66. PENERAPAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH (LENGKAP SAMPAI DAFTAR PUSTAKA)

Admin

Salah satu aktivitas BMT adalah menyalurkan dana kepada
anggota melalui berbagai macam pembiayaan, diantaranya murabahah, bai’
bitsamanil ajil, qardul hasan (jual beli), mudharabah, musyarakah. Dalam
penyaluran dana BMT, sangat diperlukan penerapan-penerapan yang
mencerminkan keadilan, amanah, jujur dan profesional untuk melakukan
sistem bagi hasil. Untuk menghitung bagi hasil dari dana yang diberikan
oleh BMT didasarkan pada nisbah keuntungan yang disepakati antara
pihak BMT dengan anggota.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Yang bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan mudharabah
dan musyarakah (bagi hasil), serta bentuk perhitungannya. Disamping itu
menganalisa adanya masalah dalam ketimpangan jumlah aset
pembiayaan bagi hasil serta memberikan solusi dan alternatif pemecahan
masalah yang dihadapi. Teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa penerapan akad
mudharabah musyarakah (sistem bagi hasil) di BMT-MMU Sidogiri dapat
mewujudkan visi- misi BMT yaitu terwujudnya budaya ta’awun dalam
kebaikan dibidang sosial ekonomi dan dapat menanamkan pemahaman
bahwa sistem bagi hasil adalah adil. Meskipun masih banyak dari anggota
yang kurang berminat untuk melakukan pembiayaan musyarakah, hal ini
disebabkan anggota dituntut untuk melakukan penyertaan modal.

Masyarakat lebih memilih pembiayaan mudharabah karena tidak ada
penyertaan modal, anggota masih banyak memulai usahanya sehingga
anggota bisa melakukan usaha tanpa harus menunggu modal sendiri,
selain itu dapat memberikan motivasi bagi anggota untuk bekerja keras
agar bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah yang
disepakati. Untuk itulah BMT-MMU Sidogiri melakukan upaya dalam
pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Adapun bentuk
perhitungan bagi hasil adalah didasarkan nisbah keuntungan dengan
bentuk prosentase dan angka besarnya nisbah ini muncul sebagai hasil
tawar-menawar dari kedua belah pihak. Dan keuntungan dipengaruhi
oleh besar kecilnya pembiayaan, produktifitas usaha. Metode bagi hasil
yang diterapkan adalah profit sharing (bagi hasil).
 



Pengolahan OLAH SKRIPSI Penelitian, Pengolahan DAFTAR CONTOH SKRIPSI Statistik, Olah SKRIPSI SARJANA, JASA Pengolahan SKRISPI LENGKAP Statistik, Jasa Pengolahan SKRIPSI EKONOMI Skripsi, Jasa Pengolahan SPSS CONTOH SKRIPSI , Analisis JASA SKRIPSI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembanganya lembaga keuangan syariah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (an taraddin minkum), dan tidak boleh ada pihak yang mendhalimi atau didhalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan. Salah satu kritik Islam terhadap praktek perbankan konvensional adalah dilanggarnya prinsip al kharaj bi al dhaman (hasil usaha muncul bersama biaya) dan prinsip al ghunmu bi al ghurmi (untung muncul bersama resiko). Dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (fixed and predetermined rate). Sedangkan nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang fixed and predetermined juga, karena dalam bisnis selalu 20 ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal (Karim, 2006: 37-38). Lembaga Keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia, yang mayoritas penduduk Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Termasuk di antaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad XX terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada orientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapus instrument utamanya: Bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan (Muhammad, 2005: 15). Sebagai sebuah alternatif dalam menghapus bunga, bank (lembaga keuangan) syariah telah memformulasikan sistem interaksi kerja yang dapat menghindari aspek-aspek negatif dari sistem bunga, yaitu dengan menerapkan beberapa sistem, dimana harus diciptakan bank (lembaga keuangan) syariah yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas 21 sistem bagi hasil, antara lain yang kita kenal dalam fiqih muamalah sebagai transaksi mudharabah dan musyarakah. Secara umum devinisi berbagai madzhab, mudharabah merupakan suatu akad yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (jaiz attashruf) kepada orang lain yang ‘aqil, mumayyiz dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang atau di buat untuk menambah modal usahanya, seperti pertanian, kerajinan, dll, dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan (Muhammad, 2004: 38-39). Nisbah keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak yang lain, selain itu proporsi keuntungan masingmasing pihak harus diketahui pada waktu akad dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Terdapat jenis lembaga keuangan lain di luar perbankan. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keutamaan yang jelas. Sistem operasionalnya menggunakan syari’ah Islam. Diantara lembaga tersebut yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan 22 kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada meyoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan “ditakdirkan” untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil, untuk membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Lembaga tersebut adalah Baitul Maal Wa Tamwil. BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun (Ridwan, 2004: 73). BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota masyarakat. Selama ini BMT dalam kaitannya membantu anggota masyarakat diantaranya melakukan beberapa kegiatan, yaitu menabung dan meminjamkan dana (uang). Menurut PP RI No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah: “Penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan” (UU No. 9 Tahun 1995. Tentang perkoperasian). 23 Dengan dapat pinjaman modal dari koperasi masyarakat bisa mengembangkan usahanya sehingga masyarakat merasa dirinya terbantu dengan adanya koperasi. Salah satu contoh lembaga keuangan syari’ah non bank adalah Koperasi BMT-MMU Sidogiri Pasuruan yang merupakan kantor pusat sehingga cukup ramai oleh nasabah (anggota koperasi). Kantor pusat yang lokasinya dekat dengan pasar juga anggotanya dari kalangan para santri sidogiri yang jumlahnya ribuan orang, hal inilah yang membedakan kantor pusat dengan cabang-cabang yang lainnya. Sebagai mediator antara masyarakat yang kekurangan dana, maka BMT-MMU menawarkan berbagai macam produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan BMTMMU dalam meningkatkan produktifitas masyarakat. Pelayanan pertama, Mudharabah, dan yang kedua, Musyarakah. Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal ini pihak BMT-MMU 100% sebagai penyedia modal (Shahibul Maal), sedangkan pengusaha disebut dengan mudharib. Musyarakah, adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak antar BMT-MMU dengan seorang anggotanya atau kerjasama dengan golongan (lembaga), dalam hal ini semua modal disatukan sesuai dengan kesepakatan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. 24 Sebetulnya kedua akad ini hampir sama satu sama lain, dan dalam prakteknya di BMT-MMU perbedaan hanya terletak pada komposisi permodalan usaha. Dari hasil penelitian terdahulu (Abdul Karim, 2005: 98), kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil di BMTMMU Sidogiri Pasuruan adalah faktor budaya yang mempunyai dua komponen yaitu faktor agama dan faktor bagi hasil sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba. Akan tetapi, tidak semua pembiayaan bagi hasil yang ditawarkan kepada anggota, pihak BMT-MMU mendapat asset yang besar. Mayoritas anggota koperasi lebih memilih pembiayaan mudharabah dengan alasan anggota diberi kewenangan penuh atas modal usaha yang dilakukan selama tidak melanggar syari’ah dan juga pihak BMT-MMU memberi kemudahan dalam proses administrasi. Sedangkan untuk musyarakah, anggota BMT-MMU kurang tertarik. Menurut data laporan keuangan BMT-MMU Sidogiri Pasuruan, tercatat jumlah aset pembiayaan bagi hasil selama lima tahun terkhir sebagai berikut: 25 Tabel 1.1 Jumlah Aset Pembiayaan Bagi Hasil Periode 2003-2007 Tahun Mudharabah Musyarakah 2003 216.557.828 - 2004 237.951.586 - 2005 626.769.501 350.000 2006 900.392.394 1.950.000 2007 823.531.156 400.000 Jumlah 2.805.202.465 2.700.000 Total 2.807.902.465 Prosentase 99,9% 0,1% Sumber: RAT BMT-MMU dari tahun 2003-2007 Dengan melihat jumlah aset pembiayaan bagi hasil dari tabel di atas, dari kedua jenis pembiayaan bagi hasil tersebut, yang paling diminati oleh anggota koperasi adalah pembiayaan mudarabah ini terlihat dari jumlah prosentasenya yang mencapai 99,9% . Dari wawancara yang kami terima dari pihak manajer dan pihak devisi simpan pinjam yang menjadi alasan beliau terjadinya ketimpangan antara pembiayaan mudharabah dan musyarakah karena pada pembiayaan mudharabah pihak anggota yang tidak mempunyai modal bisa melakukan usaha tanpa harus menunggu modal sendiri, dan juga mayoritas yang mengajukan pembiayaan di BMT-MMU dilakukan secara individu, selain itu akad mudharabah memberikan motivasi bagi anggota untuk bekerja keras sehingga pihak anggota berusaha untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati. 26 Sedangkan untuk pembiayaan musyarakah jumlah asset yang dicapai hanya 0,1%, hal ini karena anggota koperasi kurang tertarik, alasan yang kami peroleh dari pihak BMT-MMU kurangnya minat dari anggota koperasi disebabkan pembiayaan musyarakah terjadi pada dua orang atau lebih dengan suatu modal yang diberikan oleh masing-masing dari mereka dan bisa dilakukan bersama-sama dalam mengelola dana, dengan hal ini pihak anggota dituntut untuk mempunyai modal agar bisa melakukan akad pembiyaan musyarakah, sedangkan anggota mayoritas dari kalangan bawah, selain itu mayoritas masyarakat Sidogiri masih taraf pembelajaran dari sisi perhitungan, dan juga masyarakat beranggapan pembiayaan musyarakah lebih sulit dalam penerapannya. Pembiayaan musyarakah bisa juga di lakukan pihak BMT-MMU dengan anggota per-individu atau kerjasama BMT-MMU dengan lembaga atau kelompok. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Pembiayaan Dengan Akad Mudharbah dan Musyrakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah (BMT-MMU) Sidogiri Pasurun”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 27 1. Bagaimana penerapan pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan? 2. Bagaimana bentuk perhitungan pembiayaan mudharabah dan musyarakah di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mendiskripsikan penerapan pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. 2. Untuk mendiskripsikan bentuk perhitungan pembiayaan mudharabah dan musyarakah di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. D. Manfaat Penelitian 1. Bagi Penulis Dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman dalam bidang ilmu ekonomi khususnya mengenai masalah lembaga pembiayaan yang berbasis syari’ah 2. Bagi Lembaga Akademis Dapat menjadi bahan referensi dalam mempelajari penerapan ekonomi syari’ah dalam teori dan praktek. 3. Bagi Masyarakat 28 Menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang keuangan syari’ah khususnya Baitul Mal Wa Tamwil. Sebagai alternatif dalam mensosialisasikan produk dan mekanisme transaksi keuangan syari’ah. 29 BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain: Emi Suhariyati dengan judul “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Malang” Jenis penelitian yakni kualitatif deskriptif. Hasil analisisnya adalah penentuan besarnya pembiayaan, menghitung Expectasibagi hasil dengan cara jangka waktu pembiayaan dibagi 12, menghitung nisbah bagi hasil, Metode distribusi bagi hasil yang diterapkan adalah revenue sharing (bagi penerimaan). Adi Nur Azizah dengan judul “Prinsip-prinsip Syari’ah Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (Studi di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan)”. Jenis penelitiannya, penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil analisisnya adalah Pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT-MMU terhadap nasabah menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian dalam bentuk uang maka ditanggung pihak BMT-MMU , sedang nasabah menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha. 30 Esy Nur Aisyah dengan judul “Penerapan SOP dan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Tabungan Mudharabah (Studi Pada BMT-MMU Cabang Wonorejo)”. Penelitiannya, penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil analisisnya adalah Standar operasional Prosedur yang diterapkan oleh BMT-MMU Cabang wonorejo menggambarkan bahwa dalam prosedur menabung, BMT memberikan kemudahan kepada anggota koperasi. Adapun sistem bagi hasil yang diterapkan adalah dengan prinsip profit sharing. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap besar kecilnya bagi hasil di BMT yaitu jumlah dana yang diinvestasikan oleh anggota, penetapan nisbah, pendapatan yang diperoleh BMT, serta kebijakan accounting. Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu N o Nama Judul Jenis penelitian Hasil 1. Emi suhariyati, Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Malang, 2005 Penelitian Kualitatif dengan metode deskriptif, alat peneltian dengan observasi, dokumenta si, wawancara Bahwa sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Malang melalui beberapa tahapan: a.Penentuan besarnya pembiayaan, rencana penerimaan usaha, jangka waktu pembiayaan Expectasi rate (Keuntungan yang di harapkan). b. Menghitung Expectasi bagi hasil, dengan cara jangka waktu pembiayaan di bagi 12 dikalikan expectasi bagi hasil dibagi rencana penerimaan usaha. c. Menghitung nisbah bagi hasil, dengan cara expectasi bagi hasil di bagi 31 rencana penerimaan usaha d. Mendistribusikan pendapatan masing-masing sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Metode distribusi bagi hasil yang diterapkan adalah revenue sharing (bagi penerimaan) bukan profit sharing (bagi untung) maupun profit loss sharing (bagi untung dan rugi). 2. Adi Nur Azizah, Universitas Merdeka Malang. Prinsipprinsip Syari’ah Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (Studi di BMTMMU Sidogiri Pasuruan), 2005 Penelitian kualitatif, metode deskriptif, alat penelitian dengan wawancara ,dokument asi, observasi. Pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT-MMU terhadap nasabah menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian dalam bentuk uang maka ditanggung pihak BMT-MMU , sedang nasabah menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha. 3 Esy Nur Aisyah, Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang Penerapan SOP dan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Tabungan Mudharabah (Studi Pada BMT-MMU Cabang Wonorejo), 2008 Kualitatif dengan pendekata n deskriptif, alat penelitian dengan wawancara ,dokument asi, observasi. Standar operasional Prosedur yang diterapkan oleh BMT-MMU Cabang wonorejo menggambarkan bahwa dalam prosedur menabung, BMT memberikan kemudahan kepada anggota koperasi. Adapun sistem bagi hasil yang diterapkan adalah dengan prinsip profit sharing. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap besar kecilnya bagi hasil di BMT yaitu jumlah dana yang diinvestasikan oleh anggota, penetapan nisbah, pendapatan yang diperoleh BMT, serta kebijakan accounting. 4. Khoirul Bakdiah, Mahasiswi Fakultas Ekonomi Penerapan Pembiayaan Dengan Akad Mudhrabah Kualitatif dengan metode Deskriptif, alat Prinsip pembiayaan mudharabah lebih diminati masyarakat BMT karena tidak ada penyertaan modal, anggota masih banyak memulai usahanya tanpa menunggu modal sendiri, dapat 32 Universitas Islam Negeri Malang dan Musyarakah pada Baitul Maal Wa Tamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah (BMT-MMU) Sidogiri Pasuruan penelitian dengan wawancara ,dokument asi, observasi memberikan motivasi anggota untuk bekerja. Berbeda dengan pembiayaan musyarakah , akad ini kurang diminati karena anggota dituntut untuk melakukan penyertaan modal. Bentuk perhitungan akad mudharabah dan musyarakah adalah didasarkan nisbah keuntungan dengan bentuk prosentase, dan keuntungan dipengaruhi oleh besar kecilnya pembiayaan, produktifitas usaha. Metode bagi hasil yang diterapkan adalah profit sharing . Sumber: Data diolah oleh peneliti B. Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan melihat tabel 2.1, maka dapat terlihat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaanya yaitu dalam metode penelitian, dan metode yang digunakan dalam empat penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Selain itu keempat judul di atas sama- sama membahas tentang pembiayaan mudharabah. Sedangkan yang membedakan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian Emi Suhariyati metode perhitungannya menggunakan revenue sharing, terfokus kepada pembiayaan mudharabah saja sedangkan study kasusnya di Bank Syari’ah Malang. Dan penelitian sekarang metode perhitungannya menggunakan profit sharing, penerapannya mudharabah dan musyarakah, selain itu lokasinya di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. 33 Adi Nur Azizah, penerapan prinsip syariahnya hanya terfokus pada musyarakah dan bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan. Penelitian sekarang, Mengkaji pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) sehingga keduanya bisa dibandingkan dan dapat diketahui penyebabnya, dan Model perhitungan bagi hasil menggunakan profit sharing Esy Nur Aisyah, dimana penelitiannya tentang tabungan mudharabah, sangat tampak sekali perbedaanya dalam tehnik perhitungannya yaitu Keuntungan x nisbah x saldo rata-rata – rata dana di bank : saldo rata-rata tabungan harian Tabel 2. 2 Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu No Aspek Emi Suhariyati Khoirul Bakdiah 1. Metode perhitungan bagi hasil Model perhitungan bagi hasil menggunakan revenue sharing (bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biayabiaya bank. Model perhitungan bagi hasil menggunakan profit sharing (Bagi hasil dihitung pendapatan netto setelah dikurangi biaya-biaya. 2. Penerapan pembiayaan bagi hasil Terfokus pada pembiayaan mudharabah di PT. Bank Syari’ah Malang Terfokus pada semua pembiayaan bagi hasil (Mudharabah, Musyarakah) di BMTMMU No Aspek Adi Nur Azizah Khoirul Bakdiah 1. Penerapan prinsipprinsip syari’ah Mengkaji pembiayaan mudharabah di BMTMMU dengan prinsip syari’ah Mengkaji pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) dengan 34 prinsip syariah 2. Tata cara perhitungan bagi hasil Bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan (hasil usaha) nasabah, bukan keuntungan yang diperoleh nasabah Model perhitungan bagi hasil menggunakan profit sharing (Bagi hasil dihitung pendapatan netto setelah dikurangi biaya-biaya. 3. Jumlah aset pembiayaan bagi hasil Aset mudharabah (tidak ada perbandingan pembiayaan bagi hasil dengan yang lain). Aset mudharabah dan musyarakah, asset pembiayaan ini bisa dibandingkan sehingga dapat di ketahui penyebab kurangnya minat dari anggota koperasi dari sisi pembiayaan musyarakah. No Aspek Esy Nur Aisyah Khoirul Bakdiah 1. Bagi Hasil Tabungan Pembiayaan 2. Perhitungan bagi hasil Keuntungan x nisbah x saldo rata-rata – rata dana di bank : saldo rata-rata tabungan harian Model perhitungan bagi hasil menggunakan profit sharing (Bagi hasil dihitung pendapatan netto setelah dikurangi biaya-biaya. Sumber: Data diolah oleh peneliti C. Kajian Teoritis 1. Prinsip Bagi Hasil a. Mudharabah 1). Pengertian Mudharabah Di dalam perbankan syari’ah, prinsip bagi hasil dapat dilakukan dengan empat akad utama, diantaranya adalah al-mudharabah, almusyarakah, al- muzaro’ah dan al-musaqah. Akan tetapi prinsip yang paling banyak digunakan dalam perbankan syari’ah yaitu al-mudharabah, dan al35 musyarakah. Sedangkan al-muzara’ah dal al-musaqah khusus untuk pembiayaan pertaian, itupun hanya beberapa bank Islam saja yang mempergunakan kedua prinsip tersebut. Secara etimologi (bahasa) al-mudharabah berasal dari kata dharb artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Sedangkan secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Antonio, 2001: 95). Dalam fiqih muamalah, secara terminologi kata mudharabah diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama’ madzhab, diantaranya adalah: Madzhab Hanafi mendefinisikan mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Madzhab Maliki menamai mudharabah sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi’i mendifinisikan mudharabah bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam 36 suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Dan menurut madzhab Hambali, mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Muhammad, 2005 : 51) Rohman dalam bukunya Doktrin Ekonomi Islam 4 menjelaskan bahwa: Mudharabah adalah suatu usaha kemitraan (patnership) yang berdasarkan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, suplier atau pemilik modal, disebut mudharib dan pihak kedua, pemakai atau pengelola atau pengusaha disebut dhorib. (1996: 380). Dari beberapa definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah suatu kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola atau yang mengelola usaha, dimana pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. 2). Dasar Hukum Mudharabah 1. Al-Qur’an 37 Secara umum, landasan syari’ah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Adapun dasar hukum mudharabah di dalam al-Qur’an adalah: € ............ tβρãyz#uuρ tβθç/Î.ôØt ( ٢٠ %_g__ ا)...... € ≪!$# È≅ôÒsù ÏΒ tβθäótGö6tƒ ÇÚö‘F{$# ’Îû ƒ Artinya: “………dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT……….” (QS. Al-Muzammil:20) (Depag RI, 2006: 575). #sOEÎ*sù ÏMuŠÅÒè% äο4θn=¢Á9$# (#ρãÏ±tFΡ$$sù ’Îû ÇÚö‘F{$# (#θäótGö/$#uρ ÏΒ È≅ôÒs ( : ١٠ S____ ا)........ ≪!$# ù Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebrkanlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT……”(QS. Al-Jumu’ah:10). (Depag RI, 2006: 554). Mudharabah bukanlah merupakan perintah dan juga tidak dilarang baik dalam al-Qur’an maupun sunnah. Kegiatan semacam itu juga banyak dilakukan di Arabia sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW. Bersamasama dengan para sahabat beliau melakukan kegiatan tersebut. Karena mudharabah merupakan kegiatan yang bermanfat dan menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syari’ah, maka tetap dipertahankan dalam ekonomi Islam. 2. Al-Hadits Dasar mudharabah di dalam bukunya Al- Hafizh Ibnu Hajar Al- ‘Asqalani pada terjemahan Bulughul Maram Jilid 2, sebagai berikut 38  و  ع  ن  حكِيمِ بنِ حِزامٍ  رضِىَاللهُ  عنه، َأنُة َ كا َ ن ي  شترِ ُ ط  عَلى الر  جلِ، إَِذا َأ  ع َ طه ما ً لا مَقَا  ر  ضًة، َأ ْ ن َ لات  جع َ ل مالِ  ي فِ  ي َ كبِدٍ  ر ْ طبةٍ،  و َ لات  حمَِله فِ  ي ب  حرٍ،  و َ لاتنزِ َ ل بِهِ فِ  ي ب ْ طنٍ مسِيلٍ، َفإِ ْ ن َفعْل  ت  شيًأ مِ  ن َذالِ  ك، َفَق  د  ضمِن  ت ماِْلي،  ر  واه ال  دا  رُق ْ طنِ  ي،  ورِ  جاُله ثَِقا  ت.  وَقا َ ل مالِ  ك فِي اْل  م  وطَّاءْ  عنِ اْلع َ لاءِ بنِ  عبدِالر  ح  منِ بنِ ي  عُق  و  ب،  ع  ن َأبِيهِ  ع  ن  ج  دهِ: َأنه  عمِ َ ل فِ  ي مالٍ لِعْث  ما َ ن،  عَلى َأنَّ الربحِ بين  ه  ما.  و  ه  و م  وُق  و  ف  صحِيحٍ Artinya: “Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu’anhu bahwa jika ia memberikan modal kepada seseorang (untuk berdagang) dengan cara bagi hasil, maka ia mensyaratkan kepada orang itu dengan mengatakan kepadanya, “Janganlah engkau menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, janganlah engkau membawanya ke laut, dan janganlah engkau membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukannya, maka engkau bertanggung jawab terhadap barang daganganku itu (jika terjadi kerusakan). HR. Ad-Daroquthni (Al- Hafizh, 2003: 67-68).  ح  دَثنا ا َ لح  س  ن  علِ  ى اْل  حَلا ُ ل  ح  دَثنا ب  شرب  ن َثابِت اْلبز  ر  ح  دَثنا ن  صرب  ن اْلَقاسِمِ  ع  ن  عبدِ اْلر  ح  منِ دا  ود.  ع  ن  صالِحِ بنِ  ص  هيبٍ  ع  ن َأبِيهِ َقا َ ل  ر  س  و ُ ل اللهِ  صلَّى اللهُ  عَليهِ  و  سلَّ  م َثَلا ٌ ث فِيهِ  ن اْلبر ََ كُة اْلبي  ع إَِلى َأ  جلِ  واْل  مَقا  ر  ضُة  وَأ  حَلا ُ ط ْالْبربِال  شعِيرِلِْلبيتِ َلا لِْلبيعِ. Artinya: “Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang ada di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual” (HR. Ibnu Majah No: 2280). Agar hadist ini mudah untuk dipahami, peneliti mencoba untuk menjelaskan dari sisi makna, maudhu’ul hadist, dll dengan berbentuk tabel sebagai berikut: 39 Tabel 2.3 Keterangan dari Hadist Ibnu Majah No. 2280 معانى البر : القمح معلومات عن النص حديث شريف مرفوع للنبى صلى الله عليه وسلم ١. مسروعية البيع وفضله: المعاملات ٢. القرض إلى أجل مسمى: المعاملات موضوع الحديث أطراف الحديث لايوجد للحديث مكررات تخريج الحديث إنفرد به إبن ماجة جامع المتن إنفرد به إبن ماجة شرح الحديث شرح سنن إبن ماجة لسندي Sumber: Hadist Digital Ibnu Majah No. 2280 Para ulama menjadikan hadist di atas sebagai landasan keabsahan mudharabah. Menurutnya, segala sesuatu yang dilakukan dan dibiyarkan oleh Nabi SAW, merupakan sunnah taqririyah yang dapat menjadi sumber hukum Islam. Bahkan ada beberapa pendapat mengatakan bahwa praktek mudharabah telah dilakukan oleh beliau ketika bermitra dengan Khadijah pada masa pra-kenabian. Salah satu acuan tertulis yang umumnya dijadikan dasar hukum yang tidak kalah tegasnya oleh mereka adalah sebuah hadits di atas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang mengalakan bahwa terdapat tiga jenis usaha yang mendapat barakah, yaitu menjual dengan kredit, muqaradhah, (mudharabah) dan mencampur terigu dengan gandum untuk kalangan sendiri bukan untuk di jual. Namun Ibnu Hazm menolak hal itu: “Setiap bagian dalam fiqh mempunyai dasar acuan dalam al-Qur’an 40 dan hadist kecuali mudharabah. Kita tidak menemukan dasar hukum apapun dalam hal ini”. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa keabsahan mudharabah sebagai dasar hukum lebih mengarah pada konsensus (ijma’) para ulama yang menilai mudharabah sebagai kerjasama yang mengandung banyak kemaslahatan bagi masyarakat (Muhammad, 2005: 49-50). Perdebatan mengenai dasar hukum senantiasa menjadi wacana yang membutuhkan pencarian yang lebih serius. Namun sebagai bukti yang kuat bagi dasar hukum mudharabah adalah kenyataan bahwa mudharabah merupakan kegiatan ekonomi yang paling sering dipraktekan oleh masyarakat jahiliyah dimana mata pencahariannya berorientasi pada sektor perdagangan. Oleh karena itu pengaruhnya sangat kental pada masa Rasulullah, sehingga sulit dipahami ketidakterlibatan kaum muslimin dalam menggunakan jenis usaha ini. Termasuk juga Nabi SAW dan para sahabatnya. Disamping itu watak kerjasama ini mengandung nilai solidaritas yang tinggi yang dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat (Muhammad, 2005: 50). 3). Jenis-jenis Mudharabah Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. a. Mudharabah Muthlaqah 41 Akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara shahibul maal dengan mudharib selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Artinya dalam akad tersebut tidak ada batasan tertentu, baik dalam jenis usaha, daerah bisnia, waktu usaha maupun yang lain. Intinya pengusaha memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya. Dalam hal ini pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf). b. Mudharabah Muqayyadah Kerja sama dua orang atau lebih atau antara shahibul maal dengan mudharib, shahibul maal memberi batasan-batasan tertentu baik dalam jenis usaha, waktu maupun tempat. Persyaratan tidak boleh dilanggar oleh pengusaha (Muhammad, 2004: 98-99). 4). Syarat-syarat Mudharabah Di dalam buku Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah, Muhammad menjelaskan bahwa syarat-syarat mudharabah adalah: a. Modal 1. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya). 42 2. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan hutang. 3. Modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha. b. Keuntungan 1. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. 2. Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. 3. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (sebagian) modal kepada Rab al’amal (2000: 17). Dalam bukunya yang lain yang berjudul Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan profir margin pada Bank Syari’ah, Muhammad menjelaskan bahwa syarat-syarat sahnya mudharabah adalah: a. Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan. b. Melafatkan ijab dari yang punya modal, dan qabul dari yang menjalankannya. c. Ditetapkan dengan jelas bagi hasil bagian pemilik modal dan bagian mudharib. 43 d. Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagi hasilkan dengan kesepakatan (2004: 73). 5). Rukun Mudharabah a. Malik atau shahibul maal ialah yang mempunyai modal/ pemodal. b. Amil atau mudharib ialah yang akan menjalankan modal/ pengelola. c. Amal ialah usahanya. d. Maal, harta pokok atau modal e. Shighat atau perintah atau usaha dari yang menyuruh usaha f. Hasil atau nisbah keuntungan (Muhammad, 2004: 72) 6). Fungsi Pengusaha/ Pelaksana dalam Akad Mudharabah Di dalam akad pelaksanaan mudharabah, Muhammad menjelaskan beberapa kriteria atau persyaratan, antara lain: a. Mudharib Adalah pengelola dana, melakukan dhorb ialah perjalanan dan pengola usaha. Dhorb ini dapat diangap sebagai saham penyertaannya. b. Pemegang Amanah Adalah mudharib menjaga dan mengusahakannya dalam investasi dan mengembalikannya sesuai dengan akad dan kesepakatan bersama. c. Wakil Adalah mewakili shahibul maal untuk melakukan kegiatan usaha. 44 d. Syarik Adalah sebagai partner penyerta yang berhak menerima kauntungan dengan yang telah disepakati bersama (2004: 73). 7). Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 07/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Pertama : Ketentuan Pembiayaan: 1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. 3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). 4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 45 6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. 9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan: 1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum. 2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). 46 b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. 47 c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhara-bah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu. Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan: 1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. 48 3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (http://www.tazkiaonline.com). b. Musyarakah 1. Pengertian Musyarakah Musyarakah menurut para ahli fikih adalah sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedang kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan pembagian modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan. (Muhammad, 2004: 79-80). Di dalam buku Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek, Antonio menjelaskan bahwa: Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan 49 dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (2001: 90).. Dalam hal ini pihak bank menyediakan sebagian dana dari pembiayaan bagi usaha/ kegiatan tertentu. Sebagian lagi disediakan oleh mitra usaha lain. Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (Syirkah al-man). Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi perusahan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal msing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan merugi, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-msing pemberi modal. 2. Dasar Hukum Musyarakah 1. Al-Qur’an Konsep syirkah (musyarakah) dikembangkan dalam Islam ke dalam bentuk-bentuk kerjasama berusaha dalam suatu praktek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Dasar hukum yang mendasari konsep ini adalah (Muhammad, 2005: 31). 50 4 ........ βÎ*sù (#þθçΡ%Ÿ2 u.sYò2 r& ÏΒ y7Ï9≡sOE ôΜßγ sù â!%Ÿ2 u 4 Ï]è=›W9$# ’Îû .à° Artinya: “ ………Maka mereka berserikat pada sepertiga…….” (QS. An-Nisa’: 12) (Depag RI, 2006: 79). ( ......... ¨βÎ)uρ #Z.ÏVx. zÏiΒ Ï!$sÜn=èƒø:$# ‘Éóö6u‹s9 öΝåκÝÕ÷èt/ 4’ n?tã CÙ÷èt/ āωÎ) tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè=Ïϑ t ãu ρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# ×≅‹Î= s % u ∩⊄⊆∪ ........ öΝèδ $¨Β ρ Artinya: “…….Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh…….” (QS. As- Shaad:24) (Depag RI, 2006: 454). Kedua ayat diatas menunjukkan berkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. hanya saja dalam surat An-Nisa’: 12, pengkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris, sedangkan dalam surah As-Shaad: 24 atas dasar aqad. 2. Al-Hadits Dasar syari’ah tentang musyarakah dalam hadistnya yaitu:  ع  ن ََأبِ  ى  هريرَة  رضِ  ى اللهُ  عنه َقا َ ل: َقا َ ل  ر  س  و ُ ل اللهِ  صلَّى اللهُ  عَليهِ  و  سلَّ  م: َقا َ ل الَله تعاَلى : َانا َثالِ ُ ث ال  شرِي َ كينِ مِا َ لم ي  خ  ن َأ  ح  د  ه  ما  صاحِبته، فَإَِذا  خا َ ن  خ ر  ج  ت مِ  ن بينِهِ  ما، (رواه ابو داود وصححه الجاكم) Artinya: “Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah SAW. Bersabda “Allah SAW berfirman: “Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama seorang diantara mereka tidak khianat pada temannya. Apabila ada yang berkhianat, maka aku keluar dari mereka: (HR. Abu Dawud No. 2936) 51 Tabel 2.4 Hadist qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan (Antonio, 2001: 91). Berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas walaupun terdapat perbedaan pendapat dikalangan umat Islam sendiri tentang jenis syirkah. 