ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SERTA UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PENGARUH TERHADAP PENGHASILAN KENA PAJAK PADA PERUM PEGADAIAN PUSAT

Admin


ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SERTA UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PENGARUH TERHADAP PENGHASILAN KENA PAJAK PADA PERUM PEGADAIAN PUSAT

Setiap perusahaan pasti memiliki aktiva tetap yang berwujud maupun yang
tidak berwujud karena aktiva merupakan sarana bagi perusahaan didalam
menjalankan kegiatan operasional, seperti bangunan atau gedung sebagai kantor,
mesin dan peralatan untuk berproduksi, kendaraan sebagai alat untuk transportasi,
dan lain-lain sebagai alat yang dapat mendukung semua kegiatan perusahaan.
Aktiva tetap biasanya memiliki masa pemakaian yang lama, sehingga bisa
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan selama bertahun-tahun.
Namun demikian, manfaat yang diberikan aktiva tetap umumnya semakin lama
semakin menurun pemakaiannya secara terus menerus, dan menyebabkan terjadi
penyusutan.

Penyusutan adalah proses alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi
biaya (cost allocation). Disini berlaku sebagai pengurang dalam menentukan atau
menghitung laba. Dengan demikian penyusutan akan berpengaruh terhadap besar
kecilnya laba yang diperoleh dari perhitungan komersil dan fiscal. Untuk itu perlu
adanya pemahaman terhadap perbedaaan tersebut.

P e nyusutan dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan metode-metode
penyusutan antara lain: Metode garis lurus (Straight line method), Metode saldo
menurun ganda (Double declining Method), Metode jumlah angka tahun (Sum of
years digit method), Metode jam jasa (Service hours method), Metode hasil produksi
(Productive output method), dan Metode menurut perpajakan.

Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu unsur penting dalam operasional
perusahaan. Terlebih lagi perusahaan yang berskala nasional ataupun intenasional,
hampir semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari masalah
perpajakan.

Perubahan undang-undang pajak yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan
untuk menyempurnakan system perpajakan yang telah ada, adapun undang-undang
perpajakan yang baru tersebut mulai berlaku tahun 2000.
Wajib pajak yang diperlakukan sebagai subyek dalam system pemungutan pajak
khususnya pada bidang pajak penghasilan (PPh) disebabkan wajib pajak diberikan
kepercayaan penuh oleh negara (direktorat jendral pajak) untuk menghitung,
memperhitungkan, menbayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang
sesuai dengan Self Assetment. Self Assetment adalah keputusan wajib pajak dalam
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang berlaku
tersebut.

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut diatas, maka penulis merasa perlu
agar penyusutan aktiva tetap khususnya aktiva tetap berwujud mendapat perhatian
khusus, sehingga dijadikan sebagai obyek dalam skripsi yang berjudul “Analisis
Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan
serta Undang – Undang Perpajakan pengaruh terhadap Penghasilan Kena
Pajak pada Perum Pegadaian Pusat”.
B. Identifikasi

KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA
 
Pengolahan OLAH SKRIPSI Penelitian, Pengolahan DAFTAR CONTOH SKRIPSI Statistik, Olah SKRIPSI SARJANA, JASA Pengolahan SKRISPI LENGKAP Statistik, Jasa Pengolahan SKRIPSI EKONOMI Skripsi, Jasa Pengolahan SPSS CONTOH SKRIPSI , Analisis JASA SKRIPSI ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SERTA UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PENGARUH TERHADAP PENGHASILAN KENA PAJAK PADA PERUM PEGADAIAN PUSAT Skripsi Untuk memenuhi sebagian Persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Diajukan Oleh: NAMA : UNTARI FITRIA SARIDEWI NIM : 2003-12-058 PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONUSA ESA UNGGUL JAKARTA 2007 UNIVERSITAS INDONUSA ESA UNGGUL FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STRATA 1 AKUNTANSI LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI Nama : Untari Fitria Saridewi NIM : 2003-12-058 Program : S-1 Akuntansi Perusahaan : Perum Pegadaian Pusat Judul Laporan Skripsi : Analisis Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan serta Undang-undang Perpajakan Pengaruh Terhadap Penghasilan Kena Pajak Pada Perum Pegadaian Pusat Mengetahui, Ketua Jurusan LEMBAR PENGESAHAN Nama Mahasiswi : Untari Fitria Saridewi NIM : 2003-12-058 Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi Konsentrasi : Perpajakan Telah dinyatakan lulus ujian Skipsi pada tanggal 7 September 2007 dihadapan pembimbing dan penguji dibawah ini : Tim Penguji, Pembimbing I Anggota Penguji : 1. Drs. Daulat freddy, Ak. MM 2. Drs. Djufri Rivai, Ak. MM Jakarta, September 2007 Universitas Indonusa Esa Unggul Ketua Jurusan (Abubakar Azhary, SE, Ak. M.Acc) KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan strata satu (SI) guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Indonusa Esa Unggul. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul : “ ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SERTA UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PENGARUH TERHADAP PENGHASILAN KENA PAJAK PADA PERUM PEGADAIAN PUSAT”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis bersedia menerima saran dan kritik yang bersifat membangun agar skripsi ini dapat lebih sempurna. skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya dukungan dan bantuan berbagai pihak. Olek karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapakan terima kasih sebesar-besarnya Kepada : 1. Allah SWT atas semua Berkah, Rahmat dan Karunia yang dilimpahkan kepada penulis 2. Ibu Prof.Dr. Kemala Motik Abdul Gafur, MM, Selaku Rektor Universitas Indonusa Esa Unggul 3. Bapak Dr.Erman Munzir, Selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul 4. Bapak Abubakar Azhary, SE.Ak.M.Acc, Selaku Kajur Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul dan selaku Dosen pembimbing materi yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dalam memberikan masukan-masukan yang berharga dan pengarahan kepada penulis dalam laporan proposal skripsi ini. 5. Bapak Rudianto, SE,Ak.MM selaku Dosen pembimbing teknis yang juga telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis. 6. Para dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul yang telah memberikan ilmu pengetahuannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul. 7. Ibu tercinta Almarhummah Estunik binti Sun􀂶an semoga amal perbuatan semasa hidupnya diterima oleh Allah SWT, Amin. 8. Teramat khusus untuk keluarga penulis tercinta papa, mba aat,mas aris dan adik tersayang novia estin dan muhklis, serta keluarga penulis lainnya yang selalu memberikan doa, bantuan dan dorongan moral kepada penulis untuk segara dapat menyelesaikan skripsi ini. 9. Perum Pegadaian Pusat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian. 10. Bagian perpustakaan Perum Pegadaian Pusat khususnya Ibu neneng dan Bapak supri yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian. 11. Bapak Udin dan Ibu Endar selaku divisi Bagian Akuntansi Perum Pegadaian Pusat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 12. Bapak Irianto selaku Manajer komunikasi Perusahaan di Perum Pegadaian Pusat. 13. Para staf dan Karyawan di Perum Pegadaian pusat. 