamatan Cilongok di dalamnya.5 Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 27 Kecamatan memiliki kondisi kesejahteraan keluarga sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini:



Dari tabel diatas dapat kita ketahui bersama bahwa jumlah keluarga di Kabupaten Banyumas dari 2011 hingga 2017 terus meningkat setiap tahunnya, terkecuali pada tahun 2017 dimana pada tahun 2016 jumlah keluarga sebesar 516.560 keluarga, dan pada tahun 2017 turun menjadi 488.906 keluarga. Kemudian apabila diklaslifikasikan menjadi 5 tingkatan keluarga sejahtera bahwa jumlah keluarga pra sejahtera cenderung menurun setiap tahunnya dari tahun 2011 sebesar 23,78 ; 2012 sebanyak 23,66; 2013 sebanyak 23,35; 2014 sebanyak 22,56; 2015 sebanyak 20,89; 2016 sebanyak 20,68; dan namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi sebesar 21,84. Adapun jumlah keluarga Sejahtera 1 cenderung mengalami kenaikan, jumlah dari tahun 2011 sebesar 19,52; 19,74; 19,6; 19,77; menurun pada tahun 2015 menjadi 17,95; meningkat kembali pada 2016 menjadi 18,43 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 19,47. Jumlah keluarga sejahtera 2 mengalami kenaikan dan penurunan secara tidak teratur setiap tahunnya mulai tahun 2011 dengan jumlah 27,48; 27,3; 26,64; 29,08; 33,98; 33,58; dan pada tahun 2017 menjadi 29,82. Jumlah keluarga sejahtera 3 cenderung mengalami kenaikan mulai dari 22,15 pada 2011 hingga menjadi 22,15 pada tahun 2017. Kemudian jumlah keluarga sejahtera 3 plus cenderung mengalami kenaikan.



Pemanfaatan Instagram Sebagai Social Media Marketing Er-Corner Boutique Dalam Membangun Brand Awareness

Admin Add Comment

PEMANFAATAN INSTAGRAM SEBAGAI SOCIAL MEDIA MARKETING ER-CORNER BOUTIQUE DALAM MEMBANGUN BRAND AWARENESS


PENDAHULUAN 

Pesatnya perkembangan media internet khususnya media sosial saat ini sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini dikarenakan media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri. Post di blog, tweet, atau video YouTube dapat direproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan orang secara gratis (Zarella, 2010: 2-3).
PEMANFAATAN INSTAGRAM SEBAGAI SOCIAL MEDIA MARKETING ER-CORNER BOUTIQUE DALAM MEMBANGUN BRAND AWARENESS
Media sosial menurut Philip Kotler dan Kevin Keller (2012;568), merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio, dan video dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya. Peran media sosial semakin diakui dalam mendongkrak kinerja bisnis. Media sosial memungkinkan bisnis kecil dapat mengubah cara berkomunikasi dengan pelanggan, memasarkan produk dan jasa serta saling berinteraksi dengan pelanggan yang bertujuan untuk membangun hubungan yang baik.

Abdullah (2012: 32) menyatakan jika sebuah merek/produk akan diluncurkan, maka media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi yang sifatnya membuat teman atau pengikutnya menjadi penasaran. Dengan begitu, nama merek/brand tersebut akan terdongkrak dan banyak dicari atau ditunggu orang. Namun walaupun terintegrasi, efektivitas pemanfaatan media sosial tetap tergantung pada pemilik merek/brand itu sendiri. Media sosial bukan sekadar alat yang terkait dengan komunikasi global atau sekedar perkembangan trend teknologi, seperti memiliki akun facebook, twitter, instagram dan lain sebagainya. Tetapi, hal ini akan berdampak pada semua kalangan perusahaan atau pebisnis, karena khalayak akan lebih dan semakin selektif dalam memilih produk atau jasa yang mereka butuhkan. 

Kini dengan hadirnya media sosial instagram yang telah diresmikan pada bulan Oktober 2010 tidak membuat perusahaan/ pebisnis berhenti menggunakan media sosial untuk memberikan informasi seputaran produk atau jasa yang mereka berikan. Semakin ramainya orang-orang yang telah memakai media sosial ini, membuat beberapa orang mencoba memanfaatkannya sebagai alat penunjang promosi bisnis. Bahkan di kalangan kaum pebisnis online, pemasaran melalui instagram kini kian terkenal. Hal ini berkaitan langsung dengan maraknya pengguna instagram yang semakin hari semakin bertambah (Nisrina, 2015:129-130). 

