61. APLIKASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT SYARIAH PARE KEDIRI

Admin
JUDUL SKRIPSI : APLIKASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT SYARIAH PARE KEDIRI




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Risiko perbankan di Indonesia pada umumnya kurang mendapat

perhatian secara serius dan proposional hingga akhir tahun 2000-an.

Hal ini terindikasi dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan

prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen

perbankan, sedikit bank yang membentuk komite manajemen risiko

dan menempatkannya pada posisi strategis bank, kemudian ada

pandangan yang keliru bahwa risiko harus dihindari, padahal risiko

selalu ada dalam dunia bisnis. Bank Indonesia telah mewajibkan bank

komersial untuk menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari

penilaian kinerja bank. Para komisaris dan direktur bank mewajibkan

memilki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Badan

Sertifikat Manajemen Risiko (Taswan, 2006: 295).


Kesadaran akan memahami Risiko dengan baik sebagai suatu

bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan

keuntungan inilah yang menjadi dasar terbentuknya konsep

Manajemen Risiko yang akhir-akhir ini semakin mengemuka di dalam

dunia bisnis, khususnya di industri keuangan (perbankan dan lembaga

keuangan lainnya).


BMT dengan bentuk jasa koperasi bank sebagai salah satu Lembaga
Keuangan Bukan Keuangan (LKBB) yang diatur keberadaannya

melalui undang-undang, KJKS mempunyai usaha inti dan bergerak

dalam kegiatan simpan pinjam. Mengumpulakn dana dari masyarakat

berupa jasa simpan yang memberikan jasa pembiayaan dengan

segmentasi khusus masyarakat pada skala usaha dan kebutuhan

konsumsi klasifikasi menengah kecil. Berharap dengan risiko tertentu

merupakan satu hal yang harus dihadapi namun demikian hanya

lembaga yang sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik yang

dapat mewujudkan kesempatan menjadi keuntungan. Refers to my

resent posting, karena perbankan sudah mempunyai cetak biru tentang

manajemen risiko maka tidak ada salahnya prinsip tersebut kita

jadikan pijakan untuk digunakan KJKS dengan segala konsekuensi

tinjauannya. Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum,

Risiko Reputasi, dan Risiko stratejik dapat diadopsi sepenuhnya untuk

diterapkan dalam KJKS (Taufik, 2007).


Berdasarkan pemaparan diatas, dunia perbankan sudah memiliki

cetak biru tetang manajemen risiko dan KJKS menggunakan prinsip

yang ada pada perbankan sebagai pijakan. BMT merupakan bagian

dari KJKS sehingga teori-teori yang dipakai pada BMT masih

mengadopsi dari dunia perbankan.


Manajemen risiko dapat dipahami secara mudah sebagai

kemampuan manajemen untuk memahami, mengidentifikasi,

menempatkan, mengukur, dan merawat risiko secara proporsional.

Proporsional perlu ditempatkan sebagai kata kunci karena

mengandung pengertian bahwa risiko terkait dengan pola bisnis

perusahaan. Terkait pula dengan struktur organisasi, span of control,

dan pembagian tugas serta kewajiban masing-masing personil. Dalam

jasa perbankan, manajemen risiko merupakan tanggung jawab

bersama antara komisaris dan manajemen (http/atom/Something from

My Mind_ Risk Management, Trade Off Between Risk and

Opportunity.html).


Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar

aktifitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi

batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau

membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank. Kebijakan

pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk melakukan

pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.


Nasabah umumnya menggunakan akad murabahah (jual beli) dalam

menyerap pembiayaan, sekitar 90% pembiayaan murabahah dilakukan

pada lembaga keuangan syariah. Produk murabahah adalah

pembiayaan perbankan syariah dengan memakai prinsip jual-beli

barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang

disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku

pembeli, atau sebagai dana talangan. Karakteristiknya adalah penjual

harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu

tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat

dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama

(http_www.republika.co.id).


Sangatlah menarik jika mengetahui secara aplikatif dari manjemen

risiko yang sebenarnya di lapangan, sehingga tidak hanya mendengar

tentang teorinya saja akan tetapi juga aplikasinya di lapangan. Selain

itu juga, dapat diketahui bagaimana strategi yang digunakan untuk

menghadapi risiko yang telah terjadi dan akan terjadi, sehingga

penerapan manajemen bisa terlaksana atau teraplikasi secara ideal.


Terkait dengan fenomena diatas, maka penelitian tentang Aplikasi

manajemen kredit terhadap peningkatan rentabilitas PT. BPR

Hamindo Nata Makmur Pare Kediri (Yanik Ristina Ningrum : 2007)

Manajemen kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Hamindo Nata

Makmur tersebut mampu dalam meningkatkan rentabilitas. Dan

penelitian tentang Aplikasi pembiayaan Murabahah sebagai

pemberian pembiayaan (Nur Elmizan Ash-Shiddiqi: 2007) Aplikasi

pembiayaan murabahah sebagai pemberian pembiayaan konsumtif

dan menganalisa pembiayaan yang telah berjalan, serta memberi solusi

dan alternatif jika terjadi masalah dalam pelaksnaanya pada pada

BPRS Bumi Rinjani Batu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, aplikasi

manajemen risiko merupakan hal yang penting dalam menghadapi

risiko yang akan dihadapi termasuk dalam risiko pembiayaan

murabahah.


Pada dunia perbankan tentu sudah dijelaskan tentang manajemen

risiko pembiayaan ini dengan cukup jelas tentang manajemen risiko,

sehingga penelitian ini ingin dilakukan pada lembaga non bank yang

melakukan pembiayaan murabahah.

Berdasarkan hasil wawancara sementara pada manajer BMT

Syariah Pare Kediri, jumlah pembiayaan murabahah pada BMT

Syariah Pare Kediri sekitar 80% dari keseluruhan pembiayaan. Kredit

macet yang normal pada suatu BMT 3-4 % dan jika melebihi 8% maka

termasuk parah. Pembiayaan yang terbesar pada BMT Pare Kediri

adalah pembiayaan murabahah, sehingga potensi risiko terjadi cukup

besar dan cukup menarik jika bisa mengetahui bagaimana aplikasi

manajemen risiko di BMT Syariah Pare Kediri.


Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, apakah

manajemen risiko telah diterapkan secara benar dan apakah terdapat

kendala untuk mengaplikasikannya sehubungan dengan strategi yang

digunakan dalam aplikasinya. Oleh karena itu, penulis mengambil

judul tentang "APLIKASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN

MURABAHAH PADA BMT SYARIAH PARE KEDIRI".


B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT

Syariah Pare Kediri?

2. Strategi apa yang digunakan oleh BMT Syariah Pare Kediri dalam

menghadapi risiko pembiayaan murabahah?

3. Hambatan apa yang dihadapi oleh BMT Syariah Pare Kediri dalam

menerapkan manajemen risiko pembiayaan murabahah?


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen risiko murabahah

pada BMT Syariah Pare Kediri.

2. Untuk mendeskripsikann strategi apa yang digunakan dalam

menghadapi risiko pembiayaan Murabahah.

3. Untuk mendeskripsikan hambatan apa yang dihadapi BMT Syariah

Pare Kediri dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan.


D. Batasan Masalah

1. Dalam penelitian ini masalah yang diteliti adalah mengenai

manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare

Kediri.

2. Data yang digunakan adalah data primer, dimana peneliti

melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, dan hal

ini dianggap cukup representatif karena melihat pihak yang

bersangkutan mengetahui bagaimana manajemen risiko

pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri.


E. Manfaat Penelitian

1. Bagi pihak manajemen (BMT Syariah Pare Kediri), untuk

mengetahui seberapa efektif manajemen risiko yang telah

diterapkan.

2. Bagi akademisi, untuk mengetahui risiko pembiayaan baik

secara teori maupun praktik.

3. Bagi masyarakat, sebagai wahana pengetahuan baru dalam

rangka lebih mengenal produk-produk yang ditawarkan oleh BMT

berikut risiko pada setiap produk usahanya.


BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ningrum (2007) dalam penelitiannya yang berjudul ”Aplikasi

manajemen kredit terhadap peningkatan rentabilitas PT. BPR

Hamindo Nata Makmur Pare Kediri”, menyatakan bahwa Manajemen

kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Hamindo Nata Makmur tersebut

mampu dalam meningkatkan rentabilitas.


Ash-Shiddiqi (2007) dalam penelitiannya yang berjudul ”Aplikasi

pembiayaan Murabahah sebagai pemberian pembiayaan konsumtif

(Studi pada BPRS Bumi Rinjani Batu)”, menjelaskan bahwa Aplikasi

pembiayaan murabahah sebagai pemberian pembiayaan konsumtif

dan menganalisa pembiayaan yang telah berjalan, serta memberi solusi

dan alternatif jika terjadi masalah dalam pelaksanaanya.


Mukhlisoh (2008) dalam penelitiannya yang berjudul ”Aplikasi

Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Syariah Pare

Kediri”, menyatakan bahwa Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaa

Murabahah Pada BMT Syariah Pare Kediri telah tersusun rapi

sehingga sedikit risiko yang tidak bisa ditangani pada pembiayaan

murabahah.

