63. EVALUASI PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BPRS BUMI RINJANI BATU (LENGKAP SAMPAI DAFTAR PUSTAKA)

JUDUL SKRIPSI : EVALUASI PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BPRS BUMI RINJANI BATU 

 

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah

adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian

pula dengan negara Indonesia. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri

terdiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem perbankan dan sistem

lembaga keuangan bukan bank.

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan ekonomi

islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syari’ah. Bank

syari’ah menjadi pedoman utama lembaga keuangan. Semua transaksi

yang dilakukan oleh orang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela

sama rela, dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau yang di zalimi.

Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang

ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktik perbankan. Allah berfirman

dalam surat an-nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu. (QS: An-Nisa’29)

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya

membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan.

Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan

ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh

sebab itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Tidak

ada suatu negarapun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan

(Siamat, 1999: 47).

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan

yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan

kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang

membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif.

Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu,

bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syari’ah. Bank

yang bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya

menjalankan sistem bunga (interest fee), sedangkan bank yang bersifat

syari’ah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya

menggunakan prinsip-prinsip syari’ah Islam. Prinsip syari’ah adalah

aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak

21

lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (UU, No 10,1998)

Perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia diawali dengan

berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Pada

mulanya perbankan syari’ah belum mendapat perhatian yang optimal

dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No 7 tahun 1992

yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan

syari’ah. Namun, setelah adanya undang-undang baru yaitu Undang-

Undang No 10 tahun 1998 maka bank syari’ah telah memiliki landasan

hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan

oleh bank syari’ah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan

bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syari’ah ataupun

mengkonversi secara total menjadi bank syari’ah. Dengan diakuinya dua

sistem perbankan yaitu perbankan sistem bagi hasil dan sistem

konvensional, maka bank syari’ah semakin berkembang dan mulai

dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Menurut Antonio (1999), Pembiayaan merupakan salah satu

kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank

syari’ah. Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syari’ah

antara lain adalah: murabahah yaitu prinsip jual beli barang pada harga

asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, salam yaitu

pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara

22

pembayarannya dilakukan di muka, istishna’ yaitu pembelian barang yang

dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati, ijarah adalah akad

pemindahan hak guna atas barang dan jasa melelui pembayaran upah

sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah)

atas barang itu sendiri, mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua

pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan modal 100%

sedangkan pihak lain menjadi pengelola, musyarakah yaitu akad kerjasama

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masingmasing

pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan

kesepakatan, kafalah yaitu jaminan yang diberikan oleh bank

(penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak

kedua (pihak yang ditanggung), hawalah yaitu pengalihan hutang dari

orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya,

dan qardh yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih

dan diminta kembali.

Dalam menjalankan prinsip syari’ahnya, bank syari’ah juga harus

menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan

saling menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang

merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu,

produk layanan perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan

23

nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan

ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

PT BRRS Bumi Rinjani Batu memberikan pelayanan pembiayaan

murabahah, yang berupa pembiayaan investasi, dan pembiayaan modal

kerja. PT BRRS Bumi Rinjani Batu memberikan bantuan pembiayaan

dalam bentuk pembayaran secara kredit/cicilan dan mempunyai

beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh

calon debitur.

 

  . KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA
 

Pengolahan SPSS Penelitian, Pengolahan SPSS Statistik, Olah SPSS, JASA Pengolahan SPSS Statistik, Jasa Pengolahan SPSS Skripsi, Jasa Pengolahan SPSS SPSS, Analisis SPSS PenelitianPT BRRS Bumi Rinjani Batu sejak didirikan pada 05 Oktober 2001 sampai sekarang menunjukkan kinerja yang terus mengalami peningkatan. Dari keseluruhan pembiayaan yang ada di PT BRRS Bumi Rinjani Batu, pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak nasabahnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 1 Jumlah nasabah pembiayaan per golongan Per desember 2005-2007 Jumlah nasabah 2005 2006 2007 Piutang murabahah 547 517 503 Pembiayaan mudharabah 29 47 68 Pembiayaan musyarakah 5 11 18 Sumber: PT. BPRS Bumi Rinjani Batu Tabel 2 Daftar distribusi pembiayaan per golongan per Desember 2005-2007 2005 2006 2007 Piutang murabahah 3.595.595.600 3.386.233.300 3.689.815.800 Pembiayaan mudharabah 1.239.370.500 1.993.233.300 2.193.860.000 Pembiayaan musyarakah 239.000.000 331.100.000 823.500.000 Total 5.073.966.100 5.711.143.300 6.707.175.800 Sumber: PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. 24 Tingkat pembiayaan yang semakin tinggi pada suatu bank juga diiringi dengan adanya risiko kredit yang besar pula. Risiko kredit ini harus diminimalisir agar bank dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Salah satu cara untuk meminimalisir risiko kredit adalah dengan pengadaan suatu pengendalian yang terdiri dari beberapa kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjalankan fungsi pengelolaan pembiayaan secara aman menjalankan fungsi pengelolaan pembiayaan secara aman, obyektif dan sesuai dengan ketentuan perbankan syariah yang berlaku. Dengan latar belakang tersebut, peneliti memilih judul: ”EVALUASI PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BPRS BUMI RINJANI BATU”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana penerapan pembiayaan murabahah pada PT BRRS Bumi Rinjani Batu? 2. Apa kendala pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT BRRS Bumi Rinjani Batu? 25 C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mendiskripsikan bagaimana penerapan pembiayaan murabahah pada PT BRRS Bumi Rinjani Batu. 2. Untuk mendiskripsikan kendala pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT BRRS Bumi Rinjani Batu. D. Batasan Penelitian Batasan masalah dibuat untuk menghindari atau mencegah agar pembahasan tidak meluas. Batasan masalah tersebut adalah objek penelitian dalam penelitian ini yaitu pada PT BRRS Bumi Rinjani Batu sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang berbentuk bank yang memberikan jasa keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip perbankan syari’ah. Sedangkan penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan pembiayaan murabahah pada tahun 2005-2007. E. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Bagi Akademisi 26 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang pembiayaan murabahah sebagai salah satu bentuk pembiayaan-pembiayaan yang ada di perbankan syari’ah. 2. Bagi Lembaga Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan sebagai upaya menghadapi masalah yang dihadapi oleh bank, khususnya dalam pembiayaan murabahah. 3. Bagi Masyarakat Luas Sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan agar lebih mengenal tentang perbankan syari’ah juga sebagai sarana untuk mengetahui bagaimana memilih pembiayaan yang paling tepat untuk dijadikan patner dalam usaha. 4. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini daharapkan untuk menambah pengetahuan tentang evaluasi penerapan pembiayaan murabahah dan bermanfaat sebagai media implementasi penerapan pembiayaan murabahah. 27 BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Empiris Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Ini No Nama Peneliti Judul Lokasi Jenis Penelitian Hasil Analisis 1 Lutfi Rahmiati (2003) Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Pada BPRS Bhakti Haji Malang BPRS Bhakti Haji Malang Kualitatif Hasil penelitian mennyatakan bahwa BPRS Bhakti Haji Malang telah mampu memenuhi permodalannya dalam setiap tahunnya. Ini dapat dilihat dari laporan keuangan pada tahun 2000-2002 dengan menggunakan analisis rasio-rasio yaitu: likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, risiko usaha dan efisiensi usaha. 2 Muazizah (2004) Analisis Penilaian Bank Terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Profitabilitas Pada BPRS Bumi Rinjani Batu PT. BPRS Bumi Rinjani Batu Kualitatif Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam melakukan penilaian nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Batu di dasarkan pada anlisis 5 C yakni caracter, capacity, capital, collateral, dan condition of economic. 28 3 Nurul Hidayati (2008) Evaluasi Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS Bumi Rinjani Batu PT. BPRS Bumi Rinjani Batu Kualitatif Bahwasannya penerapan pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Bumi Rinjani telah sesuai dengan standart yang ada dalam teori Tetapi terdapat tiga kendala dalam pembiayaan tersebut yaitu ada nasabah yang tidak konsisten dengan apa yang di wakalahkan dalam akad, masih adanya biaya administrasi dalam jual beli murabahah sebesar 1 % dari pokok pinjaman, dan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu dapat menjaga NPF nya dari tahun 2002-2007. Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2008. Dari penelitian terdahulu yag dilakukan oleh Lutfi Rahmiati (2003) dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Pada BPRS Bhakti Haji Malang ” menyatakan bahwa BPRS Bhakti Haji Malang telah mampu memenuhi permodalannya dalam setiap tahunnya. Ini dapat dilihat dari laporan keuangan pada tahun 2000-2002 dengan menggunakan analisis rasio-rasio yaitu: likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, risiko usaha dan efisiensi usaha. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Muazizah. (2004). Dengan judul “Analisis Penilaian Bank Terhadap Nasabah Pembiayaan 29 Murabahah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Profitabilitas Pada BPRS Bumi Rinjani Batu” menyatakan bahwa dalam melakukan penilaian nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Batu di dasarkan pada anlisis 5 C yakni carakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economic. Sedangkan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah BPRS Bumi Rinjani mampu meningkatkan profitabilitasnya hal itu ditunjukkan dari prosentase pendapatan yang selalu mengalami kenaikan dari tahun 2003-2004. Apabila ditinjau dari penelitian terdahulu maka terdapat perbedaan dan persamaan yaitu: penelitian ini dilaikukan pada lembaga keuangan, adapun perbedaannya yaitu terletak pada permasalahan yang diamati yaitu bagaimana penerapan pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Bumi Rinjani batu per Desember 2005-2007. B. Kajian Teoritis 1. Pengertian Bank Penkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) merupakan BPR biasa yang pola operasionalnya mengikuti prinsipprinsip syari’ah. (Sholahuddin, 2006: 61) Berdirinya BPRS di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat islam di indonesia, juga sebagai langkah aktif 30 dalam rangka restrukturasi perekonimian indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, perbankan secara umum. (Sumitro, 2004: 129) Konsep dasar operasional BPRS, sama dengan konsep dasar operasional pada bank muamalat Indonesia, yaitu: system simpanan murni (al-wadi’ah), system bagi hasil, system jual beli dan margin keuntungan, system sewa dan system upah. (Sumitro, 2004: 130). Adapun kegiatan-kegiatan operasional BPRS adalah sebagai berikut: (Sumitro, 2004: 130-134) a. Mobilisasi Dana Masyarakat BPRS akan mengerahkan dana dari masyarakat dalam bentuk seperti: menerima simpanan wadi’ah, menyediakan fasilitas tabungan, dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat digunakan untuk menitip infaq, sedekah dan zakat, mempersiapkan ongkos naik haji, merencanakan qurban, akikah, dan lain-lain. 1) Simpanan Amanah BPRS menerima titipan amanah berupa dana infaq, sedekah, zakat, karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan baitul maal dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal. 31 2) Tabungan Wadi’ah BPRS menerima tabungan, baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini berdasarkan wadi’ah yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung risiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang diperoleh bank dalam pembiayaan kredit pada nasabah. 3) Deposito Wadi’ah atau Deposito Mudharabah BPRS menerima deposito berjangka baik pribadi maupun badan / lembaga. Akad penerimaan deposito adalah wadi’ah atau mudharabah dimana bank menerima dana masyarakat berjangka 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya, sebagai penyertaan sementara pada bank. b. Penyaluran Dana 1) Pembiayaan mudharabah 2) Pembiayaan musyarakah 3) Pembiayaan bai’u bithamam ajil 4) Pembiayaan murabahah 5) Pembiayaan qardhul hasan 6) Rahn (pembiayaan dengan menggunakan jaminan / agunan) 32 c. Jasa Perbankan Lainnya Secara bertahap BPRS akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembiayaan pembayaran dalam bentuk proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening listrik, air, telepon, angsuran KPR dan lainnya. 2. Pengertian Pembiayaan Murabahah Pengertian pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Manfaat pembiayaan ini bagi perusahaan atau nasabah akan dapat mengurangi biaya tetap yang dikeluarkannya. Tidak sebagaimana dalam pola pembiayaan dengan bunga yang akan menambah biaya tetap, karena adanya kewajiban nasabah untuk membayar bunga dalam prosentase tertentu dalam kondisi apapun, sehingga akan menurunkan kemampuan nasabah untuk bersaing dari sisi harga dengan pesaingnya. Proporsi pembiayaan diperbankan syari’ah yang paling besar adalah di dominasi oleh pembiayaan murabahah, dominasi ini memang terjadi sejak awal berdirinya bank syari’ah di Indonesia. Meskipun 33 terjadi perubahan, tetapi tidak begitu berarti bagi perjalanan perbankan syari’ah di Indonesia. Akad murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’al murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suaatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp 10.750.000. pada umumnya si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran, kalau memang akan dibayar secara angsuran. (Antonio,2001:101) Bai’al murabbahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Dalam kitab Al Umm, imam syafi’i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah al amir bisy syira (Antonio, 1999:159) Murabahah juga berarti suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah 34 sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Al murabahah adalah kontrak jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual harus menyebut jenis barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas. Dalam teknis perbankan, murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Rukun dan syarat murabahah adalah adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fiqih, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui tingkat keuntungan yang di ambil oleh bank. (Arifin, 2002: 25-26). Al Murabahah yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus. (Sumitro, 2002: 37) 35 Secara umum, aplikasi perbankan dari ba’i al murabahah dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 2.1 Skema Transaksi Murabahah I 1 Negosiasi & persyaratan 2. Akad jual beli 6. Bayar angsuran 5. Terima Barang & 3. Beli + Bayar dokumen barang 4. Kirim Sumber: Antonio, (2001: 107). Adapun skema untuk pembiayaan murabahah dengan wakalah (di wakilkan) kepada nasabah dengan adanya surat kuasa dari bank adalah sebagai berikut: BANK Nasabah Supplier penjual 36 Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Murabahah II 1 Negosiasi 6 Kirim barang 5 Bayar (Tunai) 4 Beli Barang 2 3 Permohonan Kredit Surat kuasa + 7 Akad kredit + Bayar Angsuran Pencairan Sumber: BTN Syari’ah Supplier Nasabah Hasil negosiasi Proses ACC Bank Uang 37 3. Ciri Atau Elemen Pembiayaan Murabahah Ciri atau elemen pokok murabahah selengkapnya menurut usmani (1999) adalah sebagai berikut: (Ascarya, 2006: 85-88) a. Pembiayaan murabahah bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga. Pembiyaan murabahah adalah jual beli komoditas dengan harga tangguh yang termasuk margin keuntungan diatas biaya perolehan yanh disetujui bersama. b. Sebagai bentuk jual beli, dan bukan bentuk pinjaman, pembiayaan murabahah harus memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk jual beli yang sah. c. Murabahah tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan, kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas atau barang. Misalnya, jika nasabah menginginkan uang untuk membeli kapas sebagai bahan baku pabrik pemisah biji kapas (ginning), bank dapat menjual kapas kepada nasabah dalam bentuk (pembiayaan) murabahah. Akan tetapi, ketika dana diperlukan untuk tujuan-tujuan lain, seperti membayar komoditas yang sudah di beli, membayar rekening listrik, air, atau lainnya, atau untuk membayar gaji karyawan, maka murabahah tidak dapat digunakan karena murabahah mensyaratkan jual beli riil dari suatu komoditas, dan tidak hanya menyalurkan pinjaman. 