14. Sahabat-sahabat penulis nadia, wulan, dini, surya, sintya, rara, Riva, Nasrul, nurul, tjai hoa, frida, pani, rizki, herry, anton, roni, aiping, andika, emah, dini dan semua teman-teman yang lain yang selalu memberikan dukungannya. Terutama fauzi yang telah memberikan doa, bantuan, serta dukungan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 15. Teman-teman angkatan 2003 dari awal semester hingga akhir semester yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungannya. Semoga amal, budi baik, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama menjalani masa perkuliahan di Universitas Indonusa Esa Unggul Fakultas Ekonomi maupun saat menyelesaikan skripsi ini penulis banyak melakukan kesalahankesalahan, baik disengaja maupun tidak Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa berkenan memberikan rahmat-NYA kepada kita semua dan semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi Fakultas Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul dan pihak lainnya. Jakarta, Agustus 2007 Penulis Untari Fitria Saridewi ABSTRAKSI UNTARI FITRIA SARIDEWI, Analisis Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan serta Undang-Undang Perpajakan pengaruh terhadap Penghasilan Kena Pajak pada Perum Pegadaian Pusat. (Dibimbing oleh Bapak AbuBakar Azhary, dan Bapak Rudianto). A k tiva tetap merupakan salah satu sarana pendukung kegiatan operasional perusahaan. Namun seiring dengan pemakaiannya, suatu aktiva akan mengalami penyusutan. Penyusutan aktiva tetap akan menimbulkan biaya penyusutan yang dibebankan ke dalam laporan laba rugi setiap periode akuntansi. P a da penelitian ini penulis menganalisis perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut standar akuntansi keuangan serta undang-undang perpajakan terhadap penghasilan kena pajak pada perum pegadaian pusat. Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan antara beban penyusutan menurut akuntansi dengan perpajakan yang menyebabkan terjadinya koreksi fiscal positif sebesar Rp 262.828.477,-. Hal ini terjadi karena pihak perusahaan membebankan penyusutan terhadap beberapa aktiva tetap yang tidak dapat diakui sebagai biaya menurut perundang-undangan perpajakan. DAFTAR ISI Hal Halaman Judul Halaman Lembar Persetujuan Skripsi…………………………………………..i Halaman Lembar Pengesahan Skripsi………………………………………….ii Kata Pengantar…………………………………………………………………iii Abstraksi ………………………………………………………………………vii Daftar Isi……..…………………………………………………………………viii Daftar table …………………………………………………………………….xi Daftar gambar ………………………………………………………………….xii Daftar lampiran ………………………………………………………………...xiii Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang…………………………………………………. …1 B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah……………………………. 3 C. Perumusan Masalah……………………………………………….3 D. Tujuan Penelitian…………………………………………………4 E. Manfaat / kegunaan penelitian…………………………………….4 F. Sistematika Penulisan……………………………………………..5 Bab II Landasan Teori A. Dasar –dasar Perpajakan…………………………………………..6 1. Pengertian Pajak……………………………………………..6 2. Fungsi Pajak………………………………………………….7 3. Pengelompokan Pajak………………………………………..8 4. Tata cara Pemungutan Pajak………………………………..10 B. Aktiva Tetap………………………………………………………13 1. Pengertian Aktiva tetap……………………………………...13 2. Pengakuan Aktiva Tetap…………………………………….14 3. Penggolongan Aktiva Tetap……………………….………..15 C. Penyusutan…………………………………………………………18 1. Pengertian Penyusutan……………………………..………….18 2. Faktor yang menyebabkan diadakan penyusutan……………..20 3. Karekteristik Aktiva tetap yang disusutkan…………………..23 4. Kriteria Aktiva yang disusutkan………………………………23 D. Metode Penyusutan Aktiva Tetap………………………………...24 1. Penyusutan Menurut standar akuntansi keuangan…………….24 2. Penyusutan Menurut undang-undang perpajakan…………….32 3. Persamaan dan Perbedaan Metode Penyusutan standar Akuntansi keuangan dengan undang-undang perpajakan…….34 E. Pengertian Penghasilan Kena Pajak………………………………37 F. Beban Pajak………………………………………………………38 G. Kerangka pikir Penelitian………………………………………..42 Bab III Metodelogi Penelitian A. Tempat dan Waktu Penelitian……………………………………43 B. Jenis dan Sumber Data…………………………………………..43 C. Metode Pengumpulan Data……………………………………...44 D. Metode Pengolahan / Analisa Data………………………………44 E. Definisi Operasional Variabel……………………………………45 Bab IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian A. Sejarah Perusahaan………………………………………………47 B. Visi dan Misi Perusahaan………………………………………..51 C. Struktur Organisasi dan Pembagian tugas……………………….51 D. Aktifitas Perusahaan……………………………………………..60 Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Kebijakan Aktiva Tetap Pada Perum Pegadaian Pusat…………63 B. Perbandingan Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan SAK dan UU Perpajakan pada Perum Pegadaian Pusat………..66 C. Analisis Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut SAK dan UU Perpajakan terhadap Penghasilan Kena Pajak ……………..81 Bab VI Kesimpulan dan Saran A. Kesimpulan …………………………………………………….85 B. Saran ……………………………………………………………86 Daftar Pustaka Lampiran DAFTAR TABEL Tabel Hal 2.1 Penyusutan metode garis lurus……………………………………. 28 2.2 Penyusutan metode jumlah angka tahun………………………….. 30 2.3 Penyusutan metode saldo menurun ganda………………………… 31 2.4 Masa manfaat dan Tarif penyusutan……………………………… 35 2.5 Penyusutan akuntansi versus Penyusutan fiscal………………….. 36 5.1 Penyusutan bangunan rumah……………………………………… 68 5.2 Penyusutan bangunan rumah……………………………………… 69 5.3 Penyusutan bangunan kantor……………………………………… 71 5.4 Penyusutan bangunan kantor……………………………………… 73 5.5 Penyusutan kendaraan sedan……………………………………… 74 5.6 Penyusutan kendaraan sedan ……………………………………... 75 5.7 Penyusutan kendaraan motor……………………………………… 76 5.8 Penyusutan kendaraan motor……………………………………… 77 5.9 Penyusutan aktiva tetap berdasarkan akuntansi…………………… 79 5.10 Penyusutan aktiva tetap berdasarkan perpajakan…………………. 80 5.11 Beban penyusutan aktiva tetap yang dapat disusutkan dan tidak dapat Disusutkan ……………………………………………………….. 83 DAFTAR GAMBAR Gambar Halaman 2.1 Bagan Kerangka Pikir 43 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan 53 DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN I Daftar Rincian Aktiva Tetap (kendaraan) dan beban penyusutan per 31 Desember 2006 LAMPIRAN II Daftar Rincian Aktiva Tetap (Bangunan) dan Beban Penyusutan per 31 Desember 2006 LAMPIRAN III Laporan Laba Rugi kantor pusat per 31 Desember 2006 LAMPIRAN IV Surat Keterangan Riset BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Setiap perusahaan pasti memiliki aktiva tetap yang berwujud maupun yang tidak berwujud karena aktiva merupakan sarana bagi perusahaan didalam menjalankan kegiatan operasional, seperti bangunan atau gedung sebagai kantor, mesin dan peralatan untuk berproduksi, kendaraan sebagai alat untuk transportasi, dan lain-lain sebagai alat yang dapat mendukung semua kegiatan perusahaan. Aktiva tetap biasanya memiliki masa pemakaian yang lama, sehingga bisa diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan selama bertahun-tahun. Namun demikian, manfaat yang diberikan aktiva tetap umumnya semakin lama semakin menurun pemakaiannya secara terus menerus, dan menyebabkan terjadi penyusutan. Penyusutan adalah proses alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya (cost allocation). Disini berlaku sebagai pengurang dalam menentukan atau menghitung laba. Dengan demikian penyusutan akan berpengaruh terhadap besar kecilnya laba yang diperoleh dari perhitungan komersil dan fiscal. Untuk itu perlu adanya pemahaman terhadap perbedaaan tersebut. P e nyusutan dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan metode-metode penyusutan antara lain: Metode garis lurus (Straight line method), Metode saldo menurun ganda (Double declining Method), Metode jumlah angka tahun (Sum of years digit method), Metode jam jasa (Service hours method), Metode hasil produksi (Productive output method), dan Metode menurut perpajakan. Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu unsur penting dalam operasional perusahaan. Terlebih lagi perusahaan yang berskala nasional ataupun intenasional, hampir semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan. Perubahan undang-undang pajak yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menyempurnakan system perpajakan yang telah ada, adapun undang-undang perpajakan yang baru tersebut mulai berlaku tahun 2000. Wajib pajak yang diperlakukan sebagai subyek dalam system pemungutan pajak khususnya pada bidang pajak penghasilan (PPh) disebabkan wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh negara (direktorat jendral pajak) untuk menghitung, memperhitungkan, menbayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan Self Assetment. Self Assetment adalah keputusan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang berlaku tersebut. Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut diatas, maka penulis merasa perlu agar penyusutan aktiva tetap khususnya aktiva tetap berwujud mendapat perhatian khusus, sehingga dijadikan sebagai obyek dalam skripsi yang berjudul “Analisis Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan serta Undang – Undang Perpajakan pengaruh terhadap Penghasilan Kena Pajak pada Perum Pegadaian Pusat”. B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah P e r m a salahan yang diangkat penulis adalah bagaimana menganalisis perhitungan penyusutan aktiva tetap yang benar dan sesuai dengan standar akuntansi maupun dengan perpajakan yang berlaku umum. P erbedaan yang terdapat dalam penerapan metode penyusutan aktiva tetap menurut standar akuntansi keuangan dengan undang – undang perpajakan yang akan mengakibatkan laba kena pajak yang dihitung menurut akuntansi berbeda dengan ketentuan perpajakan. Penulis membatasi masalah penyusutan aktiva tetap hanya pada aktiva tetap berupa bangunan dan kendaraan pada perum pegadaian pusat. Dan daftar aktiva tetap yang digunakan adalah tahun 2006. C. Perumusan Masalah B e rdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan metode penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan yang diterapkan pada Perum Pegadaian Pusat? 2. Bagaimana hasil perhitungan metode penyusutan aktiva tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang perpajakan serta pengaruhnya terhadap penghasilan kena pajak ? D. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui penerapan metode penyusutan aktiva tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan yang diterapkan pada Perum Pegadaian Pusat 2. Untuk menjelaskan perhitungan penghasilan kena pajak dengan memperhatikan penyusutan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. E. Manfaat/Kegunaan Penelitian Selain sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana pada Universitas Indonusa Esa Unggul, penelitian ini juga bermanfaat/berguna untuk: 1. Bagi penulis, untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan sehingga penulis mendapat gambaran nyata dari teori yang didapat dibangku perkuliahan dibandingkan dengan kenyataan praktek yang ada. 2. Bagi perusahaan, dapat dijadikan masukan dalam usaha perbaikan kinerja pelaksanaan terhadap pengenaan metode penyusutan aktiva tetap yang selama ini telah dilaksanakan. 3. Bagi pihak lain, dapat dijadikan bahan kajian untuk lebih memahami bagaimana pengaruh penyusutan aktiva tetap menurut standar akuntansi keuangan dan undang-undang perpajakan terhadap penghasilan kena pajak. F. Sistematika Penulisan Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam analisis ini, maka penulis menguraikan secara garis besar seluruh isi pembahasan laporan skripsi ini: BAB I Pendahuluan Pendahuluan meliputi beberapa pokok bahasan, yaitu latar belakang masalah yang mendasari penyusunan laporan skripsi ini, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian, sistematika penulisan. BAB II Landasan Teori Dalam bab ini dibahas mengenai pajak secara umum, Aktiva tetap, Penyusutan, Penyusutan menurut Standar akuntansi Keuangan dan Undang-undang pajak, Laba kena pajak, serta bagan kerangka pikir penelitian. BAB III Metode Penelitian Bab ini menguraikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan/analisis data, definisi operasional variable. BAB IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian Bab ini menguraikan tentang profil Perum Pegadaian Pusat yang meliputi sejarah singkat Perum Pegadaian Pusat, visi dan misi, struktur organisasi, serta kegiatan Perum Pegadaian Pusat. BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini menguraikan tentang analisis perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut standar akuntansi keuangan serta undang-undang perpajakan terhadap penghasilan kena pajak perusahaan. BAB VI Kesimpulan dan Saran Bab ini merupakan penutup suatu laporan yang berisikan kesimpulan dan saran yang dijadikan masukan dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi Perum Pegadaian Pusat. BAB II LANDASAN TEORI A. Dasar-Dasar Perpajakan 1. Pengertian Pajak Pegertian atau definisi pajak bermacam-macam para pakar perpajakan mengemukakanya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu, meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. pengertian pajak, yang salah satu pengertian itu dinyatakan oleh R, Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak yang dirangkum oleh Waloyu dalam bukunya Perpajakan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut : “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.1 S e bagai satu perbandingan akan diuraikan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, Prof, Dr, S.H. adalah sebagai berikut : 1 Waluyo, Perpajakan Indonesia, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta, 2005, Hal 2 “ Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal balik (konsentrasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.2 2. Fungsi Pajak Fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu: a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh: dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri. b. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan serta demikian pula dengan barang mewah. 2 Prabowo, Yusdianto, Akuntansi Perpajakan Terapan, Grasindo, Jakarta, 2004, Hal 1 3. Pengelompokan Pajak Pajak dikelompokkan menjadi3 a. Menurut Golongannya 1). Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 2). Pajak tidak langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). b. Menurut sifatnya 1). Pajak subyektif Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak (WP). Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 2). Pajak Obyektif 3 Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak., Perpajakan, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2003, Hal. 5. Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. c. Menurut Lembaga Pemungutannya 1). Pajak Pusat Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan bea materai. 2). Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: a).Pajak Propinsi Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. b).Pajak Kabupaten/Kota Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan. 4. Tata Cara Pemungutan Pajak a. Stelsel Pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel yaitu: 1). Stelsel Nyata (Riel Stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. 2). Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang. 3). Stelsel Campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besar pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. b. Asas Pemungutan Pajak 1). Asas Tempat Tinggal (Asas Domisili) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak (WP) yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak (WP) dalam negeri. 2). Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak (WP). 3). Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). c. Sistem Pemungutan Pajak 1). Official Assessment System Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (fiskus). b). Wajib Pajak (WP) bersifat pasif. c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus). 2). Self Assessment System Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak (WP) sendiri. b). Wajib Pajak (WP) aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. c). Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3). Withholding System Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP). Ciri-cirinya: Wewenang menetukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak (WP). B. Aktiva Tetap 1. Pengertian Aktiva Tetap Aktiva adalah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan dikuasai oleh suatu perusahaan sebagai hasil dari transaksi masa lalu, salah satunya adalah aktiva tetap yang digunakan perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan dalam menghasilkan produk. Untuk menghasilkan produk ini maka peranan aktiva tetap sangat besar, seperti lahan sebagai tempat berproduksi, bangunan sebagai tempat pabrik dan kantor, mesin dan peralatan sebagai alat untuk berproduksi dan lain-lain. Aktiva tetap juga merupakan bagian utama dalam penyajian posisi keuangan perusahaan. Untuk memahami tentang aktiva tetap, terdapat beberapa pendapat yang akan dikemukakan antara lain sebagai berikut: Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 paragraf 5 menyebutkan bahwa: “Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”.4 Dari pengertian aktiva tetap di atas, yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah: 1) Merupakan aktiva berwujud 2) Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun 4 Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat, Jakarta, 2004, No 16 Paragraf 5 3) Digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual kembali Menurut pendapat Sofyan Safri H menyatakan bahwa pengertian aktiva tetap adalah sebagai berikut: “Aktiva tetap adalah aktiva yang menjadi hak milik perusahaan dan dipergunakan secara terus-menerus dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa perusahaan”.5 2. Pengakuan aktiva tetap Perusahaan harus segera mengakui setiap aktiva yang dimiliki dan mengelompokkannya sebagai aktiva tetap, apabila aktiva yang dimaksud memenuhi pengertian dan memiliki sifat-sifat sebagai aktiva tetap. Mengenai pengakuan aktiva tetap ini, Ikatan Akuntan Indonesia memberikan pernyataan dalam PSAK Nomor 16 paragraf 06, yaitu:6 Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap apabila: a. B esar kemungkinan bahwa manfaat keekonomisan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir dalam perusahaan; untuk dapat menilai apakah manfaat keekonomisan di masa yang akan datang tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan maka harus di nilai tingkat kepastian terjadinya aliran manfaat keekonomisan tersebut, 5 Sofyan Safri H. Akuntansi Aktiva Tetap. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal 20 6 Ikatan Akuntan Indonesia, op.cit., No 16 paragraf 6 yang juga memerlukan suatu kepastian bahwa perusahaan akan menerima imbalan dan menerima resiko terkait. b. Biaya perolehan aktiva dapat di ukur secara handal; sedangkan kriteria kedua mengarah kepada bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukungnya. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan ditekankan pula masalah pengendalian manfaat yang diharapkan dari suatu aktiva. Agar aktiva yang digunakan dapat memberikan manfaat yang optimal terhadap kegiatan operasi perusahaan. Dengan demikian satu hal yang penting yang berkaitan pula dengan pengakuan suatu aktiva adalah perusahaan memiliki kendali atas manfaat yang diharapkan dari aktiva tersebut. 3. Penggolongan aktiva tetap Aktiva tetap dikelompokkan karena memiliki sifat yang berbeda dengan aktiva lainnya. Kriteria aktiva tetap terdiri dari berbagai jenis barang maka dilakukan penggelompokkan lebih lanjut atas aktiva-aktiva tersebut. Pengelompokkan itu tergantung pada kebijaksanaan akuntansi perusahaan masing-masing karena umumnya semakin banyak aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin banyak pula kelompoknya. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, tergantung pada sifat dan bidang usaha yang diterjuni perusahaan tersebut. Aktiva tetap sering merupakan suatu bagian utama dari aktiva perusahaan, karenanya signifikan dalam penyajian posisi keuangan. Nilai yang relatif besar serta jenis dan bentuk yang beragam dari aktiva tetap menyebabkan peusahaan harus hati-hati dalam menggolongkannya. Dari macam-macam aktiva tetap, untuk tujuan akuntansi dilakukan penggolongan sebagai berikut: a. Aktiva tetap yang umumnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian dan peternakan. b. Aktiva tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel dan lain-lain. c. Aktiva tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti hasil tambang dan lain-lain. Menurut Sofyan Safri H aktiva tetap dapat dikelompokkan dalam berbagai sudut antara lain:7 a. Sudut substansi, aktiva tetap dapat dibagi: 1) Tangible Assets atau aktiva berwujud seperti lahan, mesin, gedung, dan peralatan. 2) Intangible Assets atau aktiva yang tidak berwujud seperti Goodwill, Patent, Copyright, Hak Cipta, Franchise dan lain-lain. b. Sudut disusutkan atau tidak: 7 Sofyan safri H, op.cit., Hal 22 1) Depreciated Plant Assets yaitu aktiva tetap yang disusutkan seperti Building (Bangunan), Equipment (Peralatan), Machinary (Mesin), Inventaris, Jalan dan lain-lain. 2) Undepreciated Plant Assets yaitu aktiva yang tidak dapat disusutkan, seperti land (Tanah). c. Berdasarkan Jenis Aktiva tetap berdasarkan jenis dapat dibagi sebagai berikut: 1) Lahan Lahan adalah bidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi apabila ada lahan yang didirikan bangunan diatasnya harus dipisahkan pencatatan dari lahan itu sendiri. 2) Bangunan gedung Gedung adalah bangunan yang berdiri di atas bumi ini baik di atas lahan/air. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung. 3) Mesin Mesin termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan. 4) Kendaraan Semua jenis kendaraan seperti alat pengangkut, truk, grader, traktor, forklift, mobil, kendaraan bermotor dan lain-lain. 5) Perabot Dalam jenis ini termasuk perabotan kantor, perabot laboratorium, perabot pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan 6) Inventaris Peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gudang dan lain-lain. 7) Prasarana Prasarana merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti: jalan, jembatan, roil, pagar dan lain-lain. C. Penyusutan 1. Pengertian penyusutan Di samping pengeluaran dalam masa penggunaannya, masalah penyusutan merupakan masalah yang penting selama masa penggunaan aktiva tetap. Yang dimaksud dengan penyusutan menurut Akuntansi Perpajakan terapan adalah sebagai berikut : “Proses alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya (cost allocation), sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha”8 8 Prabowo, Yusdianto, Op.cit, Hal 22 Pengertian penyusutan ini tidak sama seperti pengertian dalam ekonomi perusahaan yang menekankan bahwa penyusutan itu merupakan cadangan untuk pembelian aktiva tetap baru setelah aktiva tetap yang lama tidak dipakai lagi. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 17 paragraf 2 tentang Akuntansi Penyusutan menyatakan bahwa: “Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi, penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan kependapatan baik secara langsung maupun tidak langsung”.9 Akuntansi penyusutan merupakan suatu sistem akuntansi yang bertujuan untuk mendistribusikan harga perolehan atau nilai dasar lain, setelah dikurangi nilai sisa (jika ada) dari harga aktiva berwujud, terhadap masa pemakaian yang ditaksir untuk harga tetap yang bersangkutan. Penyusutan merupakan proses alokasi dan penilaian (valuation). Penyusutan untuk tahun berjalan merupakan bagian dari biaya total yang dialokasikan pada tahun tersebut menurut sistem yang berlaku. Meskipun alokasi secara wajar dapat mempertimbangkan kejadian yang timbul selama tahun berjalan, tetapi penyusutan bukanlah dimaksudkan untuk mengukur pengaruh dari kejadian itu. Tujuan dari penyusutan adalah untuk menyajikan informasi tentang penyusutan yang dilaporkan sebagai alokasi biaya yang diharapkan dapat berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Informasi tentang penyusutan merupakan hal yangcukup penting bagi pemakai laporan keuangan, terutama dalam kaitannya earning power, yaitu mengenai: 9 Ikatan Akuntan Indonesia, Op.cit, No 17 Paragraf 2 a.Proses perbandingan beban terhadap pendapatan untuk menghitung laba periodik. b.Tingkat keefektifan manajemen dalam menggunakan sumber daya. Kebijakan pajak untuk penyusutan harus mempertimbangkan 3 (tiga) hal, yaitu:10 a. Keadilan pajak, dengan adanya penyusutan, maka perusahaan manufaktur dan jenis usaha yang padat modal (capital intensive) akan sangat diuntungkan dibandingkan perusahaan jasa ataupun jenis usaha padat karya (labor intensive). b. Kebijakan ekonomi, dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan investasi (capital growth) sehingga EAT/ROI/CF menjadi meningkat. c. Administrasi, pemilihan jenis penyusutan harus disesuaikan dengan beberapa hal, yaitu besarnya biaya administrasi, sumber daya manusia, dan kepatuhan wajib pajak. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan diadakannya penyusutan Menurut Zaki Baridwan faktor-faktor yang menyebabkan penyusutan bisa dikelompokkan menjadi dua yakni:11 1. Faktor-faktor fisik 2. Faktor-faktor fungsional 10 Erly Suandy, Perencanaan Pajak, Edisi 3, Salemba empat, Jakarta, 2006, Hal 30 11 Zaki Baridwan, Intermediate Acounting, Edisi 8, BPFE Yogyakarta, 2004, Hal 306 Hal-hal yang menyebabkan terbatasnya masa penggunaan aktiva tetap tersebut antara lain karena adanya faktor-faktor fisik yang mengurangi atau bahkan tidak dipergunakan lagi, yang disebabkan karena: 1) Aus karena dipakai Oleh karena pemakaian aktiva tetap dalam proses produksi tidak hanya sekali saja, tetapi berlangsung terus menerus secara kontiyu mengakibatkan kapasitas dan produktivitas yang dimiliki aktiva itu akan semakin berkurang nilainya sehingga kualitas dan kuantitas yang dihasilkan dalam proses produksi semakin berkurang pula hasilnya. 