Pengolahan OLAH SKRIPSI Penelitian, Pengolahan DAFTAR CONTOH SKRIPSI Statistik, Olah SKRIPSI SARJANA, JASA Pengolahan SKRISPI LENGKAP Statistik, Jasa Pengolahan SKRIPSI EKONOMI Skripsi, Jasa Pengolahan SPSS CONTOH SKRIPSI , Analisis JASA SKRIPSIABSTRACT Mukhlisoh, 2008. Risk Management Application Murabahah Funding at BMT Syariah Pare Kediri, Thesis. Advisor : H. Misbahul Munir Lc., M.Ei Key Terms: Risk Management, Murabahah Risk Funding In Indonesia, Risk banking commonly careless by whole and proportional until the end of 2000’s. It was indication from careless bank for application principles risk management is part of banking management, few bank was formed risk management committee and occupancy at bank strategy position, then false of view that risk must be avoid, whereas risk always in world business. Banking of world has own theory about risk manajemen and KJKS with use principle which exist on banking to stand. BMT which still adopted from world banking. This research included kind of Qualitative research, that purpose to phenomenon understanding : 1) How is murabahah risk funding at BMT Syariah Pare Kediri, 2) What is the strategy at BMT Syariah Pare Kediri used for faced muarabahah risk funding, 3) How is the problem shows at BMT Syariah Pare Kediri of risk management application murabahah funding. This research used technic data collection as interview, observation and documentation. The result of this research shows that risk management murabahah funding at BMT Syariah Pare Kediri has arranged orderly, this case can be showed from few of the risk that can not handled. Risk management at BMT Syariah Pare Kediri which begins by identification, customer classification, handling, evaluation and wipe away book. In addition, check physic and guarantee photo and buying guarantee goods with low price. While, the problems are internal factor as employees and external factors as customer and guarantee goods. 8 Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu NO. Peneliti Judul Metode Hasil 1. Ningrum (2007) Aplikasi manajemen kredit terhadap peningkatan rentabilitas PT. BPR Hamindo Nata Makmur Pare Kediri Teknis analisis data kualitatif deskriptif dengan datadata kuantitatif Manajemen kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Hamindo Nata Makmur tersebut mampu dalam meningkatkan rentabilitas. 2. Nur Elmizan Ash-Shiddiqi (2007) Aplikasi pembiayaan Murabahah sebagai pemberian pembiayaan konsumtif (Studi pada BPRS Bumi Kualitatif dengan pendekatan deskriptif Aplikasi pembiayaan murabahah sebagai pemberian pembiayaan konsumtif dan menganalisa Rinjani Batu) pembiayaan yang telah berjalan, serta memberi solusi dan alternatif jika terjadi masalah dalam pelaksanaany a 3. Mukhlisoh Aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan klasifikasi data yakni data kualitatif dan kuantitatif) Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaa Murabahah Pada BMT Syariah Pare Kediri telah tersusun rapi sehingga sedikit risiko yang tidak bisa ditangani pada pembiayaan murabahah Sumber data: Data diolah oleh peneliti Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: a. Lokasi penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan pada PT. BPR Hamindo Nata Makmur Pare Kediri dan pada BPRS Bumi Rinjani Batu, sedangkan penelitian ini dilakukan pada BMT Syriah Pare Kediri. b. Objek yang diteliti, peneliti sebelumnya membahas tentang aplikasi manajemen kredit terhadap peningkatan Rentabilitas PT.BPR Hamindo Nata Makmur dan aplikasi pembiayaan murabahah sebagai pemberian pembiayaan konsumtif, sedangkan penelitian ini membahas tentang aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri. B. Kajian Teoritis 1. Pengertian Baitul Mal Wattamwil (BMT) Baitul Mal Wattamwil berasal dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha tersebut menjadi bagian lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Sholahuddin, 2006: 75). Tujuan didirikannya BMT adalah (Sholahuddin, 2006: 75-76): a. Kebijakan ekonomi pemerintah yang kurang berpihak pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan sehingga rasa keadilan dan kesejahteraan ekonomi umat masih jauh dari harapan. b. Belum banyak perbankan syariah yang bisa menyentuh sektor mikro. c. Adanya sebagian masyarakat yang meragukan "kehalalan" bunga bank. d. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha kecil dan menengah melalui sistem syariah. e. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, UKM khususnya di Indonesia. f. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bermuamalah secara syariah dalam kehidupan kesehariannya termasuk dalam berbisnis. Prinsip operasi BMT dalam menjalankan usahanya menggunakan tiga prinsip, yaitu (Sudarsono, 2003: 101-102): 1. Prinsip bagi hasil, dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari penberi pinjaman dengan BMT. 2. Sistem jual beli, sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah mark-up. Keuntungan BMt nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. 3. Sistem non profit, sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini meruapkan pembiayaan yang berifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan poko pinjaman saja. 4. Akad bersyarikat, adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjajian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati. 5. Produk pembiayaan, penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Ada tiga penghimpunan dana pada BMT pada BMT, yaitu (Sholahuddin, 2006:77-78): 1. Penyimpanan dan penggunaan dana a. Sumberdana BMT berasal dari dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka dan lewat kerja antar lembaga atau institusi. b. Kebiasaan penggalangan dana yang bersumber dari penyandang dana rutin tetap dan penyandang dana rutin tidak tetap. c. Pengambilan dana didapat dari pengambilan dana rutin tertentu yang tetap, pengambilan dana tidak rutin tetapi tertentu, pengambilan dana tidak tertentu dan pengambilan dana sejumlah tertentu tapi pasti d. Penyimpangan dan penggalangan dalam masyarakat yaitu memperhatikan momentum, mampu memberikan keuntungan, memberi rasa aman, pelayanan optimal dan profesionalisme. 2. Penggunaan dana yang ada pada BMT yaitu penggalangan dana untuk, penggalangan dana masyarakat yang harus disalurkan kepada, sistem pengangsuran atau pengambilan dana, klasifikasi pembiayaan dan jenis angsuran. 3. Pelayanan zakat dan shadaqah yaitu penghimpunan dana yang berasal dari penggalangan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dan penyaluran dana ZIS. Status, Ciri-ciri dan Struktur Organisasi BMT (Muhammad, 2000: 114-115): BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk kelompok simpan pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), badan hukum yang dapat disandang BMT sebagai berikut: 1. Koperasi serba usaha atau Koperasi simpan pinjam. 2. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau prakoperasi dalam program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan KSM: kelompok Swadaya Masyarakat Bank Indonesia) BI memberi izin kepada LPSM (Lembaga Pengemabangan Swadaya Masyarakat) tertentu untuk membina KSM. 3. LPSM itu memberikan sertifikat pada KSM (dalm hal ini Baitutamwil) untuk beroperasi KSM disebut juga sebagai Prakoperasi. 4. MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi negara yang terkait, BUMN, dan lain-lain. Sebagai lembaga keuangan informal, BMT memiliki ciri-ciri: 1. Modal awal lebih kurang Rp. 5 s.d Rp. 10 juta. 2. Memberi pembiayaan kep`ada anggota relatif lebih kecil, terganrung perkembangan besarnya modal. 3. Menerima titipan zakat, infak dan sadaqah dari bazis. 4. Calon pengelola dan manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, dan jujur, jika mungkin minimal lulusan D3, S1. 5. Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan mudharabah, demikian pula terhadap nasabah pembiayaan. Tidak hanya menunggu. 6. Manajemen profesional dan Islami: a. Administrasi pembukuan dan prosedur perbankan b. Aktif, menjemput, berajangsana, berprakarsa c. Berperilaku ahsanu 'amala: service exellen. BMT memiliki dua fungsi pokok dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat, yaitu (Muhammad, 2000: 117): 1. Fungsi pengumpulan dana 2. Fungsi penyalutan dana. BMT memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasinya, yaitu dana bisnis dan dana ibadah (Muhamnad, 2000: 117). Gambar 2.1 Stuktur organisasi BMT (Sholahuddin, 2006: 76): Keterangan: Garis Koordinasi Garis Komando Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok Dewan Syariah Pembina Manajemen Tamwil Manajer Maal Pemasaran Kasir Pembukaan Anggota dan Nasabah Struktur organisasi Baitul Maal Wattamwil meliputi: 1. Musyawarah anggota pemegang simpanan pokok, adalah yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro Baitul Maal Wattamwil. 2. Dewan syariah, adalah yang mengawasi dan menilai operasionalisasi Baitul Maal Wattamwil. 3. Pembinaan Manajemen, yang bertugas untuk membina jalannya Baitul Maal Wattanwil dalam merealisasikan programnya. 4. Manajer, yang bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota dan memimpin Baitul Maal Wattamwil. 5. Pemasaran, yang bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk Baitul Maal Wattamwil. 6. Kasir, yang bertugas melayani nasabah. 7. Pembukuan, yang bertugas untuk melakukan pembukuan atas asset dan omset Baitul Maal Wattamwil. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh BMT tersebut, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dana dan penyaluran dana BMT (Muhammad, 2000: 117-119): 1. Produk pengumpulan dana BMT Pelayanan jasa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak teriakt atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam pernyataan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan yang dapat dikumpulkan oleh BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di BMT adalah akad Wadiah dan Mudharabah. 2. Produk Penyaluran Dana Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang kesemua itu mengacu kepada dua jenis akad yaitu akad syirkah dan akad jual beli. Dari kedua jenis akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggota. Diantara pembiayaan yang telah dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan Islam lainnya adalah: 1. Pembiayaan Bai'u Bithaman Ajil (BBA) 2. Pembiayaan Murabahah (MBA) 3. Pembiayaan Mudharabah (MDA) 4. Pembiayaan Musyarkah (MSA) 5. Pembiayaan Al-Qardhu Hasan. BMT dengan bentuk jasa koperasi bank sebagai salah satu Lembaga Keuangan Bukan Keuangan (LKBB) yang diatur keberadaannya melalui undang-undang, KJKS mempunyai usaha inti dan bergerak dalam kegiatan simpan pinjam. Mengumpulkan dana dari masyarakat berupa jasa simpan yang memberikan jasa pembiayaan dengan segmentasi khusus masyarakat pada skala usaha dan kebutuhan konsumsi klasifikasi menengah kecil. Berharap dengan risiko tertentu merupakan satu hal yang harus dihadapi namun demikian hanya lembaga yang sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik yang dapat mewujudkan kesempatan menjadi keuntungan. Refers to my resent posting, karena perbankan sudah mempunyai cetak biru tentang manajemen risiko maka tidak ada salahnya prinsip tersebut kita jadikan pijakan untuk digunakan KJKS dengan segala konsekuensi tinjauannya. Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko stratejik dapat diadopsi sepenuhnya untuk diterapkan dalam KJKS (Taufik, 2007). Berdasarkan pemaparan diatas, risiko-risiko diatas dapat diterapkan pada BMT karena KJKS yang termasuk di dalamnya BMT. Berarti teori-teori yang dipakai, masih mengadopsi dari perbankan. Salah satu risiko yang disebutkan di atas adalah risiko operasional. Pada beberapa lembaga yang belum memiliki standar prosedur tetap pembiayaan, kegiatan untuk melempar dana ke masyarakat tentu memilki risiko yang tinggi. Bahkan pada beberapa lembaga yang sudah memilki garis aturan main yang jelas terhadap pembiayaan masih saja terjadi kesalahan yang berakibat pada gagalnya fungsi pembiayaan. Proses yang melibatkan aktivitas simpan juga tidak luput terbatas dari risikorisiko yang bisa menimbulkan efek terhadap operasional (Taufik, 2007). 