38 d. Pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas atau barang sebelum dijual kepada nasabahnya. e. Komoditas atau barang harus sudah dalam penguasaan pemberi pembiayaan secara fisik atau konstruktif, dalam arti bahwa risiko yang mungkin terjadi pada komoditas tersebut berada ditangan pembari pembiayaan meskipun untuk jangka waktu pendek. f. Cara terbaik untuk ber-murabahah, yang sesuai syari’ah, adalah bahwa pemberi pembiayaan membeli komoditas dan menyimpan dalam kekuasaannya atau membeli komoditas melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada nasabah. Namun demikian, dalam kasus perkecualian, ketika pembelian langsung ke supplier tidak praktis, diperbolehkan bagi pemberi pembiayaan untuk memanfatkan nasabah sebagai agen untuk membeli komoditas atas nama pemberi pembiyaan. Dalam kasus ini, nasabah pertama membeli komoditas atau barang yang diperlukannya atas nama pemberi pembiyaan dan mengambil alih penguasaan barang. Selanjutnya, nasabah membeli komoditas atau barang tersebut dari pemberi pembiyaan dengan harga tangguh. Penguasaan atas komoditas atau barang oleh nasabah pada keadaan pertama adalah dalam kapasitasnya sebagai agen dari pemberi pembiyaan. Dalam 39 kapasitas ini nasabah hanyalah sebagai trustee, sedangkan kepemilikan dan risiko komoditas atau barang tersebut berada ditangan pemberi pembiayaan. Akan tetapi, ketika nasabah membeli komoditas barang tersebut dari pemberi pembiyaan, maka kepemilikan dan risiko beralih ketangan nasabah. g. Jual beli tidak dapat berlangsung kecuali komoditas atau barang telah dikuasai oleh penjual, tetapi penjual dapat berjanji untuk menjual meskipun barang belum berada dalam kekuasaannya. Ketentuan ini berlaku juga untuk murabahah. h. Sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan di atas, lembaga keuangan sya’riah (LKS) dapat melakukan murabahah sebagai bentuk pembiayaan dengan mengadopsi prosedur sebagai berikut: 1) Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas atau barang tertentu dari waktu ke waktu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang. Perjanjian ini dapat menetapkan batas waktu fasilitas pembiyaan ini. 2) Ketika komoditas tertentu dibutuhkan oleh nasabah, LKS menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli 40 komoditas dimaksud atas nama LKS, dan perjanjian keagenan ditandatangani kedua belah pihak. 3) Nasabah membeli komoditas atau barang atas nama LKS dan mengambil alih penguasaan barang sebagai agen LKS. 4) Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa dia telah membeli komoditas atau barang atas nama LKS, dan pada saat yang sama menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS. 5) LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli selesai ketika kepemilikan dan risiko komoditas atau barang terlah beralih ketangan nasabah. i. Syarat sah lainnya yang harus dipenuhi dalam murabahah adalah komoditas atau barang dibeli dari pihak ketiga. Pembelian komoditas atau barang dari nasabah sendiri dengan perjanjian buy back “pembelian kembali” adalah sama dengan transaksi berbasisi bunga. j. Prosedur pembiayaan murabahah yang dijelaskan di atas merupakan transaksi yang rumit ketika pihak-pihak yang terkait memiliki kapasitas berbeda pada tahap yang berbeda. 1) Pada tahap pertama LKS dan nasabah berjanji untuk menjual dan membeli komoditas atau barang di masa yang akan datang. Hal ini bukan jual belil yang sesungguhnya, 41 tetapi hanya janji untuk melakukan jual beli dengan prinsip murabahah di waktu yang akan datang. Jadi, pada tahap ini hubungan antara LKS dan nasabah hanya sebatas promisor dan promisee. 2) Pada tahap ke dua, hubungan antara para pihak adalah hubungan principal dan agent. 3) Pada tahap ketiga, hubungan anatara LKS dan supplier adalah hubungan pembeli dan penjual. 4) Pada tahap ke empat dan ke lima, hubungan-hubungan penjual dan pembeli antara LKS dan supplier menjadi hubungan antara LKS dan nasabah; dan karena penjualan dilakukan dengan pembayaran tangguh, hubungan antara debitur dan kreditur juga muncul. k. LKS dapat meminta nasabah untuk menyediakan keamanan sesuai permintaan untuk pembayaran yang tepat waktu dari harga tangguh. LKS juga dapat meminta nasabah untuk menandatangani promissory note ‘ nota kesanggupan ’ atau bill of exchange, sesudah jual beli dilaksanakan, yaitu setelah selesai tahap ke lima. Alasannya adalah bahwa promissory note ditandatangani oleh debitur untuk kepentingan kreditor, tetapi hubungan antara debitur dan kreditor antara nasabah dan LKS 42 baru ada pada tahap ketika jual beli yang sebenarnya terjadi di antara mereka. l. Jika terjadi default ‘wan prestasi’ oleh pembeli (nasabah) dalam pembayaran yang jatuh waktu, harga tidak boleh dinaikkan. Namun demikian , jika dalam perjanjian awal disepakati bahwa nasabah harus memberikan donasi (infaq) kepada lembaga social, maka nasabah harus memenuhi janji tersebut. Uang ini tidak boleh diambil sebagai penghasilan LKS, tetapi harus disalurkan ke kegiatan atau lembaga social atas nama nasabah. 4. Syarat Pembiayaan Murabahah a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. c. Kontrak harus bebas dari riba. d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Secara prinsip jika syarat dalam (1), (4) dan (5) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan: a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 43 b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual. c. Membatalkan kontrak. Jual-beli secara murabahah di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, system yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian (murabahah KPP), hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya. Secara lengkap, system jual-beli ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Tujuan murabahah kepada pemesan pembelian (KPP) Ide tentang jual beli murabahah KPP tampaknya berakar pada dua alasan: Pertama: mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli asset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih system pembelian ini, yang biasanya dilakukan dengan kredit, lebih karena ingin mencari informasi di banding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap asset tersebut. 44 Kedua: mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah motif pemenuhan pengadaan asset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (cash flow) yang bersangkutan. Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan bagian dari syarat system murabahah atau murabahah KPP. Meskipun demikian, transaksi secara angsuran ini mendominasi praktik pelaksanaan kedua jenis murabahah tersebut. Hal ini karena memang seseorang tidak akan datang ke bank kecuali untuk mendapat kredit dan membayar secara angsur. b. Jenis murabahah kepada pemesan pembelian (KPP) Janji pemesan untuk membeli barang dalam murabahah bisa merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu. Dewasa ini, The Islamic Fiqih Academy juga menetapkan hukum yang sama. Alasannya, pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya. Penawaran untuk nantinya tetap membeli atau menolak dilakukan karena pada saat transaksi awal orang tersebut tak 45 memiliki barang yang hendak dijualnya. Menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang syariah karena termasuk bai’ al fudhuli. Para ulama syari’ah terdahulu telah memberikan alasan secara rinci mengenai pelarangan tersebut. Namun, beberapa ulama syariah modern menunjukkan bahwa konteks jual beli murabahah jenis ini dimana “belum ada barang” berbeda dengan “menjual tanpa kepemilikan barang ”. mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan. Terlebih lagi bila si nasabah bisa “pergi” begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang. Barang sah di beli sesuai dengan pesanannya tetapi ia meninggalkan begitu saja. Oleh karena itu para ekonom dan ulama kontemporer menetapkan bahwa sinasabah terikat hukumnya. Hal ini kemudian menghindari “kemudharatan” (Antonio, 2001: 102- 104). 5. Rukun Akad Pembiayaan Murabahah Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu: a. Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. 46 b. Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman (harga). c. Shighah, yaitu ijab dan qabul. Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun dmikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syari’ah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syari’ah. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya kenasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil (Ascarya, 2006: 82-83). 6. Beberapa Ketentuan Umum Murabahah 1. Jaminan Pada dasarnya jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam bai’al murabahah, demikian juga dengan murabahah KPP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli 47 (penyedia pembiayaan/ bank) dapat meminta pemesan (pemohon / nasabah) suatu jaminan (rahn) untuk dipegangnya. Dalam teknis oprasionalnya barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran hutang. 2. Hutang dalam murabahah KPP Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah KPP tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan hutangnya kepada pembeli. Jika nasabah tersebut menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjual aset merugi, contohnya: kalau nasabah adalah pedagang juga, pemesan harus tetap menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad murabahah pertama di Bank. 3. Penundaan pembayaran oleh debitur mampu Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian hutangnya dalam murabahah ini. 48 Bila seorang nasabah menunda penyelesaian hutang tersebut, pihak bank dapat mengambil tindakan berikut: Mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali hutang itu dam mengklaim kerugian financial yang terjadi akibat penundaan tersebut. Dalam hadits Rasulullah pernah mengingatkan penghutang yang mampu tetapi lalai: م ْ ط ُ ل اْلغنِ  ى ُ ظْل  م ي  حلُّ عِ  ر  ضه  و  عُق  وبته Artinya: ”yang melalaikan pembayaran hutang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sangsi dan dicemarkan nama baiknya (semacam black list-pen).” Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara bank syari’ah dan nasabahnya telah diatur melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI). Yaitu suatu lembaga yang didirikan bersama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan MUI. 4. Bangkrut Jika nasabah yang berhutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sementara ia mampu, kreditur harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali (Antonio, 2001:105-106). 49 Dalam hal ini allah berfirman dalam surat al-baqarah ayat 280 yaitu: βÎ)uρ šχ%x. ρèOE ;οu.ô£ãã îοtÏàoΨs ù 4’n<Î) ;οu.y£÷.t ...... 4 Β Artinya: ”Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapanga.” (Q.S. Al Baqarah : 280). 