2) Aus karena umur Setiap aktiva dapat aus seiring dengan perjalanan waktu. Sekalipun aktiva tetap ini belum pernah dipakai, namun dengan adanya faktor kimia yang diakibatkan oleh pengaruh alam seperti hujan, panas dan udara terhadap aktiva tersebut akan menyebabkan kerusakan dan mungkin tidak efisien untuk dipergunakan lagi. 3) Kerusakan-kerusakan Kerusakan suatu aktiva dapat disebabkan oleh kurang hati-hati atau kurang tepat dalam cara pengguanaan aktiva tetap, juga yang disebabkan oleh bencana seperti; gempa bumi, banjir atau kebakaran yang tidak sepenuhnya dapat dipergunakan kembali atau bahkan aktiva tetap itu tidak dapat dipergunakan sama sekali. Adapun faktor lain, selain faktor fisik yang menyebabkan perlunya diadakan penyusutan adalah faktor fungsional yang juga dapat mengurangi atau mengakibatkan suatu aktiva tetap tidak dapat dipergunakan lagi, yaitu: 1) Ketidaklayakan Dengan meningkatkan daya beli konsumen yang melampui kemampuan alat produksi yang tersedia akan mengakibatkan alat-alat produksi yang tersedia secara teknis masih dapat dipergunakan, tetapi secara ekonomis telah menunjukkan kemunduran, karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang menunjang skala ekonomis. Oleh karena itu, untuk memenuhi permintaan konsumen perlu adanya penggantian alat-alat produksi baru yang mempunyai kapasitas produksi lebih besar dibanding alat-alat lama. 2) Keusangan Kemajuan dan pembaharuan teknis yang terus menerus membawa akibat alat-alat produksi yang lama secara ekonomis dianggap sudah kuno. Perbaikan dan pembaharuan teknis yang datang terus menerus dengan cepat dapat mengakibatkan daya guna ekonomis alat-alat produksi lama akan semakin berkurang atau secara ekonomis tidak dapat dipergunakan lagi dan perlu di ganti dengan peralatan yang baru. 3) Penghentian permintaan Suatu alat produksi tidak akan mempunyai nilai karena hasil produksinya tidak dapat dipertahankan lagi di pasaran. Ini disebabkan karena perubahan selera atau kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Barang-barang hasil produksi tersebut dianggap kuno oleh konsumen, sehingga tidak dapat diandalkan lagi untuk merebutkan pangsa pasar. 3. Karakteristik aktiva tetap yang dapat disusutkan a. Digunakan dalam kegiatan usaha. b. Nilainya menurun secara bertahap. Beberapa aktiva yang tidak dapat disusutkan karena nilainya tidak menurun adalah tanah, aktiva pendanaan, barang dagangan, dan persediaan. c. Disusutkan jika masa manfaat lebih dari satu tahun. Untuk aktiva tetap tak berwujud, penyusutannya disebut amortisasi. d. Pihak yang berhak melakukan penyusutan adalah: 1) Pihak yang menggunakan aktiva tetap tersebut dalam kegiatan usaha. 2) Pemilik, dapat dibagi menjadi legal owner dan beneficial owner. e. Saat dilakukan penyusutan pada saat pertama kali digunakan. f. Dasar penyusutan dalah harga perolehan atau harga revaluasi. Harga penggantian tidak boleh menjadi dasar penyusutan. 4. Kriteria aktiva yang disusutkan a. Diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. b. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. c. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi atau memasok barang atau jasa, untuk disewakan, atau tujuan administrasi. D. Metode Penyusutan Aktiva Tetap 1. Penyusutan Menurur Standar Akuntansi Keuangan Penyusutan ini diatur dalam standar akuntansi keuangan di dalam PSAK Nomor 17 tentang akuntasi penyusutan. Penyusutan berdasarkan standar akuntansi keuangan ini disebut juga sebagai penyusutan komersil. Istilah-istilah yang berkaitan dengan penyusutan berdasarkan standar akuntansi keuangan adalah sebagai berikut: a. Nilai sisa atau nilai residu adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aktiva setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. b. Nilai wajar adalah suatu jumlah, untuk itu aktiva mungkin dapat ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. c. Jumlah tercatat adalah nilai buku, yaitu biaya perolehan suatu aktiva setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan d. Jumlah yang dapat disusutkan adalah jumlah perolehan suatu aktiva atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya. e. Biaya perolehan Menurut pendapat Early Suandy menyatakan bahwa pengertian biaya perolehan adalah sebagai berikut: “Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva ada saat perolehan atau kontruksi samapai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan”.12 Biaya perolehan terdiri atas harga beli/impor, termasuk PPN masukan yang tidak boleh dikreditkan, dan setiap biaya yang dapat didistribusikan sehingga aktiva tersebut dapat digunakan, seperti misalnya: biaya persiapan, biaya pengiriman awal, biaya simpan, biaya bongkar muat, biaya pemasangan, biaya professional seperti arsitek dan insiyur. Dalam praktek bisnis, ada beberapa cara perolehan aktiva tetap serta ketentuan pencatatan nilai perolehannya yaitu: 1) Jika aktiva diperoleh dengan cara gabungan, maka nilai perolehan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva. 2) Jika aktiva diperoleh dengan pertukaran yang tidak serupa, maka nilai perolehan dihitung dari nilai wajar aktiva yang ditukar/diperoleh. 3) Jika aktiva diperoleh dengan pertukaran yang serupa, nilai perolehan adalah jumlah yang tercatat dalam aktiva tersebut. 4) Jika diperoleh dari sumbangan, dicatat sebesar harga pasar layak dengan mengkreditkan akun “modal donasi”. 12 Erly Suandy, Op.cit, Hal 35 Ada beberapa Metode Penyusutan berdasarkan standar akuntansi keuangan dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut: a. Berdasarkan waktu 1) Metode garis lurus (straight line method) Metode ini biasanya dipakai untuk menghitung beban penyusutan aktiva tetap seperti gedung. Beban penyusutan dalam metode ini setiap periode sama besarnya yang diperoleh dengan cara harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan dikurangi dengan nilai sisa kemudian dibagi dengan masa manfaat. Dalam metode ini aktiva tetap dianggap sama penggunaannya sepanjang waktu. Sehingga beban penyusutannya dihitung sama rata. Metode ini dihitung sebagai berikut: D = C – S n keterangan: D = beban penyusutan per periode C = Harga perolehan S = nilai sisa n = masa manfaat Contoh: Sebuah mesin dibeli tanggal 1 Januari 2001 dengan harga Rp. 100.000,- nilai residu ditaksir Rp5.000,- sedang umur ekonomisnya ditaksir 5 tahun. Beban penyusutan per tahun adalah: Penyusutan/tahun = 1.00.000 - 5.000 5 tahun = Rp. 19.000 Table 2.1 Penyusutan – metode garis lurus Tahun Penyusutan Akum penyusutan Nilai Buku 0 1 2 3 4 5 - 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 - 19.000 38.000 57.000 76.000 95.000 Rp. 100.000 81.000 62.000 43.000 24.000 5.000 Sumber: Sofyan Safri 2) Metode jumlah angka tahun (sum of years digits method) Beban penyusutan yang dihasilkan dalam periode ini juga tidak sama per periodenya. Perhitungan beban penyusutannya didasarkan pada angkaangka tahun. Beban penyusutan per tahun dihitung dengan cara jumlah angka-angka tahun dikalikan dengan harga perolehan setelah dikurangi dengan nilai sisa. Angka-angka tahun diperoleh dengan cara menjumlahkan masa manfaat aktiva tetap yang bersangkutan perhitungannya dapat dirumuskan sebagai berikut : Beban penyusutan per tahun = angka tahun x (harga perolehan – nilai sisa) Jumlah angka-angka tahun = 1+2+3+n (sesuai dengan masa manfaatnya) Beban penyusutan diperoleh dengan cara mengalikan dasar penyusutan dengan suatu bilangan pecahan. Beban penyusutan pada awal pemakaian lebih besar dikarenakan aktiva pada umur awalnya dianggap performance yang lebih besar pada perusahaan. Rumus metode ini: n + 1 x n 2 Contoh : Dengan mengambil contoh seperti di atas maka penyusutannya adalah sebagai berikut: Total digit = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 Atau dengan cara lain: 5 + 1 x 5 = 15 2 Tabel 2.2 Penyusutan – Metode jumlah angka tahun Thn Penyusutan Akum.Penyusutan Nilai Buku 0 1 2 