2. Pengertian Manajemen Risiko Manajemen risiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metoda yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Taswan, 2006: 296). Manajemen risiko yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha (Karim, 2007: 255). Manajemen risiko adalah cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko (Kountur, 2004: 8). Widigdo Sukarman (dalam Taswan, 2006: 296) mengidentifikasi manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalain risiko yang dihadapai oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkatkesehatan bank yang ditetapkan dalam corporate plan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugiakan. Maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu tindakan (1) mengidentifikasi risiko-risiko inheren secara terencana dan terukur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan untuk (2) mengendalikannya agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Secara terinci proses manajemen risiko adalah dimulai dari (Taswan, 2006: 296): a. Identifikasi risiko dan toleransinya b. Pengukuran risiko dan penilaiannya c. Pemantauan dan pelaporan risiko d. Pengendalian risiko e. Penyesuaian dan penyelarasan. 1. Tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut (Karim, 2007: 255) a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator. b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable. c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled. d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko. e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko. 2. Manfaat dari penerapan manajemen risiko yang baik, diantaranya (Kountur, 2004: 8): a. Menjamin pencapaian tujuan. b. Memperkecil kemungkinan bangkrut. c. Meningkatkan keuntungan perusahaan. d. Memberi keamanan perusahaan. 3. Proses Manejemen Risiko (Karim, 2007: 259-260) Agar bisa menerapkan proses manajemen risiko, pertama bank syariah harus secara tepat mengenal, memahami dan mengidentifikasi risiko, baik yang sudah ada (inherent risk) maupun yang timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini berkesinambungan sehingga menjadi sebuah lifecycle. Gambar 2.2 Siklus Manajemen Risiko (Karim, 2007: 259) Dalam pelaksaanya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap: 1. Karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional; 2. Risiko dari produk dan kegiatan usaha. b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan: 1. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. 2. Penyempurnan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko ayng bersifat material c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan: 1. Evaluasi terhadap eksposur risiko 2. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. d. Pelaksanan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. 4. Jenis-jenis Risiko Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktifitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis risiko yaitu (Karim, 2007: 260-278): a. Risiko pembiayaan, merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Risisko ini mencakup risiko produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi. b. Risiko pasar (Market Risk), merupakan risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (Adverse Movement) berupak suku bunga dan nilai tukar. Risiko ini mencakup risiko tingkat suku bunga (interest rate risk), risko pertukaran mata uang (foreign exchang risk), dan risiko likuiditas (liquidity risk). c. Risiko Operasional (Operasional Risk), adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistematau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Joel Bessis menyatakan, Manajemen risiko kredit mencakup dua hal, yaitu risiko proses putusan kredit, sebelum putusan dibuat sampai menindaklanjuti komitmen kredit, ditambah risiko pemantauan dan proses laporan. Selanjutnya diperlukan pengukuran dari risiko kredit, antara lain menggunakan : limit systems and credit screening, risk quality and ratings, serta credit enhancement. Sedangkan menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia), dinyatakan bahwa proses Manajemen Risiko Bank sekurang-kurangnya mencakup pendekatan pengukuran dan penilaian risiko, struktur limit dan pedoman serta parameter pengelolaan risiko, sistim informasi manajemen dan pelaporannya, serta evaluasi dan kaji ulang manajemen. Bank perlu melakukan manajemen terhadap risiko kredit yang melekat, yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, memonitor, mengontrol risiko kredit, serta memastikan modal yang tersedia cukup, dan dapat diperoleh kompensasi yang sesuai atas risiko yang timbul (Edratna, 2008). Dalam bank Islam manajemen risiko mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, karena adanya risiko-risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana mengukur (hou to measure), melainkan apa yang dinilai (what to measure). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko (Karim, 2007: 256). Gambar 2.3 Perbandingan Porses Manajemen Risiko Operasional antara Bank Islam dengan Bank Konvensional Bank Konvensional Bank Syariah Sumber : Karim, 2007: 256 1. Identifikasi risiko Syariah Specific Activities Syariah Spesific Risk General Banking Response Syariah Banking Response General Banking Activities Antisipasi Risiko Monitoring Risiko Antisipasi Risiko Monitoring Risiko General Banking Identifikasi Risk Risiko General Banking Risk Penilaian Risiko Penilaian Risiko Penilaian Risiko Dalam bank Islam identifikasi risiko tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, melainkan juga meliputi berbagai risiko yang khas hanya pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini keunikan bank Islam terletak pada enam hal (Karim, 2007: 256-257): a. Proses transaksi pembiayaan, pada proses ini setidaknya terlihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi devisa. b. Proses manjemen, keunikan bank Islam dalam proses manajemen terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan Chart of Account (CoA), sistem prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional pengembangan produk. c. Sumber daya manusia, keunikan terlihat pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup pada bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah. d. Teknologi, keunikan ini terlihat pada Buiseness Requirement Specification (BRS) untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan BRS dana pihak ketiga. e. Lingkungan internal, keunikan dalam hal ini terlihat pada keberadaan dual regulatory body, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. f. Kerusakan, keunikan ini terlihat misalnya ketika terjadi kerusakan pada objek ijarah atau IMBT. 2. Penilaian risiko Dalam penilaian risiko, keunikan bank terletak pada hubungan antara probability dan impact, atau biasa dikenal sebagai Qualitative Approach. Hal ini diilustrasikan dalam kuadran sebagai berikut (Karim, 2007: 257-258): Gambar 2. 4 IMPACT Higt Med Low Low Med High Sumber : Karim, 2007: 257-258 PROBABILITY III VI IX II V VIII I IV VII Berdasarkan kuadran di atas dapat dijelaskan: a. I s.d. IX menunjukan kuadran/ letak/ posisi suatu jenis risiko. b. Jenis risiko V, VI, VIII, IX (area abu-abu) merupakan jenis risiko yang harus masuk prioritas pengendalian karena probabilitas terjadinya risiko dan dampak (impacy) dalam tingkat sedang dan tinggi. c. Jenis risiko dalam kuadran I, II, dan VII (area putih) tetap diselesaikan namun setelah penyelesaian pada area abuabu. d. Infant Industry syndrome dan dual regulatory body (otoritas perbankan dan otoritas syariah) mengakibatkan risiko di area abu-abu. 3. Antisipasi risiko Antisipasi dalm bank Islam bertujuan untuk (Karim, 2007: 258): a. Preventive. Dalam hal ini bank Islam memerlukan persetujuan DSN untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Disamping itu, bank Islam juga memerlukn opini bahkan fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujaun DSN belum memedai atau berada diluar kewenangannya. b. Detective. Pengawasan dalam bank Islam meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DSN. Kadangkala timbul pemahaman yang berbeda atas suatu transaksi apakah melanggar syariah atau tidak. c. Recovery. Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah. 4. Monitoring risiko Aktivitas monitoring dalam bank Islam tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan DSN. Secara sederhana, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut (Karim, 2007: 259): Tabel 2.2 Status Dan Kondisi Setiap Langkah Yang Diambil Frekuen si Materi/Isi Contoh Dewan Laporan Hasil Pengawasan (Narrative Pengawas Syariah (PDS) 6 bulan Hasil Pengawasa n Syariah Summary) Board Level & Risk Manageme nt Committee Tahun Summary - Risk Map - Narat ive Summary Middle Manageme nt Triwula n Summary + Detail - Kuadran –operasional Risk Mnagement Plan (ORMP) Day To Day Operation Bulanan Detail Frekuensi 5. Manajemen risiko dalam Islam a. Al-Qur'an      •  ….    •     "... Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S: Lukman: 34) Surat ini menyatakan bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan di usahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Kaitannya dalam manajemen risiko adalah manusia atau suatu lembaga harus berusaha mengantisipasi risiko yang akan datang. Risiko juga dihadapi oleh semua jenis perusahaan termasuk perusahaan perbankan. Sejak awal maupun pada saat berjalannya, usaha sudah menampakkan kemungkinankemungkinan risiko yang akan dihadapi, misalnya risiko rugi atau kegagalan usaha. Untuk itu diperlukan suatu upaya dini di dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan suatu usaha. Dengan kata lain, perlu adanya manajemen risiko ....                      •     "...Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekalikali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (Q.S: Ar-ra'd: 11) Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka. Demikian juga dengan suatu perusahaan harus berusaha mengantisipasi risiko yang akan datang. b. Al-Hadits Dari Umar Bin Khattab radhiyallahuanhu, beliau berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahualaihi wasallam berkata, Jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezki kepada kalian seperti seekor burung, pagi-pagi ia keluar dari (sarangnya) dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang." (HR. Imam Ahmad & At-Tirmidzi). Mewujudkan tawakal bukan berarti meniadakan ikhtiar atau mengesampingkan usaha. Takdir Allah subhanahu wata'ala dan sunnatullah terhadap makhluk- Nya terkait erat dengan ikhtiar makhluk itu sendiri, sebab Allah subhanahu wata'ala yang telah memerintakan hamba-Nya untuk berikhtiar dan di saat yang sama Dia juga memerintahkan hamba-Nya untuk bertawakal. (Http:\Free Islamic MP3.html). Manajemen risiko merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari ikhtiar dan tawakal, karena dalam menghadapi risiko tawakal dan ikhtiar merupakan dua hal yang digunakan untuk mengendalikan dan menghadapi risiko yang ada. 3. Pengertian Murabahah Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut (Wiroso, 2005: 13). Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan pembayaran ditangguhkan. Maksudnya, pembeli baru membayar pada waktu jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati (Widodo, dkk., 1999: 49). Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh) (Karim, 2004:113). Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkuatan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah (Muhammad, 2004: 189). Murabahah dijelaskan dalam daftar buku himpunan fatwa DSN (DSN, 2003: 311) (dalam Wiroso, 2005:14) adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedang dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 52 dijelaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah adalah transaksi jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank mendapat sejumlah keuntungan. (bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli) bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati (Rivai, 2007: 790). Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah yaitu penyediaan dana dari suatu transaksi jual beli barang antara dua pihak yaitu nasabah dan lembaga syariah (bank syariah), dimana nasabah menjual barang kepada pihak lembaga syariah dan kemudian lembaga syariah menjual kembali kepada nasabah dengan harga perolehan dan ditambah keuntungan yang disepakati bersama. 1. Landasan dalam Murabahah (Wiroso, 2005: 45-49): a. Al-Qur'an •…     … "...Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S: Al Baqarah: 275) b. Al-Hadits Hadits Nabi riwayat Ibnu Majjah, Nabi SAW bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tidak tunai, muqarada (mudharabah), dan mencampur gandum dan jewawut untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk dijual" (HR Ibnu Majah dari Shuhaib). c. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah. Aturan tentang Murabahah yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSNMUI/ IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah yaitu: 1. Ketentuan umum Murabahah dalam Bank Syariah 2. Ketentuan Murabahah kepada nasabah 3. Jaminan dalam Murabahah 4. Hutang dalam Murabahah 5. Penundaan pembayaran dalam Murabahah 6. Bangkrut dalam Murabahah. 