7. Prinsip-Prinsip pembiayaan syari’ah. Prinsip pemberian kredit dengan analisis menggunakan 6 C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut (Kasmir, 2004: 91-92): a. Character Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannnya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang sinasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Character merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya. Orang yang memilki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara. Dalam kenyataannya untuk menilai nasabah tidaklah mudah dan dibutuhkan waktu yang lama. 50 b. Capacity Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya utuk membayar kredit. c. Capital Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital merupkan dana yang dimilki calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. d. Condition of Economic Dalam menilai kredit hendaknya juga diperhatikan bagaimana keadaan ekonomi politik sekarang ini dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing.serta prospek usaha yang dijalankan. Jadi pada saat kondisi yang baik maka akan sedikit kemungkinan terjadinya kredit macet e. Collateral. Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Sehingga terjadi suatu masalah, 51 maka jaminan tersebut di pergunakan untuk melunasi hutang tersebut sesuai dengan jumlah yang di pinjamkan. f. Constraint Yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya terdapat banyak bengkel las atau pembakaran batu bata. (Rivai, 2007:459) Aspek-aspek lainnya yang perlu diperhatikan dalam penilaian kredit, yang menyangkut kegiatan usaha calon debitur (Siamat, 2005: 357-358), antara lain : 1) Aspek pemasaran Penilaian yang perlu ditekankan disini adalah menyangkut kemampuan daya beli masyarakat, kompetisi, pangsa pasar, kualitas produksi, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi perkembangan usaha debitur. Analisis pemasaran perlu dilakukan untuk melihat kondisi pasar saat ini, meliputi jumlah penawaran yang sudah ada untuk jenis produk yang direncanakan peminjam dan kemampuan pasar menyerap produk debitur. Demikian pula prospek pemasaran perklu diperhatikan perkembangannya dan permintaannya di masa yang akan datang. 52 2) Aspek Teknis Penilaian terhadap aspek teknis ini antara lain meliputi kelancaran produksi, kapasitas produksi, mesin-mesin dan peralatan, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku. Disamping itu, kualitas tenaga kerja yang dimiliki dan fasilitas teknis yang ada, cukup mempengaruhi penilaian aspek teknis. 3) Aspek Manajemen Dalam penilaian aspek manajemen, perlu diperhatikan struktur organisasai dan anggota-anggota manajemen, termasuk kemampuan dan pengalamannya, serta pola kepemimpinan yang di terapkan oleh top manajemen. 4) Aspek Yuridis Penilaian aspek yuridis ini antara lain meliputi: status hukum badan usaha misalnya akte pendirian yang telah di sahkan oleh yang berwenang, legalitas usaha meliruti kelengkapan izin usaha, dan yang cukup penting adalah bagaimana legalitas barang-barang jaminan yaitu kepemilikannnya harus didukung dengan dokumen yang sah dan dalam penguasaan calon debitur. 5) Aspek Sosial Ekonomi Penilaian atas aspek ini pada dasarnya untuk mengetahui apakah usaha yang akan dibiayai dengan kredit bank tersebut 53 diterima atau memberi dampak positif atau negatif terhadap lingkungan masyarakat setempat. Perlu diperhatikan juga apakah proyek tersebut mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat atau mungkin bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan agama masyarakat setempat. 6) Aspek finansial Penilaian aspek keuangan ini meliputi keadaan keuangan perusahaan debitur yang akan dibiayai. Untuk melakukan penilaian keadaan keuangannya, perlu diperoleh data-data mengenai laporan keuangan, arus dana, realisasai produksi, pembelian dan penjualan. Di samping itu, laporan sumber dan penggunaan dana akan sangat membentu dalam melakukan penilaian secara akurat. 7) Aspek AMDAL Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut. Manajemen kredit bank syari’ah secara umum diterapkan dengan berpegang teguh kepada syariah Islam (Al-Qur’an dan Al- Hadist). Diharapkan lembaga keuangan maupun bank dengan sistem syari’ah dapat menjaga kestabilan keuangan mereka (income stability). Selain itu, bank syariah diharapkan dapat lebih 54 memaksimalkan pelayanan mobilisasi dana masyarakat dan memberikan jaminan keuangan dengan pasti. Di sisi lain, penyaluran kembali dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan, akan berjalan normal sesuai dengan harapan dan tujuan bersama. 8. Fatwa MUI Tentang Pembiayaan Murabahah Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah: a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam. c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 55 g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank. Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah: a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 56 e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. g. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. Ketiga : Jaminan dalam Murabahah a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Keempat : Hutang dalam Murabahah: a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. 57 Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah: a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Keenam : Bangkrut dalam Murabahah: Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya karena benar-benar tidak mampu, maka bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. dalam surat al-bqarah 58 dijelaskan yang artinya “dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan”. 9. Manajemen Pembiayaan Syari’ah Menurut UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa “kredit adalah penyediaan uang tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”. Pembiayaan ini dapat digolongkan kedalam enam bentuk antara lain : a. Penggolongan pembiayaan berdasarkan jangka waktu (maturity), antara lain : 1) Pembiayaan jangka pendek (short-term loan). 2) Pembiayaan jangka menengah (medium-term loan) 3) Pembiayaan jangka panjang (long-term loan). b. Penggolongan pembiayaan berdasarkan barang jaminan (collateral), antara lain: 1) Pembiayaan dengan jaminan (secured loan). 2) Kredit dengan jaminan (unsecured loan). 59 c. Pembiayaan berdasarkan segmen usaha, seperti otomotif, farmasi, tekstil, makanan, konstruksi dan sebagainya. d. Penggolongan pembiayaan berdasarkan tujuannya, antara lain : 1) Pembiayaan komersil (commercial loan), yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan. 2) Pembiayaan konsumtif (consumer loan), yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. 3) Pembiayaan produktif (productive loan), yaitu kredit yang diberikan dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi. e. Penggolongan pembiayaan menurut penggunaannya, antara lain: 1) Pembiayaan modal kerja (working capital credit), yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur. 2) Pembiayaan investasi (Invesment credit), yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal. (Siamat, 2005: 349-351) 60 Dalam pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pemberian kredit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penilaian kredit, oleh karena layak tidaknya kredit yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Menurut Rahardja (1997), penilaian kredit harus memenuhi criteria sebagai berikut : a. Keamanan kredit (safety). Harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali. b. Terarahnya tujuan penggunaan kredit (suitability). Kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. c. Menguntungkan (profitable). Kredit yang diberikan menguntungkan bagi bank maupun bagi nasabah. 10. Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil /profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam yaitu: a. Lancar atau kolektibilitas 1 b. Kurang lancar atau kolektibilitas 2 61 c. Diragukan atau kolektibilitas 3 d. Perhatian khusus atau kolektibilitas 4 e. Macet atau kolektibilitas 5 Dengan penjelasan sebagai berikut: a. Lancar Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Pembiayaan dengan angsuran di luar pembiayaan pemilikan rumah (KPR) a) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil / profit margin, atau cerukan karena penarikan b) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi: (1) Belum melebihi 1 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan (2) Belum melebihi 3 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan (3) Belum melampauai 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih c) Terdapat tunggakan bagi hasil /profit margin, tetapi: (1) Belum melampaui 1 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan 62 (2) Belum melampauai 3 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan d) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja 2) Pembiayaan dengan angsuran untuk pembiayaan pemilikan rumah a) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok b) Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampauai 6 bulan 3) Pembiayaan tanpa angsuran atau pembiayaan rekening Koran a) Pembiayaan belum jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin b) Pembiayaan belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bagi hasil /profit margin, tetapi belum melampaui 3 bulan c) pembiayaan telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang d) terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja 4) Cerukan rekening giro Terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja 63 b. Kurang lancar Pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila memnuhi criteria dibawah ini: 1) Pembiayaan dengan angsuran di luar pembiayaan pemilikan rumah (PPR) a) Terdapat tunggakan pokok angsuran yang: (1) Melampauai 1 bulan dan belum melampauai 2 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan (2) Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan (3) Melampauai 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan b) Terdapat tunggakan bagi hasil /profit margin, tetapi: (1) Melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang 1 bulan (2) Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran lebih 1 bulan c) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja 64 2) Pembiayaan dengan angsuran untuk pembiayaan pemilikan rumah Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan. 3) Pembiayaan tanpa angsuran a) Pembiayaan belum jatuh waktu, dan (1) Terdapat tungggakan bagi hasil/profit margin yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan (2) Terdapat penambahan plafond atau pembiayaan baru dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bagi hasil/profit margin b) Pembiayaan belum jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan c) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja. 4) Pembiayaan yang diselamatkan a) Tidak memenuhi kriteria tersebut pada kriteria lancar atau tidak ada tunggakan b) Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria pada kriteria lancar 65 c) Terdapat cerukan karena penarikan jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja. c. Di ragukan Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memnuhi kriteria lancar dan kurang lancar, seperti tersebut pada kriteria lancar dan kurang lancar dan tetapi bedasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa: 1) pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang peminjam termasuk bagi hasi/profit margin 2) pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari hutang peminjam (Muhammad, 2005: 165-167). d. Perhatian Khusus (special mention) Pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria: 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau profit margin yang belum melampaui 90 hari 2) Kadang-kadang terjadi cerukan 3) Mutasi rekening relatif aktif 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan 66 5) Didukung oleh pinjaman baru. Indikatornya adalah sebagai berikut: 1) Industri: (dipertanyakan, pendapatan menurun, kompetisi meningkat, kompetisi harga meningkat, biaya operasi meningkat dan dalam real estate ). 2) Perusahaan: (didalam rata-rata sektor dan beberapa kelemahan dalam persaingan) 3) Keuangan: (keuntungan rendah, likuiditas dapat diterima, rasio utang moderat, dua sumber pembayaran kembali, aliran kas lebih rendah daripada pembayaran pokok dan bunga pinjaman, dan dapat menopang perubahan kecil foreign exchange dan suku bunga) 4) Manajemen: (mampu memenuhi syarat, memiliki integritas, beberapa permasalahan strategi, perbaikan dalam kontrol, komite pemilik dan manajemen, dan eksternal audit dapat diterima) 5) Viability:(kemampuan melepaskan diri dari masalah, kekuatan untu k menaggulangi, pemilik dapat mendukung, modal baru dimungkinkan jika perlu, dan tidak terdapat masalah ketenagakerjaan yang berarti) (Rivai, 2007:451-452). 