3. Jenis-jenis Musyarakah Konsep syirkah (musyarakah) di dalam Fiqh Muamalah Islam dapat dilukiskan sebagaimana gambar 2.1 di bawah ini: 52 Gambar 2.1 Konsep Syirkah (Muhammad, 2005: 32) Musyarakah ada dua jenis, yaitu musyarakah pemilikan (amlak) dan musyarakah akad (uqud). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian. (Sudarsono, 2004: 67) Bentuk syirkah Amlak ini terbagi menjadi Jabr dan Amlak Ikhtiar. a. Amlak Jabr Syirkah Uqud Mudharabah Abdan Wujuh Mufawadah Inan Jabr Amlak Ikhtiar 53 Terjadinya suatu pengkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontak untuk membentukny. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka. b. Amlak Ikhtiar Terjadinya suatu pengkongsian secara otomatis tetapi bebas. Otomatis seperti pengertian di atas. Bebas berarti adanya pilihan/ option untuk menolak. Contoh dari jenis pengkongsian ini dapat dilihat apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ke tiga. Kedua syirkah di atas mempunyai karakter yang agak berbeda dari syirkah-syirkah lainnya karena dalam kedua syirkah ini masing-masing anggota tidak mempunyai (hak untuk mewakilkan dan mewakili) terhadap partnernya (Muhammad, 2005: 33). Sedangkan menurut Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek, Syirkah Uqud dibagi menjadi 5 bagian: a. Syirkah Al-Inan Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Namun porsi masing-masing pihak 54 lain dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepkatan mereka. b. Syirkah Muwafadah Adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memeberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja setiap pihak mebagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama dari jenis almusyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak. c. Syirkah Amal Abdan Adalah kontrak antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan sebuah kantor. Musyarakah ini kadang-kadang disebut musyarakah Abdan. d. Syirkah Wujuh Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik, serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap 55 mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit tersebut. Maka kontrak inipun lazim disebut sebagai musyarakah piutang. e. Syirkah Al-Mudharabah Para ulama berbeda pendapat tentang syirkah al-Mudharbah ini. Ada yang mengatakan bahwa jenis al-mudharabah ini termasuk kategori almusyarakah akad (kontrak). Dan ada juga yang menganggap al- Mudhrabah tidak termasuk sebagai al-Musyarakah (2001: 92-93). 4. Syarat-syarat Al-Musyarakah a. Melafatkan/ ucapan Kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta. Maksudnya tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Dan kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan. b. Anggota syarikat percaya mempercayai. Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekusaan perwakilan. c. Obyek Kontrak/ mencampurkan harta yang akan diserikatkan (Muhammad, 2004: 80). 56 Pertama adalah dana, modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama. Kedua adalah kerja, partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tidak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerjasama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih darinya. 5. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 08/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah Pertama : Beberapa Ketentuan: 1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan caracara komunikasi modern. 2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: 57 a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) a. Modal i. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. 58 ii. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. iii. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. b. Kerja i. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. ii. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. c. Keuntungan i. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. 59 ii. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. iii. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. iv. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. d. Kerugian Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masingmasing dalam modal. 4. Biaya Operasional dan Persengketaan a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah asetelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (http://www.tazkiaonline.com). 2. Penerapan Prinsip Bagi Hasil a. Pendanaan Mudharabah Pada sisi penghimpunan dana mudharabah biasanya diterapkan pada berbagai macam produk, diantaranya yaitu: 60 a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti haji, tabungan qurban, dan sebagainya. b. Deposito biasa c. Deposito spesial (Special invesment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. b. Pembiayaan Mudharabah Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk: a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal perdagangan dan jasa. b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shohibul maal. (Antonio: 2001: 97) Muhammad menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Bank Syari’ah bahwa aplikasi al-mudharabah dalam perbankan syari’ah itu dapat dilakukan dengan pemisahan dan pencampuran dana al-mudharabah, diantaranya: a. Pemisahan total antara dana al-mudharabah dan harta-harta lainnya, termasuk harta mudhrib. Tikhnik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan tekhnik ini adalah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dan masing-masing dana dan dapat dihitung dengan akurat. 61 b. Dana al-mudharabah dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber lainnya. Sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika dan moral. Namun dalam sistem ini, pendapatan dan biaya al-mudharabah tercampur dengan pemdapatan dana dan biaya lainnya. Hal ini menimbulkan sedikit kesulitan akuntansi dalam memproses alokasi keuntungan atau kerugian antara pemegang saham dan pemegang rekening (2002: 104-105). c. Pembiayaan Musyarakah Di dalam bukunya Antonio yang berjudul Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek di jelaskan bahwa musyarakah biasanya ditetapkan pada: a. Pembiayaan Proyek Al-Musyarakah biasanya diaplisikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. b. Modal Ventura Pada lembaga keuangan dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al-musyarakah diterapkan dalam skema modal venture. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap (2001: 93). 62 3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Syari’ah a. Prinsip Ekonomi Islam Komitmen Ekonomi Syariah yakni pertumbuhan, kontinuitas, menyeluruh dan keberkahan. Kendati ekonomi Syariah tidak mengenal bunga, namun metodenya tidak merugikan. Bank syari’ah, misalnya berpraktek dengan akad mudharabah (bagi hasil), musyarakah. Lembaga keuangan Islam bukan semata mengejar keuntungan. Karena dianjurkan mencari nafkah diseluruh plosok tanah dibawah langit, asal jangan mendhalimi orang lain. Dipersilahkan berbisnis, dengan catatan tidak merusak ekologi. Semua tindak pernigan mutlak tunduk pada keharmonisan serta kompromi kebaikan. Sebab, aspek yang hendak dicapai adalah stbilitas kesetaraan. Sedangkan pada prinsip ekonomi Islam sendiri juga menekankan pda kekayaan merupkan amanah dari Allah dan tidak dapat dimiliki sacara mutlak, manusia diberi kebebasan untuk bermuamalah selama tidak melnggar ketentuan syari’ah manusia merupakan khalifah dan pemakmur di muka bumi, penghapusn prktek riba, dn penolkan terhdap monopoli. b. Prinsip Muamalah Prinsip Muamalah Islam, mendorong dan menjiwai BMT dalam: a. Melaksanakan segala kegiatan ekonomi dangan pola syari’ah 63 b. Berbagi hasil baik dalam kegiatan usaha maupun dalam kegiatan intern lembaga. c. Berbagi laba usaha dan balas jasa sebanding dengan partisipasi modal dan kegiatan usahanya. d. Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) e. Pengembangan Sistem dan jaringan kerja sama, kelembagn dan manajemen (Ridwan, 2006: 9). c. Prinsip Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Seperti hanya bank, BMT sebagai pemberi dan (shahibul mal/ pemilik dana), dalam melakukan penilaian permohonan pembiayn akan memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam (mudharib). Prinsip ini dikenal dengan prinsip 5C, yaitu: 1) Character Artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. 2) Capacity Artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. 3) Capital Artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. 4) Collateral 64 Artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. 5) Condition Artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Prinsip 5 C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1 C, yaitu Constraint artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. (Muhammad, 2005: 60). Dalam menganalisis pembiayaan juga terdapat 7 P diantaranya adalah sebagai berikut: d. Prinsip 7P a. Personally Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakuya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan chracter dari 5C. b. Party Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit 65 untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya. c. Perpose Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan. d. Prospect Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah. e. Payment Merupakan ukuran bagaimana cara nsabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya. f. Profitability Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap 66 sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank. g. Protection Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi (Kasmir, 2006: 119- 120). 4. Bentuk Perhitungan Bagi Hasil a. Pengertian Bagi Hasil Bagi hasil biasa dikenal juga dengan istilah profit sharing. Menurut kamus ekonomi profit sharing berarti pembagian laba. Namun secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi, dll. Dalam mekanisme keuangan syari’ah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (funding) maupun pelemparan dana/ pembiayaan (finaning). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama usaha. Di dalam pengembangan produknya, dikenal dengan istilah shahibul maal dan mudharib. Shahibul maal merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syari’ah (bank dan BMT) untuk dikelola 67 sesuai dengan perjanjian. Sedangkan mudharib merupakan kelompok orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan usaha atau investasi. Dalam sistem ini, BMT akan memerankan fungsi ganda. Pada tahap funding, Ia akan berperan sebagai mudharib dan kepercayaan dana yang terkumpul harus dikelola secara optimal. Namun funding, BMT berperan selaku shahibul maal dan karenanya ia harus menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang halal dan menguntungkan. Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan (Ridwan, 2004: 120). b. Prinsip Operasional Pembiayaan BMT memakai prinsip-prinsip operasional sebagaimana yang digunakan oleh Lembaga Perbankan Islam, yaitu : a. Prinsip Bagi Hasil Prinsip ini merupakan sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (shahibul Maal) dengan pengelola dana 68 (mudharib). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara BMT dengan anggota/ mitra. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini adalah akad mudharabah atau musyarakah. Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shohibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah dibayar kembali (Muhammad, 2004: 19). b. Prinsip Non Profit Prinsip ini merupakan pembiayaan kebajikan, lebih bersifat sosial dan tidak profit oriented. Lebih dirasakan sebagai pinjaman lunak bagi ‘bisnis usaha kecil’ (BUK) yang benar-benar kekurangan modal. Anggota tidak perlu membagi keuntungan kepada BMT, kecuali hanya membayar biaya riil yang tidak dapat dihindari untuk terjadinya suatu kontrak, misalnya biaya administrasi pembiayaan. c. Nisbah Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, BMT akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan 69 periode perhitungan pandapatan usaha. Berapapun tingkat pendapatan usaha, itulah yang kemudian didistribusikan kepada para nasabah atau anggota. Oleh karenanya, nasabah perlu mengetahui tingkat nisbah masing-masing produk. Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Begitu pula dalam pembiayaan bagi hasil, sehingga dapat diketahui nilai bagi hasilnya. Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, nasabah atau anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank. Kesepakatan tentang nisbah ini selanjutnya tertuang dalam akad. Atas dasar laporan dari nasabah/ anggota, manajemen BMT akan membuat perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan nisbah tertentu. Dalam sistem keuangan syari’ah dan BMT, model bagi hasil hanya berlaku untuk akad penyertaan usaha atau kerjasama usaha. Akad ini diterapkan dalam empat produk yakni: mudharabah, musyarakah, muzara’ah/ mukhabarah dan musaqah (Ridwan, 2004: 121). Dalam konsep bagi hasil besarnya nisbah tidak harus sama setiap bulannya selama masa pembiayaan. Dapat dilakukan akad dengan multinisbah, selama hal ini ditetapkan dengan jelas di awal, misalnya dalam akad disepakati : 70 Nisbah bulan ke 1-2 adalah 60 : 40 Nisbah bulan ke 3-4 adalah 65 : 35 prosentase dari keuntungan nasabah Nisbah bulan ke 5-6 adalah 70 : 30 (Muhammad, 2004: 82). Misalkan kedua belah pihak (shahibul maal dan mudharib) bersepakat yang 60% untuk shahibul maal dan 40% untuk mudharib. Maka prosentase keuntungan 60 : 40 dengan asumsi yang telah disepakati misalnya, karena dana yang diperoleh 100% dari shahibul maal atau dikarnakan produktifitasnya rendah, sebaliknya 40% pihak shahibul maal dan 60% pihak mudharib dengan alasan karena pihak shahibul maal sangat mengerti untuk mendapat keuntungan butuh kerja keras dari pihak mudharib, atau mudharib melihat tingginya produktifitasnya. Begitu pula dengan bulan berikutnya, nisbah 65% : 35% dan 70%:30% hal ini sesuai dengan kesepakatan, dengan asumsi dari kedua belah pihak misalnya, untuk nisbah bulan ke 5-6 pihak shahibul maal lebih memilih 30% dengan melihat dari tingginya produktifitas. Dari penjelasan dia atas, penentuan nisbah diserahkan pada kerelaan kedua belah pihak. Dapat saja terjadi nisbah BMT lebih besar atau lebih kecil dari anggota/ mitra, hal itu lebih merupakan kebijakan bisnis BMT tersebut. Hal ini bisa di diperjelas dengan adanya gambar 2.3 di bawah ini: 71 Gambar 2.2 Prinsip Mudharabah 5. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) a. Pengertian BMT BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wat Tamwil yang secara harfiah atau lughowi baitul maal berarti rumah dana dan rumah usaha. Jadi dapat dikatakan bahwa BMT adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT akan terlihat dari baitul tamwil. Sebagai lembaga sosial, baitul maal yang memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga amil zakat (LAZ), oleh karena itu, baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional sebagai LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak Tijarah Perniagaan Keuntungan MODAL Keuntungan40% MUDHARIB SHAHIBUL MAAL Pengembalian Modal 100% Keut.60 MODAL (100%) Sumber: Wiroso, 2005: 35 72 meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain. b. Visi dan Misi BMT 1. Visi Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakilpengabdi Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang professional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus difahami dalam arti yang luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti shalat misalnya, tetapi lebih luas mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur. Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakat serta visi para pendirinya. Namun demikian, prinsip perumusan visi sifatnya harus sama dan tetap dipegang teguh. Karena visi sifatnya jangka panjang, maka perumusannya harus dilakukan 73 dengan sungguh-sungguh. Pendirian tidak dapat begitu saja mengabaikan aspek ini. (Ridwan, 2004: 127). 