2. Syarat Murabahah Dalam murabahah dibutuhkan beberapa syarat, yaitu (Wiroso, 2005:17): 1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian) 2. Mengetahui besarnya keuntungan 3. Modal hendaklah komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. 4. Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama. 5. Transaksi pertama harus sah secara syara'. 3. Rukun Murabahah. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qobul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qobul itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut jumhur ulama' ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu : orang yang menjual, orang yang membeli, sighat,dan barang atau sesuatu yang diakadkan. Keempat rukun ini mereka sepakati dalam setiap jenis akad. Rukun jual beli menurut jumhur ulama', selain mazhab hanafi ada 3 atau 4, yaitu: orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang yang dihargai), sighat (ijab dan qabul) (Wiroso, 2005: 16). Gambar 2.5 Skema Pembiayaan Murabahah Negosiasi & persyaratan Akad jual beli Bayar Terima Barang & Dokumen Beli Barang Kirim Sumber : Antonio, 2001: 107 4. Risiko Pembiayaan Risiko pembiayan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya (Karim, 2004: 260). Risiko kredit adalah risiko debitur atau pembeli secara kredit tidak dapat membayar hutang dan memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan, atau turunnya kualitas debitur atau pembeli sehingga persepsi mengenai BANK NASABAH SUPPLIER PENJUAL kemungkinan gagal bayar semakin tinggi (Djohanputro, 2004: 74). Risiko kredit adalah risiko dari kemungkianan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinyan kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur maupun counterparty lainnya (Masyhud, 2006: 27). Risiko kredit atau sering disebut juga default risk merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian kredit yang disepakati kedua pihak, secara teknis keadaan tersebut merupakan default (Abdullah, 2003: 29). Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai (Arifin, 2006: 225). Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan (default) debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian atau penurunan kualitas kredit nasabah (Suhardjono, 2003: 74). Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam banking book maupun trading book (Rivai, 2007: 806). Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan. Setiap pemberian pembiayaan mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh karena itu, bank perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut. Risiko-risiko yang mungkin timbul adalah (Hasibuan, 2006:175-176) : a. Analisis kredit yang tidak sempurna, b. Monitoring proyek-proyek yang dibiayai, c. Penilaian dan peninjauan agunan, d. Penyelesaian kredit bermasalah, e. Penilaian pembelian surat-surat berharga, dan f. Penetapan limit untuk seluruh eksposure kepada setiap individu. Besarnya risiko kredit terdiri dari dua faktor (Djohanputro, 2006:74) : a. Besarnya eksposur kredit, besarnya eksposur kredit sama dengan besarnya pinjaman itu sendiri. b. Kualitas eksposur kredit, dicerminkan oleh kemungkinan gagal bayar dari debitur atau pembeli. Semakin rendah kualitas jaminan, semakin rendah kualitas kredit, semakin tinggi risiko kredit. Gambar 2.6 Dimensi risiko: kuantitas dan kualitas Probabilitas gagal bayar Dimensi risiko kredit Eksposur kredit Kuatitas risiko kredit Sumber : Djohanputro, 2006: 75 Ada kemungkinan kredit yang gagal bayar diupayakan untuk diperoleh (recovery). Oleh karena itu, sekalipun telah menyisihkan biaya terhadap kredit macet, bagian penagihan tetap mengupayakan untuk melakukan recovery kredit. Dengan demikian, ada tiga jenis risiko yang membantu risiko kredit: risiko gagal bayar, risiko eksposur, risiko recovery. Gambar 2.7 Kerangka risiko kredit Kualitas jaminan Probabilitas likuiditas Kualitas risiko kredit Kebangkrutan nasabah Kualitas keungan nasabah Ambang batas kriteria kesehatan tidak dipenuhi Penurunan kinerja nasabah Kelemahan kontrak kredit Potensi gagal bayar Gagal bayar Penurunan peringkat nasabah Pelanggaran kontrak Potensi pelanggaran konrak Risiko kredit Sumber : Djohanputro, 2006: 75 Upaya-upaya untuk mengeliminasi risiko-risiko tersebut di atas meliputi hal-hal berikut: c. Dalam pemberian kredit, bank harus melakukan analisis yang mendalam terhadap proyek yang dibiayai sebelum pemberian kredit dilakukan. d. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai. e. Bank perlu melakukan peninjauan dan penilaian kembali agunan secara berkala sesuai prosedur yang telah ditetapkan. f. Apabila telah terdapat kredit-kredit bermasalah, bank wajib menyelesaikan secara tuntas sehingga tidak membebani kinerja Kualitas Aktiva Produktif (KAP) bank. g. Bank telah mendiversifikasikan penanaman dananya, sebelum pembelian terhadap surat-surat berharga (SBB) harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan penerbit atau memperhatikan rating SBB dimaksud. h. Pembatasan credit line kepada setiap individu debitur maupun kelompok untuk menghindari risiko yang lebih besar bilamana kredit dimaksud wanprestasi. 5. Risiko Pembiayaan Murabahah Pada risiko kredit kerugian atau risiko terjadi akibat dari kegagalan debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau penurunan kualitas kredit pada nasabah (Suhardjono, 2003: 74). Seperti yang telah dijelaskan diatas, pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus). Dengan demikian, Pada pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Risiko kredit merupakan risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian potensial. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena kegagalan debitur, yang menyebabkan tak terpenuhinya kewajiban untuk membayar hutang. Secara garis besar, risiko yang bisa terjadi pada risiko kredit dapat dibagi menjadi 3 (tiga): risiko default, risiko exposure, dan risiko recovery. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas Bank, antara lain: pemberian kredit, transaksi derivatif, perdagangan instrumen keuangan, serta aktivitas Bank yang lain, termasuk yang tercatat dalam banking book maupun trading book. Besarnya risiko ktedit terdiri dari dua faktor: besarnya eksposur kredit dan kualitas eksposur kredit. Besarnya eksposur kredit sama dengan besarnya pinjaman itusendiri. Kualitas eksposur kredit dicerminkan oleh kemungkinan dari debitur atau pembeli secara kredit dan kualitas dari jaminan yang diberikan oleh debitur ata pembeli kredit (Djohanputro, 2006: 74). Sedang pada pembiayaan murabahah risiko bisa terjadi yang berakibat pada bank, diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan murabahah antara lain (Antonio, 2001:107): a. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran. b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut. c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan. d. Dijual; karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi. Dalam analisis risiko pembiayaan yang terkait dengan risiko pembiayaan murabahah, menggunakan analisis risiko yang berbasis Natural Certainty Contracts yaitu mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis Natural Certainty Contracts. Penilaian risiko ini mencakup dua aspek, yaitu sebagai berikut (Karim, 2007: 261) : 1. Default Risk (risiko kebangkrutan) yakni risiko yang terjadi pada First Way Out dan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut: a. Industry Risk adalah risiko yang terjadi pada usaha yang ditentukan oleh karakteristik masingmasing jenis usaha yang bersangkutan, riwayat eksposur pembiayaan yang bersangkutan di bank konvensional dan pembiayaan yang bersangkutan di bank syariah dan kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan (industry financial standart ). b. Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan. c. Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi group usaha, keadaan force majeure, permasalahan hukum, pemogokan dan sebagainya. 2. Recovery Risk (risiko jaminan) yakni yang terjadi pada Second way Out, yang dipengruhi oleh beberapa hal sebagai berikut: a. Kesempurnaan pengikatan jaminan b. Nilai jual kembali jaminan (marketability jaminan) c. Faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, lamanya transaksi jaminan kembali. d. Kredibilitas penjamin (jika ada) Gambar 2.8 Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Syariah Pare Kediri 1. Default atau kelalaian 2. Fluktuasi harga 3. komparatif 4. Penolakan nasabah 5. Dijual Penilaian Risiko Identifikasi Risiko Risiko Pembiayaan murabahah Monitoring Risiko 1. Default Risk (Risiko Kebangkrutan) 2. Recovery Risk (Risiko Jaminan) 1. Risiko Produk 2. RisikoKegiatan Usaha Evaluasi atau Pengawasan Terhadap Risiko Sumber data: data diolah oleh peneliti c. Kerangka Analisis Gambar 2.9 Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Syariah Pare Kediri 1. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri? 2. Strategi apa yang digunakan oleh BMT Syariah Pare Kediri dalam menghadapi risiko pembiayaan murabahah? 3. Hambatan apa yang dihadapi oleh BMT Syariah Pare Kediri dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan? Pembahasan Kajian Teori 1. Penelitian Terdahulu BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan pada BMT Syari'ah yang berlokasi di Pare Kediri. Penulis memilih BMT Syari'ah sebagai penelitian dikarenakan BMT Syari'ah merupakan pelopor dari koperasi syari'ah yang berdiri di Pare. BMT Syari'ah merupakan koperasi syari'ah yang seperti Bank Syari'ah. B. Jenis Penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005: 4) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005: 6) 53 C. Sumber dan Jenis Data Menurut Lofland dan Lofland dalam (Moleong, 2005: 157) sumberdata utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian yaitu: 1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. 2. Data Skunder , yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek peneliti yang berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia. D. Metode Pengumpulan Data. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah: a. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Narbuko, 2003: 83). Dengan melakukan komunikasi secara langsung pada pihak yang terkait yaitu BMT Syari'ah dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap. b. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko, 2003: 70). Pengamatan langsung terhadap obyek studi yaitu BMT Syari'ah untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta menkonfirmasikan obyektifitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh dalam penelitian maupun studi pustaka. c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, 2006: 231). Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, maka peneliti menggunakan arsip-arsip yang ada pada BMT untuk dipergunakan dalam penelitian. E. Metode Analisis Data. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisa akan diinterpretasikan sebagaimana hasil dari analisa kuantitatif. Jadi keberadaan data kuantitatif sebagai pendukung data kualitatif. Dan dalam penelitian ini akan dilakukan pemilahan data, karena data-data tersebut akan saling mendukung (kualitatif dan kuantitatif) satu sama lain. Dalam analisis data penelitian deskriptif, untuk mempermudah dalam interpretasi data, maka data harus diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol, Data kualitatif akan sangat berguna untuk melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kuantitatif (Arikunto, 2002: 213). Proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut (Moleong, 2005: 247): 1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, dokumentasi dan sebagainya. 2. Reduksi data, yaitu dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernaytaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. 3. Menyusun data hasil reduksi, data tersebut disusun menjadi satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. 4. Pemeriksaan keabsahan data, yaitu data yang telah diperoleh perlu diperiksa kembali untuk memeriksa keabsahan data. 5. Melakukan penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substantif. BAB IV PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN A. Paparan Data Hasil Penelitian 1. Profil Umum BMT Syariah Pare Kediri Pembangunan nasional dijalankan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual yang berdasarkan pancasila dan undang-undang 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk dibidang ekonomi dan keuangan. Selain itu peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Di dalam sistem perekonomian modern, lembaga keuangan (bank, koperasi jasa keuangan dan sejenisnya) mempunyai kedudukan yang penting dalam memanfaatkan potensi-potensi ekonomi menjadi sesuatu yang produktif karena melalui lembaga keuangan ini sumber daya keuangan yang ada di masyarakat dapat dikelola dengan baik sehingga muncul suatu pendapat bahwa perekonomian suatu negara tergantung kepada sejauh mana kemajuan lembaga keuangan telah memasuki semua bidang dan lapisan masyarakat. 