67 e. Macet Pembiayaan digolongkan macet apabila: 1) Tidak memenuhi criteria lancar, kurang lancer atau diragukan 2) Memenuhi criteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatkan 3) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau di Badan Arbitrase Syari’ah. (Muhammmad, 2005: 167). 11. Margin dalam pembiayaan murabahah Perhitungan margin pembiayaan murabahah yaitu harga jual barang di kurangi dengan harga pokok pembelian. Dalam transaksi ini misalnya seseorang membutuhkan sepeda motor, maka ia meminta kepada untuk membelikan sepeda motor terlebih dahulu dengan harga Rp. 10 juta misalnya. Bank kemudian menetapkan margin sebesar Rp. 2 juta dan disetujui oleh nasabah yang membutuhkan motor tersebut. Dengan demikian harga sepeda motor tersebut menjadi Rp. 12 juta dan disepakati akan diangsur selama setahun, sehingga setiap bulan nasabah tersebut harus mengangsur sebesar Rp 1 juta (www.irmadevita.com). 68 12. Angsuran pembiayaan murabahah: Sistem pembayaran dalam akad murabahah pada lembaga keuangan syari’ah pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara lembaga keuangan syari’ah (LKS) dengan nasabah. Jika nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, ia dapat diberi keringanan, bentuknya bisa jadi penjadwalan kembali pembayaran kewajibannya. LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (reschedulling) tagihan murabahah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai waktu yang telah disepakati dengan persyaratan tertentu, yaitu: a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan pihakpihak terkait maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbritase syari’ah nasional setelah tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah. Jual beli murabahah juga memberikan keleluasaan bagi pembeli untuk membayar secara angsuran. Dalam transaksi ini, harga barang 69 yang disepakati adalah satu. Tidak ada harga tunai ataupun harga non tunai (kredit), misalnya: Satu buah laptop jika tunai harganya Rp 7 juta, tetapi jika dibayar 3 bulan harganya Rp. 10 juta, transaksi ini tidak diperkenankan. Karena berlakunya prinsip time value of money yang biasa digunakan oleh lembaga keuangan konvensional. Perhitungan angsuran pada pembiayaan murabahah yaitu dengan cara: (harga beli + margin) / jangka waktu. 13. Diskon dalam pembiayaan murabahah: Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh lembaga keuangan syari’ah sebagai pihak pembeli dari pemasok. Atau didefinisikan sebagai pengurangan harga akibat pembayaran yang lebih cepat dari waktu jatuh tempo cicilan pembayaran. Salah satu prinsip dasar dalam murabahah adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (tsaman) pembelian dan biaya yang diperlukan, ditambah keuntungan sesuai kesepakatan: Pertama: ketentuan umum a. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati kedua pihak. Baik sama dengan nilai (qimah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. 70 b. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan, ditambah keuntungan sesuai kesepakatan. c. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapatkan diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu diskon adalah hak nasabah. d. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat didalam akad. e. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan di tanda tangani. Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui bada arbitrase syari’ah setelah tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah (www.niriah.com). 14. Potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah: Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh lembaga keuangan syari’ah sebagai pihak penjual. 71 Sistem pembayaran dalam akad murabahah pada lembaga keuangan syari’ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dan nasabah. Pertama: ketetentuan umum a. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, LKS dapat memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. b. Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS (www.ovishafiyah,blogs.frendster.com). 15. Landasan Syari,ah Landasan syari’ah pembiayaan murabahah antara lain di sebutkan dalam: a. Firman Allah SWT, antara lain: 1) QS. Al Baqarah ayat 275 3 at (#4θt /Ìh9$#Π§ymuρ yìø‹t7ø9$# !$#¨≅ymr&uρ Artinya: Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al Baqarah: 275) 72 2) QS. al-Baqarah ayat 280 βÎ)uρ šχ%x. ρèOE ;οu.ô£ãã îοtÏàoΨs ù 4’n<Î) ;οu.y£÷.tΒ 4 βr&uρ (#θè%£‰|Ás? ×.ö.y z óΟà6©9 ( βÎ) óΟçFΖä. šχθßϑn =÷ès? Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. 3) QS. an-Nisa' ayat 29 $y㕃r'‾≈tƒ šÏ%©!$# (#θãΨt Β#u Ÿω (#þθè=à2ù's? Νä3s9≡u È≅__________ÏÜ≈t6ø9$$Î/ Μà6oΨ÷.t/ θøΒr& 4 öΝä3|¡à_Ρr& (#þθè=çFø)s? Ÿωuρ 4 öΝä3ΖiÏΒ <Ú#ts? tã ¸οt≈pgÏB šχθä3s? βr& HωÎ) ∩⊄∪ $VϑŠÏmu‘ öΝä3Î/ tβ%x. c!$# ¨βÎ) Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. b. Hadits-hadits Nabi s.a.w. antara lain: 1) Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban :  ع  ن َأبِى  سعِيدٍاْل  ح  درِ  ى  رضى الله عنه َأنَّ  ر  س  و َ ل الله  صلَّى الله  عَليهِ  وآلِهِ  و  سلَّ  م قَا َ ل : إِن  ما اْلبي  ع  ع  ن تراضٍ، (رواه البيهقى وابن ماجه وصححه ابن حبان) 73 Artinya :Dari Abu Sa’id al-Khudri Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban) 2) Riwayat Shuhaib: أنَّ النبِ  ى  صلَّى الله  عَليهِ  و  سلَّ  م قَا َ ل: َث َ لا ٌ ث فِيهِ  ن اْلبرا َ كُة: اْلبي  ع اَِلي َأ  جلٍ،  واْل  مَقا  ر  ضُة،  و  خن ُ ظ اْلبر بِاا  شعِيرِلِْلبيتِ َ لا اْلبيعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب) Artinya: “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibn Majah dri Shuhaib) 3) Hadits riwayat Tirmidzi: َال  صْل  ح  جائِز بي  ن اْل  م  سلِمِي  ن إِلاَّ  صْل  حا  حرم  ح َ لا ً لا َأ  وَأ  حلَّ  حراما  واْل  م  سلِ  م  و َ ن  عَلى  شر  وطِهِ  م إِلاَّ  ش  ر ً طا  حرم  ح َ لا ً لا َأ  وَأ  حلَّ  حراما Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram ; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” 4) Hadits Nabi riwayat Nasa’I, Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad: َل  ى اْل  واحِدِ يحِلُّ عِ  ر  ضه  و  عُق  وبته 74 Artinya: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.” (HR: Nasa’i Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad). 5) Hadits Nabi riwayat ‘Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam: َأنه  سئِ َ ل  ر  س  و ُ ل الله  صلَّى الله  عَليهِ  و  سلَّ  م  عنِ اْلع  ربانِ فِي اْلبيعِ َفَأ  حلَّه Artinya: “Rasulullah SAW, ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.” (Fatwa DSN-MUI. 2000: 14-15). c. Kaidah fiqh: َألأَ  ص ُ ل فِي اْل  معام َ لاتِ ْالإِبا  حُة إِلاَّ َأ ْ ن ي  دلَّ دلِي ٌ ل  عَلى ت  حرِيمِهِ Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." (Fatwa DSNMUI. 2000: 15). Dari penjelasan beberapa ayat al-qur’an dan hadits-hadits diatas juga kaidah fiqihnya dapat disimpulkan bahwa kita harus memudahkan orang-orang yang terbelit hutang dan kita juga dilarang mempersulitnya. Disamping itu berikanlah kemudahan dan keringanan dalam kredit yang bermasalah, dan dianjurkan untuk saling tolong-menolong karena orang yang memberikan kemudahan bahkan sampai menyedekahkan piutangnya maka akan mendapat pahala. 75 16. Aplikasi Murabahah Pada BPRS Murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produkproduk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri. Seperti melalui letter of credit (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan umunya. Kalangan perbankan syari’ah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan (rool over / evergreen), seperti untuk modal kerja. Padahal sebenarnya, murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (one short deal). Al murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad mudharabah lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip mudharabah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. (Antonio, 2001: 106) 76 17. Kendala penerapan pembiayaan murabahah dan alternative solusi Tabel 2.2 Kendala penerapan pembiayaan murabahah dan alternative solusi Kendala Alternatif solusi •Terkena pajak karena termasuk jual beli •Terkena pajak berganda karena 2 tahap transaksi •Klaim nasabah bahwa ia tidak berutang kepada bank •Tidak ada referensi biaya •Menggunakan seminimal mungkin kata jual beli dan mengaitkannya dengan ketentuan perbankan •Melakukan 1 tahap transaksi, nasabah menerima barang langsung dari pemasok/penjual •Memasukkan klausal dalam perjanjian yang berkaitan dengan undang-undang khusus perbankan •Mengkredit rekening nasabah dan mendebetnya kembali untuk membayar kepada penjual pertama setelah nasabah memberikan surat kuasa mendebet rekening •Menggunakan tingkat rata-rata bagi hasil PUAS •Menyusun indeks harga berbagai industri Sumber: Buchori, et.al. (2004) 77 BAB III METODE PENELITIAN 1. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan terhadap PT BRRS Bumi Rinjani Batu yang merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang menjalankan konsep murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. PT BRRS Bumi Rinjani Batu memberikan pelayanan pembiayaan murabahah, yang berupa pembiayaan investasi, dan pembiayaan modal kerja. PT BRRS Bumi Rinjani Batu memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara kredit/cicilan dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur. 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu prosedur Pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggunakan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada masa sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dengan berbentuk kata-kata. Metode deskriptif memusatkan 78 perhatiannya pada penerimaan fakta-fakta sebagaimana keadaan yang sebenarnya. (Nawawi, 1994:73) Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, dimana peneliti hanya menfokuskan pada satu kasus yang sesuai dengan judul yang diteliti. Pendekatan studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tarhadap suatu organisme, lembaga atau gejala tertentu (Arikunto, 1993:115). 3. Sumber Data Penelitian yang dilaksanakan berkaitan erat dengan data yang diperoleh sebagai dasar dalam pembahasan dan analisis. Diharapkan dari hasil penelitian nantinya bisa didapatkan data yang valid dan relevan dengan obyek yang diteliti. Menurut Indriantoro (2002:146) sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, dalam mengadakan penelitian ini data-data yang diperlukan adalah: 1. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau keterangan dari direktur utama PT. BPRS Bumi Rinjani Batu tentang prosedur pemberian pembiayaan murabahah dan juga cara perhitungan angsuran pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan metode wawancara. 79 2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki PT. BPRS Bumi Rinjani Batu yang berupa gambaran umum BPRS, data distribusi dan jumlah nasabah pembiayaan per golongan per desember 2005- 2007, data NPF PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian ini sesuai dengan sumber data diatas diantaranya: 1. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diteliti untuk mendapatkan data dan meyakinkan bahwa data-data yang diperoleh dapat di pertanggungjawabkan secara objektif. Wawancara ini dilakukan kepada Bapak Rohim selaku diraektur utama PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. 2. Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan melihat, mengumpulkan dan mempelajari dokumen lapangan dan catatan maupun sumber tertulis lain yang terdapat di 80 perusahaan. Dari dokumen yang ada, peneliti akan memperoleh data tentang profile perusahaan yang berisi gambaran umum PT. BPRS Bumi Rinjani Batu, visi misi, struktur organisasi, job describtion, dan data-data lain. 5. Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga lebih mudah di baca dan diinterpretasikan (Moleong, 2005:112). Sebagai penelitian yang bersifat kualitatif maka analisis data dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data, interpretasi data dan bahkan dengan penulisan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif: yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan atau melakukan secara sistematis, factual dan actual mengenai fakta-fakta atau kejadian-kejadian terhadap kelompok manusia atau peristiwa yang terjadi dimasa sekarang (Arikunto, 1998:131). Tahap-tahap analisis data dapat dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya: mengumpulkan data dengan analisis data, hasil pengumpulan data tersebut tentu saja perlu direduksi (data reduction), yaitu dengan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu. Seperangakat hasil reduksi data juga 81 perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (display data) sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh, display data tersebut sangat diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan (conclusion). Seperti yang ada pada gambar siklus analisis data yang ada di bawah ini prosesnya tidaklah sekali jadi melainkan berinteraktif secara bolak-balik (Miles & Haberman (1992) dalam Bungin, 2003:70). Berdasarkan pendapat tersebut diatas maka langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Memeriksa data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan dokumentasi dari obyek penelitian, apakah data tersebut sudah lengkap sehingga siap untuk diproses lebih lanjut. 2. Mereduksi data-data yang terkumpul sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan data dan membuat rangkuman inti dari data yang telah diklasifikasi. 3. Penyajian data berupa teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu setelah data dianalisis dan diinterpretasi, selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian. 4. Penafsiran kembali secara deskriptif dan mengulas kembali langkah –langkah diatas. 82 Dengan analisa kualitatif, peneliti menganalisis penelitian ini dengan cara: 1. Peneliti mengumpulkan data dari penelitian, baik data primer maupun data sekunder. Pemgumpulan ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian. 2. Melakukan pemilihan data yang memiliki hubungan antara satu dengan dengan yang lain. Dalam hal ini ditujukan untuk mengetahui bagaiman penerapan pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. 3. Kemudian melakukan pengujian terhadap keabsahan data. Keabsahan data ini dapat tercapai apabila sudah memenuhi kriteria kredibilitas yaitu dengan teknik pemeriksaan triangulasi. 4. Melakuakan penafsiran data yaitu tentang penerapan pembiayaan murabahah serta prosedur pemberian piutang murabahah. Kemudian merelevansikannya dengan teori-teori yang terkait. Disamping itu peneliti menganalisa adanya permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dalam pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu serta memberikan solusi dan alternative pemecahan masalah yang dihadapi. 5. Terakhir peneliti menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran. 83 6. Kerangka Analisis Gambar 2.2 Kerangka Analisis Analisa Evaluasi penerapan pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Bumi Rinjani Batu. 1. Bagaimana penerapan pembiayaan murabahah pada PT BRRS Bumi Rinjani Batu? 2. Apa kendala pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT BRRS Bumi Rinjani Batu? Evaluasi penerapan pembiayaan murabahah Landasan teori •Pengertian pembiayaan murabahah •Syarat pembiayaan murabahah •Aplikasi murabahah pada perbankan Fact finding •Wawancara •Dokumentasi Kesimpulan Rekomendasi 84 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 1. Latar Belakang PT. BPRS Bumi Rinjani Batu Dengan semakin meningkatnya kebutuhan umat Islam akan adanya lembaga keuangan yang bernafaskan Islam, dan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka dari itu merupakan sebuah peluang yang harus di cermati di samping sebagai sarana dakwah dan menyebarkan (syiar) ajaran Islam. Realitas tersebut menggugah inisiatif Dr. H. Roeslan Djaelani dan Dra Hj Betty Mahmud untuk memprakarsai berdirinya Bank Syari’ah. Dengan mengajukan izin prinsip pendirian Bank Syariah, PT. BPRS Bumi Rinjani Batu berdiri pada tanggal 5 oktober 2001 sesuai dengan ketetapan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C- 17734 HT. 01. 01. Th. 2002 Tentang pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bahwa mengesahkan akta pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Bumi Rinjani Batu NP. WP. 02. 212. 396.2.628.000 berkedudukan di Batu sesuai format isian akta notaris model 1 yang tersimpan dalam database, salinan akta nomer 51, tanggal 5 Oktober 85 2001 yang dibuat oleh notaris Asrul Hakim, SH. berkedudukan di Kepanjen. Selanjutnya sesuai dengan surat keputusan Deputi Gubernur BI N0. 4/164/ KEP. DPG/ 2002 tanggal 31 oktober 2002 telah disetujui izin usaha kepada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. Dan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu mulai beroperasi tanggal 11 November 2002. Jenis Usaha : Lembaga Keuangan syariah ( Bank Syariah) Berdiri : Pada hari jumat tanggal 05 Oktober 2001 sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 51 dengan Notari ASRUL HAKIM, Sarjana Hukum. Dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta Pada tanggal 16 September 2002 oleh ZULKARNAEN YUNUS, SH.,MH NIP. : 040034478. Izin Usaha : Izin usaha PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Batu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2002 oleh DEPUTI GUBENUR BANK INDONESIA ttd MAMAN H. SOMANTRI. Dan salinan sesuai aslinya Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia ttd HARISMAN. Lokasi : Jl. Dewi Sartika Nomor 10 Desa Temas Kec. Batu. Kota Batu. 86 2. Visi, Misi dan Motto Visinya yaitu: “Membawa Ummat Insya Allah menuju Kemakmuran dan Kesejahteraan”. Misinya yaitu: “Memberi contoh dan menjadi contoh dalam bermu’amalah berdasar dan bersandar kepada Al-Qur’an dan Hadits. Mottonya yaitu: “Amanah Dalam Bermua’amalah”. 3.. Job Description a. Dewan Pengawas Syariah Tugas dan tanggung jawab : 1) Mengawasi dan mengevaluasi sistem operasi dan produkproduk bank dan tidak menyalahi konsep Syariah Islam serta memberi keputusan berlaku tidaknya produk-produk yang baru diciptakan. 2) Membantu bagian marketing dalam merancang produkproduk yang sesuai dengan Syariah Islam. 3) Mengevaluasi kebijakan-kebijakan bank yang baru ditetapkan oleh direksi. 87 4) Menghadiri pertemuan bulanan pada hari Sabtu minggu ketiga dengan komisaris/ Pemegang saham dan Direksi di kantor PT. Bank Syariah Bumi Rinjani Batu. 5) Membantu direksi dalam mengoperasikan bank agar sesuai dengan Syariah Islam. b.. Dewan Komisaris Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan mengarahkan operasional yang dilaksanakan oleh Direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan Bank seperti tercantum dalam Undang-Undang Perbankan maupun Anggaran Dasar. Tugas dan tanggung jawab : 1) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan umum kebijaksanaan bank yang baru diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan Bank pada masa yang akan datang. 2) Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi. 3) Mempertimbangkan dan menyetujui Rancangan Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja untuk tahun buku yang baru diusulkan oleh Direksi. 88 4) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada bank yang jumlahnya melebihi jumlah maksimum yang dapat diputuskan Direksi. 5) Menyetujui atau menolak jenis pelayanan baru yang dapat diberikan bank kepada masyarakat atas usul Direksi. 6) Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahanperubahan modal dan pembagian laba. 7) Ikut bergabung dengan komite pembiayaan setiap 2 minggu sekali di kantor. 8) Pertemuan setiap bulan sekali dengan Dewan Pengawas Syariah dan Direksi pada hari Jum’at minggu terakhir. c.. Direksi Direksi terdiri dari seorang direktur Utama dan seorang Direktur. Direksi memimpin serta mengawasi kegiatan Bank sehari-hari dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam meningkatkan tujuan Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab : 1) Direktur Utama a) Bank dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dipimpin oleh seorang Direktur Utama. 89 b) Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya melaksanakan kebijaksanaan Bank sehari-hari mengikuti kebijaksanan umum yang digariskan oleh komisaris. c) Memimpin, mengkoordinasikan semua kegiatan Bank dan bertindak mewakili Bank di dalam dan diluar pengadilan. d) Membina tugas-tugas dalam lingkungan Bank untuk pengembangan pengetahuan kerja, ketrampilan dan sikap kerja (Pengembangan SDM Karyawan). e) Menjalin serta menjaga keharmonisan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga Perbankan, Instansiinstansi Pemerintah, demikian pula Badan-Badan Swasta dan Masyarakat pada umumnya yang berada dilingkungan wilayahnya. f) Mewakili Dewan Komisaris berdasarkan suatu kuasa khusus, untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum tersendiri dalam rangka pengamatan kredit atau pelunasan utang debitur serta tindakan-tindakan hukum lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank g) Menyusun dan mengusulkan Perancangan Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja untuk tahun buku yang baru kepada Dewan Komisaris. 90 h) Turut menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. i) Menyetujui pemindahtanganan saham-saham kepada pembeli baru yang mana ditujukan atau dipilih oleh pemegang saham lama, setelah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar mengenai pemindah tanganan saham-saham. j) Mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri rapat pemegang saham. k) Mengajukan kepada Dewan Komisaris, jenis pelayanan baru yang dapat diberikan Bank kepada masyarakat untuk disetujui. l) Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan kepada para pejabat dan pegawai bank. 2) Direktur a) Mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Bank sehingga pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan tata kerja dan prosedur yang berlaku. b) Menjaga likuiditas perusahaan dan kas ratio/ uang kontan terpelihara cukup baik untuk kepentingan intern 91 Bank maupun pihak luar serta tidak berada di bawah ketentuan-ketentuan minimum yang diwajibkan. c) Mengadakan penyelesaian perhitungan utang piutang yang tejadi sehingga sejauh mungkin terhindar kemungkinan kerugian Bank sebagai akibat penyelesaian yang ditempuh. d) Menjaga dan memelihara termasuk tata usaha yang diperlukan atas seluruh karyawan Bank dengan tertib dan teratur sehingga terhindar dari kemungkinan kerusakan dan kehilangan. e) Menjaga dan mengusahakan tersedianya dengan cukup fasilitas-fasilitas, seperti alat-alat tulis menulis, barangbarang cetakan serta perlengkapan lain yang diperlukan. f) Menyetujui dan menetapkan penarikan dan penyetoran keuangan Bank pada lembaga-lembaga keuangan lainnya baik secara tunai maupun pemindah bukuan. g) Menetapkan cara-cara penagihan kembali atas pembiayaan yang ternyata cidera janji/ menunggak secara efektif dan efisien. h) Menilai prestasi kerja/ kegiatan dan tindakan-tindakan lainnya setiap pegawai Bank untuk kemudian 92 mengusulkan lebih jauh sesuai ketentuan dan prosedure kepegawaian yang berlaku. i) Melimpahkan/ pendelegasian wewenang dan atau sebagian wewenang kepada Kepala Bagian manajer dalam hal Direktur berhalangan menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. j) Mengambil langkah-langkah penertiban personalia dalam arti luas yang dipandang perlu guna menjamin disiplin dan tertib kerja sesuai kebijaksanaan kepegawaian dan dalam batas-batas wewenang yang dimiliki. 3) Direktur Utama Bersama-sama Direktur a) Menetapkan, memutuskan dan menyetujui serta memerintahkan Pembayaran dalam rangka realisasi pemberian kredit kepada calon-calon nasabah Bank dalam batas-batas wewenang yang berlaku dan sesuai dengan tata kerja dan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini termasuk pula penolakan permintaan kredit yang sesuai dengan pokok kebijaksanaan/ persyaratan yang berlaku. 93 b) Mengadakan penilaian atas analisa kredit yang disusun oleh Kepala Bagian Kredit dan Pemasaran untuk kemudian membuat rekomendasi kepada komisaris dalam hal permintaan kredit tersebut berada diluar wewenang Direktur. c) Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris tentang kekayaan Bank dan bertanggung jawab tentang keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan tata kerja dan prosedur yang berlaku secara efektif dan efisien serta menjamin kelancaran jalannya segala tugas/ pekerjaan Bank. d) Bertanggung jawab penuh atas wewenang yang diberikan dalam menjalankan usaha Bank yang telah digariskan oleh Dewan Komisaris dan ketentuanketentuan Perbankan umumnya. e) Menandatangani bersama surat-surat yang secara resmi dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan kepada pihakpihak luar. 94 d.. Manager Marketing Ringkasan Pekerjaan : Memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja di bagian marketing, serta memberikan laporan berkala atas hasil pekerjaan kepada Direksi. Tugas dan tanggung jawab : 1) Mengawasi dan mengkoordinir bagian-bagian yang berada di bawahnya. 