2. Misi Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan Syari’ah dan ridho Allah SWT. Dari pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba-modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masyarakat ekonomi kelas bawah-mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT. (Ridwan, 2004 : 128) c. Tujuan dan Sifat BMT 1. Tujuan a) Meningkatkan kesejahteraan umat Islam terutama masyarakat ekonomi lemah. b) Meningkatkan kualitas usaha anggota dan masyarakat. c) Meningkatkan pendapatan perkapita. 74 d) Menambah lapangan pekerjaan terutama di kecamatan-kecamatan. e) Mengurangi urbanisasi. f) Membina ukhuwah Islamiah melalui kegiatan-kegiatan ekonomi. 2. Sifat BMT BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara professional. Aspek Baitul Maal, dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWA (zakat, infaq, sedekah, waqaf dll) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT. Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara professional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Aspek bisnis BMT menjadi kunci sukses mengembangkan BMT. Dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya serta mampu meningkatkan kesejahtaraan para pengelolaannya sejajar dengan lembaga lain. Sedangkan aspek sosial BMT berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Pada tahap awal, kelompok anggota ini, diberdayakan dengan stimulant dana zakat, infaq, dan sedekah, kemudian setelah dinilai mampu harus dikembangkan usahanya dengan dana bisnis atau komersial. Dana zakat 75 hanya bersifat sementara. Dengan pola ini, penerima manfaat dana zakat akan terus bertambah. d. Organisasi dan Sistem BMT BMT adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syariah. BMT adalah lembaga yang terdiri atas dua lembaga, yaitu: Baitul Maal Dan Baitul Tamwil •Bitul Maal adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana zakat, infak dan shadaqah. •Baitul Tamwil adalah lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonom. e. Status, Ciri-ciri BMT a) Status dan Badan Hukum Badan hukum yang disandang oleh BMT (berkembang sampai dengan) sebagai: •Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Simpan Pinjam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau Prakoperasi Dalam program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan KSM : 76 Kelompok Swadaya Masyarakat Bank Indonesia) BI memberikan izin kepada LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) tertentu untuk membina KSM. LPSM itu memberikan sertifikat pada KSM (dalam hal ini Baitutamwil) untuk beroperasi KSM disebut juga sebagai prakoperasi. MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi negara yang terkait, BUMN, dan lain-lain. b) Ciri-ciri 1. Modal awal lebih kurang Rp. 5 s.d Rp. 10 juta 2. Memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil, tergantung perkembangan besarnya modal. 3. Menerima titipan zakat, infak dan shadakah dari Baziz. 4. Calon pengelola atau manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, dan jujur, jika mungkin minimal lulusan D3, S1. 5. Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan mudharabah, demikian pula terhadap nasabah pembiayan. Tidak hanya menunggu. 6. manajemennya profesional dan Islami: •Administrasi pembukuan dan prosedur perbankan 77 •Aktif, menjemput, beranjangsana, berprakarsa •Berperilaku ahsanu’ amala: service excellece. f. Asas dan landasan BMT berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syari’ah Islam yang proses pengambilan hukum syari’ah sebagai landasan keabsahan operasional. Karena telah diputusi secara musyawarah (Ijma’) oleh para ahli hukum syari’ah baik para ahli nasional maupun internasional, prinsip keimanan, keterpaduan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal sebagai lembaga keuangan syari’ah. g. Proses mobilisasi dana Dengan rencana kerja tahun yang bersangkutan, pada bagian funding, dana dapat diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan umum, simpanan mudhorobah jangka pendek dan jangka panjang (deposito). Bank dapat menghimpun dana masyarakat dalam berbagai bentuk tabungan mudhorobah atau dalam bentuk deposito (mudhorobah 78 berjangka) fasilitas ini dapat digunakan untuk menitipkan infaq, shodaqoh dan zakat, merencanakan qurban, aqiqoh, mempersiapkan pendidikan, serta dapat juga dimanfaatkan untuk menitip dana yayasan, masjid, sekolah, pesantren, badan usaha dll. Dari produk-produk yang dimiliki oleh BMT, kemudian akan disalurkan untuk pembiayaan kepada pengusaha kecil dan sektor informal serta masyarakat yang menghadapi problem modal dengan prospek usaha lain yang layak. BMT menawarkan pembiayaan dalam berbagai produk yaitu: 1) Pembiayaan Mudharabah 2) Pembiayaan Murabahah 3) Pembiayaan Musyarokah 4) Pembiayaan Bai’ Bitsamanil Ajil 5) Pembiayaan Qord Hasan 79 BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Lokasi yang dipilih oleh penulis sebagai tempat penelitian ini adalah koperasi Baitul Maal Wa Tamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah (BMT-MMU) yang berkedudukan di desa Sidogiri Pasuruan. Penulis memilih BMT-MMU sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa BMT-MMU sudah dapat dikatakan maju karena sudah banyak memiliki cabang usaha yang hampir ada di seluruh kelurahan atau desa baik di kota maupun Kabupaten Pasuruan serta diberbagai kota di Jawa Timur. B. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Meleong, 2006: 6). Adapun penelitian deskriptif menurut Arikunto (1998: 309) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai 80 status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menuntuk apa adanya pada saat peneliti dilakukan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Dalam penelitian ini peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai penerapan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan bentuk perhitungan pembiayaan bagi hasil pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. C. Sumber Data Sumber data adalah subyek dari mana saja data dapat diperoleh (Arikunto, 2002: 107). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua sumber data: a. Data primer Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro, dkk, 2002: 146). Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi dengan pihak terkait, khususnya pada H. M. Dumairi Noor selaku manajer dan Abdullah Shadiq selaku devisi simpan pinjam syari’ah. 81 b. Data Sekunder Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro, dkk, 2002: 147). Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen tentang BMT-MMU seperti, jumlah asset pembiayaan bagi hasil, laporan keuangan, daftar nasabah pembiayaan bagi hasil, profil BMT-MMU, dan hal-hal yang terkait dengan penerapan pembiayaan prinsip bagi hasil. D. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 1. Observasi (Pengamatan) Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Indriantoro, dkk, 2002: 157). Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dalam penerapan pembiayaan bagi hasil serta bentuk perhitungan pembiayaan bagi hasil di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. 2. Interview (Wawancara) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap82 cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti (Mrdalis, 1993: 64). Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak terkait, yaitu H. M. Dumairi Noor selaku manajer BMT-MMU dan Abdullah Shadiq selaku devisi simpan pinjam syari’ah dalam hal penerapan pembiayaan bagi hasil serta bentuk perhitungan pembiayaan bagi hasil di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. E. Teknik Analisis Data Adalah sebagai bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian (Indriantoro, dkk, 2002: 11). Analisis data dapat dilakukan setelah memperoleh data-data, baik dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis untuk mencapai tujuan akhir penelitian. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggabarkan/ melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Soejono, 1999: 23). 83 Dengan analisis deskriptif, peneliti mendiskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-veriabel yang diteliti. Dan dalam hal ini, peneliti akan mendiskripsikan tentang penerapan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan bentuk perhitungan pembiayaan prinsip bagi hasil. Disamping itu, peneliti menganalisa adanya masalah dalam pelaksanaannya serta memberikan solusi dan alternative pemecahan masalah yang dihadapi. 84 BAB IV PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN A. Paparan Data Hasil Penelitian 1. Gambaran Umum BMT-MMU Sidogiri a). Sejarah Singkat Koperasi BMT – MMU Menurut Bakhri (2004: 38-41), yang melatar belakangi berdirinya BMT-MMU Pasuruan adalah bermula dari keprihatinan asatidz Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan madrasah-madrasah ranting Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesanteren Sidogiri atas perilaku masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan kaidahkaidah syariah Islam dibidang muamalat padahal mereka adalah masyarakat muslim apalagi mereka sudah mulai terlanda praktek-praktek yang mengarah pada ekonomi riba yang dilaranng secara tegas oleh agama. Para asatidz dan para pengurus madrasah terus berfikir dan berdiskusi untuk mencari gagasan yang bisa menjawab permasalahan ummat tersebut. Akhirnya ditemukanlah gagasan untuk mendirikan usaha bersama yang mengarah pada lembaga keuangan alternatif yang dapat mengangkat dan menolong masyarakat bawah yang ekonominya masih dalam kelompok mikro/ kecil. Hasil diskusi dengan orang – orang yang ahli, terbentuklah wadah itu dengan nama “Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Maslahah Mursalah 85 Lil Ummah” disingkat dengan BMT – MMU yang berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan yang di dahului dengan rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 25 Muharram 1418 / 1 Juni 1997. diantara orang yang membantu memberikan gagasan berdirinya koperasi BMT – MMU ialah: 1. Ust. Hadlori Abd. Karim yang saat itu menjabat kepala madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtida’iyah pondok pesantren Sidogiri. 2. Ust. Dumairi Nur yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala madrasah Mifthul Ulum tingkat ibtida’iyah pondok pesantren Sidogiri. 3. Ust. Baihaqi Ustman yang saat itu menjabat sebagai tata usaha madrasah Miftahul Ulum tingkat ibtida’iyah pondok pesantren Sidogiri. 4. Ust. H. Mahmud Ali Zain saat itu sebagai ketua koperasi pondok pesantren Sidogiri dan salah satu ketua DTTM (Dewan Tarbiyah Ta’lim Madrosy). 5. Ust. Muna’i Achmad yang menjabat sebagai wakil kepala madrasah Miftahul Ulum tingkat ibtida’iyah pondok pesantren Sidogiri. Diskusi dan musyawarah antara para kepala madrasah Miftahul Ulum afiliasi madrasah Miftahul Ulum pondok pesantren Sidogiri maka menyetujui membentuk tim kecil yang diketuai oleh Ust. Mahmud Ali Zain untuk menggodok dan menyiapkan berdirinya koperasi baik yang 86 terkait dengan keanggotaan, permodalan, legalitas koperasi dan sistem operasionalnya. Tim berkonsultasi dengan pejabat kantor Departemen kabupaten Pasuruan untuk mendirikan koperasi disamping mendapatkan tambahan informasi tentang BMT dari pengurus PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pusat dalam suatu acara perkoperasian yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo dalam rangka sosialisasi kerjasama inkopontren dengan PINBUK pusat yang dihadiri oleh antara lain: 1. Bapak KH. Nur Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta, ketua Inkopontren. 2. Bapak DR. Amin Aziz Ketua PINBUK Pusat. Diskusi dan konsultasi serta tambahan informasi dari beberapa pihak memperkuat keinginan sehingga berdirilah Koperasi BMT – MMU tepatnya pada tanggal 12 Rabi’ul Awal 1418 atau 17 Juli 1997 M, berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pembukaan dilaksanakan dengan diselenggarakan selamatan pembukaan yang diisi pembacaan shalawat Nabi Besar Muhammad SAW bersama masyarakat Wonorejo dan pengurus BMT – MMU. Kantor pelayanan yang dipakai adalah dengan kontrak sewa yang luasnya 16,5 M pelayanan dilkukan oleh 3 orang karyawan. Modal yang dipakai untuk usaha didapat dari 87 simpanan anggota yang berjumlah Rp. 13.500.000,00 (Tiga belas juta lima ratus rupiah) dengan anggota yang berjumlah 348 orang terdiri dari para asatidz dan pimpinan serta pengurus Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan beberapa orang asatidz Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri. Koperasi BMT – MMU ini telah mendapat legalitas berupa: 1. Badan hukum koperasi dengan nomor : 608/BH/KWK. 13/IX/97 tanggal 4 September 1997 2. Tanda daftar Perushaan (TDP) dengan nomor: 13252600099 3. Tanda Daftar Usaha Perdagangan dengan nomor : 133/13.25/UP/IX/98 4. NPWP dengan nomor : 1-718-668.5-624. Koperasi ini beridentitas: Nama : Koperasi Bitul Maal Wat Tamwil – Maslahah Mursalah Lil Ummah disingkat dengan BMT – MMU Pasuruan. Kantor Pusat : Sidogiri Kraton Pasuruan. Telepon : 0343. 419273 Fax. 0343. 414734 Alamat Surat : Koperasi BMT-MMU Sidogiri Kraton Pasuruan (Panduan Koperasi BMT-MMU Pasuruan, 2005: 2). b). Kantor Cabang Koperasi BMT – MMU Pasuruan 1. Wonorejo 88 Jl. Raya Wonorejo Pasuruan Telp. (0343) 613082 2. Sidogiri Jl. Raya Sidogiri 09 Kraton Pasuruan Telp. (0343) 419273 3. Warung Dowo Jl. Raya Warung Dowo Pasuruan Telp. (0343) 418291 4. Kraton Jl. Stan Pasar Kraton No. 41 & 48 Kraton Pasuruan Telp. (0343) 425373 5. Rembang Depan Kopotren Sidogiri Rembang Pasuruan Telp. (0343) 747056 6. Nongkojajar Stan Pasar Nongkojajar Blok Q-7 Pasuruan Telp. (0343)499203 7. Grati Barat Pasar Kalipang Grati Pasuruan Telp. (0343) 482066 8. Gondang Wetan Timur Pasar Ranggeh Gondang Wetan Pasuruan Telp. (0343) 443244 9. Prigen Stan Pasar Prigen Blok H-14 Pasuruan Telp. (0343) 885456 10. Kebonagung Stan Pasar Kebonagung Blok WB-54 Pasuruan Telp. (0343)412838 11. Purwosari Barat Pasar Purwosari Pasuruan Telp. (0343) 611636 12. Sukorejo 89 Pasar Palang No. 20 Sukerejo Pasuruan Telp. (0343) 634018 13. Pandaan Jl. Urip Simoharjo No. 12 Pandaan Pasuruan Telp. (0343) 635447 14. Nguling Jl. Raya Nguling Pasuruan Telp. (0343) 484530 15. Kedawung Jl. Raya Kedawung Kulon Grati Telp. (0343) 482877 16. Gerbo Jl. Raya Gerbo Purwodadi Telp. (0343) 7814781 17. Winongan Jl. Raya Pasar Winongan Telp. (0343) 441858 (Brosur koperasi BMTMMU Pasuruan) c). Sektor yang dihasilkan & Lokasinya: 1. Produksi Roti Jl. Raya Ds. Jeruk Kraton Pasuruan Telp. (0343) 425908. 2. Penggilingan Padi Ds. Jetis Dhompo Krton Pasuruan Telp. (0343) 7710353. 3. Produksi Air Minum Merk “SANTRI” Jl. Desa Pekoren Kec. Rembang 4. Produksi Pupuk Organik 90 Jl. Dusun Plugon Susukanrejo Kec. Pohjentrek ( Utara Bigbos) (Kunjungan bersama rekan PKL, Pukul 14.30-17.00, Tanggal 10 Agustus 2007). d). Visi dan Misi •Visi •Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan Syari;ah Islam •Terwujudnya budaya ta’awun dalam kebaikan dan ketaqwaan dibidang sosial ekonomi •Misi •Menerapkan dan memasyarakatkan Syariat Islam dalam aktifitas ekonomi •Menanamkan pemahaman bahwa sistem syari’ah dibidang ekonomi adalah ADIL dan MASLAHAH •Meningkatkan kesejahteraan Ummat dan anggota •Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/ jujur, Tabligh/ Komonikatif, Amanah/ Dipercaya, Fathonah/ Profesional) 91 e). Struktur Organisasi •Organisasi Koperasi BMT-MMU adalah koperasi yang organisasinya mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disepakati bersama oleh anggota dan tidak menyimpang dari Undang-Undang RI No. 25/1992 tentang Perkoperasian pasal 21. Sebagaimana diatas dalam Anggaran Dasar Koperasi BMT-MMU bahwa perangkat organisasi terdiri atas: 1. Rapat Anggota merupakan lembaga tertinggi dalam koperasi, dalam rapat Anggota ini dapat memutuskan hal-hal yang bersifat prinsip dan teknis antara lain berhak merubah Anggaran Dasar dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga, menetapkan susunan pengurus, pengawas, dll 2. Pengurus Pengurus adalah beberapa orang yang diangkat oleh anggota dalam rapat anggota, pengurus adalah penerima amanah Rapat Anggota yang harus melaksanakan program-program yang ditetapkan dalam rapat anggota dan termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART). Anggota pengurus sedikitnya terdiri dari tiga jabatan / orang yaitu ketua, sekretaris dan bendahara dan bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Pengurus berhak mengangkat manager atau direktur untuk menjalankan usaha koperasi yang dituangkan dalam bentuk 92 kontrak kerja dengan batasan waktu yang disepakati antara dua pihak (pengurus dan manager) (Panduan Koperasi BMT-MMU Pasuruan, 2005: 2). Dibawah ini peneliti sajikan 5 pengurus inti pada BMT-MMU Sidogiri, yaitu: •Ketua : M. Hadlori Abdul Karim •Wakil Ketu I : H. Hadi Hidayat •Wakil Ketua II : Abdul Majid Umar •Sekertaris : M. Djakfar Shodiq •Bendahara : H. Abdul Majid Bahri 3. Pengawas Kedudukan pengawas sejajar dengan kedudukan pengurus yang diangkat atau diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota. Pada pokoknya pengawas dikoperasi ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu: •Pengawas dibidang syari’ah : KH. Adi Rahman Syakur •Pengawas dibidang manajemen : H. Mahmud Ali Zain •Pengawas dibidang keuangan : H. Abdullah Rahman Pengawas bekerja untuk mengawasi aktifitas koperasi sesuai dengan bidangnya masing-masing agar terus dan tetap berjalan dalam jalan yang benar sesuai dengan yang disepakati anggota. 