APLIKASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN SKIM MUSYARAKAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARI’AH {49}

Admin

 JUDUL SKRIPSI APLIKASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN SKIM MUSYARAKAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARI’AH 


BAB I
PENDAHULUAN



A.     Latar Belakang
Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Sedangkan perbankan syari’ah menurut Undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syari’ah diperkirakan akan terus berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Kita dapat melihat perkembangan perbankan syari’ah mulai dari awal berdirinya bank syari’ah yaitu tahun 1992. Pada periode 1992-1998 di Indonesia hanya ada satu unit bank syari’ah. Kemudian pada tahun 2005 berkembang menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syari’ah (BUS) dan 17 Unit Usaha Syari’ah (UUS). Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) berjumlah 88 unit. Jumlah tersebut terus bertambah sehingga pada Mei 2007, berdasarkan data Bank Indonesia terdapat 3 BUS (Bank Umum Syari’ah), 26 unit UUS (Unit Usaha Syari’ah), dan 105 Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah.
Semakin majunya sistem keuangan dan perbankan serta semakin meningkatnya kesejahteraan, kebutuhan masyarakat, khususnya muslim, menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syari’ah. Munculnya lembaga keuangan dengan sistem syari’ah ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Alasan lainnya adalah karena mereka ingin menggantikan sistem keuangan yang berdasarkan bunga dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian.
Salah satu dari sekian banyak bank di Indonesia yang membuka cabang syari’ah adalah Bank Tabungan Negara (BTN). Misi BTN adalah melakukan tugas dan usaha di bidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi kearah kesejahteraan rakyat banyak dengan mengkhususkan diri melaksanakan kegiatannya dalam bidang pembiayaan proyek pembangunan perumahan rakyat.

Berdasarkan misi tersebut, pada tanggal 29 Januari 1974 melalui Surat Menteri Keuangan RI No. B-49/MK/I/1974, Pemerintah Indonesia menunjuk Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan untuk rakyat. Sejalan dengan tugas tersebut, maka mulai 1976 mulailah realisasi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pertama kalinya oleh Bank Tabungan Negara (BTN) di negeri ini. Waktu demi waktu akhirnya terus mengantar Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai satu-satunya bank yang mempunyai konsentrasi penuh dalam pengembangan bisnis perumahan di Indonesia melalui dukungan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Bank Tabungan Negara (BTN). Dan berkat KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pulalah Bank Tabungan Negara (BTN) terus dihantarkan pada kesuksesannya sebagai bank yang terpercaya, handal dan sehat. 
Seiring dengan kesuksesan tersebut, kemudian Bank Tabungan Negara (BTN) berencana untuk terus mengarahkan diri menjadi bank umum yang akan beroperasi penuh secara syari’ah. Sebelumnya, guna mempercepat perkembangan Bank Tabungan Negara (BTN) syari’ah, manajemen Bank Tabungan Negara (BTN) pernah berencana mengonversi cabang Bank Tabungan Negara (BTN) konvensional jadi cabang syari’ah pada tahun ini. Namun, itu urung dilakukan karena membuka cabang baru dinilai lebih baik.