2) Memantau perkembangan/ kemajuan nasabah pinjaman/ Dana 3) Membantu terlaksananya tugas Direksi dalam bidang marketing. 4) Mengkaji ulang atas Program kerja di bidang pembiayaan/ dana. 5) Mencari sumber dana dengan melihat kemungkinan dan peluang dana murah yang dapat dihimpun dari masyarakat. 6) Melakukan survey dan analisa yang mengajukan pembiayaan. 7) Melakukan koordinasi dengan AO tentang nasabah yang mendapat fasilitas pembiayaan untuk segera melakukan angsuran. 95 8) Mengetahui dengan pasti bahwa produk atau jasa yang telah diberikan oleh Bank kepada nasabahnya benar-benar memenuhi kebutuhan. 9) Memaintenance dan menjaga hubungan baik dengan kreditur dan debitur. 10)Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh direksi. e.. Account Officer ((AO)) Ringkasan Pekerjaan : Membantu dalam memasarkan produk-produk Bank yang sesuai dengan Syariah Islam kepada masyarakat dengan service yang tinggi. Tugas dan Tanggung jawab: 1) Melayani nasabah di wilayah masing-masing, baik nasabah tabungan, deposito maupun nasabah pembiayaan. 2) Mencari sumber dana dengan melihat kemungkinankemungkinan dan peluang dana murah yang dapat dihimpun dari masyarakat. 3) Mencari calon kreditur/ debitur yang potensial. 4) Melakukan koordinasi dengan Manajer Marketing tentang nasabah yang mendapat fasilitas pembiayaan untuk segera melakukan angsuran. 96 5) Memaintenance dan menjaga hubungan baik dengan kreditur dan debitur. 6) Mengetahui dengan pasti bahwa produk atau jasa yang telah diberikan oleh Bank kepada para nasabahnya benar-benar memenuhi kebutuhan. 7) Melakukan tugas-tugas marketing lainnya yang diberikan oleh Direksi maupun oleh Manajer Marketing. f.. Adminstrasi Pembiiayaan Ringkasan Pekerjaan : Memasarkan produk-produk Bank yang sesuai dengan Syariah Islam kepada masyarakat dengan servis yang tinggi terutama dalam perolehan dana pihak ke tiga baik itu tabungan maupun deposito. Tugas dan Tanggung jawab : 1) Menyiapkan akad perjanjian pembiayaan antara pihak Bank dan Nasabah yang mengajukan pembiayaan. 2) Memeriksa kelengkapan pengajuan pembiayaan dari nasabah. 3) Mencari sumber dana dengan melihat kemungkinan dan peluang dana murah yang dapat dihimpun dari masyarkat. 4) Mencari calon Debitur yang potensial. 5) Selalu menjaga hubungan baik dengan nasabah. 97 6) Mengetahui dengan pasti produk atau jasa yang telah diberikan oleh Bank kepada para debitur. 7) Melakukan tugas-tugas lainnya yang di berikan oleh Direksi. g.. Cash Dan Tellller Ringkasan Pekerjaan : Melaksanakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan transaksi kas, mengatur dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan administrasi dan laporan perincian kas setiap hari. Tugas dan Tanggung jawab: 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat, cermat dan ramah. 2) Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia, surat-surat berharga lainnya : Chegue, Bilyet Giro, buku tabungan milik Bank yang dipercayakan untuk disimpan di Bank. 3) Bertanggung jawab atas kecocokan saldo akhir dengan saldo akhir uang tunai pada box teller di akhir hari. 4) Menerima, menyusun serta menghitung secara hati-hati setiap setoran tunai, tarikan tunai dan sebagainya dari para nasabah untuk disimpan. 98 5) Mengatur dan menyimpan pengeluaran uang berdasarkan tarikan tunai dari nasabah. 6) Menandatangani formulir-formulir serta slip setoran tunai dari nasabah. 7) Membubuhi cap “Tunai”, “Verivikasi” dan cap-cap lain pada setiap dokumen pembayaran yang diuangkan atau diterima kas. 8) Mengurus pengeluaran uang kas untuk pinjaman yang telah disetujui oleh bagian administrasi pembiayaan. 9) Melaksanakan tugas-tugas lain dalam membantu tugas operasi yaitu bagian tabungan, deposito dan pembiayaan. Tugas sesuai sistem : 1) Menyiapkan/ menghidupkan komputer sebelum pekerjaan dimulai. 2) Menyiapkan peralatan Teller untuk verivikasi (stempel, sinar ultraviolet dan sebagainya). 3) Memeriksa slip setoran dan slip tarikan dengan direfikasi. 4) Menginput slip setoran dan slip tarikan ke dalam komputer. 5) Memberikan slip-slip kepada bagian accounting untuk diotorisasi. 6) Mencocokkan mutasi harian kasir dan perincian uang tunai dengan fisik uang yang ada. 99 h.. Accounttiing Ringkasan pekerjaan : Mengawasi dan bertanggung jawab atas kelengkapan dana dan bukti-bukti mutasi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia serta membuat laporan untuk Bank Indonesia tepat pada waktunya. Tugas dan tanggung jawab : 1) Mengotorisasi slip-slip transaksi dari kasir dan dari semua bagian (yang menginput data). 2) Membantu membuat OB-an untuk transaksi yang ada. 3) Melakukan perhitungan Pendapatan dan perhitungan bagi hasil setiap akhir bulan. 4) Membuat laporan keuangan (neraca, rugi laba), Rekap General Ledger dan mutasi harian. 5) Mencetak daftar transaksi harian, daftar subledger rekapitulasi rekening per akhir bulan. 6) Membuat laporan bulanan, laporan BMPK, laporan saldo rekening dana pihak III dan sebagainya. 7) Memeriksa dan menyimpan bukti-bukti transaksi harian kepada Direksi. 8) Membuat laporan semesteran, laporan tahunan dan laporan publikasi. 100 9) Melaporkan laporan keuangan (neraca dan laba rugi) harian kepada Direksi. 10)Melaporkan laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan. 11)Mengusahakan agar penyerahan laporan tersebut tepat pada waktunya sesuai ketentuan. 12)Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Manager Operasional dan juga Direksi. ii.. Custtomer Serviice// Umum Ringkasan pekerjaan : Bertanggung jawab atas pengaturan dan pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian, pengadaan barang yang berguna untuk kelancaran operasional Bank serta keamanan terhadap semua kekayaan Bank, memberikan informasi pada calon nasabah tentang produk Bank. Tugas dan tanggung jawab : 1) Melayani calon nasabah baru, baik itu calon nasabah tabungan, deposito, serta pembiayaan dengan cara memberi informasi kepada calon nasabah mengenai produk-produk Bank Syariah. 101 2) Melaksanakan administrasi data pegawai perusahaan dan menjalankan arsipnya tersimpan dengan baik dan teratur sehingga mudah dicari dan diperlukan. 3) Membuat absensi karyawan setiap bulannya dan hubungannya dengan hak cuti yang dapat dijalankan setiap pegawai. 4) Menerima surat permohonan pemberhentian pegawai dan menyetorkannya kepada Direksi. 5) Mengawasi keamanan dan kebersihan sarana kantor. 6) Menyediakan dan meregister alat-alat tulis kantor yang diperlukan. 7) Mengetik surat-surat/ surat edaran, memo intern, pengumuman serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian dan menyimpan didalam arsip yang baik. 8) Menginventariskan barang-barang yang ada dikantor juga melakukan penyusutan barang-barang inventaris tersebut. 9) Pengadministrasikan gaji dan tunjangan setiap pegawai dan melaksanakan perhitungan serta pembayarannya termasuk di dalamnya penambahan karena lembur atau pengurangan karena pembiayaan pegawai. 10)Mengawasi pembayaran listrik dan telepon kantor. 102 11)Membantu dan memberikan informasi kondisi kerja pegawai kepada pimpinan. 12)Melaksanakan tugas-tugas non operasional lainnya yang ditugaskan Direksi. 13)Membuat menyetorkan dan melaporkan pajak. 4. Ruang Lingkup atau Usaha PT. BPR Syari’ah Bumi Rinjani Batu Adapun ruang lingkup kegiatan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu adalah mencakup tabungan, deposito, dan pembiayaan diantaranya: pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Dari semua produk di atas yang lebih mendominasi dari pembiayaan adalah pembiayaan murabahah. 5. Produk-Produk Pembiayaan Pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu Menurut Bapak Abd. Rohim yang telah diwawancarai oleh peneliti (25-03-2008) produk-produk yang ada di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu antara lain: a. Penghimpunan Dana: 1) Tasyarin Tasyarin yaitu tabungan syariah rinjani yang setoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. 2) Rinjani Pintar 103 Rinjani pintar yaitu tabungan pendidikan yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya dapat dilakukan dua kali dalam setahun (tengah semester dan akhir semester) atau sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah 3) Tabungan Qurban Tabungan qurban yaitu tabungan yang dipergunakan utnuk hari raya idhul qurban, yang setorannya dapat dilakukan menjelang hari raya idhul qurban atau sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah. 4) Tabungan Fitri Tabungan fitri yaitu tabungan yang dipergunakan untuk hari raya idhul fitri, yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya hanya dapat dilakukan menjelang hari raya idhul fitri atau sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah. 5) Deposito Deposito yaitu simpanan yang bertujuan untuk investasi dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai jangka waktu yang disepakati (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan). Dan dapat diperpanjang secara otomatis (ARO). 104 6) Tabungan Haji dan Umroh Tabungan haji dan umroh yaitu tabungan yang dipergunakan untuk ibadah haji atau umroh yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat menjelang ibadah haji dan umroh. Atau sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah. Pada saat pendaftaran haji kami limpahkan pada bank yang ditunjuk oleh pemerinah. b. Penyaluran dana: 1) Murabahah Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dan berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Rohim selaku direktur utama (07-04-2008) Dalam prakteknya di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu, adapun tahap-tahap pembiyaan murabahah di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu yaitu: 105 a) Pada setiap permohonan murabahah baru, bank per ketentuan internal menerangkan esensi dari pembiayaan murabahah serta kondisi penerapannya terhadap nasabah. b) Bank meminta nasabah untuk mengisi formulir pembiayaan murabahah. Dan pada formulir tersebut di cantumkan jenis dan spesifikasi barang yang di inginkan, perkiraan harga barang yang di maksud, uang muka yang dimilki oleh nasabah, dan jangka waktu pembayaran. c) Dalam proses permohonan pembiayaan tersebut bank melakukan analisis mengenai kelengkapan administrasi yang disyaratkan, aspek hukum, aspek personal, aspek barang yang akan diperjual belikan, dan aspek keuangan. d) Sebelum perealisasian pembiayaan, BPRS membutuhkan waktu minimal sehari untuk menentukan apakah nasabah tersebut layak di beri pembiayaan atau tidak. 2) Mudharabah Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Dimana bank memberikan modal 100 % kepada mudharib. Hasil keuntungan dari penggunaan 106 dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad. Sedangkan apabila rugi, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola, dan pengelola hanya wajib mengembalikan modalnya saja kepada bank. Seandainya kerugian tersebut diskibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 3) Musyarakah Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberika kontribusi dana (atau amal/expertice) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Biasanya musyarakah ini di aplikasikan bank dalam pembiayaan proyek dan modal ventura. 4) Ijarah (sewa) Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/ milkiyyah) atas barang itu sendiri. 107 B. Penyajian Data dan Analisis Data 1. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu Di BPRS Bumi Rinjani Batu pembiayaan merupakan fasilitas penyediaan dana dari bank untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, baik bersifat produktif (modal kerja dan investasi) maupun konsumtif. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Abd. Rohim selaku direktur utama PT. BPRS Bumi Rinjani Batu (25-03-2008) Penyaluran dana dalam BPRS Bumi Rinjani Batu adalah penyediaan dana, dan atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan konsep syari’ah Islam yang berlaku. Adapun aktivitas utama PT. BPRS Bumi Rinjani dalam hal pendanaan adalah melayani tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tabungan mudharabah pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu terdapat dua jenis yaitu tabungan syari’ah rinjani (TASYARIN) dan tabungan pendidikan. Sedangkan dalam hal penyaluran dana yakni melayani nasabah dalam hal piutang murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. 