Pengguna aktif instagram saat ini mencapai 90 juta pengguna, dari banyaknya antusias pengguna instagram tersebut, maka banyak pebisnis menggunakan media instagram sebagai media komunikasi pemasarannya, terbukti dari sebuah studi yang dilakukan oleh Simply Measured, terungkap bahwa sebanyak 54 persen dari brand ternama telah mengadopsi instagram sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka, untuk instagram membantu memberikan sentuhan pribadi melalui sajian visual yang menarik dan bervariasi. Sehingga dengan menggunakan instagram pun akan dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan bisnis dan membangun interaksi dengan calon pelanggan. Bukan hanya pengusaha besar yang dapat mempromosikan barang dagangnya menggunakan instagram tetapi pengusaha kecil pun juga bisa melakukannya agar brand mereka dapat dikenal oleh masyarakat. (http://www.beritateknologi.com, 6 Juni 2015, 22:15 Wib)

KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA

Pola Penggunaan Media Sosial dalam Meningkatkan Kepuasan Penjualan di Toko Online Goldies Hijab

Admin Add Comment
Pola Penggunaan Media Sosial dalam Meningkatkan Kepuasan Penjualan di Toko Online Goldies Hijab

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: bagaimana pola penggunaan media sosial dalam meningkatkan kepuasan penjualan di toko online goldies hijab? Data penelitian ini keseluruhan diperoleh dan dihimpun melalui kuisioner, observasi dan dokumentasi (data-data tertulis) yang kemudian dianalisis dengan mengunakan metode deskriptif statistik kemudian kesimpulannya diambil melalui teknik kuantitatif, dengan pola pikir deduktif. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan : Pertama, apabila dilihat dari awerness, pola penggunaan media sosial dalam meningkatkan kepuasan penjualan di toko online goldies hijab pada kategori netral sebanyak 50 responden atau sebesar 50%, hal ini dikarenakan pola penggunaan media sosial memiliki dampak negatif kepada importir dan berdampak positif terhadap penjual karena keuntungan naik. Sedangkan sebanyak 45 responden atau sebesar 45% berkategori positif karena berdampak negatif jika dilakukan. Dan sebanyak 5 responden atau sebesar 5% berkategori negative, karena pola penggunaan media sosial tidak memiliki dampak negatif jika tidak dilakukan. 

Kedua, apabila dilihat dari interest, pola penggunaan media sosial dalam meningkatkan kepuasan penjualan di toko online goldies hijab pada kategori netral sebanyak 40 responden atau sebesar 40%, hal ini dikarenakan pola penggunaan media sosial memiliki dampak negatif kepada material atau bahan produksi dan berdampak positif terhadap produksi karena orderan meningkat. Sedangkan sebanyak 55 responden atau sebesar 55% berkategori Vol 1, No 1 Juni 2017 Halaman 22 - 36 23 positif karena berdampak negatif jika dilakukan. 

Pola Penggunaan Media Sosial dalam Meningkatkan Kepuasan Penjualan di Toko Online Goldies Hijab
Dan sebanyak 5 responden atau sebesar 5% berkategori negative, karena pola penggunaan media sosial tidak memiliki dampak negatif jika tidak dilakukan. Ketiga, apabila dilihat dari desire, pola penggunaan media sosial dalam meningkatkan kepuasan penjualan di toko online goldies hijab pada kategori netral sebanyak 65 responden atau sebesar 65%, hal ini dikarenakan pola penggunaan media sosial memiliki dampak negatif terhadap keinginan memiliki suatu produk dan berdampak positif terhadap keinginan menjul sebuah produk. Sedangkan sebanyak 33 responden atau sebesar 33% berkategori positif karena berdampak negatif jika dilakukan. Dan sebanyak 2 responden atau sebesar 2% berkategori negative, karena pola penggunaan media sosial tidak memiliki dampak negatif jika tidak dilakukan. 

Keempat apabila dilihat dari action, pola penggunaan media sosialdalam meningkatkan kepuasan penjualan di toko online goldies hijab. Pada kategori netral sebanyak 56 responden atau sebesar 56%, hal ini dikarenakan pola penggunaan media sosial memiliki dampak negatif terhadap tindakan pembeli dan berdampak positif terhadap tindakan menjual. Sedangkan sebanyak 44 responden atau sebesar 44% berkategori positif karena berdampak negatif jika dilakukan. Dan sebanyak 0 responden atau sebesar 0% berkategori negative, karena pola penggunaan media sosial tidak memiliki dampak negatif jika tidak dilakukan.
KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA

STRATEGI PROMOSI PENJUALAN ONLINE LAZADA

Admin Add Comment

STRATEGI PROMOSI PENJUALAN ONLINE LAZADA
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi promosi penjualan melalui media online website yang dilakukan oleh lazada Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, pengumpulan data dilakukan melaui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Subjek penelitiannya adalah pimpinan dan karyawan lazada Indonesia yang berkantor pusat di Menara Bidakara 1 lantai 16 jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi promosi penjualan melalui media online website lazada.co.id ini melakukan pemasaran online dengan cara menciptakan website untuk interaksi konsumen dan proses perdagangan elektronik, merancang website yang efektif agar mudah digunakan oleh konsumen, menggunakan email dalam menyebarkan informasi promosi penjualan, dan melakukan promosi penjualan secara online melalui website lazada.co.id. Aktivitas promosi penjualan melaui media online website yang dilakukan lazada Indonesia merupakan suatu bentuk komunikasi terhadap konsumen dalam perdagangan elektronik (e-commerce). Kegiatan aktivitas tersebut diantaranya tahap awal perencanaan, pelaksanaan dan tahap akhir evaluasi. Alat promosi penjualan yang digunakan lazada diantaranya adalah lazada menggunakan alat promosi diskon, voucher, flash sales, special offer from partner, dan melakukan kegiatan pameran dagang. Berdasarakan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi promosi penjualan yang dilakukan lazada Indonesi melaui media online website merupakan alat promosi penjualan utama yang digunakan lazada Indonesia dalam melakukan perdagangan elektronik (e-commerce).
KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Via Internet Pada Toko Online

Admin Add Comment

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN VIA INTERNET PADA TOKO ONLINE


Penelitian ini menganalisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian via internet pada  Toko  Online.  Perkembangan  teknologi  informasi  yang  begitupesat  termasuk  internet  membawa dampak yang besar bagi segala aspek, tidak terkecuali perkembangan dunia bisnis dan pemasaran. Hal ini tidak  aneh  mengingat  jumlah  pengguna  internet  yang  terus tumbuh  pesat  dapat  menjadi  sebuah  pasar yang  potensial  untuk  dimasuki  para  pebisnis.  Di  lain  pihak,  praktik e-commerce dan  e-bisnis  ternyata mempunyai banyak keuntungan baik bagi perusahaan atau pun konsumen. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya program periklanan, pemasaran melaui E-mail dan  Kepercayaan  konsumen  terhadap  pemrosesan  informasi  serta pengaruhnya  terhadap  Keputusan Pembelian  produk-produk  yang  dijual  di  Toko  Online.  Penulisan  ini  menggunakan  metode  uji  validitas dan  relibilitas,  uji  normalitas,  uji  penyimpangan  asumsi  klasikseperti  uji  multikolinieritas  dan  uji heteroskedastisitas  dan  uji  regresi  linier  berganda  seperti  uji  t,  uji  f  dan  uji  korelasi  berganda  dan determinasi, Analisis model persamaan struktural (structural equestion metode).

Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalahvariabel  program  periklanan menunjukkan  bahwa pengaruh   yang   besar   terhadap variabel pemprosesan   informasidengan   nilai   0,001   dan   variabel pemprosesan informasi mempunyai pengaruh langsung terhadap keputusan pembelian dengan nilai 0,001. Mengindikasikan   bahwa   variabel   independenberpengaruh   signifikan   secara   positif   pada   tingkat signifikansi sebesar 5%.Kata 

Kunci : periklanan di Internet, keputusan pembelian, 

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Dengan adanya internet sebuah paradigm  baru  ekonomi  telah  lahir.  Dunia maya terbentuk seiring dengan berkembangnya   teknologi   internet,   tidak terkecuali  perkembangan  dunia  bisnis  dan pemasaran.  Sekarang  sudah  banyak  orang yang  memanfaatkan  internet  sebagai  media pemasaran  dan  bisnis.  Hal  ini  tidak  aneh mengingat  jumlah  pengguna  internet  yang terus    bertumbuh    pesat    dapat    menjadi sebuah pasar yang potensial untuk dimasuki para   pebisnis. Di   lain   pihak,   praktik e-commerce dan e-bisnis ternyata mempunyai banyak  keuntungan  baik  bagi  perusahaan ataupun konsumen.

E-commerce lebih dari sekedar membeli dan menjual produk secara online. E-commerce meliputi  seluruh  proses  dari pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman,   pelayanan,   dan   pembayaran para   pelanggan,   dengan   dukungan   dari jaringan  para  mitra  bisnis  di  seluruh  dunia. Sistem e-commerce sangat bergantung pada sumber  daya  internet  dan  banyak  teknologi informasi  lainnya  untuk  mendukung  setiap proses ini.

Selain   alasan   untuk   pengembangan bisnis,  penggunaan  sumber  daya  internet dikarenakan jumlah potensial dari pengguna  internet  di  seluruh  dunia  yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.Dari   tahun   2000-2011   terlihat   pada data  di  atas  bahwa  pertumbuhan  pengguna internet  di  Dunia  mengalami  pertumbuhan sebesar  528,1%.  

Dari  jumlah  penduduk  di Dunia  yaitu  6.930.055.154  sebesar  32,7% telah   menggunakan   internet,   ini   berarti sebagian  orang  di  dunia  sudah  mengenal internet   atau   sudah   menjadi   gaya   hidup sehari-hari


KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA

.