4. Manager 93 Manager diangkat atau diberhentikan oleh pengurus dengan sistem kontrak kerja dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama antar dua pihak. Tugas utama manager adalah menjalankan usaha koperasi sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh pengurus untuk memberi pelayanan kepada anggota dan non anggota dan mencapai target surplus yang diharapkan. Selain itu manager berkewajiban mengkoordinir dan mengorganisir setra menggerakkan kepala-kepala cabang dan para karyawannya untuk bekerja sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku. Manager berhak mengelola semua usaha yang dimandatkan kepadanya dan berhak mengangkat dan memberhentikan kepala cabang atau karyawan serta staf manager. Sebagaimana di lembaga lain, BMT-MMU Sidogiri juga memiliki manajer, guna memimpin koperasi BMT-MMU, diantaranya: •Manajer : H. Dumairi Nor •Kadiv. Unit BMT : Edy Suparjo •Kadiv. Unit Riil : M. Masykur Mundzir •Kadiv. Ak. Adm : Ahmad Ikhwan Wakadiv. Ak. Adm : Syamsul Arifin Wahab (wawancara dengan Bpk. Dumairi Nor selaku manajer pada tanggal 15 Juni pukul 09.00-10.15 bertempat di ruang manajer lantai 2). 94 5. Kepala Cabang Kepala cabang diangkat atau diberhentikan oleh manager dengan konsultasi terlebih dahulu pada pengurus. Kepala cabang diberi hak memimpin usaha pada cabang yang ditentukan kepala cabang memiliki karyawan yang bertugas membantu kepala cabang dalam menjalankan tugas cabangnya. 6. Karyawan Kepala cabang diangkat dan diberhentikan oleh manager dengan konsultasi terlebih dahulu pada pengurus. Tugas karyawan akan diatur tersendiri oleh manager dan kepala cabang sesuai dengan cabang usaha yang ditanganinya sebab cabang BMT-MMU berbeda dengan tugas yang ditangani oleh cabang produksi dan berbeda pula dengan cabang perdagangan, maka tugas karyawan tidak perlu diatur disini (Panduan Koperasi BMT-MMU Pasuruan, 2005: 3). •Tata Kerja Perangkat Koperasi 1. Pengurus Tugas pokok pengurus telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar pasal 27 dan ART pasal 14, secara implementasi tugas pengurus adalah: •Menyelenggarakan Rapat Anggota (tahunan atau biasa) •Mengesahkan atau menolak pengajuan pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- atau Rp. 30.000.000,- ke atas bersama manager. 95 •Memberi laporan kepada kantor pajak di Pasuruan setiap bulan dan akhir tahun. •Memberi laporan tertulis kepada dinas koperasi dan PKM sedikitnya 6 bulan sekali. •Membuat Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK-RAPB) Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota (biasa) diakhir tahun. •Menyususun laporan tahunan untuk disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) setelah tutup tahun. •Mempertanggung jawabkan semua aktifitas koperasi selama satu tahun kepada anggota dalam RAT yang diselenggarakan setelah tutup tahun. •Melaksanakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam anggota •Mengadakan kas dan stok opmane setiap akhir bulans 2. Pengawas Seperti pengurus tugas pokok pengawas tercantum dalam AD pasal 27 dan ART pasal 14. secara implementasi tugas pengawas adalah: •Mengawasi aktivitas usaha yang dilakukan oleh pengurus atau manager dalam bidang syari’ah, manajemen dan keuangan 96 •Ikut mengesahkan atau menolak pengajuan pembiayaan sebesar Rp. 30.000.000,- ke atas bersama pengurus dan manager •Mempertanggung jawabkan aktivitasnya selama satu tahun dihadapkan sidang Rapat Anggota Tahunan dengan membuat laporan hasil pengawasannya selama satu tahun •Melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Anggota yang terkait dengan pengawasannya •Pengawas berhak mendatangkan auditur independent untuk melaksanakan audit pada koperasi apabila dipandang perlu dan diizinkan oleh anggota •Mengadakan kas atau stok opmane akhir bulan 3. Manager Tugas manager secara garis besar adalah melaksanakan usaha Koperasi untuk memberikan pelayanan kepada anggota dan mendapat surplus usaha. Secara implementasi tugas manager adalah sebagai berikut: a) Mengelola usaha koperasi dengan modal yang ditetapkan pengurus untuk mendapatkan surolus usaha yang ditargetkan oleh pengurus/anggota. 97 b) Memimpin dan mengatur para Kepala Cabang staf Manajer dan para karyawan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan job description yang ditetapkan oleh Manajer. c) Menanada tangani atau menolak permohonan pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) keatas. d) Menjalin hubungan dengan pihak-pihak luar koperasi dengan sepengetahuan pengurus untuk mendukung dan/atau mengembangkan usaha yang ditanganinya. e) Setiap selesai tutup buku bulanan berkewajiban memberikan laporan lisan dan tertulis kepada Pengurus dan Pengawas aktifitas usaha koperasi terutama yang terkait dengan keadaan keuangan usaha berbentuk - Neraca - Perhitungan hasil usaha (laba/rugi) - Arus Kas - Posisi keuangan bersih 4. Kepala Cabang Sebagaimana dijelaskan diatas tentang tugas secara garis besar bahwa Kepala Cabang adalah orang yang ditetapkan oleh Manajer sebagai pimpinan pada cabang yang ditentukan dan membawai beberapa karyawan. Dalam implementasinya Kepala Cabang bertugas : 98 a) Melaksanakan aktifitas harian pada cabang yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam cabang keuangan atau cabang riil b) Membagi tugas staf dan karyawannya dalam menangani aktifitas cabang c) Melaporkan aktivitasnya setiap bulan sekali kepada Manajer yang meliputi laporan keuanagn dan non keuangan d) Melaksanakan tugas atau instruksi Manajer 5. Karyawan Tugas karyawan akan diatur tersendiri oleh Manajer dan/atau Kepala Cabang usaha yang ditanganinya sebab cabang BMT berbeda dengan tugas yang ditangani oleh cabang produksi dan berbeda pula dengan cabang perdagangan, maka tugas karyawan tidak perlu diatur disini (Panduan Koperasi BMT-MMU Pasuruan, 2005: 3-4). f). Permodalan Sekalipun koperasi merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal yang memiliki hak one man one voice (satu orang satu suara) bukan berdasarkan jumlah saham, Koperasi adalah Badan Usaha yang membutuhkan modal untuk aktivitas usahanya, maka koperasi tetap membutuhkan sejumlah modal. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dn modal pinjaman, modal sendiri terdiri atas: 99 a) simpanan pokok, besarnya untuk setiap anggota ditetapkan dalam Anggaran Dasar. b) Simpanan wajib, biasanya dibayar setiap bulan oleh anggota kepada Pengurus, besarnya uang sama diantara anggota. c) Dana Cadangan, dana ini merupakan dana penyisihan dari SHU / Surplus yang besarnya secara prosentase ditetapkan dalam Anggaran Dasar. d) Dana Hibah / Donasi, dana ini diterima oleh koperasi baik dari anggota atau Non Anggota. e) Simpanan Khusus dari Anggota, simpanan ini untuk memperbesar modal Koperasi dan simpanan ini bisa diambil kembali setelah perhitungan sisa hasil usaha dalam tiap tahun. Modal Pinjaman bisa didapat dari : - Anggota Sendiri - Koperasi lain atau Anggota Koperasi lain - Bank atau Lembaga Non Bank - Sumber lain yang halal (Panduan Koperasi BMT-MMU Pasuruan, 2005: 5). 100 Divinisi RIIL Cabang RIIL RAPAT ANGGOTA g). Organisasi BMT-MMU Gambar 4.1 Stuktur Organisasi BMT-MMU Sidogiri Sumber: Panduan buku BMT-MMU Pasuruan, 2005 : 6 Keterangan : ----------- : Garis Koordinasi ________ : Garis Instruksi Perintah ► Pembagian Kerja (Job Description) •Tugas dan Wewenang Manajer 1. bertanggung jawab kepada Pengurus atas segala tugas-tugasnya 2. Memimpin organisasi dan kegiatan usaha BMT 3. Menyusun Perencanaan dan Pengembangan seluruh usaha BMT 4. Mengevaluasi dan melakukan Pembinaan terhadap seluruh usaha BMT Pengurus Manajer Pengawas Divinisi SPS Cabang SPS Divinisi Keuangan dan Administrasi 101 5. Menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkanoleh Pengurus 6. Menyampaikan laporan perkembangan usaha BMT kepada Pengurus setiap bulan satu kali 7. Mengangkat dan memberhentikan karyawan dengan sepengetahuan Pengurus 8. Menandatangani perjanjian pembiayaan 9. Memutuskan Permohonan Pembiayaan sesuai dengan flafon yang telah ditentukan 10. Menyetujui atau menolak setiap ijin karyawan 11. Bersama Pengurus dan Pengawas menetapkan ketentuan gaji karyawan 12. Mengupayakan jenis usaha lain yang produktif dengan persetujuan Pengurus 13. Membuat peraturan karyawan 14. Menentukan target pendapatan dari tiap-tiap cabang usaha dalam masa satu tahun •Kepala Devisi SPS 1. Bertanggung jawab kepada Manajer atas perkembangan usaha SPS 2. Menyimpan seluruh kegiatan usaha SPS 3. Menyusun Perencanaan dan pengembangan usaha SPS 102 4. Melakukan, Evaluasi dan pembinaan terhadap segala bentuk usaha SPS 5. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Manajer tentang pengelolaan dan perkembangan usaha SPS 6. Menyusun Perencanaan kerja dan perencanaan pendapatan usaha SPS 7. Mengatur penempatan karyawan untuk cabang SPS 8. Bersama Manajer mengatur posisi permodalan pada cabang SPS 9. Pengajuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha SPS 10. Merencanakan target pendapatan pada masing-masing cabang •Surveyor 1. Bertanggung jawab kepada kepala cabang atas tugas-tugasnya 2. Menganalisa kebenaran data yang di ajukan oleh pemohon pembiayaan 3. Memeriksa kondisi agunan dan menentukan taksiran nilai nominalnya 4. Membuat laporan atas hasil survenya kepada kepala cabang (Panduan buku BMT-MMU Pasuruan, 2005 : 6-10). 103 h). Ruang Lingkup Kegiatan Koperasi (BMT-MMU) Sidogiri Pasuruan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah (BMT-MMU) yang telah berbadan hukum koperasi pada tanggal 4 September 1997 memiliki aneka usaha antara lain berupa BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) atau dikenal dengan istilah SPS (Simpan Pinjam Pola Syari’ah) BMT ini aktivitas atau kegiatan usahanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari/ kepada anggota atau calon anggota dengan sistem mudharabah (bagi hasil) atau murabahah (jual beli) yang dijamin sah menurut Syari’ah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan Negara Republik Indonesia. Transaksi yang diterapkan dalam aktivitas BMT tidak mengandung riba yang dilarang menurut Syari’ah. BMT disamping memelihara Amanah Ummah Insya Allah akan meraih barokah. 1. Produk BMT-MMU Sidogiri: a. Tabungan Pemilik harta (shohibul maal) meletakkan uangnya pada BMT-MMU dengan akad mudharabah mutlaqah atau qard atau wadiah yadud dhamamah. Uang tabungan akan di tasarufkan kepada mitra untuk di jadikan modal atau tambahan modal usaha. 104 Keuntungan Bagi Mitra Penabung: 1. Insyaallah pahalanya berlipat delapan belas kali bila diniati menghutangi. 2. Aman dan terhindar dari riba dan haram 3. Ikut membantu sesama ummat (ta’awun) 4. Mendapat imbalan bagi hasil yang halal Ketentuan Bagi Mitra Penabung 1. Setoran awal minimal Rp. 10.000,- 2. Setoran berikutnya minimal Rp. 1000,- 3. Saldo minimal Rp. 10.000,- 4. Ketentuan lain menurut jenis tabungan. Jenis Tabungan 1. Umum Tabungan dapat disetor dan diambil setiap saat 2. Tarbiah/ Pendidikan Tabungan yang akan digunakan untuk biaya pendidikan dapat diambil untuk pembayaran pendidikan sesuai dengan kesepakatan bersama. 3. Idul Fitri 105 Tabungan untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul Fitri. Dapat diambil satu kali dalam setahun yaitu menjelang hari raya idul Fitri (sebulan sebelum hari raya idul Fitri) 4. Ibadah Qurban Tabungan untuk melaksanakan ibadah qurban pada hari raya idul adha atau hari-hari tasyri’. Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang hario raya idul adha (sebulan sebelumnya). Sebagai sarana untuk memantapkan niat melaksanakan ibadah qurban. 5. Walimah Tabungan yang akan digunakan untuk membiayai walimah (pernikahan atau lainnya). Pengambilan dapat dilakukan menjelang pelaksanaan pernikahan. 6. Ziarah / wisata Tabungan untuk keperluan ziarah / wisata. Pengambilan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara penabung dengan BMT-MMU. b. Mudharabah Berjangka (Deposito) Simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan. 106 Keuntungan Bagi Mitra 1. Sama dengan keuntungan bagi mitra penabung 2. Nisbah (Proporsil) bagi hasil lebih besar daripada tabungan 3. Bisa dijadikan jaminan pembiayaan c. Pembiayaan 1. Mudharabah (bagi hasil) Pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil. 2. Murabahah(modal kerja) Pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta mark-up nya (laba) sesuai kesepakatan bersama. 3. Musyarakah (penyertaan) Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak yang bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau mengugurkan haknya dalam manajemen usaha. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama 107 4. Bai’ Bitsamanil Ajil (investasi) Pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar jumlah harga barang yang mark-up yang telah disepakati bersama (Brosur koperasi BMT-MMU Pasuruan). 2. Prosedur Pembiayaan Sebagai sebuah lembaga formal, BMT-MMU mempunyai beberapa cara dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh peminjam. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri peminjam dan tujuan pinjaman. Pada dasarnya jenis pinjaman BMT-MMU dibedakan menjadi dua: pinjaman produktif dan konsumtif. Pinjaman produktif yang digunakan untuk menambah modal atau membiayai sebuah usaha. Sedangkan pinjaman konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang akan langsung habis setelah kebutuhan itu terpenuhi. Dalam kaitannya dengan pinjaman mudharabah ini, maka pinjaman yang akan diberikan lebih bersifat produktif karena dalam pinjaman ini anggota akan menggunakan untuk kepentingan pengembangan usaha, seperti perdagangan, industri atau usaha-usaha yang bersifat kerajinan. Untuk itu prosedur dan mekanisme yang ditetapkan BMT-MMU Sidogiri dalam pengukuran dana pembiayaan mudharabah ini mempunyai syarat108 syarat yang tidak saja bersifat administratif tetapi juga terdapat ketentuanketentuan umum yang menjadi pedoman diberlakukannya pembiayaan, khususnya pembiyaan mudharabah dan musyarakah terhadap calon nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan. Ketentuan-ketentuan umum tersebut meliputi prosedur pengajuan pembiayaan, prosedur survey pembiayaan, prosedur realisasi pembiayaan sampai dengan penagihan pembiayaan kepada anggota yang mengalami keterlambatan angsuran. a). Prosedur Pengajuan Pembiayaan. •Pemohon/ Calon Anggota a. Mengucapkan salam b. Disambut baik oleh pihak BMT-MMU Sidogiri c. Anggota dipersilahkan duduk d. Menemui bagian CS (Customer Service) e. Anggota mengutarakan kepada bagian CS tentang permohonan pembiayaan. •CS (Customer Service) a. Menerima kedatangan calon pemohon pembiayaan. b. Memberikan penjelaskan tentang semua produk pembiayan di BMT-MMU dengan tujuan agar pemohon lebih mudah untuk membedakan antara pembiayaan yang satu dengan yang lain. 109 c. Menanyakan kepada pemohon tentang pembiayaan yang mau diajukan. d. Menyerahkan brosur/ panduan tentang pembiayaan kepada anggota. •Pemohon/ Calon Anggota a. Mengisi Form- MMU- 14, diantaranya: Cabang, nama lengkap, tampat dan tanggal lahir, identitas diri (KTP, SIM), no identitas, pendidikan terakhir, alamat rumah, status rumah, pekerjaan nama suami/ istri, tanggungan keluarga, jenis pembiayaan, jumlah uang, jenis penggunaan, jenis usaha, jangka waktu, jaminan, bahan pertimbangan, surat jaminan, tanda tangan pemohon, tanda tangan suami/ istri/ wali, pembiayaan ke…., nomor berkas, catatan (lihat lampiran 4) b. Formulir diserahkan kepada CS. •CS (Customer Service) a. Melakukan pemeriksaan berkas pemohon, diantaranya dalam pengisian form-MMU-14 dan kebenaran berkas. b. Apabila dalam form permohonan dan persyaratan terdapat kesalahan maka CS akan mengembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki. 110 c. Apabila form permohonan dan persyaratan sesuai maka CS akan mencatat permohonan di buku daftar permohonan pembiayaan, d. Menginformasikan rencana survey kepada pemohon dengan memberitahukan tentang jam berapa, hari, tanggal survey. e. Mencatat tanggal survey di buku daily planning (perencanaan harian). f. Melaporkan pembiayaan kepada devisi, dan meminta tanda tangan kepada devisi pada buku expedisi (lihat lampiran 5). g. Kemudian CS menyerahkan permohonan persyaratan kepada surveyor untuk melaksanakan survey. h. surveyor melaksanakan survey sesuai dengan prinsip yang digunakan BMT-MMU Sidogiri (5C). i. Hasil survey diserahkan kepada kepala cabang. •Kepala Cabang a. Melakukan evaluasi terhadap hasil survey yang diserhkan oleh surveyor, dengan memeriksa ulang kelengkapan, isian dan kebenaran berkas. b. Memperhatikan nilai permohonan dan hasil evaluasi surveyor. c. Diskusikan hasil survey bersama surveyor bila dianggap perlu. 