58 Era globalisasi membuat para pelaku ekonomi saling berlombalomba untuk merebut pasar dengan harapan dapat mendatangkan keuntungan semaksimal mungkin. Dalam persaingan dagang yang sangat ketat, tidak sedikit pelaku ekonomi yang akhirnya menghalalkan segala cara meskipun mereka tahu bahwa jalan yang ditempuh dalam berdagang itu terkadang bertentangan dengan agama. Apalagi mereka tergolong pedagang kecil, banyak dari mereka yang terpaksa terkungkung dalam sistem ekonomi yang bathil dan selalu bergelut dengan riba, yang seharusnya diperangi oleh umat Islam. Untuk menciptakan perdagangan yang aktualisasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, maka Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) hadir. Sehingga masyarakat, terutama kaum muslimin dapat bermuamalah tanpa bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. BMT bergerak dalam dua fungsi, yaitu sebagai Baitul Maal (lembaga sosial) dan Baitul Tamwil (lembaga bisnis). BMT di Indonesia lahir sejak tahun 1994, diilhami atas dasar keberhasilan GRAMEEN BANK di Banglades yang khusus melayani masyarakat kecil dan miskin. Dengan pembinaan intensif ternyata bank ini sangat sukses dan mengangkat ekonomi kaum miskin. Sedang sistem bagi hasil yang diterapkan untuk meneladani keberhasilan Rasulullah SAW dalam mengangkat perekonomian negara dengan mengikis habis praktek riba dan bunga. Sekitar tahun 2001 masyarakat Perbankan Syariah mendesak MUI mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank secara terbuka. Hal ini sebagai komitmen bahwa Islam dengan tegas mengharamkan bunga. Demikian juga agama Nasrani dan Yahudi. Bahwa sejak jaman Romawi dan Yunani praktek riba itu dilarang. Adanya pro dan kontra mengenai fatwa itu sendiri terjadi di masyarakat. Untuk yang pro, mengemukakan alasan bahwa akan terjadi Rush atau penarikan besarbesaran dari bank konvensional sementara bank syariah yang jumlahnya masih terbatas dan belum siap menampung semua dana tersebut. Dan bertepatan di tahun yang sama kami, team pendiri BMT SYARIAH Pare-Kediri, menegaskan untuk segera mendirikan BMT Syariah Pare Kediri. Karena mayoritas masyarakat di Pare beragama Islam, jadi BMT Syariah berupaya agar umat muslim di Pare menjadikan lembaga BMT Syariah sebagai wadah pelaksanaan ekonomi Syariah. Secara resmi kami memperoleh izin operasional dari Dinas Pemasaran melalui Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Juni 2001, dengan nomor Badan Hukum : 518/BH/03/421/2001, pada tanggal 12 Oktober 2003 pindah ke Jl. PB Sudirman 46 Pare Kediri. Dimana kami mengkhususkan gerakan usaha kami dengan menyalurkan pembiayaan dan mengumpulkan dana pihak III melalui badan hukum koperasi tersebut. Pada awal tahun 2004, tepatnya di bulan Maret, BMT Syariah memperluas jaringannya, yaitu dengan mendirikan kantor cabang di Tunglur. Tepatnya di Jl. Jombang KM. 3 Kios Lap. Tunglur No. 6 Tunglur Pare. Pada awal tahun 2006, BMT Syariah mendirikan gedung sendiri di Jl. Lawu No. 19-A Pare, sebagai kantor pusat yang secara resmi di tempati sejak tanggal 9 September 2007. 2. Sasaran BMT Syariah Pare Kediri Dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman, Koperasi Serba Usaha BMT Syariah memfokuskan sasarannya pada: a. Sebagai Baitul Maal (Lembaga Sosial), yaitu dengan menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq, sodaqoh, serta wakaf dan menjalankannya sesuai dengan peratuan dan amanahnya. b. Sebagai Baitul Tamwil (lembaga bisnis), yaitu sebagai lembaga intermedianya dengan menghimpun dana anggota dan calon anggota permanen dan berkelanjutan untuk mengembangkan kualitas kegiatan ekonomi produktif bagi kemaslahatan masyarakat. c. Memberdayakna pengusaha kecil menjadi potensi masyarkat yang handal. 3. Motto BMT Syariah Pare Kediri "MENEBAR UKUWAH, BEKERJA SESUAI SYARIAH" dengan bekal Ukuwah Islamiiah, BMT bersama-sama umat menghimpun gerakan perekonomian yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah Islam. 4. Visi BMT Syariah Pare Kediri MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG: "BALDATUN TOYYIBATUN GHAFUR" mewujudkan kehidupan umat yang seimbang menuju kemakmuran, kesejahteraan dan kenyamanan dibawah lindungan dan ampunan Allah SWT. 5. Misi BMT Syariah Pare Kediri a. Membangun lembaga ekonomi syariah yang mampu sebagi pendukung kegiatan ekonomi masyarakt yang berdasarkan sistem ekonomi syariah. b. Menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai mitra usaha kecil dan menengah untuk membangun ekonomi bersama-sama agar lebih maju dan berkualitas. c. Mewujudkan lembaga yang mampu baik sebagai wadah Baitul Maal maupun sebagai wadah Baitul Tamwil. d. Menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai mediator antar anggota yang memiliki kekurangan dana dan anggota yang kelebiahan dana, untuk saling berinteraksi. 6. Budaya Kerja BMT Syariah Pare Kediri Budaya kerja yang ditetapkan di BMT Syariah sebagai lembaga jasa keuangan syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah pada aqhlaqul karimah yang diteladani dari sifat Rasullullah, yaitu : a.Shidiq (Jujur), yaitu menjaga pribadi yang bisa berkata jujur/benar, memiliki ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, mampu menjadi teladan. b. Amanah (Dapat Dipercaya), yaitu menjaga pribadi yang selalu dipercaya, peka, objektif, disiplin dan penuh tanggung jawab. c. Tablig, yaitu mampu menjadi pribadi yang dapat berkomunikasi atas dasar transparasi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan. d. Fathonah, yaitu mampu menjadi tenaga yang profesional dengan penuh inovasi, cerdas, tampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan. 7. Prinsip Kerja BMT Syariah Pare Kediri a. Prinsip Operasional Dalam operasionalnya prinsip kerja BMT Syariah menerapkan sistem kerja yang sesuai dengan syariah Islam dengan berdasarkan al-Quran dan Hadits. Dalam hal ini BMT akan berusaha keras menghapus bunga dan menjauhi riba. b. Prinsip Bagi Hasil Kepada pemilik dana bagi sebagai penanam saham maupun sebagai penabung atau deposan akan diberikan imbalan dana berupa bagi hasil keuntungan nisbah atau pembagian seadiladilnya dan layak sesuai kesepakatan bersama. Sedang bagi pemakai dana atau peminjam akan dikenakan kesepakatan bagi hasil dengan nisbah sewajar-wajarnya agar tidak memberatkan pemakai. c. Prinsip Pembiayaan Jual Beli Prinsip pembiayaan yang dipakai menggunakan pola jual beli, dimana BMT bertindak sebagai penyedia barang dan nasabah bertindak sebagai pembeli barang. Harga ditentukan sesuai kesepakatan dan setelah disepakati harga tidak akan berubah atau berpengruh dengan kenaikan suku bunga atau kenaikan harga barang. 8. Program BMT Syariah Pare Kediri a. Simpanan Adalah dana yang dipercayakan oleh anggota atau calon anggota, lembaga serta masyarkat umum kepada BMT Syariah, dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. Jenis-jenis simpanan : 1. Simpanan Mudharabah (SITABAH) Merupakan simpanan dari anggota atau calon anggota yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu selama kas buka, dengan pertimbangan bagi hasil sesuai dengan keuntungan BMT Syariah. 2. Simpanan Murabahah (SITAMARA) Merupakan simpanan dari anggota, calon anggota dan masyrakat umum yang mendapat fasilitas pembiayaan dari BMT Syariah. 3. Simpanan Haji dana Umroh (SITAHAROH) Merupakan simpanan khusus bagi umat Islam yang mempunyai rencana untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, calon haji bisa menentukan sendiri kecilnya setoran disesuaikan dengan jangka waktu rencana pemberangkatan. Kurang lebih 3 bulan calon jamaah Haji akan dikonfirmasi kembali kepastiannya mengenai keberangkatan atau tidaknya. Jika saldo sudah mencapai kurang lebih 75% dari biaya haji pada tahun tersebut. 4. Simpanan Pendidikan Merupakan simpanan yang dipersiapkan sebagai penunjang khusus untuk biaya pendidikan bagi siswa-siswi, sebagai contoh persiapan biaya EBTANAS, Study Tour, pembayaran SPP, biaya ujian atau untuk orang tua dalam rangka merencanakan pendidikan putra-putrinya agar pendidikan anak-anak bisa lebih teratur dan terencana. 5. Simpanan Berjangka Merupakan jenis simpanan dengan jangka waktu tertentu, satu bulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan dan duabelas bulan. Sistem setoran dapat dilakukan setiap saat dan pengambilannya disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo. b. Pembiayaan 1. Pembiayaan Mudharabah Merupakan jenis kerja sama diamna BMT Syariah bertindak segai Shohibul Maal (penyedia modal) dan anggota atau calon anggota sebagi pelaksan atau mudhorib, dengan sistem bagi hasil ditentukan dengan kesepakatan bersama dan saling menguntungkan. 2. Pembiayaan Murabahah Merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana BMT Syariah dapat membantu anggota dengan pembelian barang yang dibutuhkan oleh anggota atau calon anggota dan kemudian oleh BMT Syariah dijual dengan harga sesuai kesepakatan dengan anggota. 3. Pembiayaan Bai' Bitsman Ajil Yaitu pembiayaan untuk mendapat barang investasi (seperti TV, Tape, Radio, Meja, Kursi, Almari, Sepeda, Mesin Jahit dan lainlain), anggota atau calon anggota membayar dengan cara angsuran dimana angsuran sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaaan. 9. Daerah Pemasaran Produk Syariah Pare Kediri Untuk mensosialisasikan kegiatan ekonomi syariah melalui program-program yang telah dimiliki, BMT Syariah Pare membagi wilayah-wilayah pemasarannya menjadi lima bagian a.Kota Pare (Kota Pare dan desa-desa di kecamatan Pare) b. Barat (Plemahan, Papar, Purwosari, Kunjang, Pagu, Nganjuk, Kerosono dan sekitarnya) c. Utara (Krecek, Badas, Ngoro dan Jombang) d. Timur (Kepung, Puncu, Kandangan) e. Selatan (Plosokklaten, Wates dan Gurah) 10. Struktur Organisasi Syariah Pare Kediri Struktur organisasi merupakan gambaran secara skematis tentang hubungan dan kerja sama antar bagian pada suatu organisasi. Struktur organisasi dapat menunjukan dengan jelas tugas dan wewenang dari setiap bagian. Adanya struktur organisasi yang jelas, dapat memperlancar usaha dalam mencapai tujuan dan harapan perusahaan. Berikut merupakan struktur organisasi yang ada di BMT Syariah Pare Kediri: Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Syariah Pare Kediri RAT PENGAWAS SYARIAH KABAG. PEMASARAN PENGAWAS UMUM FUNDING PENGURUS MANAJER ACCOUNT OFFICER KABAG. OPERASIONAL LENDING ADM. PEMBIY. SECURITY OFFICE BOY ICU TELLER AKUNTANSI 11.Tugas Dan Wewenang 1. Manajer a. Memimpin organisasi dan segala kegiatan BMT SYARIAH b. Bertanggung jawab kepada pemegang saham atas terselenggaranya kegiatan dan hasil usaha yang telah dicapai. c. Setiap awal bulan menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanan rencana kerja bertalian dengan kesehatan dan perkembangan BMT SYARIAH. d. Mengkoordinasikan kegiatan operasional BMT secara keseluruhan sesuai peraturan, sistem dan prosedur Anggaran Dasar Perusahaan. Termasuk mengevaluasi serta memutuskan setiap permohonan pembiayaan. e. Melakukan pengawasan dan pembianaan terhadap pengembalian pembiayaan. f. Menandatangani perjanjian pembiayaan. g. Menedatangani buku tabunagn dan sertifikat simpanan berjangka. h. Mengatur dan melakukan segala tindakan dalam rangka untuk melindungi dan menjaga kekayaan BMT. i. Memimpin dan dengan staf-staf untuk membahas: 1. Persoalan-persoalan yang timbul dalam semua pekerjaan, pembukuan dan personalia/umum. 2. Masalah strategis dan taktik pemasaran. 3. Pengendalian terhadap control sistem 4. Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran serta rencana kerja untuk masa 1 (satu) tahun serta berusaha mewujudkannya. 2. Internal Control a. Bertanggung jawab langsung kepada pengurus yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas manajer b. Membantu manajer dalam memebangun perusahaan c. Membantu manajer dalm pengendalian terhadap pengeluaran / biaya operasional yang dikeluarkan dari BMT SYARIAH d. Melakukan pengawasan intern dan berusaha mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan di BMT e. Membuat rencana konsolidasi harian, bulanan, dan tahunan. f. Memeriksa laporan-laporan harian dbidang operasional, keuangan, pembukuan dan personalia/umum meliputi pemeriksaan saldo kas, neraca, pembiayaan dan lain-lain. g. Melaksanakan penghitungan bagi hasil deposito, ZIS setiap akhir tahun. 