108 2. Proses Pembiayaan di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu Skema proses pembiayaan START INISIASI SOLITASI ANALISA Bagian legal 1.Analisa yuridis 2.Analisa jaminan 3.Taksasi jaminan Bagian pembiayaan (AO) Analisa ekonomis Usulan pembiayaan Panitia pembiayaan Keputusan Bagian administrasi PYD Nasabah Nasabah Realisasi End Diterima Ditolak Sumber: PT. BPRS Bumi Rinjani Batu 109 Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Abd. Rohim selaku direktur utama PT. BPRS Bumi Rinjani Batu (13-06-2008) Adapun tujuh prosedur pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut: a. Inisiasi 1) Pengumpulan Informasi Jenis Nasabah a) Nasabah datang ke kantor (walk in customer) b) AO (Account Officer )/ Marketing datang ke nasabah 2) Tekhnik mencari Informasi Intern : Nasabah dana, mempunyai reputasi yang bagus existing, customer, Interlink Customer. Ekstern : Referensi (surat atau kenalan), buyer dari produk existing, customer, supplier dari produk existing customer, jasa sekarang terhadap bank. 3) Ta’aruf (wawancara) a) Cakupan dalam wawancara b) Kelengkapan data pemohon c) Penjelasan data pendukung d) Pemeriksaan kembali kebenaran dan konsistensi data permohonan 4) Penentuan calon nasabah potensial a) Tidak membandingkan dengan nasabah lain 110 b) Kualifikasi tidak dibawah rata-rata b. Solisitasi 2) Dasar pelasaksanaan a) Mengetahui tentang kondisi perusahaan b) Membicarakan hal khusus yang menjadi perhatian 3) Lagkah-langkah sosialisasi (meminta informasi) a) Eksistensi perusahaan : Filosofi bisnis, sasaran, rencana jangka pendek, menengah dan panjang, sejarah, para pendiri, pemegang saham, prospek, jumlah karyawan, tingkat pendidikan rata-rata, system penggajuan dan jaminan social lain. b) Kebutuhan customer : bidang usaha, rekan bisnis, bantuan teknologi dll. c) Kemampuan membayar : kondisi produksi dan hasil produksi, pemasaran dan strategi penjualan, kekuatan/ kelemahan perusahaan (manajemen), sumber bahan baku atau cara pengadaan bahan baku, system pelemparan kegiatan usaha dan keuangan yang telah di audit oleh kantor ankuntan. d) Jaminan : apakah punya market value.. ? kemudahan memonitoring, lokasi, sifat fisika dan kimianya. b. Pelaporan 111 c. Proses Analisa 1) Mengevaluasi kemampuan dan kesediaan calon nasabah membayar kembali pembiayaan yang diterima yang sesuai dengan isi perjanjian atau akad pembiayaan yang didasarkan pada aspek-aspek : a) Keberhasilan alur usaha di biayai b) Membuat kesimpulan dan usaha atas permodalan pembiaayaan secara cepat dan tepat. 2) Bentuk analisa yang digunakan umumnya adalah dengan cara : a) Analisa kuantitatif Analisa kuantitatif yaitu analisa yang berdasarkan nilainilai keuangan. Misalnya: analisa dari laporan laba rugi, neraca dan lain-lain. b) Analisa kualitatif Analisa kualitatif yaitu analisa yang berdasarkan mutu. Misalnya karakter nasabah, kebiasaan nasabah dan lainlain. 112 d. Proses Persetujuan 1) Usulan pembiayaan a) Setelah proses analisa, maka dibuat usulan pembiayaan (UP) ke komite pembiayaan untuk direkomendasikan mendapat fasilitas pembiayaan. b) Usulan pembiayan berisi ( terpenting) (1) Bentuk fasilitas pembiayaan (2) Jenis fasilitas pembiayaan : baru/ lama perpanjangan/ penambahan (3) Khusus untuk bentuk pembiayaan jual beli tidak ada penambahan plafon, yang ada hanya penangguhan waktu (jadwal angsuran di perpanjang). (4) Jumlah plafond. 2) Memorandum pembiayaan a) Analisa singkat kualitas pembiayaan 3) Komite pembiayaan a) Panitia yang menentukan keputusan Ya atau Tidak diterimanya pembiayaan itu. e. Proses Realisasi Pembiayaan 1) Proses Realisasi adalah proses pencarian dana atau pembelian barang nasabah setelah diproses dan di putus oleh komite pembiayaan. 113 2) Penggunaan dana jual beli dinamakan pembayaran dan pengucuran dana untuk pembiayaan dalam syirkah dan jasa di sebut pencairan. 3) Persyaratan yang harus di penuhi : a) Pemeriksaan dokumen-dokumen nasabah b) Pemeriksaan kepatuhan ketentuan intern atau ekstern yang berlaku. f. Pembinaan Pembiayaan 1) Pembinaan dan pemantauan adalah suatau cara yang konstruktif agar kondisi usaha nasabah menjadi lebih baik 2) Mengarahkan penggunaan fasilitas pembiayaan dengan benar 3) Tindakan preventif agar tidak terjadi wanprestasi. 4) Dalam pembinaan pihak Bank harus melakukan : a) Menghidari sikap semata-mata mencari kesalahan atau kelemahan. b) Apabila ditemukan kesalahan dan kelemahan, maka diperlukan evaluasi secara kritis dan analitis serta apakah ada kemungkinan nasabah memperbaikinya. 5) Metode pembianaan : a) Membangun silaturrahmi. b) Mengevaluasi mutasi rekening atau kekayaan nasabah. 114 c) Memperhatikan kelangsungan usaha nasabah terutama yang berkaitan dengan produk maupun jasa yang dihasilkannya. d) Membantu nasabah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terutama yang berkaitan langsung dengan problem cash fleour. 6) Pelaporan (kondisi dan kunjungan). a) Membuat laporan yang diperoleh termasuk hasil kunjungan langsung yang bersifat terkait maupun nonn teknis. g. Pelunasan dan Pelepasan Jaminan 1) Pelunasan Pelunasan adalah selesainya kewajiban nasabah terhadap Bank, pelunasan tersebut akan berdampak pada dokumendokumen penting yang diserahkan nasabah kepada Bank, karena itu nasabah berhak meminta kembali dan bank berkewajiban mengembalikannya. Proses pengembalian dokumen dan jaminan ini umumnya disebut pelepasan jaminan. 115 2) Pelepasan jaminan Jaminan akan diberikan apabila kewajiban dan keadministrasian serta biaya-biaya lain yang timbul akibat dari pelunasan tersebut sudah diselesaikan dengan bank. Dengan beberapa prosedur diatas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu akan bisa bersaing dengan bank-bank lain, dan mengurangi terjadinya kredit macet yang selama ini adalah salah satu permasalahan yang peling besar di dunia perbankan. 3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syari’ah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark-up (laba). (Muhammad, 2005: 120) Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Rohim (13-06-2008) adapun prinsip-prinsip pembiyaan murabahah yang ada di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu antara lain pelaku akad yaitu Penjual dan pembeli, objek akad yaitu barang dagangan dan harga, dan sighah yaitu ijab dan qobul . 116 4. Margin Dalam Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu Keuntungan dalam pembiayaan murabahah berbentuk margin penjualan yang sudah termasuk harga jual. Keuntungan (ribh) tersebut sewajarnya dapat dinegosiasikan antara pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak bank syariah dengan nasabah. Lain halnya, dengan praktek kredit konvensional yang keuntungannya didasarkan pada tingkat suku bunga. Nasabah yang mendapatkan kredit dari bank konvensional dibebani kewajiban membayar cicilan beserta bunga pinjaman sekaligus. Dari hasil wawancara dengan bapak Rohim prosentase margin pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu yaitu antara 1,5 % sampai 1,8 % dari harga penjualan barang, tetapi prosentase tersebut sesuai dalam akad murabahah kepada nasabah. Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Maisaroh selaku administrasi PYD di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. 5. Angsuran Pembiayaan murabahah di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu Pembayaran harga barang dalam pembiayaan murabahah dilakukan secara tidak tunai. Artinya, nasabah membayar harga barang tersebut dengan cara angsuran atau cicilan. Dalam hal ini, nasabah berhutang kepada pihak bank syari’ah, karena belum melunasi kewajiban membayar harga barang yang ditransaksikan. 117 Sedangkan angsuran pada pembiayaan murabahah tidak terikat dengan jangka waktu pembayaran yang ditetapkan. Kesalahan besar, jika praktek murabahah tergantung pada besaran waktu angsuran. Jika ini terjadi pada pembiayaan murabahah, berarti sudah menyalahi konsep awal dari murabahah. Dari hasil wawancara dengan bapak Rohim (13-06-2008) Dalam prakteknya di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu untuk pelunasan pemberian piutang murabahah dengan cara angsuran yaitu dengan membagi harga jual barang dengan bulan. Misalnya: Adit adalah seorang supervisor yang lebih banyak bekerja di lapangan untuk mengawasi bawahannya. Untuk menunjang pekerjaannya tersebut, ia membutuhkan sebuah mobil. Dengan penghasilannya yang Rp 10 juta per bulan, ia sudah menghitung bahwa ia bisa menyisihkan Rp 2 juta – Rp 3 juta per bulan untuk mencicil mobil. Ia pun mulai melakukan survey ke beberapa dealer mobil dan menemukan beberapa pilihan kendaraan yang cocok untuknya. Setelah itu ia datang ke bank syariah dan mengajukan pembiayaan untuk pembelian sebuah mobil yang diidamkannya. Tidak lupa tentunya ia melengkapi juga syarat-syarat yang diperlukan yaitu identitas dirinya seperti fotokopi KTP Adit sendiri 118 & istrinya, Surat Nikah, Kartu Keluarga, dll. Lalu bukti penghasilannya berupa slip gaji 2 bulan terakhir beserta bukti pemotongan pajak oleh perusahaan dan rekeningnya di bank. Serta tentunya tipe kendaraan yang diinginkannya beserta daftar harga yang dikeluarkan oleh dealer. Setelah menilai kelayakannya, bank lalu meminta komitmen keseriusan Adit yaitu dengan memintanya untuk membayar uang muka sebesar Rp 20 juta untuk mobil Avanza Rp 100 juta yang diinginkannya. Mereka pun lalu menyepakati margin bank sebesar 40% untuk jangka waktu 5 tahun. Ini artinya, bank membeli Avanza dari dealer seharga Rp 100 juta dan menjualnya lagi pada Adit seharga Rp 20 juta dimuka, ditambah Rp 120 juta dicicil selama 60 bulan. Berikut ini perhitungannya: Harga pokok pembelian + margin = Harga penjualan Rp 100.000.000 + Rp 40.000.000 = Rp 140.000.000 Harga pembelian mobil dari dealer : Rp 100 juta Margin bank (100 juta x 40 %) : Rp 40 juta Harga jual : Rp 140 juta Uang muka Adit (urbun) : Rp 20 juta Saldo hutang Adit ke Bank : Rp 120 juta Jangka waktu : 60 bulan 119 Angsuran = Rp 120 juta /60 bulan = Rp 2.000.000/bulan Selain uang muka, biasanya juga ada biaya tambahan seperti asuransi, biaya notaris, administrasi dan lain sebagainya yang harus ditanggung oleh Adit. 6. Diskon Dalam Pembiyaan Murabahah di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu Dari hasil wawancara dengan Bapak Rohim selaku direktur utama PT. BPRS Bumi Rinjani Batu (13-06-2008) Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qimah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jika dalam jual beli murabahah BPRS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah. Apabila pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad. Dan jika dalam akad, pembagian diskon tersebut setelah terjadinya akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani. 120 7. Potongan Pelunasan Dalam Pembiyaan Murabahah di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Rohim (13-06-2008) potongan pelunasan pembiayaan diberikan kepada nasabah Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, Bank boleh memberikan potongan pembayaran sebesar 1 kali pelunasan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besarnya potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan Bank. 8. Jaminan Dalam Pembiyaan Murabahah di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu Pada dasarnya jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam bai’al murabahah, demikian juga dengan murabahah KPP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/ bank) dapat meminta pemesan (pemohon / nasabah) suatu jaminan untuk dipegangnya. Dalam teknis oprasionalnya barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran hutang. (antonio, 2001: 105) 121 Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak rohim (13-06-2008) Jaminan diperlukan untuk memperkecil resiko-resiko yang merugikan bank dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas utang yang diterima dari bank. Adapun jaminan-jaminan tersebut dapat berupa: 1. Tanah dan bangunan = 80 % dari harga pasar 2. Kendaraan : 5 tahun ke 4 = 40 % dari harga pasar (jika usia kendaraan dari , 

widget by : http://www.rajakelambu.com

Tweet