111 e. Apabilaberkas permohonan tidak disetujui maka kepala cabang akan menginformasikan ke pemohon bahwa pengajuan pembiayaan tidak dapat di setujui (dengan alasan……..) f. Permohonan ma’af kepada pemohon. g. Mengembalikan semua berkas yang telah diberikan sebagai persyaratan permohonan selain form milik BMT-MMU Sidogiri. h. Evaluasi pengajuan, diantaranya: 1). Mengidentifikasi pengajuan pembiayaan Rp. 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000 2). Menanyakan kelengkapan persyaratan pemohon 3). Menanyakan usaha yang dijalani pemohon 4). Menanyakan sumber dana lain yang dimiliki pemohon 5). Mengisi plafon persetujuan dengan angka dan huruf di form BMT-MMU Sidogiri 6). Mengisi tanggal, bulan, dan tahun persetujuan di form BMT-MMU Sidogiri. 7). Menanda tangani persetujuan pembiayaan di form BMTMMU Sidogiri. 112 i. Menunjukkan berkas pengajuan pembiayaan Rp. 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000 ke manager j. Meminta tanda tangan sebagai pemberi tahuan ke manager k. Meminta tanda tangan buku expedisi pada manajer. •Manager BMT-MMU Sidogiri a. Memeriksa dan melengkapi semua berkas yang di ajukan ke manager b. Memeriksa ulang c. Identifikasi pengajuan pembiayaan Rp. 10.000.000 sd Rp. 50.000.000 dengan memperhatikan: 1). Kelengkapan persyaratan pemohon 2). Meninjau kembali kelayakan usaha pemohon 3). Meneliti agunan pemohon d. Mengisi plafon persertujuan dengan angka dan huruf di form BMT-MMU Sidogiri e. Mengisi tanggal, bulan, dan tahun persetujuan di form BMTMMU Sidogiri f. Menanda tangani persetujuan pembiayaan di form-MMU-25 Sidogiri (lihat pada lampiran 6). 113 b). Prosedur survey Pembiayaan. Prosedur survey adalah suatu petunjuk yang dilakukan pihak BMT-MMU Sidogiri untuk meninaju dan menganalisa secara langsung usaha dan jaminan anggota. Untuk lebih jelasnya peneliti sajikan survey yang dilakukan BMT-MMU, diantaranya: a. Menyusun jadwal survey di kolom tanggal survey pada buku regestrasi permohonan pembiayaan. b. Identifikasi pemohon, diantaranya: •Nama dan alamat pemohon •Bila punya pembiayaan di cabang lain maka minta informasi mengenai: (1). Berapa kali pemohon mengambil pembiayaan pada cabang lain, (2). Berapa jumlah pembiayaannya yang terakhir dan berapa % sisanya, (3). Bagaimana dengan kelancaran angsurannya. c. Silaturrahmi, Mengucapkan salam, dan bincang-bincang secukupnya tentang permohonan yang dapat membuahkan ma’na dan tujuan dari silaturrahmi, serta meminta pemohon untuk menanda tangani buku survey sebagai bukti dilaksanakannya survey d. Melakukan taksiran terhadap jaminan, untuk jaminan bergerak dengan mencocokkan nomor, tahun, kondisi, status surat yang terkait dengan jaminan (STNK, BPKB). Untuk jaminan yang tidak bergerak 114 taksiran dilakukan dengan meninjau lokasi jaminan, melihat luas, kondisi, status jaminan. e. Melakukan identifikasi, untuk memperdalam informasi pemohon pembiayaan bisa dilakukan dengan cara: •Meninjau status tempat tinggal •Menanyakan karakter pemohon kepada tetangga sekitar. •Melihat usaha yang dijalani pemohon •Menilai status barang yang dijadikan jaminan •Menanyakan kondisi keluarga •Menanyakan apakah pemohon berhubungan dengan lembaga keuangan lain. f. Mencatat hasil survey, diantaranya: •Mencatat tanggal, bulan, tahun pelaksanaan survey •Nama pemohon sesuai dengan form •Alamat pemohon •Mencatat penghasilan sebulan, hasil usaha, hasil gaji, total penghasilan sebulan. •Mencatat biaya-biaya pemohon selama selama sebulan, diantaranya, Biaya kebutuhan satu bulan, biaya tanggungan, biaya usaha/ kulaan menjalankan usahanya, biaya lain-lain (transportasi, sumbangan, dll), total biaya. 115 •Mencatat karakter pemohon diisi dengan baik sekali (5), baik (4), cukup (3), kurang (2), kurang sekali (1). •Mencatat kemampuan pemohon diisi dengan nilai baik, cukup atau kurang berdasarkan hasil survey. •Mencatat jaminan berupa, jenis jaminan dan nomor surat jaminan. •Mencatat kondisi sosial ekonomi, diisi dengan nilai baik, cukup atau kurang berdasarkan kesimpulan dari hasil survey. •Mencatat penghasilan bersih dari hasil usaha g. Melakukan analisa secermat mungkin atas hasil survey h. Mencatat hasil analisa pada form-MMU-25. i. Menanda tangani permohonan pembiayaan untuk disetujui dengan hasil survey pada form-MMU-25 (Lihat lampiran 6). Berkaitan dengan keterangan di atas, peneliti sajikan kerangka prosedur survey pembiayaan guna memperjelas prosedur survey tersebut: 116 Gambar 4.2 Prosedur Survey Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah BMT-MMU Sidogiri Keterangan: 1. Tanggung Jawab: CS, surveyor, kepala cabang 2.. Tanggung Jawab: Surveyor 3. Tanggung Jawab: Surveyor dan anggota 4. Tanggung Jawab: Surveyor dan anggota 5. Tanggung Jawab: Surveyor dan kepala cabang c). Prosedur Realisasi Pembiayaan Prosedur realisasi merupakan kegiatan dan tanggung jawab dari kepala cabang, kasir dan pemohon (penerima pembiayaan) dalam realisasi pembiayaan ini meliputu kegiatan mulai dari awal permohonan realisasi sampai dengan permohonan menerima dana pembiayaan. Untuk 2. Identifikasi 3. Silaturrahmi 4. Analisa 5. Penyerahan Hasil Survey 1. Perencanaan Sumber: Buku Panduan Koperasi BMT-MMU, hal. 71. 117 lebih jelasnya peneliti sajikan realisasi pembiayan yang dilakukan BMTMMU, diantaranya: a. Pemeriksaan rencana realisasi pembiayaan: •Periksa daftar realisasi untuk hari berikutnya pada buku daily planning •Informasikan rencana realisasi ke kepala cabang b. Persiapan realisasi pembiayaan •Persiapkan berkas-berkas pembiayaan yang akan direalisasikan •Periksa dan lengkapi berkas-berkas pembiayaan yang akan direalisasikan •Memberikan ke kasir untuk mempersiapkan uang untuk pembiayaan yang akan direalisasikan c. Menghubungi calon anggota/ nasabah •Konfermasikan ke calon anggota tentang realisasi pembiayaan •Menjadwal ulang rencana realisasi realisasi apabila anggota masih butuh pembiayaan •Bila tidak membutuhkan pembiayaan catat pada pembatalan realisasi. d. Pencatatan pambatalan 118 •Catat pembatalan pembiayaan anggota di form-MMU-14 di kolom catatan dengan tulisan warna merah agar mudah dikenali (lihat lampiran 4). •Meminta pada anggota agar membubuhkan tanda tangan dan apabila pembatalannya lewat telpon maka catat waktu konfirmasi pembatalan di kolom catatan. •Simpan seluruh arsip milik BMT-MMU •Kembalikan seluruh arsip milik anggota. e. Pemeriksaan •Pemeriksaan jaminan berupa BPKB dengan cara mencocokkan nomor angka, nomor mesin yang terdapat di STNK BPKB dan kendaraan apabila masih terdapat keraguan maka dapat dilakukan chek fisik di SAMSAT terdekat. •Pemeriksaan sertifikat asli, harus atas nama pemohon sendiri atau ada surat kuasa dari pemilik sertifikat. •Memeriksa kartu identitas asli •Memeriksa berkas pengajuan meliputi kelengkapan berkas dan isinya. f. Informasi penangguhan realisasi pembiayaan •Memberitahukan bahwa proses realisasi pembiayaan dapat dilakukan bila semua persyaratan sudah sesuai dengan ketentuan. 119 •Memohon ke anggota agar memperbaiki semua ketidak cocokan persyaratan. g. Pencatatan •Catat agunan di buku agunan dengan cara: 1). No. AC/ nomor urut 2). Nama anggota 3). Alamat 4). Jenis agunan 5). Nomor/ Nomor BPKB atau sertifikat 6). Tgl realisasi 7). Tanggal pengambilan jaminan 8). Nama pengambil 9). Tanda tangan pengambil jaminan 10).Keterangan bila perlu h. Mencatat agunan di form-MMU-21 dengan cara: •Tanda terima jaminan: Nama, No. AC, Alamat. •Jaminan berupa BPKB/ surat tanah/ surat bangunan, dll 1). BPKB: 120 Jenis/ merk/ tahun, No. BPKB, atas nama, alamat, dikeluarkan oleh, No. polisi/ register, No. rangka/ mesin. •Surat Tanah/ surat bangunan No, atas nama, ijin bangunan, lain-lain. •Tanda tangan petugas koperasi BMT-MMU yang menerima jaminan (Lihat lampiran 7). i. Melakukan kesepakatan akad pembiayaan: •Memberi penjelasan secara global tentang akad yang disediakan oleh BMT-MMU •Menanyakan kesanggupan dan jangka waktu angsuran sesuai akad yang dipilih. j. Pengisian berkas pembiayaan pada form- MMU-15 •No. surat •Hari dan tanggal •Cabang •Alamat •Diwakili oleh •Nama, tempat tanggal lahir •Alamat, pekerjaan, alamat paker, tanda pengenal •Nama barang yang diajukan pemohon dengan menyebutkan sebesar berapa atau sebanyak berapa dan dimulai tanggal. 121 •Tanda tangan pihak II (pemohon) dan pihak I (kepala cabang) •Tanda tangan saksi II (saksi dari pemohon) dan saksi dari pihak I (Lihat lampiran 8-9). j. Pengisian berkas pada form-MMU-18. •Nama pemohon sesuai kartu identitas •Pekerjaan, sesuai dengan kertu identitas •Alamat, sesuai kartu identitas •Nama yang ikut bertanggung jawab terhadap pembiayaan atau jaminan. •Pekerjaan diisi sesuai dengan kertu identitas yang ikut bertanggung jawab terhadap pembiayaan atau jaminan. •Alamat diisi sesuai dengan kertu identitas yang ikut bertanggung jawab terhadap pembiayaan atau jaminan •Hari, tanggal, tahun dilakukannya realisasi pembiayaan. •Menulis jumlah pembiayaan pokok plus margin yang harus di bayar di tulis dengan angka dan huruf. •Margin •Administrasi •Lunas tanggal •Jumlah angsuran yang akan dilakukan •Hari, tanggal, tahun pelunasan pembiayaan 122 •Tanda tangan kepala cabang atau yang di berikan wewenang oleh kepala cabang untuk melakukan realisasi pembiayaan. •Tanda tangan dua orang (penerima dan yang ikut bartanggung jawab) di atas materai (Lihat lampiran 10). k. Pelaksanaan akad pembiayaan •Memberi penjelasan secara detail tentang akad yang akan dilakukan •Laksanakan akad pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan l. Penandatanganan •Penandatanganan pada form-MMU-16 (untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah). (Lihat lampiran 11-12). •Penandatanganan pada form-MMU-18 (surat pengakuan pembiayaan), (Lihat lampiran 10). •Penandatanganan pada SKPHM (Surat Kuasa Penyerahan Hak Milik). •Penandatanganan form-MMU-19 (kartu angsuran mudharabah,musyarakah, qardul hasan) (Lihat lampiran 13). m. Pengambilan gambar. •Gambar jaminan/ pemohon pembiayaan yang direalisasikan 123 •Untuk jaminan kendaraan gambar jaminan diambil dengan menampakkan nomor polisi •Untuk jaminan berupa sertifikat gambar jaminan diambil dari sisi depan. d). Prosedur Angsuran Pembiayaan Prosedur ini menjelaskan kegiatan dan tanggung jawab kasir dan anggota pembiayaan dalam menangani penyetoran angsuran. Prosedur ini meliputi kegiatan penyetoran angsuran pembiayaan sampai dengan diterimanya bukti setoran angsuran dan kartu angsuran. Untuk lebih jelasnya peneliti sajikan realisasi pembiayan yang dilakukan BMT-MMU, diantaranya: a. Pengisian slip setoran pembiayaan: •Kolom cabang, diisi petugas dengan nama cabang setempat •Nomor rekening, diisi nomor rekening/ nomor urut pembiayaan •Nama penyetor, diisi dengan nama anggota pembiayaan •Setoran pokok, diisi dengan jumlah setoran pokok •Setoran BH, diisi dengan jumlah setoran bagi hasil/ margin •Jumlah setoran, diisi dengan jumlah setoran ditambah setoran bagi hasil/ margin •Tanggal setor, diisi dengan tanggal, bulan, tahun penyetor 124 •Keterangan apabila diperlukan •Nama terang dan tandatangan penyetor (Lihat lampiran 14). b. Memeriksa slip dan kartu angsuran •Periksa ulang isian slip setoran •Cocokkan nomor rekening yang terdapat dislip dengan di kartu angsuran •Cocokkan nama penyetor yang terdapat dislip dengan nama anggota pembiayaan di kartu angsuran. •Cocokkan jumlah uang dengan isian setoran c. Pemeriksaan uang •Cocokkan jumlah uang dengan catatan di slip setoran •Periksa jumlah uang setoran dengan cara menghitung ulang •Periksa keaslian uang dengan cara 3D •Kembalikan/ tukarkan ke penyetor bila ada uang yang rusak d. Pencatatan Angsuran •Buku program BMT pada menu transaksi tekan enter pilih mutasi pembiayaan tekan enter maka muncul data angsuran pembiayan •Masukkan kode sandi pembiayaan berikut nomor urut pembiayaan kemudian tekan enter maka muncul data angsuran anggota dimaksud sesuai nomor urut angsuran dan tekan enter sampai pada kolom angsuran sesuaikan dengan slip angsuran kemudian 125 tekan enter sampai muncul dialog pilih ya tekan enter maka muncul perintah masukkan kertas tekan enter keluar dialog cetak kartu angsuran pilih ya tekan enter sampai keluar dialog data disimpan, pilih ya tekan enter (selesai) e. Penempatan uang, slip dan kartu angsuran. •Tempatkan uang pada tempatnya dengan cara mengelompokkan nominalnya. •Tempatkan slip dengan cara mengelompokkan jenis pembiayaan •Tempatkan kartu angsuran pada tempat yang ditentukan. Berkaitan dengan keterangan di atas, peneliti sajikan kerangka proses angsuran pembiayaan guna memperjelas: Gambar 4. 3 Kerangka Angsuran Pembiayaan BMT-MMU Sidogiri 1. Setoran Angsuran 2. Terima Angsuran 3. Masukkan Data Angsuran 4. Serahkan ke Anggota Sumber: Buku Panduan BMT-MMU, hal. 84 126 Keterangan: 1. Tanggung Jawab: Anggota/ nasabah 2.. Tanggung Jawab: Kasir 3. Tanggung Jawab: Kasir 4. Tanggung Jawab: Kasir dan anggota. e). Prosedur Penagihan Angsuran Prosedur penagihan angsuran adalah suatu petunjuk teknis yang menjelaskan beberapa kegiatan yang terdapat pada prosedur penagihan angsuran. Untuk lebih jelasnya peneliti sajikan cara penagihan pembiayan yang dilakukan BMT-MMU, diantaranya: a. Silaturrahmi •Mengucapkan salam •Memberitahukan pada pemohon tentang jatuh tempo angsuran •Meminta pada anggota agar membayar angsuran pembiayaan. •Menanyakan pada anggota tentang kesanggupan pembayaran bila anggota tidak bisa membayar saat penagihan. b. Tinggalkan pesan •Mengisi surat dan masukkan ke rumah sekiranya mudah ditemukan •Tanyakan ke anggota tentang kesanggupan angsuran pada penagihan berikutnya. 127 c. Pencatatan angsuran ke buku angsuran, diantaranya: •Nomor urut angsuran •Tanggal, bulan, tahun pada saat angsuran •Debet (kredit) dengan jumlah uang angsuran •Menulis saldo dengan angka sesuai jumlah sisa angsuran •Validsi diisi dengan paraf petugas yang melakukan penagihan. Berkaitan dengan keterangan di atas, peneliti sajikan kerangka proses penagihan angsuran pembiayaan guna memperjelas: Gambar 4. 4 Kerangka Penagihan Angsuran Pembiayaan Keterangan: 1. Tanggung Jawab: Kepala cabang dan kasir 2.. Tanggung Jawab: Kepala cabang dan colektor 1. Pemeriksaan Keterlambatan 2. Penyerahan Data Anggota Yang Terlambat 3. Silaturrahmi/ Penagihan 4. Pelaporan Hasil Tagihan Sumber: Buku Panduan BMT-MMU, hal. 86 128 3. Tanggung Jawab: Colektor dan anggota 4. Tanggung Jawab: Colektor, Kasir dan kepala cabang. B. Pembahasan Hasil Penelitian 1. Penerapan Prinsip Bagi Hasil Penerapan prinsip bagi hasil bagi hasil di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan berpijak pada dasar-dasar prinsip syari’ah yang steril dari unsur bunga yang biasa digunakan pada lembaga-lembaga keuangan konvensional. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebagai salah satu produk di BMT-MMU yang sampai sekarang masih diterapkan, alasannya, (1). Kedua akad ini merupakan akad syari’ah, artinya dalam akad mudharabah tidak ada unsur pemaksaan, (2). Merupakan bisnis yang adil, (3). Membantu masyarakat yang kurang mampu, (4). Terjalin silaturrahim (Wawancara dengan Bpk. Dumairi Nor selaku manajer pada tanggal 15 Juni jam 09.00-10.15 bertempat di ruang manajer lantai 2). Penerapan prinsip mudharabah dan musyarakah di BMT-MMU Sidogiri diterapkan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Pada penelitian ini hanya akan dijelaskan pada produk pembiayan sesuai dengan judul skripsi. Dan untuk kesepakatan pembagian keuntungan atau nisbah hasil usaha antara pihak BMT-MMU Sidogiri dan anggota ini ditemukan sesuai yang diinginkan antara kedua belah pihak. 