3. Kabag. Operasional a. Menyusun rencan akerja dan anggaran perusahaan untuk waktu atau tahun yang akan datang dan berusaha mewujudkannya b. Bertanggung jawab terhadap manajer c. Bertanggung jawab atas administrasi tabungan, simpanan berjabgka dan kredit/pembiayaan d. Melaksanakan pengendalian terhadap biaya-biaya agar tidak sampai melebihi jumlah yang dianggarkan e. Menyimpan dan mengeluarkan setiap order jaminan pembiayaan yang masuk dan keluar f. Membuka, menutup lemari besi dengan bagian lain yang terkait. 4. Kabag. Pemasaran a. Bertanggung jawab atas segala kegiatan perkreditan/ pembiayaan b. Mengkoordinasikan kegiatannya dengan bagian lain yang terkait c. Membuat rencana sasaran dalam rangka pemasaran, pendanaan/pembiayaan dan penagihan. d. Memperkenalkan produk BMT dalam memacu perkembangan BMT e. Meneliti permohonan dengan segala aspeknya f. Menyampaikan surat teguran bagi debitur yang menunggak pembiayaan. 5. Teller a. Mengelola keuangan sesui dengan rencana/anggaran perusahaan b. Bertangguang jawab terhadap keluar masuknya uang kas. c. Menerima dan membayarkan uang untuk keperluan transaksi dan kebutuhan sehari-hari dalam satu minggu. d. Menerima dan membayarkan uang kepada nasabah atas seluruh transaksi berdasarkan sejumlah bukti-bukti yang sah, membuat rincian uang tunai, mencatat dan mengumpulkan transaksi keluar masuknya uang kas dalam formulir mutasi kas yang telah disediakan. e. Mencocokkan saldo kas yang dicatat pada mutasi kas dengan daftar perincian uang tunai pada setiap tutup kas. f. Melaksanakan keadministrasian tabungan berupa kartu tabungan, buku tabungan, rekening tabungan dan nota lainnya yang diperlukan dengan persetujuan Kabag. Operasional. g. Menentukan bagi hasil tabungan, pajak pembuatan laporan, pembuatan bukti-bukti setoran dan pengambilan tabungan dengan persetujuan Kabag.Operasional. h. Mencetak mutasi harian dan menyimpan file/dokumen yang terkait dengan tabungan i. Melaksanakan keadministrasian deposito berupa aplikasi deposito, kartu deposito, bilyet deposito dan nota lain yang diperlukan. 6. Akuntansi a. Menyusun, mengatur, menyiapkan buku besar. Laporan laba rugi, anggaran kantor dan menjaga agar sistem pembukuan diterapkan sebagaimana mestinya dan menyimpan ditempat yang aman. b. Bertanggung jawab atas seluruh administrasi kegiatan usaha BMT Syariah c. Memeriksa kebenaran kode-kode rekening, bukti-bukti pendukungnya, jumlah uang dan keabsahannya. d. Membuat laporan keuangan harian, bulanan dalam neraca, laporan laba rugi, dan posisi saldo. e. Membuat laporan-laporan keuangan lainnya yang diperlukan. 7. Administrasi Pembiayaan. a. Menerima kelengkapan berkas-berkas administrasi pembiayaan nasabah. b. Melaksanakan keadministrasi pembiayaan berupa surat permohonan pembiayaan, kartu angsuran, rekening pembiayaan, kode-kode rekening. c. Melaksanakan perhitungan bagi hasil, provisi dan biaya administrasi realisasi ataupun administrasi perpanjangan, administrasi ganti jaminan. d. Pencatatan setiap pembiayaan jatuh tempo, jadwal pembayaran, tunggakan, serta mengklasifikasikan jenis jaminan. e. Mengerjakan laporan-laporan yang berkaitan dengan pembiayaan. 8. Bagian Pemasaran a. Dengan petunjuk Kabag.Pemasaran memperkenalkan produk BMT Syariah dalam mencari peluang kerja sama (lending) serta mengembangkan sektor ekonomi yang dapat dibantu (funding) b. Bertanggung jawab terhadap kabag.pemasaran terhadap tugas yang menjadi bebannya. c. Meneliti permohonana dengan segala aspeknya d. Melakukan survey dan mendata nasabah mengenai jaminna, usaha, jenis kredit yanmg sesuai dengan calon nasabah e. Memebuat dan mengatur rencana kunjungna dan membuat laporan ke kabag. Pemasaran f. Memberi pertimbangan kepada kabag. Pemasaran terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan anggota g. Melakukan pengawasan dan melaporkan hasil yang diperoleh dari debitur terhadap pembiayan yang diberikan berdasrkan petunjuk dari kabag. Pemasaran, melakukan penagihan dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan yang akan terjadi. h. Menyampaikan surat teguran bagi debitur yang menunggak pembiayaan. i. Untuk AO Landing, setiap mengambil dan menyerahkan transaksi tabungan atau Simpanan Berjangka anggota. 9. Security (Satpam) a. Bertanggung jawab langsung terahadap manajer. b. Bertanggung jawab atas keamanan dilingkungn BMT Syariah. c. Ikut serta dalam membuka dan menutup kantor. d. Mendampingi petugas dalam transaksi keuangn diluar perusahaan termasuk didalamnya setor dan tarik tabungan di Bank lain. e. Mengisi buku harian yang berfungsi untuk alat control aktifitas karyawan BMT. 10. Cleaning Service/Umum a. Bertangguang jawab langsung terhadap manajer. b. Bertanggung jawab terhadap pembukaan dan penutupan kantor. c. Bertanggung jawab atas keamanan, kebersiahan, kerapihan, kenyamanan suasana kerja dilingkungan kantor serta menjaga penampilan perusahaan di masyrakat. d. Membantu menyampaikan kelancaran surat-suratnya. e. Membantu bagian lain dalam usaha memperlancar kegiatan BMT. B. Pembahasan Data Hasil Penelitian 1. Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang banyak dilakukan nasabah pada BMT Syariah Pare Kediri, dalam hal ini BMT akan membeli barang dari nasabah dan akan menjual kembali kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan sesuai kesepakatan bersama. "Pembiayaan murabahah banyak dilakukan oleh nasabah, murabahah adalah pembiayaan dengan cara jual yaitu nasabah menjual barang seperti sepeda motor kepada BMT maka BMT akan menjual kembali pada nasabah dengan tambahan keuntungan yang disepakati." (Wawancara Rachmanto Budiprasetia pada tanggal 27/6/2008) Nasabah akan membayar atas pembelian tersebut dengan cara mencicil, pembayaran akan dilakukan sesuai perjajian kedua belah pihak yaitu antara nasabah dan BMT, baik tetang jumlah nominal maupun jangka waktu pembayaran. a. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri BMT Syariah Pare Kediri akan memberikan pembiayaan setelah melalui beberapa langkah yang dilkukan oleh BMT yaitu dari mulai pengajuan sampai pengabulan pembiayaan. Pengajuan pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri dimulai dengan kedatangan nasabah ke BMT, lalu kemudian nasabah melengkapi semua persyaratan yang diajukan kepada CS, kemudian CS akan melihat kelengkapan dari persyartan tersebut dan setelah itu diserahkan kepada bagian Admin. Bagian Admin juga akan melihat kelengkapan dari persyaratan tersebut yang kemudian diserahkan kepada bagian marketing untuk dilakukan survey kelayakan terhadap nasabah. Setelah dilakukan survey maka akan dikomitekan dengan pimpinan atau manajer. Setelah mendapat persetujuan dari manajer maka akan diserahkan kepada AO untuk di ACC dan kemudian diserahkan kembali kepada Admin untuk dilakukan cek fisik dan foto jaminan. Setelah itu baru dilakukan pencairan dana. Berdasarkan pada wawancara pada tanggal 13/08/2008 (Samsul Yohana) Gambar 4.2 Skema Pengajuan Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri Sumber: Data diolah oleh peneliti b. Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri. Murabahah memberi banyak manfaat pada BMT Syariah Pare Kediri yaitu dengan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli penjual atau nasabah dengan harga jual kepada Pengajuan CS ADMIN SURVEY MARKETING/ SURVEYER PERSETUJUAN KOMITE MANAJER Pencairan AO Dana nasabah. Akan tetapi, kemungkinan risiko dari pembiayaan murabahah juga ada. " Risiko yang timbul dari pembiayaan murabahah diantaranya yaitu nasabah tidak membayar cicilan, harga jual barang turun, barang jaminan dijual oleh nasabah" (Wawancara Rachmanto Budiprasetia pada tanggal 27/6/2008) Diantara risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare kediri adalah sebagai berikut: 1. Nasabah sengaja tidak membayar cicilan pada BMT Syariah Pare Kediri (Macet) Nasabah tidak membayar cicilan sesuai kesepakatan tersebut bisa karena berbagai hal yaitu nasabah memang sengaja tidak membayar atau terjadi sesuatu seperti musibah, sakit dan lain sebagainya yang terjadi pada nasabah sehingga terjadi kemacetan tersebut. Sebagai contoh, seorang petani cabe di daerah Puncung yang diberi pembiayaan oleh BMT Syariah, pada saat penanaman harga jual Cabe Rp. 6.000 tetapi pada saat panen, harga jual menurun darstis menjadi Rp. 1.500. hal ini akan berakibat pada pembiayaan yang dilakukan nasabah yaitu karena terjadi penurunan harga hasil panen maka nasabah membayar cicilan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan. (Wawancara Ali Thoha pada tanggal 13/08/2008) 2. Naik turunnya harga jual barang Harga barang di pasaran tidak selalu sama setiap saat, oleh karena itu BMT Syariah Pare Kediri tidak akan membeli barang dengan harga yang tidak terlalu tinggi untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul. 3. Barang jaminan dijual Yang dimaksud disini adalah jika barang sudah dibeli nasabah dari BMT, nasabah bebas menjualnya dan hal inilah yang bisa mengakibatkan gagal bayar atau kemacetan pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Tabel 4.1 Contoh Nasabah Yang Melakukan Pembiayaan di BMT Syariah Pare Kediri Tahun 2008 No Nama Plafon Koletibilitas Sektor Lancar Kurang Lancar Diragukan 1 Sudarsono 5.200.000 Perdagangan 0 2 Sipon 1.000.000 Pertanian 0 3 Supari 1.000.000 Pertanian 0 4 Gunawan 1.333.050 Perdagangan 0 5 Mardiono 490.750 Perdagangan 0 6 M. Yusuf 499.750 Pertanian 0 7 Dakim 3.000.000 Pertanian 0 8 Rianto 2.409.500 Pertanian 0 9 Ahmadi 3.500.000 Perdagangan 0 10 M.Taufik S. 1.346.250 Industri 0 11 M. Sholeh, SE. 1.400.000 Jasa 0 12 M. Yasin 1.080.300 Industri 0 13 Suplani 1.599.825 Perdagangan 0 14 Soekarno 3.000.000 Pertanian 0 15 Arifin 625.000 Perdagangan 0 16 Kandar 2.000.000 Pertanian 1 17 Hardono K. 1.000.000 Perdagangan 1 18 M. Ghufron 550.000 Perdagangan 2 19 Slamet P. 850.000 Pertanian 12 20 Murtiati 6.083.250 Pertanian 10 Sumber: Data intern BMT Syariah Jumlah nasabah pembiayaan pada BMT Syariah Pare Kediri pada tahun 2006 adalah 550 nasabah, pada tahun 2007 adalah 775 nasabah dan dari awal tahun 2008 sampai bulan Agustus 2008 adalah 800 nasabah, 80% dari nasabah tersebut adalah nasabah pembiayaan murabahah. Selama ini, kredit macet yang dialami oleh BMT Syariah Pare Kediri masih dalam taraf normal yaitu 3-4%. Jumlah Nasabah Kredit Macet = Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah X Kredit Macet Jumlah Nasabah Kredit Macet 2006 = 550 X 80% X 4% = 17, 6 Jumlah Nasabah Kredit Macet 2007 = 775 X 80% X 4% = 24,8 Jumlah Nasabah Kredit Macet 2008 = 800 X 80% X 4% = 24, 6 Jadi pada tahun 2006, jumlah nasabah yang macet pada pembiayaan murabahah adalah sekitar 18 nasabah, tahun 2007 25 nasabah dan tahun 2008 25 nasabah. 2. Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri Manajemen risiko merupakan metode atau prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu kegiatan usaha. Dalam aplikasinya, setiap organisasi memiliki cara yang berbeda, aplikasi manajemen risiko pada suatu organisasi biasanya disesuaikan dengan kondisi organisasi tersebut. Manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri, telah tersusun dengan rapi. Hal ini terbukti dengan sedikitnya risiko yang tidak bisa ditangani oleh BMT Syariah Pare Kediri. "Aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri ini diawali dengan mengidentifikasi risiko, pengklasifikasian nasabah, penanganan, evaluasi dan hapus buku". (Wawancara Rachmanto Budiprasetia pada tanggal 27/6/2008) Identifikasi dilakukan oleh BMT Syariah Pare Kediri untuk mengetahui risiko yang timbul dari pembiayaan murabahah oleh nasabah. Pengklasifikasian nasabah pada BMT Syariah Pare Kediri adalah nasabah diklasifikasikan menjadi empat karakter yaitu mampu-mau, tidak mampu-mau, mampu-tidak mau dan tidak mampu-tidak mau. Setelah itu dilakukan penanganan untuk mengatasi atau meminimalisir risiko yang ada, penanganan bisa dengan memberi peringatan I, jika tidak dihiraukan maka akan diberi peringatan II, jika tidak dihiraukan lagi maka akan diberi peringatan III pada nasabah. Evaluasi dilakukan untuk melihat kenapa bisa terjadi risiko dan hasil dari penanganan. Dan yang terakhir adalah hapus buku, hal ini dilakukan jika risiko yang ada sudah tidak bisa ditangani. Gambar 4. 