Bank Tabungan Negara (BTN) Syari’ah dibentuk sesuai izin prinsip dari Bank Indonesia No 61/1350/DPbS tertanggal 15 Desember 2004 dan dituangkan dalam surat No 7/102/DPbS tanggal 14 Februari 2005 sebagai persetujuan formal. Hingga saat ini BTN syari’ah telah memiliki banyak kantor cabang. Salah satunya adalah Bank Tabungan Negara (BTN) Syari’ah cabang Malang yang berlokasi di Jl. Ade Irma Suryani No. 2-4 Malang.
Faktor utama didirikannya Bank BTN Syari’ah adalah tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah, keunggulan dalam prinsip Syariah, dan fatwa MUI tentang bunga bank. Salah satu produk yang ditawarkan oleh BTN syari’ah adalah produk pembiayaan yang meliputi KPR BTN Syari’ah, BTN Murabahah Multiguna, dan Pembiayaan Musyarakah.
Berdasarkan rencana bisnis, BTN syari’ah akan ekspansif mengembangkan kredit pemilikan rumah (KPR) syari’ah dan menjadikan pembiayaan perumahan tersebut sebagai fokus utama seperti yang dilakukan BTN Konvensional selama ini. Untuk sementara, tenor waktu KPR syari’ah BTN maksimal 8 tahun. Tenor ini lebih pendek dibandingkan Bank Tabungan Negara (BTN) konvensional yang dapat memberikan KPR 10 sampai 15 tahun. Alasan pemberian tenor yang lebih pendek tersebut adalah karena bank ingin lebih berhati-hati dan harus memperhitungkan resiko dari pembiayaan tersebut. Hal ini karena Bank Syari’ah tidak memberlakukan bunga bank sebagai patokan.
Prospek KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di Indonesia sangat besar. Kementerian Negara Perumahan Rakyat pernah mencatat bahwa jumlah keluarga Indonesia yang belum memiliki rumah di Indonesia sebanyak 5,8 juta sampai dengan tahun 2004. Sementara itu pertumbuhan kebutuhan rumah bagi keluarga baru mencapai 800.000 unit per tahun.
Bersamaan dengan itu jumlah anggota Realestat Indonesia (REI) pasca krisis terus mengalami kenaikan, sejak 2001 jumlahnya terus bertambah dari 1.025 pengembang menjadi 1.605 tahun 2004. Angka ini diperkirakan masih akan naik tahun 2005 menjadi 1.700 pengembang dan menjadi diatas 2.500 pengembang ditahun 2008.
Saat ini produk pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah menjadi andalan utama Bank Tabungan Negara (BTN) Syari’ah. Bank BTN Syari’ah memberikan pembiayaan bagi pengembang / developer untuk membangun perumahan dengan skim Musyarakah dimana developer dapat merencanakan pembayaran pokok dan bagi hasilnya berdasarkan waktu penjualan rumah tersebut dilaksanakan. Dengan nisbah bagi hasil dan biaya administrasi yang dapat dinegosiasikan produk ini juga memberikan keleluasaan jangka waktu hingga 2 (dua) tahun.
Dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah, BTN Syari’ah Malang banyak menyentuh developer yang membangun perumahan dengan tipe-tipe kecil untuk rakyat, yakni tipe 21, 36, dan 45 dengan harga sekitar RP. 25 juta sampai dengan RP. 100 juta.
Data Bank Indonesia menyebutkan murabahah pada tahun 2007 mendominasi pembiayaan perbankan syari’ah yaitu mencapai Rp.16,55 triliun atau 59,24% dari total pembiayaan 2007 Rp.27,94 triliun. Selanjutnya adalah pembiayaan mudharabah (bagi hasil) yaitu sebesar Rp.5,6 triliun atau 19,96% serta pembiayaan musyarakah (penyertaan) yaitu Rp.4,40 triliun atau 15,77%. (http://web.bisnis.com). (12 March 2008).
Sedangkan pada 2008, data Bank Indonesia memperlihatkan dari total pembiayaan syari’ah sebesar Rp.34,10 triliun per Juni 2008, sebesar 19,41% atau Rp.6,62 triliun tersalur berupa mudharabah. Untuk posisi kedua, tersalur ke pembiayaan musyarakah Rp.6,12 triliun atau 17,95%. Namun, pembiayaan musyarakah melonjak 86,02% dari Juni 2007 jika dibandingkan dengan mudharabah yang naik 41,15%. (http://web.bisnis.com). (18/08/2008).
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti hendak melakukan penelitian dengan judul “Aplikasi Pembiayaan Perumahan Rakyat Dengan Skim Musyarakah Pada PT.



Pengolahan SPSS Penelitian, Pengolahan SPSS Statistik, Olah SPSS, JASA Pengolahan SPSS Statistik, Jasa Pengolahan SPSS Skripsi, Jasa Pengolahan SPSS SPSS, Analisis SPSS Penelitian, 
widget by : http://www.rajakelambu.com
Previous
Next Post »
0 Komentar