129 2. Mudharabah Mudharabah merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak memberikan modal 100% kepada pihak lain untuk melakukan usaha sesuai dengan kesepakatan awal. Di BMT-MMU Sidogiri, prinsip mudharabah ini dijadikan suatu sistem untuk penerapan produk pembiayaan dimana dalam produk pembiayaan mudharabah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang mudharib (pengelola) didalam mengajukan pembiayaan mudharabah. a). Syarat mudharib dalam permohonn pembiayaan di BMT-MMU •Harus mempunyai usaha Jadi sebelum melaksanakan pembiayaan mudharabah ini, harus ada usaha atau lahan yang akan dilaksanakan, sehingga modal yang diberikan oleh pihak BMT-MMU Sidogiri itu akan jelas dibuat asaha apa oleh mudharib. •Harus ada modal dan dana Dalam masalah modal dan dana ini memang sangat penting dalam menjalaskan suatu aktifitas atau kegiatan usaha. Karena modal atau dana merupakan salah satu faktor pendukung dalam menjalankan suatu aktifitas atau kegiatan usaha. Di dalam melaksanakannya BMTMMU Sidogiri ini modal harus benar-benar kongkrit dan dalam bentuk uang rupiah. Apabila modal dalam bentuk barang maka 130 barang tersebut harus dinilai dengan uang seharga dengan barang tersebut •Modharib tersebut harus menjadi anggota koperasi BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. Bisa dengan membuka tabungan di BMT-MMU. •Harus ada pembagian keuntungan Pembagian keuntungan atau nisbah bagi hasil antara pihak BMTMMU Sidogiri dan anggota (pengelola usaha) ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Sehingga dalam hal ini antara pihak BMT-MMU dengan pengelola usaha sesuai dengan keinginan masing-masing sehingga dal hal ini tidak ada yang dirugikan dan merugikan satu sama yang lain. Dan apabila selama proses pelaksanaan pembiayaan mudharabah ada suatu penyelewengan dana, maka pihak pengelola dana harus mengembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan (Wawancara dengan Bapak Dumairi Nor, Pukul 09.15-10.15, Lokasi Ruang Manajer, Tanggal 15 Juni 2008). Peneliti mendapatkan data sekunder (dokumentasi) yang judulnya “pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil” di koperasi BMTMMU Pasuruan. Didalamnya disebutkan syarat permohonan pembiayan, diantaranya: •Foto copy identitas diri suami dan istri/ wali (KTP/SIM/PASPOR, dll. 131 •Foto copy buku nikah •Foto copy kartu keluarga •Foto copy jaminan •Surat pernyataan dari pemilik jaminan. Dalam permohonan pembiayaan, anggota dipungut biaya administrasi dan biaya materai yang dipungut sesuai peraturan yang berlaku. b). Penggunaan Pembiayaan mudharabah penggunaan pembiayaan mudharabah, diantaranya: •Penggunaan pembiayaan ini untuk kegiatan usaha yang produktif yaitu modal kerja. Contoh: Mendekati hari raya kurang 1 bulan Ibu Aminah mengajukan pembiayaan kepada BMT-MMU Sidogiri untuk menambah modal usahanya (toko pakaian dan elektronik), maka dari pihak BMT-MMU lebih cenderung memberikan tambahan modal kepada ibu Aminah agar dipergunakan untuk menjual pakaian. •Prioritas penggunaan pembiayaan adalah untuk sektor perdagangan, pertanian, industri dan jasa. Usaha yang dapat dibiayai oleh BMT-MMU Sidogiri: 132 1. Usaha jasa seperti, foto copy, sablon, penjahit, cuci cetak foto, dan sebagainya. 2. Peternak yang membutuhkan makanan ternak (ayam, itik, kambing, sapi, dll). 3. Petani yang membutuhkan bibit, pupuk, dan biaya lain untuk tanaman sayuran, palawija, kacang panjang, padi, dll. 4. Perdagangan, seperti toko pakaian, toko makanan pokok, toko perlengkapan sekolah, dan kopontren (koperasi pondok pesantren). Perdagangan keliling, pedagang di pasaran, dll. 5. Industri, seperti pembuatan krupuk, tahu tempe, batu bata, kerajinan (anyaman tikar, rotan, dll), konveksi, sepatu (wawancara dengan bpk Abdullah Shadiq selaku devisi simpan pinjam pada tanggal 15 Juni 2008, Pukul 10.30-11.05 di ruang beliau lantai 2). c). Jangka Waktu •Jangka pendek (< 1 tahun) 5 pekan sampai dengan 20 pekan. •Jangka menengah (= 1 tahun) 5 bulan sampai dengan 12 bulan. •Jangka panjang (> 1 tahun) lebih dari 12 bulan. 3. Musyarakah Di BMT-MMU Sidogiri musyarakah diterapkan hanya pada produk pembiayaan saja. Selain itu pembiayaan musyarakah merupakan 133 pembiayaan untuk modal kerja usaha secara proporsional antara BMTMMU Sidogiri dengan anggota pembiayaan yang bersangkutan. Dalam hal ini pihak BMT-MMU dan anggota bersama-sama menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, membatalkan haknya dalam pelaksanaan atau manajemen usaha tersebut. Keuntungan hasil usaha dapat dibagi menurut perhitungan antara proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Jika terjadi kerugian, kewajiban masing-masing pihak yang menyertakan hanya sebatas jumlah modal yang disertakan. Penggunaan pembiayaan musyarakah ini tidak jauh berbeda dengan penggunaan pembiayaan mudharabah, yakni digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif. Adapun cara pengembalian dan jangka waktu untuk pembiayaan musyarakah di BMT-MMU Sidogiri adalah: •Pengembalian pokok pembiayaan dan bagi hasil usaha dilakukan sesuai dengan perjanjian diawal. •Jangka waktu pembiayaan sebagaimana pembiayaan mudharabah. a). Ketentuan Pembiayaan Musyarakah •Semua modal disatukan untuk dijadikan modal usaha dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh usaha pelaksana. 134 •Biaya yang timbul dalam pelaksanaan usaha dan jangka waktu usaha harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. •Usaha yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah usaha selesai anggota mengembalikan dana BMT tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk BMT. Atau di angsur bersamaan dengan bagi hasil yang diperoleh. b). Minat Anggota Terhadap Pembiayaan Musyarakah Minat anggota terhadap pembiayaan musyarakah sangat rendah, alasan yang diperoleh peneliti dari pihak BMT-MMU yaitu: •Menurut sebagian masyarakat, pembiayaan musyarakah dan mudharabah itu sama saja •Masyarakat kesulitan dalam menghitung •Masyarakat dituntut untuk mempunyai modal agar bisa mengajukan pembiayaan musyarakah (Wawancara dengan Bapak Dumairi Nor, Pukul 09.15-10.15, Lokasi Ruang Manajer, Tanggal 15 Juni 2008). 4. Pelaksanaan yang dilakukan oleh BMT-MMU waktu akad. •Perniagaan yang halal 135 Maksudnya transaksi yang akan dilakukan adalah tidak termasuk dalam katagori haram menurut zdatnya yakni obyek yang akan ditransaksikan adalah dilarang seperti minuman keras menjual daging babi dan lain sebagainya, Transaksi yang dilarang karena tidak sah/ lengkap akadnya, yakni tidak memenuhi syarat dan rukun. Dari penjelasan di atas, pihak BMT-MMU telah menetapkan bahwa tidak semua jenis usaha/ proyek dapat dibiayai, kecuali hanya jenis usaha yang termasuk dalam kategori halal dan tidak haram. Hal ini menurut BMT-MMU sangat penting karena sebagai koperasi yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syari’ah, maka pihak BMT-MMU dilarang untuk membiayai jenis usaha yang dilarang oleh Islam. Pembiayaan musyarakah, dilaksanakan oleh pihak BMT-MMU dalam rangka penyertaan modal untuk kerjasama. Dalam kerjasama pembiayaan musyarakah selain dengan pengusaha kecil BMT-MMU juga kerjasama dengan kopontren, lembaga keuangan dan BPRS Untung Siropati. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah tersebut, pihak BMT-MMU akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terutama terhadap pengelolaan usaha. Hal ini sangat penting, karena apabila dalam pelaksanaan di lapangan ternyata terjadi penyimpangan terhadap perjanjian yang telah disepakati 136 pengguna dana, maka pihak BMT-MMU akan dengan tegas memutuskan pembiayaan tersebut. Seperti contoh yang dihasilkan oleh peneliti dari Bpk Dumairi Nor, yaitu dana yang diberikan oleh BMT-MMU seharusnya di buat usaha, melainkan di buat nikah dengan istri ke dua oleh pihak peminjam, maka dengan tegas pihak BMT-MMU akan memutuskan pembiayaan tersebut. •Kerelaan antara kedua belah pihak Dari setiap produk yang dihasilkan oleh BMT-MMU, termasuk pembiayan bagi hasil tentu tidak terlepas dari proses transaksi yakni perjanjian. Dalam hal ini pembuatan perjanjian antara BMT-MMU dan anggota (pengelola dana) pembiayaan bagi hasil. Dalam perjanjian tersebut pihak BMT-MMU benar-benar memperhatikan etika bisnis dalam Islam dengan menginginkan setiap pihak mendapatkan kepuasan dalam mengadakan transaksi. Oleh karena itu, mesti ada kerelaan antar pihak, dalam hal ini pihak BMT-MMU memberikan kesempatan kepada mudharib untuk menyatakan ketidakpuasan dan keberatannya selama dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil, terutama dalam masalah yang menyangkut jumlah pembiayaan, besarnya nisbah bagi hasil dan cara pengembaliannya. Dengan hal ini sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara pihak BMT-MMU dan pengelola dana dikemudian hari. 137 Sehingga dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil penentuan jumlah pembiayaan, besarnya nisbah bagi hasil dan cara pengembaliannya tidak ditentukan secara sepihak, melainkan ditentukan melalui kesepakatan/ persetujuan kedua belah pihak antara BMT-MMU dan anggota. Kerelan ini, bagi pihak BMT-MMU juga diterapkan apabila ternyata dalam pelaksanaannya, besarnya nisbah keuntungan ternyata lebih kecil atau mengalami kerugian dari apa yang telah diprediksikan. Sedangkan bagi pihak pengelola dana harus rela untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak BMT-MMU terhadap laporan keuangannya dan usahanya. Hal ini sebagai wujud adanya transparansi dalam pelaksanaan pembiayaan bagi hasil. 5. Prinsip BMT-MMU Sidogiri Dalam Menilai Calon Anggota Pembiayaan. Sebagaimana prinsip yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank dan non bank, BMT-MMU Sidogiri sebagai pemberi dana (Shahibul maal/ pemilik dana), dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan kepada anggota, pihak BMT-MMU akan memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam (mudharib). Prinsip yang biasa dilakukan oleh BMT-MMU di kenal dengan 5C (wawancara dengan Bpk. Dumairi Nor selaku manajer pada tanggal 15 138 Juni pukul 09.00-10.15 bertempat di ruang manajer lantai 2 dan Bpk. Abdullah Shadiq selaku devisi simpan pinjam pada tanggal 15 Juni pukul 10.30-11.05). a. Prinsip Watak (Character) BMT-MMU melakukan penilaian terhadap calon peminjam dari segi karakter atau kepribadiannya, diantaranya: •Bersikap tenang dan terbuka dalam mendiskusikan permohonan pembiayaan •Keadaan rumah tangganya yang rukun dan tentram (keluarga sakinah). •Mempunyai nama baik di lingkungan kerja/ tempat tinggalnya •Menunjukkan perkembangan dalam kehidupan sosial ekonomi •Jujur •Disiplin •Selalu berusaha menepati janji. •Ramah pada orang lain. •Santun dalam berbahasa •Dikenal dengan baik oleh anggota yang lain •Memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi •Berusaha menyumbangkan pikiran bagi kemajuan koperasi •Mudah bekerjasama dengan orang lain 139 •Positif tinking terhadap gerakan koperasi b. Prinsip Kemampuan (Capacity). BMT-MMU melakukan penilaian tentang kemampuan peminjm untuk melakukan pembayaran. Kemampuan di ukur dengn catatan prestasi peminjam dimasa lalu yang di dukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti kryawan, mesin, sarana produksi, cara usahanya dan lain sebagainya, diantaranya:. •Jumlah hasil usaha lebih besar dari nilai pembayaran barang •Tingkat keuntungan usaha layak dibanding kewajiban membayar pembiayaan •Kewajiban angsuran maksimal 50% dari penghasilan/ pendapatan perbulan bersih. •Membayar kembali pinjaman secara disiplin •Menabung secara terus-menerus c. Prinsip Modal (Capital) BMT-MMU melakukan penilaian terhadap calon peminjam dari segi kemampuan modal yang dimiliki atau perusahaan secara keseluruhan dan kelayakan usahanya, diantaranya: •Jumlah modal sendiri tidak kurang dari 30% terhadap nilai pembiayan •Modal sendiri ditempatkan secara aman dan produktif 140 •Tidak memiliki hutang dari sumber lain dalam jumlah yang akan menggangu kemampuan bayar. •Usahanya merupakan sumber mata pencaharian pokok •Telah memiliki pengalaman berwirausaha •Sumber dagang/ bahan baku dan bahan penolong mudah diperoleh •Prospek pemasaran bagus dan masih dapat diperluas •Telah memiliki langganan yang tetap •Jumlah usaha yang sejenis belum terlalu banyak •Manajemen usaha secara tekun dan sungguh-sungguh •Jumlah omzet penjualan per-periode stabil atau meningkat •Administrasi usaha dilakukan dengan tertib. d. Prinsip Jaminan (Collateral). BMT-MMU melakukan dari segi jaminan yang dimiliki calon peminjam. Penilaian ini untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya, hal-hal yang diperhatikan oleh BMT-MMU, diantaranya: •Memiliki upaya pencegahan dan penanggulangan resiko yang membahayakan usaha. •Ada pihak yang menjamin keamanan pembiayaan 141 •Nilai harta yang dijaminkan lebih besar dari nilai pembiayaan yang dijaminkan •Memiliki jumlah tabungan yang cukup sebagai pelengkap jaminan (min. 1 kali angsur) •Bersedia memberikan harta milik pribadi sebagai jaminan pembiayan tambahan (bila perlu). •Suami istri bersedia ikut menanda tangani dokumen perjanjian pembiayaan yang sah secara hukum. e. Prinsip Lingkungan Usaha/ Kondisi Ekonomi (Conditions of Economic). Pihak BMT-MMU harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dan secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut dilakukan karena kondisi eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses berjalannya usaha calon peminjam dalam jangka panjang. Yang dilakukan BMT-MMU, diantaranya: •Adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat mendukung •Jarak antara kantor BMT-MMU dengan tempat usaha tidak lebih 5 Km. •Adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat mendukung. 142 6. Tujuan Pinsip BMT-MMU Sidogiri Dalam Menilai Calon Anggota Pembiayaan Tujuan BMT-MMU menilai calon anggota adalah sebagai alat untuk memberikan jawaban atau pengambilan keputusan tentang masalah-masalah seperti: •Kepada siapa dana dalam bentuk pembiayaan harus diberikan •Untuk maksud usaha apa dana pembiayaan itu diberikan •Apakah calon anggota yang akan menerima dana pembiayaan kiranya akan mampu mengembalikan pokok pembiayaan ditambah dengan bagi hasil •Berapa jumlah uang yang akan diberikan •Apakah dana pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau beresiko kecil •Untuk menilai usaha calon pembiayaan •Untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan •Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. 7. Mekanisme Perhitungan Pembiayaan dalam Prinsip Bagi Hasil Dalam fungsi pembiayaan, BMT-MMU akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang diberikan oleh BMT kepada anggota untuk dikelola.. Untuk menghitung bagi hasil anggota akan dibahas dibawah ini. 143 Pembiayaan yang menggunakan akad bagi hasil adalah didasarkan pada nisbah keuntungan yang disepakati antara pihak BMT-MMU dengan anggota. Untuk pembiayaan bagi hasil baik mudarabah maupun musyarakah, cara perhitungannya berbeda. Berikut akan dibahas tentang perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan. a). Nisbah Keuntungan •Prosentase BMT-MMU dalam dalam perhitungan margin menggunakan bentuk prosentase. Menurut pihak BMT-MMU nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah piha, bukan dinyatakan dalam nilai nominal (rupiah). Besar kecilnya prosentase antar kesepakatan kedua belah pihak dipengaruhi oleh jenis usaha, dan produktifitas perusahaan atau usaha perorangan (wawancara dengan Bpk. Abudullah Shadiq pada tanggal 21 Juni Pukul 10.10- 11.13). •Penentuan Besarnya Nisbah Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi, angka besarnya nisbah ini muncul sebagai hasil tawarmenawar antara pihak BMT-MMU dan pengelola dana. Dengan demikian nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30 dan sebagainya. 