3 Manajemen Risiko Pada BMT Syariah Pare Kediri Sumber: Data diolah oleh peneliti a. Identifikasi Risiko Identifikasi Risiko pada BMT Syariah Pare Kediri merupakan langkah pertama dalam manajemen risiko pembiayaan murabahah, identifikasi dilakukan untuk mengetahui risiko yang timbul dalam pembiayaan murabahah yang dikeluarkan oleh BMT Syariah Pare Kediri pada nasabah. "Dari awal nasabah berbeli-belit dalam melengkapi persyratan pembiayaan, misalnya tidak mau tanda tangan sendiri atau Manajemen Risiko BMT Syariah Pare Kediri Identifikasi Penanganan Klasifikasi Nasabah Hapus Buku Evaluasi 1. Mampu - mau 2. Mau - tidak mampu 3. Mampu -tidak mau 4. Tidak mau - tidak mampu 1. Pendampingan 2. Perpanjangan Waktu Pengembalian 3. Pemberian modal 4. Pengembalian Pokok 5. Peringatan I, II, III 6. Sita Jaminan 7. Pencarian Nasabah Analisa Tepat tidak melengkapi persyaratan seperti surat nikah atau kartu keluarga". (Wawancara Ali Thoha pada tanggal 13/08/2008) Identifikasi juga dilakukan dari awal oleh BMT Syariah Pare Kediri, diantaranya dalam persyaratan kelengkapan pengajuan pembiayaan. Jika nasabah dari awal tidak mau melengkapi persyaratan pembiayaan dengan lengkap, maka dari sini sudah mulai bisa dilihat tanda-tanda akan terjadinya risiko. " Jika cicilan yang dilakukan oleh nasabah sudah mulai tidak teratur maka disini sudah mulai terlihat tanda-tanda akan terjadi risiko pada pembiayaan". (Wawancara Samsul Yohana pada tanggal 13/08/2008) Identifikasi mulai juga dilakukan jika sudah terlihat adanya tanda-tanda akan terjadi risiko yaitu nasabah sudah mulai tidak teratur membayar cicilan, baik itu jumlah cicilan tidak sesuai atau tidak tepat waktu dalam pembayarannya. Hal ini terjadi karena berbagai hal yang terjadi pada nasabah, misalnya terjadi bencana, gagal panen, usahanya bangkrut, nasabah sakit atau barang jaminan hilang dan lain sebagainya. ”Jika terjadi risiko maka dilihat permasalahannya, mengapa terjadi risiko? apa karena nasabah tidak punya kemampuan usaha atau tidak maksimal menjalankan usaha atau karena sakit”. (Wawancara Ali Thoha pada tanggal 13/08/2008) BMT mengidentifikasi risiko untuk melihat penyebab terjadinya risiko pada pembiayaan murabahah, apakah karena nasabah tidak mempunyai kemampuan usaha dan tidak maksimal dalam menjalankan usahanya atau dikarenakan hal yang tidak diinginkan seperti sakit atau yang lainnya. "Risiko bisa terjadi karena keadaan yang tidak diinginkan seperti nasabah mengalami musibah, nasabah sakit, usahanya bangkrut atau bahkan barang jaminan hilang, ini juga berimbas pada pembiayaan yang dilakukan nasabah" (Wawancara Ali Thoha pada tanggal 13/08/2008) Musibah yang terjadi pada nasabah juga mengakibatkan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, dari hal ini sudah bisa diidentifikasi penyebab terjadinya risiko, sehingga pihak BMT bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Gambar 4.4 Identifikasi Risiko pada BMT Syariah Pare Kediri Sumber: Data diolah oleh peneliti Identifikasi Nasabah tidak mempunyai kemempuan usaha Melihat permasalahan nasabah Cicilan tidak teratur Nasabah yang yang tidak mau melengkapi persyaratan Tidak maksimal dalam usaha Hal yang tidak diinginkan/ musibah Analisa tepat b. Klasifikasi Nasabah Klasifikasi nasabah merupakan langkah kedua dalam manajemen risiko pembiayaan muarabahah pada BMT Syariah Pare Kediri, klasifikasi bertujuan untuk mengetahui karakter dari nasabah. " Nasabah diklasifikasikan menjadi empat karakter yaitu nasabah yang mau dan mampu, nasabah yang mau tapi tidak mampu, nasabah yang tidak mau tapi mampu dan nasabah yang tidak mau dan tidak mampu". (Wawancara Rachmanto Budiprasetia pada tanggal 27/06/2008) Pengklasifikasian nasabah dilakukan untuk mengetahui karakter dari nasabah agar BMT Syariah Pare Kediri bisa menentukan bagaimana cara untuk menangani dan menghadapi nasabah tersebut. Nasabah diklasifikasikan menjadi empat karakter nasabah yaitu: 1. Nasabah yang mau dan mampu yaitu nasabah yang lancar dalam melakukan pelunasan pembiayaan sesuai perjanjian. 2. Nasabah mau tetapi tidak mampu yaitu nasabah yang mau melunasi cicilan pembiayaan pada BMT tetapi tidak mampu membayar tepat waktu. Hal ini biasanya terjadi karena beberapa hal yang terjadi pada nasabah, seperti terkena musibah sehingga nasabah ini tidak mampu untuk melunasi cicilan pembiayaannya secara tepat waktu. 3. Nasabah mampu tetapi tidak mau yaitu nasabah yang memiliki kemampuan untuk melunasi pembiayaannya tetapi tidak membayar cicilan pembiayaan secara tepat waktu atau bahkan terkadang macet dan jika didatangi pihak BMT selalu menghindar. 4. Nasabah yang tidak mau dan tidak mampu, nasabah ini tidak memiliki kemampuan untuk membayar tetapi juga tidak berusaha untuk melunasi pembiayaan yang dilakukan pada BMT. Gambar 4.5 Klasifikasi Nasabah Pada BMT Syariah Pare Kediri Sumber: Data diolah oleh peneliti Klasifikasi Nasabah Nasabah tidak mau-tidak mampu Nasabah mamputidak mampu Nasabah mautidak mampu Nasabah maumampu Tepat waktu dalam pembayaran Nasabah yang tidak memilki kemampuan membayar tetapi tetap mau melunasi cicilan Nasabah yang mempunyai kemampuan untuk membayar tetapi tidak mau berusaha untuk membayar Nasabah yang tidak memiliki kemampuan membayar dan tidak berusaha untuk membayar c. Penanganan BMT Pare Kediri melakukan penanganan terhadap risiko yang timbul akibat pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh nasabah dengan berbagai cara, seperti pendampingan, memberikan perpanjangan jangka waktu pengembalian, pengembalian pokok saja atau bahkan sita jaminan. "Setelah pengklasifikasian, maka dilakukan penanganan yaitu dengan pendekatan pada nasabah agar mau membayar kembali kewajibannya pada BMT, misalnya dengan pendampingan". (Wawancara Rachmanto Budiprasetia pada tanggal 27/06/2008) 1. Pendampingan Pendampingan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh BMT Syariah untuk menangani risiko yaitu jika nasabah tidak mampu mengembalikan kewajibannya pada BMT tetapi nasabah tersebut mau berusaha melunasi, ketidakmampuan nasabah tersebut bisa dikarenakan kebangkrutan yang dialami oleh nasabah maka pihak BMT berusaha menghubungkan nasabah tersebut dengan nasabah lain yang sudah maju untuk kerjasama agar usahanya lebih maju. 2. Pemberian Modal Pemberian modal kembali oleh BMT Syariah Pare Kediri kepada nasabah yang bermasalah adalah salah satu cara yang dilakukan BMT Syariah Pare Kediri dalam menangani risiko. Modal akan diberikan kepada nasabah yang memang benar-benar diketahui nasabah tersebut baik. 3. Perpanjangan Waktu Pengembalian BMT Syariah Pare Kediri juga memiliki cara lain dalam menangani risiko yaitu dengan memberikan perpanjangan jangka waktu pengembalian. "Jika nasabah tidak tepat waktu dalam membayar kewajibannya pada BMT maka dilihat dulu apa permasalahannya, kami bisa memberi perpanjangan jangka waktu pengembalian dan pengembalian pokok saja." (Wawancara Ali Thoha pada tanggal 13/08/2008) BMT akan melihat permasalahannya terlebih dahulu agar bisa melakukan penanganan secara tepat, cara lain dalam penanganan risiko pada BMT Syariah Pare Kediri adalah perpanjangan jangka waktu pengembalian yaitu nasabah diberi perpanjangan waktu beberapa bulan atau beberapa tahun untuk mengembalikan kewajibannya. 4. Pengembalian Pokok BMT Syariah Pare Kediri juga menawarkan pengembalian pokok yaitu nasabah hanya diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pokok dari cicilan yang harus dibayar pada BMT. Hal ini bertujuan agar nasabah bisa mengembalikan cicilannya dan memperkecil risiko yang terjadi akibat pembiayaan murabahah yang dilakukan nasabah. 5. Peringatan I, II dan III Cara yang dilakukan BMT dalam menangani risiko pembiayaan murabahah adalah dengan memberikan surat peringatan, surat peringatan akan keluar bertahap. ”Tindakan yang dilakukan BMT dalam menangani nasabah yang tidak mau membayar cicilannya adalah memberi peringatan I, jika tidak dihiraukan maka diberi peringatan ke II dan jika tidak dihiraukan lagi maka peringatan ke III dan yang terakhir adalah sita jaminan”. (Wawancara Ali Thoha pada tanggal 13/08/2008) Surat peringatan akan diberikan kepada nasabah yang bermasalah sehingga mengakibatkan risiko pada BMT Syariah Pare Kediri. Surat peringatan akan keluar bertahap, jika surat peringatan I tidak dihiraukan maka akan keluar surat peringtan ke II dan jika tetap tidak dihiraukan maka akan keluar surat peringatan III. Jarak masing-masing surat peringatan adalah tiga bulan. 6. Sita Jaminan Sita jaminan dilakukan jika nasabah susah diajak kerjasama dalam menyelesaikan masalahnya, sita jaminan akan dilakukan setelah surat peringatan I, II dan III keluar. "Jika jaminan disita dan nasabah tetap tidak bisa melunasi maka kami akan menawarkan jaminan tersebut dijual atau dijualkan". (Wawancara Rachmanto Budiprasetia pada tanggal 27/06/2008) Nasabah yang disita barang jaminannya dan tetap tidak bisa melunasi cicilan pembiayaannya maka pihak BMT Pare Kediri akan menawarkan barang jaminan tersebut untuk dijual sendiri oleh nasabah atau dijualkan oleh pihak BMT untuk melunasi kewajibannya. Jika barang jaminan tersebut dijualkan oleh pihak BMT untuk melunasi pembiayaan yang dilakukan nasabah tersebut, jika masih terdapat sisa maka akan dikembalikan pada nasabah. Gambar 4.6 Penanganan Pada BMT Syariah Pare Kediri Sumber : Data diolah oleh peneliti Penanganan Sita jaminan Pengembalian pokok Pendampingan Peringatan I, II dan III Perpanjangan waktu pengembalian Pemberian modal Pencarian nasabah 7. Pencarian Nasabah Pencarian nasabah dilakukan untuk nasabah yang melarikan diri. Pencarian akan dilakukan jika nasabah tersebut masih berada di daerah yang bisa dijangkau oleh BMT. "Kami akan melakukan tindakan lebih lanjut pada nasabah yang melarikan diri dengan mencari informasi pada keluarga atau masyarakat yang mengenal nasabah tersebut. Jika diketahui nasabah tersebut masih berada di luar kota maka kami akan berusaha mencari tetapi jika di luar pulau maka itu yang susah". (Wawancara Rachmanto Budiprasetia pada tanggal 27/06/2008) Pihak BMT Pare Kediri akan melakukan pencarian nasabah yang melarikan diri, jika nasabah yang melarikan diri maka akan dicari informasi keberadaan nasabah tersebut. Jika masih dalam satu pulau maka pihak BMT akan akan berusaha mencari tetapi jika nasabah sudah berada di luar pulau pihak BMT Syariah Pare Kediri tidak akan melakukan pencarian lagi karena jika dilakukan pencarian nasabah tersebut di luar pulau maka biaya yang dikeluarkan oleh pihak BMT bisa lebih besar dari pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. d. Evaluasi Tindakan berikutnya dalam manajemen risiko pada BMT Syariah Pare Kediri adalah evalusi. "Setelah penanganan maka akan dilakukan evaluasi untuk mengontrol sejauh mana penanganan yang telah dilakukan". (Wawancara Rahmanto Budiprasetia pada tanggal 27/06/2008) Evaluasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengontrol atau mengawasi sejauh mana penanganan risiko yang telah dilakukan agar tidak timbul risiko kembali. Evaluasi dilakukan langsung oleh manajer yaitu dengan cara manajer benar-benar memantau kerja karyawan yang ditugaskan untuk melakukan penanganan risiko pembiayaan murabahah, agar bisa terselesaikan dengan baik dan tidak terjadi risiko kembali. e. Hapus Buku Hapus buku dilakukan BMT merupakan langkah terakhir jika risiko pembiayaan murabahah tersebut memang sudah tidak bisa ditangani lagi. ”Langkah terakhir yang dilakukan BMT adalah hapus buku atau penanganan secara lembaga". (Wawancara pada tanggal 27/06/2008 Rahmanto Budiprasetia) Hapus buku dilakukan jika risiko pembiayaan murabahah sudah tidak bisa ditangani lagi maka akan dilakukan langkah terakhir yaitu hapus buku. Nasabah yang melakukan pembiayaan pada BMT Syariah Pare Kediri akan tetapi nasabah tersebut melarikan diri dan sudah tidak bisa dicari oleh BMT maka akan dilakukan hapus buku. Jika nasabah yang melakukan pembiayaan pada BMT meninggal, maka kewajibannya akan diserahkan pada keluarga. Akan tetapi jika tidak ada keluarga yang bisa bertanggung jawab, maka akan dilakukan hapus buku. " Jika nasbah yang sudah meninggal maka akan dilakukan hapus buku yang diambil dari cadangan risiko yang ada di BMT" (Wawancara Ali Thoha pada tanggal 13/08/2008) Hapus buku merupakan penghapusan kewajiban nasabah pada BMT Syariah Pare Kediri, hapus buku diambil dari cadangan risiko yang disediakan oleh BMT Syariah Pare kediri. 