144 Bahkan, pihak BMT-MMU berani mengambil 10% dari besarnya nisbah, pertimbangannya yang saya peroleh dari pihak BMT-MMU . “Keputusan nisbah keuntungan yang diambil oleh BMTMMU sangat mempengaruhi terhadap produktifitas usaha, contohnya: Ibu Aisyah mengajukan pembiayaan sebesar 5 juta untuk digunakan kulaan baju di pasar turi alasannya, karena di pasar turi harganya cenderung murah. Yang nantinya akan di jual di pasar keraton dengan menaikkan harga 40% per pasang dari harga kulaan. Dapat diprediksi ibu Aisyah per-bulan akan mendapat laba 1 juta, maka pihak BMT-MMU akan menerima Rp 1.100.000 perbulan ditambah dengan uang cicilan perbulan. (wawancara dengan Bpk. Dumairi Nor selaku manajer pada tanggal 15 Juni pukul 09.00-10.15 bertempat di ruang manajer lantai 2). •Bagi Untung dan Bagi Rugi Apabila usaha dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil tersebut mendatangkan keuntungan, maka pembagian keuntungan didasarkan atas nisbah yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Namun apabila usaha tersebut mendatangkan kerugian, maka pembagian kerugian tersebut bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan atas porsi modal masing-masing pihak. b). Perhitungan Bagi Hasil di BMT-MMU Sidogiri Pada Pembiayaan Mudharabah Dalam mekanisme perhitungan bagi hasil, BMT-MMU menentukan unsur-unsur yang berhubungan dengan pembiayaan, diantaranya: 145 •Menentukan proyeksi kebutuhan dana anggota •Menentukan margin yang diperkirakan akan diperoleh •Menentukan nisbah bagi hasil, baik bagi BMT-MMU maupun bagi anggota. Perhitungan pendapatan BMT-MMU menggunakan pendekatan profit sharing yaitu pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya operasional (wawancara dengan Bpk. Abudullah Shadiq pada tanggal 21 Juni Pukul 10.10- 11.13). Nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah harus ditetapkan pada akad, penandatanganan pembiayaan sesuai kesepakatan bersama BMT-MMU. Dalam menentukan nisbah hendaknya memperhitungkan besar biaya dan untuk anggota maupun biaya operasional BMT lainnya. Secara prinsip dalam konsep mudharabah, BMT-MMU menghendaki jaminan dari pengelola dana, dengan tujuan untuk menjaga agar anggota benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Dan jaminan dapat dicairkan setelah terjadi kesepakatan antara pihak BMT-MMU dengan pengelola dana kalau terbukti bahwa pengelola dana banar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian BMT. 146 Biasanya kerugian terjadi karena kelalaian pihak pengelola. Akan tetapi jika kerugian disebabkan faktor alam, maka kerugian akan ditanggung bersama (wawancara dengan Bpk. Dumairi Nor selaku manajer pada tanggal 15 Juni pukul 09.00-10.15 bertempat di ruang manajer lantai 2). Mekanisme perhitungan dan pembagian bagi hasil keuntungan usaha yang diterapkan oleh BMT-MMU Sidogiri dapat dilihat seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini. Gambar 4. 5 Pembiayaan Mudharabah BMT-MMU Sidogiri Pengembalian Modal Pokok Sumber: Ekonomi Syariah Versi Salaf BMT-MMU Sidogiri, 84. Berikut ini akan diberikan contoh sederhana perhitungan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah: Keahlian/ ketrampilan Modal 100% Nisbah x % Nisbah y % Pemilik modal/ BMT Nasabah/penge lola Perjanjian bagi hasil Amal/ usaha Pembagian keuntungan Modal 147 Bapak H. Shadiq melihat adanya peluang usaha foto copy dan perlengkapan alat tulis di depan pasar Sidogiri dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut berdekatan dengan pondok pesantren Sidogiri. Sedangkan ia tidak memiliki modal. Kemudian ia bermaksud mengajukan pembiayaan kepada BMT-MMU Sidogiri. Maka akad mudharabah sebagai berikut: 1. Bapak H. Shadiq mengajukan pembiayaan pada BMT-MMU sebesar Rp. 10.000.000 2. 10 kali angsuran = Rp. 1.000.000/ bln 3. Diperkirakan keuntungan per-bulan yang akan diperoleh bapak H. Shadiq sebesar Rp. 500.000 4. Kesepakatan nisbah antara bapak H. Shadiq dengan BMT-MMU (60%:40%) 5. Angsuran awal dan terakhir = Tgl 01/02/2006 – 01/11/2006. 6. Maka perkiraan keuntungan yang akan diperolah oleh Bapak H. Shadiq, sebagaimana penjelasan dibawah ini: 148 Tabel 4.1 Kartu Angsuran Pembiayan Mudharabah No/ Tgl Kredit Saldo Bagi Hasil Validasi 1. 01/02/2006 (1.000.000) 9.000.000 200.000 4004 2. 05/03/2006 (1.000.000) 8.000.000 192.000 4004 3. 04/04/2006 (900.000) 7.100.000 196.000 4004 4. 10/05/2006 (800.000) 6.300.000 200.000 4004 5. 08/06/2006 (800.000) 5.500.000 200.000 4004 6. 12/07/2006 (1.000.000) 4.500.000 240.000 4004 7. 10/08/2006 (1.500.000) 3.000.000 160.000 4004 8. 05/09/2006 (1.000.000) 2.000.000 140.000 4004 9. 07/10/2006 (1.000.000) 1.000.000 80.000 4004 10. 01/11/2006 (1.000.000) - 48.000 4004 Sumber: Kartu angsuran anggota BMT-MMU, (Lihat lampiran 15). Maka untuk bulan pertama Bapak H. Shadiq mendapat keuntungan: 1. 500.000 200.000 ( ) 100 40 x Rp Rp BMT MMU 500.000 300.000 ( ) 100 60 x Rp Rp Anggota Untuk bulan pertama bapak H. Shadiq membayar ke BMT-MMU sebesar Rp. 1.000.000 (kredit) + Rp. 200.000 (bagi hasil) = Rp. 1.200.000 2. 480.000 192.000 ( ) 100 40 x Rp Rp BMT MMU 480.000 288.000 ( ) 100 60 x Rp Rp Anggota 149 Untuk bulan kedua bapak H. Shadiq membayar ke BMT-MMU sebesar Rp. 1.000.000 + Rp. 192.000 = Rp. 1.192.000 3. 490.000 196.000 ( ) 100 40 x Rp Rp BMT MMU 490.000 294.000 ( ) 100 60 x Rp Rp Anggota Untuk bulan ketiga bapak H. Shadiq membayar ke BMT-MMU sebesar Rp. 900.000 + Rp. 196.000 = Rp. 1.096.000 4. 500.000 200.000 ( ) 100 40 x Rp Rp BMT MMU 500.000 300.000 ( ) 100 60 x Rp Rp Anggota Untuk bulan ke-empat bapak H. Shadiq membayar ke BMT-MMU sebesar Rp. 800.000 + Rp. 200.000 = Rp. 1.000.000 5. 500.000 200.000 ( ) 100 40 x Rp Rp BMT MMU 500.000 300.000 ( ) 100 60 x Rp Rp Anggota Untuk bulan ke- lima bapak H. Shadiq membayar ke BMT-MMU sebesar Rp. 800.000 + Rp. 200.000 = Rp. 1.000.000 6. 600.000 240.000 ( ) 100 40 x Rp Rp BMT MMU 600.000 360.000 ( ) 100 60 x Rp Rp Anggota 150 Untuk bulan ke- enam bapak H. Shadiq membayar ke BMT-MMU sebesar Rp. 1.000.000 + Rp. 240.000 = Rp. 1.240.000 7. 400.000 160.000 ( ) 100 40 x Rp Rp BMT MMU 400.000 240.000 ( ) 100 60 x Rp Rp Anggota Untuk bulan ke- tujuh bapak H. Shadiq membayar ke BMT-MMU sebesar Rp. 1.500.000 + Rp. 160.000 = Rp. 1.160.000 8. 350.000 140.000 ( ) 100 40 x Rp Rp BMT MMU 350.000 210.000 ( ) 100 60 x Rp Rp Anggota Untuk bulan ke- delapan bapak H. Shadiq membayar ke BMTMMU sebesar Rp. 1.000.000 + Rp. 140.000 = Rp. 1.140.000 9. 200.000 80.000 ( ) 100 40 x Rp Rp BMT MMU 200.000 120.000 ( ) 100 60 x Rp Rp Anggota Untuk bulan ke- sembilan bapak H. Shadiq membayar ke BMTMMU sebesar Rp. 1.000.000 + Rp. 80.000 = Rp. 1.080.000 10. 120.000 48.000 ( ) 100 40 x Rp Rp BMT MMU 120.000 72.000 ( ) 100 60 x Rp Rp Anggota 151 Untuk angsuran terahir bapak H. Shadiq membayar ke BMT-MMU sebesar Rp. 1.000.000 + Rp. 48.000 = Rp. 1.048.000 Dari tabel di atas terlihat bahwa bapak H. Shadiq untuk bulan ke-3, 4, 5 tidak sesuai dengan yang semestinya, seharusnya Bapak H. Shadiq membayar angsuran bulanan Rp.1.000.000. Mengenai kasus tabel di atas, BMT-MMU akan menanyakan kepada anggota tentang penyebab berkurangnya jumlah cicilan, walaupun demikian BMT-MMU tetap menanamkan visi yaitu “terwujudnya budaya ta’awun/ saling tolong menolong”, yang lebih terpenting dana dari pihak BMT-MMU tidak diselewengkan, dan pengelola dana setiap bulannya masih bisa berbagi keuntungan kemudian angsuran akhir sesuai dengan tanggal yang telah disepakati. Jika mengalami kerugian dari pihak pengelola dana, maka pihak BMT-MMU Sidogiri akan melakukan survey usahanya. Jika kerugian disebabkan faktor alam, maka kerugian akan ditanggung bersama. Kalau kerugian dikarenakan kelalaian dari pihak pengelola dana, maka pengelola dana akan kehilangan imbalan dari kerja keras selama kegiatan usaha berlangsung (Wawancara dengan Bpk Abdullah Shadiq pada tanggal 21 Juni 2008, Pukul 10.10-11.13). 152 c). Perhitungan Bagi Hasil di BMT-MMU Sidogiri Pada Pembiayaan Musyarakah Mekanisme perhitungan dan pembagian bagi hasil keuntungan usaha yang diterapkan oleh BMT-MMU Sidogiri dapat dilihat seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini: Gambar 4. 6 Pembiayaan Musyarakah BMT-MMU Sidogiri Sumber: Ekonomi Syariah Versi Salaf BMT-MMU Sidogiri, 99. Sebagaimana diketahui, pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Amal/ Usaha Laba/ Rugi Nasabah / Syarik BMT/ Syarik Bagi Hasil Laba/Rugi Sesuai Porsi Modal 153 Dalam pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan (tidak harus dibagi rata). Sedangkan kerugiannya, harus dibagi menurut porsi (prosentase) dana masing-masing. Berikut ini akan diberikan contoh sederhana untuk perhitungan bagi hasil dari pembiayaan musyarakah: Ibu Aisyah adalah seorang yang mempunyai toko kecil yang berjualan makanan pokok, ibu Aisyah mengajukan pembiayaan kepada BMT-MMU Sidogiri dengan bentuk pembiayaan musyarakah sebagai tambahan modal. Maka akad musyarakah-nya sebagai berikut: 1. Ibu Aisyah membutuhkan modal sebesar Rp. 2.000.000, sedangkan modal yang dimiliki hanya Rp. 1.000.000 2. BMT-MMU memberikan tambahan modal sebesar Rp. 1.000.000 dengan akad musyarakah 3. Perkiraan keuntungan yang akan diperoleh oleh ibu Aisyah sebesar Rp. 100.000 dalam masa satu bulan 4. Kesepakatan nisbah antara ibu Aisyah dan BMT-MMU (70% : 30%), dan tidak ada campur tangan BMT dalam mengelola usahanya. 5. Angsuran 5 kali = Rp. 200.000/ bulan 6. Angsuran awal dan terahir = Tgl 01/03/2006 s/d 01/07/2008 154 Maka perkiraan keuntungan yang akan diperoleh oleh ibu Aisyah sebagai berikut: Tabel 4.2 Kartu Angsuran Pembiayaan Musyarakah No/ Tgl Kredit Saldo Bagi Hasil Validasi 1. 01/03/2006 200.000 800.000 30.000 4004 2. 09/04/2006 200.000 600.000 28.500 4004 3. 11/05/2006 180.000 420.000 31.500 4004 4. 05/06/2006 200.000 220.000 27.000 4004 5. 01/07/2006 220.000 - 22.500 4004 Sumber: Kartu angsuran anggota BMT-MMU, (Lihat lampiran 16). Keuntungan ibu Aisyah adalah sebagai berikut: 1. Laba untuk bulan pertama: Rp. 200.000 : 2 = Karena dalam pelaksanaan usaha hanya dilakukan oleh ibu Aisyah, maka laba dari pihak BMT-MMU dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, yaitu: 100.000 70.000 ( ) 100 70 x Rp Rp Ibu Aisyah 100.000 30.000 ( ) 100 30 x Rp Rp BMT MMU Bagian ibu Aisyah = Laba modal sendiri + laba modal musyarakah Rp. 100.000 + Rp. 70.000 = Rp. 170.000 Laba BMT- MMU = Rp. 30.000 BMT= Rp. 100.000 Ibu Aisyah= 100.000 155 2. Laba untuk bulan ke- dua: Rp. 190.000 : 2 = Karena dalam pelaksanaan usaha hanya dilakukan oleh ibu Aisyah, maka laba dari pihak BMT-MMU dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, yaitu: 95.000 66.500 ( ) 100 70 x Rp Rp Ibu Aisyah 95.000 28.500 ( ) 100 30 x Rp Rp BMT MMU Bagian ibu Aisyah = Laba modal sendiri + laba modal musyarakah Rp. 95.000 + Rp. 66.500 = Rp. 161.500 Laba BMT- MMU = Rp. 28.500 3. Laba untuk bulan ke- tiga: Rp. 110.000 : 2 = Karena dalam pelaksanaan usaha hanya dilakukan oleh ibu Aisyah, maka laba dari pihak BMT-MMU dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, yaitu: 105.000 73.500 ( ) 100 70 x Rp Rp Ibu Aisyah 105.000 31.500 ( ) 100 30 x Rp Rp BMT MMU Ibu Aisyah= 95.000 BMT = Rp. 95.000 Ibu Aisyah= 105.000 BMT = 105.000 156 Bagian ibu Aisyah = Laba modal sendiri + laba modal musyarakah Rp. 105.000 + Rp. 73.500 = Rp. 178.500 Laba BMT- MMU = Rp. 31.500 4. Laba untuk bulan ke- empat: Rp. 180.000 : 2 = Karena dalam pelaksanaan usaha hanya dilakukan oleh ibu Aisyah, maka laba dari pihak BMT-MMU dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, yaitu: 90.000 63.000 ( ) 100 70 x Rp Rp Ibu Aisyah 90.000 27.000 ( ) 100 30 x Rp Rp BMT MMU Bagian ibu Aisyah = Laba modal sendiri + laba modal musyarakah Rp. 90.000 + Rp. 63.000 = Rp. 153.000 Laba BMT- MMU = Rp. 27.000 5. Laba untuk bulan ke- lima: Rp. 150.000 : 2 = Karena dalam pelaksanaan usaha hanya dilakukan oleh ibu Aisyah, maka laba dari pihak BMT-MMU dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, yaitu: Ibu Aisyah= 90.000 BMT = 90.000 Ibu Aisyah= 75.000 BMT = 75.000 157 75.000 52.500 ( ) 100 70 x Rp Rp Ibu Aisyah 75.000 22.500 ( ) 100 30 x Rp Rp BMT MMU Bagian ibu Aisyah = Laba modal sendiri + laba modal musyarakah Rp. 75.000 + Rp. 52.500 = Rp. 127.500 Laba BMT- MMU = Rp. 22.500 Dari tabel diatas terlihat bahwa ibu Aisyah pada bulan pertama dan ke-dua nampak konsisten dalam membayar cicilan, tetapi untuk bulan berikutnya ibu Aisyah mencicil Rp. 180.000 yang seharusnya mencicil Rp. 200.000 hal ini disebabkan berkurangnya jumlah saldo setiap bulannya. Untuk bulan ke- empat dan bulan ke- lima ibu Aisyah mencicil sebagaimana mestinya. Meskipun bulan ke-tiga ibu Aisyah mencicil Rp. 180.000 hal ini tidak menyebabkan keterlambatan cicilan akhir. Bagi BMT yang terpenting dana tersebut tidak diselewengkan, dan setiap bulannya anggota bisa melakukan bagi hasil, yang lebih penting lagi BMT-MMU mempunyai tujuan untuk saling tolong-menolong. Pembiayaan musyarakah menurut masyarakat perhitungan bagi hasil di pandang sangat sulit, selain itu anggota di tuntut untuk mempunyai modal agar bisa bersyarikat dengan menggunakan pembiayaan musyarakah, sedangkan dari masyarakat Sidogiri mayoritas dari kalangan bawah, hal 158 inilah yang menjadi alasan masyarakat kurang tertarik terhadap pembiayaan musyarakah. 8. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil •Adanya I’tikad buruk mudharib (pengelola dana) Pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang mengandung resiko. Hal inilah yang menjadi salah satu alsan dari pihak BMT-MMU dituntut untuk lebih berhati-hati sebelum menyalurkan pembiayaan kepada calon anggota. I’tikad buruk tersebut selama ini ditunjukkan dengan melakukan keteledoran, kelalaian dan kecerobohan dalam merawat dan menjaga dananya sehingga tentu saja hal ini berpengaruh terhadap besarnya porsi bagi hasil yang seharusnya diperoleh •Pemahaman masyarakat yang belum tepat mengenai perbedaan pembiayaan mudharabah dan musyaraka. Sebagian masyarakat masih ada yang menganggap pembiayaan mudharabah dan musyarakah sama saja, sehingga masyarakat cenderung lebih memilih pembiayaan mudharabah. Hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Sidogiri (wawancara dengan bapak Abdullah Shadiq pada tanggal 21 Juni 2008, Pukul 10.10-11.13). 159 9. Upaya BMT-MMU Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil •BMT-MMU meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola dana, sebagai upaya untuk mencegah dan mengantisipasi adanya I’tikad buruk dari pihak pengelola dana. Upaya ini diwujudkan dengan sering bersilaturahmi ke rumah pengelola dana dan menanyakan usaha yang dikelola. Hal ini dilakukan untuk mencapai hasil yang murni dalam hal pembagian hasil usaha. Selain itu fungsi pengawasan dan pembinaan dilakukan dengan tetap menjalin kerjasama yang baik dengan pihak pengelola dana sehingga terjalin keterbukaan antara BMT-MMU dan pengelola dana, terutama dalam pemakaian dan penerimaan pendapatan dari hasil usaha. •Melaksanakan sosialisasi. Sebagian kalangan masyarakat yang masih kurang mempunyai pemahaman yang benar tentang perbedaan pembiayaan mudharabah dan musyarakah, BMT-MMU melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan dengan memberikan informasi dan penjelasan yang lengkap dan benar mengenai produk yang ada di BMT-MMU. 160 Agar kegiatan sosialisasi tersebut berjalan dengan baik, maka pihak BMT-MMU sering melakukan kegiatan temu anggota yang bertempat di kantor pusat Sidogiri lantai 3, atau melakukan kegiatan pengajian. Kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan dengan menggunakan media massa cetak, seperti brosur tentang BMT-MMU (Wawancara dengan bapak Abdullah Shadiq pada tanggal 21 Juni 2008, Pukul 10.10-11.13). C. Penerapan Bagi Hasil di BMT-MMU Dalam Perspektif Islam Termasuk diantara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam yaitu “ sikap amanah” Konsekuensi amanah adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya baik sedikit ataupun banyak, tidak mengambil lebih dari yang disepakati, dan tidak mengurangi hak orang lain baik berupa hasil usaha yang dihasilkan dengan kerjasama. Dalam prinsip bagi hasil ada yang dikenal dengan istilah “pembiayaan atas dasar amanah” seperti praktek pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Amanah yang khusus ini sering pula berkaitan dengan titipan yang harus disampaikan kepada pemiliknya dengan praktek pembukuan dan transparan sesuai dengan realita yang ada. Misalkan BMT-MMU menerima titipan uang dari sejumlah anggota penabung agar uang tersebut dapat dialokasikan terhadap usaha yang produktif, maka BMT-MMU harus melaksanakan sesuatu dengan 161 keahlian, profesional agar dapat meningkatkan kepercayaan dari sejumlah anggota. Hal ini merupakan salah satu moralitas keimanan. Allah menyebutkan sifat orang mu’min yang beruntung dengan firman-Nya: tÏ%©!$#uρ öΝèδ öΝÎγÏF≈oΨ≈tΒL{ öΝÏδωôγtãu ∩∇∪ tβθãã≡u‘ ρ Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya” (QS. Al- Mu’minun:8). Selain itu, BMT-MMU dituntut untuk memiliki “sikap adil” ketika akan berbagi keuntungan dengan anggota. Dalam hubungan bisnis yang menyangkut pembiayaan dengan prinsip bagi hasil mewajibkan KUNTA, 
widget by : http://www.rajakelambu.com
Previous
Next Post »
0 Komentar