3. Strategi Yang Diterapkan Untuk Mengatasi Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri Strategi adalah suatu syarat yang harus ada untuk pencapaian tujuan yang diinginkan agar lebih cepat dan tidak ada halangan. Dalam pembiayaan pun demikian, harus ada strategi yang diterapkan untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul. Untuk menegtahui strategi yang digunakan BMT Syariah Pare Kediri, peneliti melakukan wawancara pada pihak yang mengetahui tentang strategi yang dipakai oleh BMT Syariah Pare Kediri. "Strategi yang dipakai di sini yaitu analisa yang teliti dan peka, kemudian tidak serta merta memberi pembiayaan pada nasabah yaitu harus melihat 5C, tidak memberi pembiayaan pada usaha yang berisiko tinggi, memperbanyak jumlah nasabah dari pada jumlah nominal, dan yang terakhir pemerataan usaha". (Wawancara Rahmanto Budiprasetia pada tanggal 27/06/2008) Strategi yang digunakan BMT Syariah Pare Kediri dalam meminimalisir risiko adalah sebagai berikut: 1. Analisa atau survey yang teliti dengan melihat 5C. Analisa atau survey yang teliti dan peka sangat penting untuk meminimalisir risiko atau bahkan risiko bisa tidak ada karena analisa yang tepat terhadap nasabah untuk mengetahui pemberian pembiayaan kepada seorang nasabah tepat karena pihak BMT memang memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sudah benar-benar tepat yaitu dengan melihat 5C (character yaitu karakter nasabah, capacity yaitu kamampuan nasabah menjalankan usaha dan kemampuan mengembalikan pembiayaan, capital yaitu besar modal yang dipinjam, collateral yaitu jaminan dan condition yaitu keadaan usaha dan prospek nasabah). "Analisa pada nasabah untuk mengetahui berapa pendapatan dan pengeluaran nasabah, sehingga kita bisa menentukan jumlah pembiayaan yang akan diberikan. Jika nasabah baru maka kita akan memberikan maksimal Rp. 4.000.000 tapi kalo nasabah yang sudah lama bisa Rp. 5.000.000 sampai Rp.6.000.000". (Wawancara Samsul Yohana pada tanggal 13/08/2008) Analisa atau survey terhadap pengeluaran dan pendapatan nasabah, menentukan pemberian jumlah pembiayaan yang akan diberikan. Jika nasabah baru dan setelah dilakukan analisa secara tepat, maka BMT akan memberikan pembiayaan maksimal Rp. 4.000.000,-. Dan jika nasabah lama dan nasabah tersebut tidak memiliki masalah selama melakukan pembiayaan sebelumnya, maka BMT bisa memberi pembiayaan Rp. 5.000.000,- sampai Rp.6.000.000,-. Tabel 4. 2 Pemberian Pembiayaan pada Nasabah Nasabah Jumlah Pembiayaan Nasabah lama Rp. 5.000.000-Rp.6.000.000 Nasabah baru Rp. 4.000.000 Sumber: Data diolah oleh penulis 2. Memberikan pembiayaan pada jenis usaha yang tidak berisiko tinggi. BMT Syariah Pare Kediri juga tidak akan memberikan pembiayaan pada usaha yang memiliki risiko tinggi karena akan mengakibatkan kemacetan atau risiko pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh nasabah. Sebagai contoh, BMT tidak akan memberikan pembiayaan pada seorang nasabah atau petani yang akan mengajukan pembiayaan untuk pertanian buah Anggur karena di daerah Kediri, kurang cocok untuk bertani buah Anggur. 3. Tidak mudah memberi pembiayaan/seleksi nasabah Tidak mudah memberi pembiayaan adalah BMT Syariah Pare Kediri tidak sembarangan memberikan pembiayaan pada setiap nasabah karena BMT Syariah Pare Kediri harus melakukan analisa secara tepat agar pembiayaan jatuh kepada nasabah yang tepat dan tidak terjadi risiko pembiayaan murabahah. 4. Memperbanyak jumlah nasabah dari pada jumlah nominal yang dikeluarkan BMT Syariah Pare Keidri. Salah satu strategi yang digunakan BMT Syariah Pare Kediri adalah memperbanyak jumlah nasabah dari pada memperbanyak jumlah nominal yang dikeluarkan karena jika terjadi risiko maka risiko tersebut tidak terlalu besar karena pembiayaan yang diberikan pada banyak nasabah, jumlahnya tidak banyak dan tidak hanya pada satu nasabah saja. Berikut adalah data perkembangan jumlah aset BMT Syariah Pare Kediri. Tabel 4.3 Tabel Perkembangan Asset BMT Syariah Pare Kediri Tahun 2007 TAHUN ASSET OUT STANDING 2005 Rp. 2.147.536.614,65 Rp. 1.503.275.630,00 2006 Rp. 3.321.110.521,56 Rp. 2.324.777.365,00 2007 Rp. 4.655.300.222,19 Rp. 3.522.735.399,00 Sumber: Data intern BMT Syariah 5. Pemerataan usaha Yang dimaksud pemerataan usaha yang dilakukan oleh BMT Syariah Pare Kediri adalah pemerataan pemberian pembiayaan pada suatu usaha yang tujuannya untuk memperkecil risiko. Karena jika BMT Syariah Pare Kediri hanya memberikan pembiayaan hanya pada satu usaha saja atau misalnya hanya pada pertanian saja, maka jika terjadi risiko pada pertanian misalnya gagal panen, musim kemarau panjang atau musim hama, maka BMT akan mengalami risiko tinggi akibat dari kejadian-kejadian tersebut. Oleh karena itu, BMT melakukan pemerataan usaha atau tidak hanya memberikan pembiayaan pada satu usaha saja, akan tetapi pada semua usaha agar perputaran uang jelas dan bertujuan untuk memimalisir risiko. Berikut adalah prosentase pembiayaan yang diberikan kepada setiap sektor. Tabel 4.4 Tabel Prosentase Persektor Tahun 2007 No. SEKTOR PROSENTASE 1 Pertanian 28% 2 Peternakan 12% 3 Industri 5% 4 Perikanan 7% 5 Perdagangan 29% 6 Jasa 5% 7 Konsumsi 14% Sumber : Data intern BMT Syariah Data tersebut menenunjukan bahwa, untuk meminimalisir risiko maka BMT Syariah Pare Kediri tidak hanya memberikan pembiayaan pada satu sektor usaha saja, tetapi pada semua sektor yaitu pertanian, peternakan, industri, perikanan, perdagangan, jasa dan bahkan konsumsi. 6. Cek Fisik dan Foto jaminan Strategi lain yang digunakan BMT Syariah Pare Kediri yaitu cek fisik dan foto jaminan. Cek fisik yaitu BMT melihat kelengkapan surat-surat dari barang jaminan, sedangkan foto jaminan digunakan sebagai bukti jika terjadi risiko pembiayaan atau penyalahgunaan barang jaminan. "Selain melihat karakter orang dan usaha, cek fisik dan foto jaminan juga diperlukan untuk menghindari penyalah gunaan jaminan, misalnya jaminannya sepeda motor maka sepeda motor tersebut dibawa ke BMT untuk di foto". (Wawancara Ali Thoha pada tanggal 13/08/2008) Cek fisik dilakukan untuk mengetahui kelengkapan suratsurat barang jaminan agar tidak ada penyalah gunaan pemilik barang jaminan karena ditakutkan barang jaminan tersebut bukan milik nasabah yang mengajukan pembiayaan, sebab jika suatu hari terjadi risiko pembiayaan murabahah dan ternyata barang jaminan tersebut bukan milik nasabah, akan menambah kesulitan bagi BMT dalam menangani risiko tersebut. Foto jaminan juga penting untuk menghindari penyalahgunaan jaminan, jika terjadi penyalahguanaan maka pihak BMT memiliki bukti. Contoh penyalahgunaan barang jaminan yaitu jika nasabah mengganti barang jaminan dengan barang jaminan yang lain seperti sepeda motor, nasabah menggantinya dengan sepeda motor yang tidak sesuai dengan yang ada di foto maka pihak BMT memiliki bukti untuk mengusutnya. 7. Membeli barang jaminan dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Dengan membeli barang jaminan yang tidak terlalu tinggi akan mengindari terjadinya risiko akibat naik turunnya harga barang jaminan. "Jika nasabah melakukan pembiayaan murabahah, maka kita ndak' berani membeli barang jaminan dengan harga tinggi, karena ditakutkan nanti harga barang tersebut turun" (Wawancara Samsul Yohana pada tanggal 13/08/2008) Pembelian barang jaminan dengan harga tidak terlalu tinggi dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko karena ditakutkan harga jual barang tersebut turun. Gambar 4.7 Strategi Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri Sumber: Data diolah oleh peneliti 4. Kendala Yang Dihadapi Dalam Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Syariah Pare Kediri Dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan sesuai dengan keinginan, maka pasti akan ditemukan kerikil-kerikil atau kendalakendala dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Demikian juga Strategi Membeli Barang Jaminan Dengan Harga Yang Tidak Terlalui Tinggi Analisa & Survey Yang Teliti Dengan 5C Cek Fisik Dan Foto Jaminan Pemerataan Usaha Memperbanyak Jumlah Nasabah Dari Pada Jumlah Nominal Tidak Mudah Memeberi Pembiayaan Tidak Memberi Pembiayaan Pada Jenis Usaha Yang Berisiko Tinggi dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT syariah Pare Kediri, dimana kendala tersebut muncul dari faktor intern dan ekstern. Kendala yang dihadapi oleh BMT Syariah Pare Kediri adalah faktor intern dan ekstern : a. Faktor Intern Faktor intern diantaranya adalah karyawan yang kurang teliti dalam melakukan analisa, maka hal ini menjadi salah satu kendala dalam dalam pencapaian tujuan. "Kendala muncul bisa muncul dari dalam sendiri yaitu karyawan, dengan jumlah karyawan 14 -16 orang inikan ndak' mungkin baik semua". (Wawancara Ali Thoha pada tanggal 13/08/2008) Setiap karyawan memiliki karakter yang berbeda, sehingga dalam bekerja juga memiliki ketekukan dan ketelitian yang berbeda. Hal ini juga merpakan kendala bagi BMT Syariah Pare Kediri yaitu jika karyawan kurang teliti dalam bekerja bisa menyebabkan timbulnya risiko. Misalnya karyawan kurang teliti dalam melakukan survey nasabah atau sembarangan memberikan pembiyaan, padahal belum diketahui secara jelas bagaiman karakter nasabah tersebut, hal ini berpotensi terjadi risiko. b. Faktor Ekstern Faktor ekstern diantaranya yaitu nasabah yang tidak jujur, nasabah susah dicari atau kurang komunikatif dan barang jaminan yang tidak ada. "Nasabah ndak' jujur, susah dicari, susah diajak ngomong. Jadi kendala juga, kalo sudah beginikan repot" (Wawancara pada Ali Thoha tanggal 13/08/2008) Nasabah yang sulit diajak bicara dan sulit ditemui untuk diajak bicara secara baik-baik untuk menyelesaikan masalahnya menjadi kendala bagi BMT, karena bagaimana masalah bisa diselesaikan jika nasabah yang bermasalah tidak bisa diajak bicara. "Kendala yang dihadapi selain nasabah yang kurang komunikatif, barang jaminan yang tidak ada juga menjadi kendala". (Wawancara Rahmanto Budiprasetia pada tanggal 27/06/2008) Selain nasabah yang kurang komunikatif atau kurang jujur, tidak adanya barang jaminan juga menjadi kendala. Barang jaminan yang tidak ada, biasanya dikarenakan dijual oleh nasabah atau ternyata barang jaminan tersebut bukan milik nasabah. Gambar 4.8 Kendala Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri Sumber: Data diolah oleh peneliti Kendala Intern Ekstern Nasabah Yang Kurang Komunikatif & Barang Jaminan Tidak Ada Karyawan Yang Kurang Teliti BAB V PENUTUP B. KESIMPULAN Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang aplikasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri sebagai berikut: 1. Dalam aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri telah tersusun cukup baik, hal ini bisa dilihat dari susunan organisasi yang tersetruktur dengan pembagian kerja (job discription) yang jelas dan susunan manajemen isiko yang rapi pula yaitu diawali dengan identifikasi, pengklasifikasian nasabah, penanganan, evaluasi dan hapus buku. Namun demikian, masih terdapat kerancuan dalam kerja, yaitu setiap pegawai tidak melakukan pekerjaannya saja tetapi mengerjakan pekerjaan lain juga, seperti teller kadang tidak hanya bekerja sebagai teller tetapi kadang melakukan pekerjaan seorang admin. 2. Strategi yang diterapkan oleh BMT Syariah Pare Kediri dalam aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah sudah cukup baik yaitu dalam melakukan analisa harus teliti dan peke, tidak serta merta memberi pembiayaan harus melihat 5C, memperbanyak jumlah nasabah dari pada jumlah nominal dan pemerataan usaha. Dengan adanya strategi yang dilakukan oleh BMT diharapkan akan mengurangi terjadinya risiko dan BMT Syariah Pare Kediri semakin berkembang. 3. Kendala yang dihadapi oleh BMT Syariah Pare Kediri adalah sebagai berikut: a. Kendala intern, merupakan kendala yang muncul dari dalam organisasi sendiri yaitu kurang telitinya karyawan dalam melakukan analisa sehingga mengkibatkan risiko. b. Kendala ekstern merupakan kendala yang muncul dari luar organisasi yaitu dari nasabah, yaitu nasabah yang sulit diajak bicara dan sulit ditemui atau nasabah kurang komunikatif, dan barang jaminan yang tidak ada krena hilang, dijuala oleh nasabah atau trenyata barang jaminan bukan milik nasabah. C. SARAN Dari informasi yang telah didapat oleh peneliti dari para informan serta berbagai sumber, maka peneliti dapat mengamati berbagai hal yang dianggap perlu mendapat perhatian, diantaranya yaitu dalam hal berkerja, setiap karyawan harus bekerja sesuai dengan jabatan atau pekerjaannya, agar setiap pekerjaan jelas dan tidak rancu. Untuk mengurangi adanya risiko maka ketelitian pegawai dalam analisa juga perlu ditingkatkan, baik teliti dalam menilai nasabah yang mengajukan pembiayaan maupun teliti terhadap barang jaminan yang dibawa oleh nasabah agar pembiayaan bisa jatuh pada nasabah yang tepat sehingga tidak terjadi rasiko. Pendampingan terhadap nasabah juga perlu dilestarikan karena hal ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan BMT Syariah Pare Kediri karena dengan strategi tersebut BMT Syariah Pare Kediri dapat menghadapi risiko yang terjadi pada risiko pembiayaan murabahah. Untuk kelancaran pembiayaan mura KUNTA, 
widget by : http://www.rajakelambu.com
Previous
Next Post »
0 Komentar