3 4 5 5/15 x 95.000=31.667 4/15 x 95.000=25.333 3/15 x 95.000=19.000 2/15 x 95.000=12.667 1/15 x 95.000=6.333 - Rp.31.667 57.000 76.000 88.667 95.000 100.000 68.333 43.000 24.000 11.333 5.000 Sumber: Sofyan Safri 3) Metode saldo menurun ganda (Double declining balance method) Metode saldo menurun ini sering pula disebut dengan metode persentase dari nilai buku, karena penyusutan aktiva tetap setiap periode dihitung berdasarkan tarif tertentu dikalikan dengan nilai buku aktiva pada masing-masing periode, dan biasanya tarif penyusutan yang digunakan adalah dua kali tarif metode garis lurus. Oleh karena itu, beban penyusutan semakin lama semakin menurun. Dapat dirumuskan sebagai berikut : Beban penyusutan per periode = % penyusutan x nilai buku % penyusutan = 100 x 2 x 1% masa manfaat Contoh: Seperti contoh pada metode garis lurus di atas, dimana tarif penyusutannya = 100 % = 20 % 5 tahun Maka tarif penyusutan metode saldo menurun ganda = 2 x 20 % = 40 %. Tabel 2.3 Penyusutan – Metode saldo menurun ganda Thn Penyusutan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku 0 1 2 3 4 5 40% x 100.000=40.000 40% x 60.000=24.000 40% x 36.000=14.400 40% x 21.600=8.640 40% x 12.960=5.184 40.000 64.000 78.400 87.040 92.224 Rp.100.000 60.000 36.000 21.600 12.960 7.776 Sumber: Sofyan safri b. Berdasarkan penggunaan 1) Metode jam jasa (service hours method) Beban penyusutan dihitung sesuai dengan penggunaan jam kerja aktiva itu yang dipakai dalam berproduksi. Beban penyusutan per jam dihitung sebagai berikut: C – S Taksiran jam kerja produktif seluruhnya 2) Metode jumlah unit produksi (productive output method) Metode ini menghasilkan jumlah beban penyusutan yang berbeda-beda menurut jumlah penggunaan aktiva dimana untuk menerapkan metode ini umur aktiva dinyatakan dalam satuan jumlah unit hasil produksi. Beban penyusutan dihitung berdasarkan tarif penyusutan per unit dikalikan dengan jumlah unit yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Rumus metode ini: Tingkat penyusutan per output = C – S Total taksiran output c. Berdasarkan kriteria lainnya 1) Metode berdasarkan tarif kelompok/gabungan Metode ini merupakan cara perhitungan penyusutan untuk kelompok aktiva tetap sekaligus. Metode ini adalah metode garis lurus yang diperhitungkan terhadap sekelompok aktiva. Apabila aktiva yang dimiliki mempunyai umur dan fungsi yang berbeda, maka aktiva ini bisa dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok, untuk masing-masing fungsi. 2) Metode anuitas (Annuity Method) Dalam metode ini aktiva tetap dianggap sebagai aktiva yang akan memberikan kontribusi selama umur teknisnya. Harga perolehannya dianggap sebagai Present value yang didiskontokan dari jasa yang akan diberikan secara merata selama umur teknisnya. Rumus metode ini: Harga pokok – Present value nilai residu PVIFni 3) Sistem persediaan Metode ini memerlukan penilaian aktiva tetap pada akhir periode. Untuk menghitung beban penyusutan maka caranya yaitu nilai persediaan awal ditambah dengan semua pembelian dalam periode tersebut kemudian dikurangi dengan nilai persediaan akhir aktiva tersebut sehingga diperoleh selisih. Dan selisih itulah yang merupakan beban penyusutan untuk periode tersebut. 2. Penyusutan menurut Undang-undang PPh No 17 Tahun 2000 Penyusutan menurut Undang – undang PPh no 17 tahun 2000 pasal 11 ayat (1) dan (2) pengertian penyusutan sebagai berikut : “Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan”13 13 Undang-Undang Pajak, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2006, Hal 156 Tidak seperti pada akuntansi yang mengenal banyak metode penyusutan, dalam perpajakan hanya mengenal dua metode penyusutan yaitu seperti tercantum dalam penjelasan undang-undang PPh No 17 Tahun 2000 pasal 11 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :14 1. Dalam bagian – bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus / Straigh line method) atau 2. Dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menetapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau Declining balance method) Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat azas, untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus, harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau saldo menurun. Dalam hal ini wajib pajak memilih metode saldo menurun maka pada tahun berakhir masa manfaat nilai sisa buku aktiva yang bersangkutan harus disusutkan seluruhnya. 14 Ibid, Hal 156 Masa Manfaat Aktiva berwujud diatur dalam undang – undang pasal 11 ayat 6 yaitu :15 Tabel 2.4 Masa manfaat dan tarif penyusutan Berdasarkan undang-undang PPh pasal 11 ayat 6 KELOMPOK MASA TARIF DEPRESIASI HARTA BERWUJUD MANFAAT GARIS SALDO LURUS MENURUN I. Bukan Bangunan Kelompok 1 4 tahun 25% 50% kelompok 2 8 tahun 12,50% 25% Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,50% Kelompok 4 20 tahun 5% 10% II. Bangunan Permanen 20 tahun 5% Tidak permanen 10 tahun 10% 3. Persamaan dan Perbedaan Metode Penyusutan Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan. a. Persamaan Penyusutan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal 1) Aktiva / harta yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya 2) Aktiva / harta yang dapat disusutkan adalah aktiva tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan. 15 Ibid, Hal 157 3) Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas. b. Perbedaan Penyusutan Akuntansi Komersil dengan Akuntansi Fiskal Tabel 2.5 Penyusutan akuntansi versus penyusutan fiskal Akuntansi Komersial Akuntansi Fiskal Masa Manfaat: a.Masa manfaat ditentukan aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis b.Ditelaah ulang secara periodic c.Nilai residu bisa diperhitungkan Harga Perolehan: a.Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya b.Untuk pertukaran aktiva tidak sejenis menggunakan harga wajar c.Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aktiva yang dilepas d.Aktiva sumbangan berdasarkan harga pasar Masa Manfaat: a.Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan b.Nilai residu untuk diperhitungkan Harga Perolehan: a.Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya b.Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istemewa berdasarkan harga pasar c.Untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar d.Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemechan atau penggabungan adalah harga pasar Metode Penyusutan: a.Garis lurus b.Jumlah angka tahunan c. Saldo menurun/menurun ganda d.Metode jasa jam e.Unit produksi f.Anuitas g.Sistem persediaan Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus ditetapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik. Sistem Penyusutan: a.Penyusutan individual b.Penyusutan gabungan/kelompok Saat dimulainya penyusutan: a.Saat perolehan b.Saat penyelesaian kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan e.Jika direvaluasi adalah sebesar nilai setelah revalusasi Metode Penyusutan: a.Untuk aktiva tetap bangunan adalah garis lurus b.Untuk aktiva tetap bangunan bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas Sistem Penyusutan: a.Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan. Saat dimulainya penyusutan: a.Pada bulan perolehan b.Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan Sumber: Early Suandy E. Pengertian Penghasilan Kena Pajak Definisi dari penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut : a. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekomoni selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal16 b. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan c. Laba Akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. d. Penghasilan Kena pajak atau laba fiscal (taxable profit) atau rugi pajak (tax loss) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan.17 16 Ikatan Akuntansi Indonesia, op.cit, No 18 paragraf 70 17 Ibid, No 46 paragraf 7 F. BEBAN PAJAK Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK ) Nomor 46 paragraf 7 menyatakan bahwa : “Beban pajak (tax expense) atau Penghasilan pajak ( tax income) adalah jumlah agregat pajak kini ( current tax ) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi dalam satu periode”.18 Pada prinsipnya tidak semua pengeluaran perusahaan dapat diakui sebagai beban dalam laporan keuangan fiscal, peraturan perpajakan mengatur tentang jenis-jenis pengeluaran yang dapat diakui sebagai beban dalam laporan keuangan fiscal sebagai berikut: 1. Deductible Expenses (beban yang boleh dikurangkan) Menurut undang – undang pajak penghasilan (PPh) pasal 6 ayat (1) besarnya penghasilan kena pajak (PKP) bagi wajib pajak (WP) dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan pnghasilan bruto dikurangi : a. biaya untuk pendapatan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan; 18 Ibid, No 46 paragraf 7 b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A; c. Iuran kepada dana pension yang telah disahkan menteri keuangan; d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing; f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan diindonesia; g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan; h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: 1).telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2).telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri dan badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan uang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan 3).telah dipublikasikan dan penerbitan umum atau khusus; dan 4).Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jendral Pajak. 2. Non Deductible Expenses (beban yang tidak boleh dikurangkan) Menurut undang – undang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 9 ayat (1) untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) bagi Wajib pajak (WP) dalam negeri dan Bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna dengan hak opsi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Kepusutan Menteri Keuangan d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asurasi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan g. Harta yang dihibahkan, bantuan dan sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b kecuali zakat atas penghasilan yang nyata – nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan/atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah h. Pajak penghasilan i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atau saham k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan dibidang perpajakan. KERANGKA PIKIR PENELITIAN Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir Penelitian AKTIVA TETAP Menurut Akuntansi (PSAK) Menurut Pajak (Undang-undang perpajakan) Beban Penyusutan Beban Penyusutan PENYUSUTAN Laporan Laba-Rugi Komersil Laporan Laba Rugi Fiskal Laba Kena Pajak Beban Pajak Laba Setelah Pajak Koreksi Fiskal BAB III METODE PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Tempat penulis melakukan penelitian adalah pada Perum Pegadaian Pusat yang beralamat di Jalan Kramat Raya no162 Jakarta. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan mei 2007 sampai dengan selasai. B. Jenis dan Sumber Data 1. Jenis Data a. Data Kualitatif Adalah data yang berbentuk informasi non kuantitatif yang memberikan masukan/input yang berguna bagi penulis dalam melaksanakan penelitian. b. Data Kuantitatif Adalah data yang berbentuk angka-angka yang berguna bagi penulis dalam melaksanakan penelitiannya. 2. Sumber Data D ata yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini merupakan Data Sekunder. Dalam pengertiannya data sekunder adalah data yang telah diolah perusahaan untuk dijadikan bahan oleh penulis. Data sekunder ini diperoleh melalui pengutipan/informasi dari kepustakaan, laporan perusahaan seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, kegiatan usaha perusahaan, dan lain-lain. C. Metode Pengumpulan Data Dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penyusunan penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penulis mengumpulkan data dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai landasan teori. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Penulis mencari data dengan melakukan peninjauan langsung berhubungan dengan topik pembahasan yang dilakukan dengan cara: a. Tanya Jawab Secara Informal Penulis melakukan tanya jawab secara informal dengan staf bagian akuntansi dan keuangan mengenai penyusutan aktiva tetap. b.Pengamatan (Observation) Pengamatan yang dilakukan penulis untuk menambah data-data yang telah diperoleh melalui tanya jawab secara informal. D. Metode Pengolahan/Analisis Data. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Dalam metode ini, analisis dilakukan untuk menghasilkan laporan penelitian yang lebih luas dengan cara menginterprestasikan data yang telah dianalisis dan hasil analisis tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang telah ada untuk kemudian baru diambil suatu kesimpulan. E. Definisi Operasional Variabel Dalam melakukan penelitian, penulis menetapkan variable yang dapat memperjelas dan pengarahkan penelitian yang dilakukan. Adapun definisi dari variabel yang digunakan adalah: 1. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 2. Penyusutan adalah alokasi sistematis suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang dapat diestimasi. 3. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekomoni selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal 4. Penghasilan Kena pajak atau laba fiscal (taxable profit) atau rugi pajak (tax loss) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan. BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Sejarah Singkat Perusahaan P e gadaian sebagai lembaga (perusahaan) yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang bergerak telah dikenal di Indonesia, yaitu sejak masa VOC (tahun 1746) Sampai dewasa ini, pegadaian telah mengalami 5 (lima) periode pemerintah, yaitu : 1.Periode VOC (1746-1811) 2.Periode penjajahan inggris (1811-1816) 3.Periode penjajahan Belanda (1816-1942) 4.Periode penjajahan Jepang (1942-1945) 5.Periode kemerdekaan (1945-sekarang) Dengan tetap melaksanakan fungsi penyalur pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Pegadaian Pada Periode Kemerdekaan Sampai pada tahun 1961 pegadaian status hukumnya masih berbentuk jawatan. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor : 178 tahun 1961 menjadi perusahaan negara dalam lingkungan kementrian keuangan. P ada tahun 1965, perusahaan negara pegadaian diitegrasikan kedalam urusan bank sentral. B erdasarkan peraturan pemerintah Nomor : 7 tahun 1969 perusahaan Negara pegadaian diubah status hukumnya menjadi jawatan pegadaian dalam lingkungan Departemen Keuangan dibawah pembinaan teknis operasional Direktorat Jendral Keuangan (sekarang ditjen moneter). Dalam pasal 2 surat keputusan menteri keuangan RI Nomor : 39/MK.6/1/1971, Jawatan pegadaian mempunyai tugas membantu mentri keuangan dalam : 1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai, kepada : a. Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif; b. Kaum buruh / pegawai negeri dan lain – lain. 2. Ikut serta mencegah adanya rentenir, lintah darat, pemberian pinjaman tidak wajar, ijon, pegadaian gelap serta praktek riba lainnya; 3.Usaha-usaha lain yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat; 4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat. Setelah mengalami pasang surut dari mulai periode penjajahan belanda sampai dengan masa kemerdekaan dengan melalui berbagai Kebijaksanaan pemerintah dalam hal status hukum dan lingkungan keluarga besarnya. Akan tetapi memiliki fungsi dan tugas pokok yang tidak berubah. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor : 10 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan (PERJAN) pegadaian menjadi perusahaan umum (PERUM) Pegadaian, masih menetapkan bahwa pegadaian selaku salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia (pasal 1). Dengan landasan hukum ini diharapkan pegadaian lebih mampu mengembangkan usahanya selaku perusahaan negara dengan status BUMN dan merupakan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) untuk mencari keuntungan tanpa harus meninggalkan misi utamanya yaitu : a. turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan Kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan atas hukum gadai; b. pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya (pasal 5 ayat 2) D a ri pasal tersebut diatas, dapat disimak bahwa misi pelayanan masyarakat (public service) masih menjadi tugas pokok bagi pegadaian tanpa meninggalkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dengan diundangkannya PP 103 / 2000 PERUM Pegadaian, landasan hukum terbaru ini pegadaian tetap merupakan “Lembaga Keuangan Non B ank􀂴 yang keberadaanya diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tanggal 10 Nopember tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 200). PP 103 tersebut adalah pengganti dari PP 10 tahun 1990 tanggal 10 april 1990 yang mengatur perubahan bentuk perjan pegadaian menjadi PERUM PEGADAIAN (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 14). Dengan pengalihan bentuk ini, maka perjan pegadaian dinyatakan bubar, tetapi segala hak dan kewajiban, kekayaan, pegawai yang dimilikinya dialihkan kepada PERUM PEGADAIAN. M odal perum pegadaian berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN dan tidak terbagi atas saham-saham (vide pasal 17(1) PP 10/1990) dengan jumlah modal awal per 1 april 1990 sebesar Rp.205.000.000.000,- (dua ratus lima milyar rupiah). PERUM Pegadaian yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau perusahaan milik negara dalam menjalan operasionalnya yaitu: 􀂳Menyalurkan Kredit Berskala Kecil Kepada Papan Menengah Kebawah􀂴. Berdasarkan PP 103 / 2000 ini, maka PERUM Pegadaian bukan satusatunya lembaga yang dapat beroperasi secara legal menyalurkan uang pinjaman secara gadai. Apabila ditinjau dari kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini, praktek-praktek bisnis dalam sistim gadai sebenarnya banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga kredit tidak resmi bahkan lembaga resmi lainnya seperti BPR, toko emas dan lembaga-lembaga substitusi lainnya melakukan bisnis secara gadai. B. VISI DAN MISI PERUSAHAAN 1. Visi Pegadaian P eg adaian meskipun berkedudukan sebagai BUMN yang telah mempunyai rumusan tujuan yang tercantum dengan jelas dalam PP 103/2000, dalam menjalankan usahanya ada satu kondisi ideal yang 􀂳feasible” untuk dicapai oleh pegadaian jauh dimasa depan tanpa harus menyimpang dari tujuan perusahaan inilah yang merupakan visi yang ingin diwujudkan. Visi pegadaian adalah sebagai berikut : “Pegadaian pada tahun 2010 menjadi perusahaan modern, dinamis inovatif dengan usaha utama gadai􀂴. 2. Misi Pegadaian Misi pegadaian dinyatakan sebagai berikut : “Ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah, melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan􀂴. C. STRUKTUR ORGANISASI O r ganisasi adalah wadah kegiatan dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan yng telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian Pusat S truktur Organisasi merupakan suatu kerangka kerja dengan pola hubungan antar karyawan dalam suatu organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, pimpinan dapat mengetahui pelaksanaan yang bertanggungjawab dari setiap kegiatan dalam organisasi dan dapat mengukur efektivitas kerja setiap karyawan dalam lingkungan pekerjaan yang menjadi tugasnya dan hal ini menghendaki adanya kepastian mengenal tanggung jawab serta wewenang pimpinan dan bawahan. Struktur organisasi Perum Pegadaian Pusat ditetapkan melalui ketetapan direksi Perum Pegadaian Nomor : 1095/SDM.200322/2004 tanggal 28 april 2004, pada gambar 4.1 STRUKTUR ORGANISASI PERUM PEGADAIAN Sumber : Perum Pegadaian Pusat DEWAN DIREKSI KANTOR WILAYAH KANTOR CABANG KANTOR CABANG DIREKTUR DIREKTUR OPERASI DIREKTUR DIVISI TRESURI DIVISI AKUNTANSI DIVISI USAHA INTI DIVISI USAHA LAIN DIVISI USAHA SYARIAH DIVISI LOGISTIK DIVISI SDM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKRETARIAT PERUSAHAAN SATUAN PEBGAWASAN INTEREN PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI SATUAN MANEJEMN RESIKO PUSAT PEMBINA AN USAHA KECIL DANA PENSIUN PEGADAIAN YAYAS AN KESEJA HTERA AN ANAK PERUS AHAAN WID YA ISWA RA Adapun fungsi dan tugas tiap bagian dalam struktur organisasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Dewan Pengawas Dewan Pengawas ialah unsur pengawas dan departemen keuangan yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pengolahan perusahaan termasuk rencana kerja dan anggaran. 2. Direksi Direksi umum pegadaian terdiri dari direksi dan tiga direktur lainnya. Direksi utama memiliki tugas sebagai berikut: a. Melakukan perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan secara tepadu b. Melakukan pengembangan sumber daya manusia c. Melakukan pengembangan organisasi dan manejemen perusahaan d. Melakukan pengembangan usaha operasional e. Melakukan pengkajian informal dan gagasan dalam rangka pengambilan keputusan 3. Direktorat Keuangan Direktorat keuangan terdiri dari dua divisi, yaitu: a. Difisi Treasuri Difisi treasuri terdiri dari beberapa bagian, antara lain: 1) Bagian anggaran dan investasi , yang tugasnya menetapkan anggaran belanja jangka pendek, yang rutin dilakukan setiap sekali setahun serta menetapkan anggaran belanja jangaka panjang yaitu 5 tahun 2) Bagian permodalan, yang tugasnya memcari tambahan modal disamping modal sendiri dan memjual obligasi dalam jangka tambahan modal 3) Bagian perbendaharaan, yang tugasnya melakukan perhitungan pajak, pembayaran pajak, pembayaran untuk semua keperluan rumah tangga kantor pusat dibayarkan yang melalui bagian perbendaharaan b. Divisi Akutansi 1) Bagian verifikasi, yang tugasnya memeriks cap keuangan 2) Bagian pembukuan, yang tugasnya membukukan setiap pengeluaran yang terjadi, membuat cap keuangan dan mengumumkam kepada public tentang keadaan kekayaan perusahaan 4. Direktorat Operasi dan Pengembangan Derektorat operasi dan pengembangan mempunyai tugas membina dan mengelola tugas pokok perusahan di bidang usaha inti yang tugasnya menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pemasaran sedangkan divisi usaha inti tugasnya menyelenggarakan pelaksanaan program operasional, pemasaran, administrasi, pengembangan usaha lain. Usaha syariah yang bertugas mengembangkan usaha syariah dan keuangan syariah. 5. Direktorat Umum Direktorat umum terbagi menjadi 2 divisi yaitu: a.Divisi logistik mempunyai beberapa bagian yaitu: 1) Bagian bangunan 2) Bagian perlengkapan 3) Bagian administrasi aktiva b.Divisi Sumber Daya Manusia Divisi sumber daya manusia terbagi dalam beberapa, yaitu: 1) Bagian pengembangan sumber daya manusia, tugasnya yaitu mempromosikan karyawan untuk dapat naik kegolomgan yang lebih tinggi dan memutasikan karyawan, pensiun, peraturan, kepegawaian pendidikan (seminar penjenjangan jabatan) serta penilaian mengeni hasil kerja karyawan. 2) Bagian administrasi sumber daya manusia, tugasnya yaitu mengenai kenaikan pangkat karyawan, kenaikan gaji karyawan, penerimaan pegawai dan penyimpanan file pegawai. 3) Bagian kesejahteraan, tugasnya yaitu tugas penggajian, pengobatan pegawai, perjalanan dinas, cuti, hukuman apabila karyawan tidak disiplin serta absensi. 6. Satuan Pengawasan Intern, tugas-tugasnya sebagai berikut: a. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelengarakan dan mengendalikan rencana jangka panjang serta kerja, anggaran dan program kerja pemeriksaan satuan pengawasan intern. b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanan kegiatan program pemeriksaan rutin dan khusus serta pemerisaan oleh ouditor ekstern. c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan sistem dan metode pemeriksaan serta penilaian, pengujian dan memberikan saran atau rekomendasi atau sistem pengendalian manajemen. 7. Sekretariat Perusahaan Sekretariat perusahaan, tugasnya yaitu merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan serta mengendalikan urusan pertambangan hukum urusan komunikasi perusahan urusan rumah tangga perusahaan. 8. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusat pendidikan dan pelatihan , tugasnya : a. Menyelenggarakan dan mengendalikan anggaran pusdiklat dan program diklat pegawai b. Merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan administrasi diklat, widya swara, dan pengajak 9. Pusat Teknologi dan Infomasi Pusat teknologi dan informasi, tugasnya: a. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran pusat teknologi informasi b. Menyelenggarakan dan mengendalikan sistem informasi database serta mnyajikan informasidan jaringan berikut implementasi aplikasi yang di perlukan. 10. Satuan Menejemen Resiko Satuan manejemen resiko, tugasnya sebagai berikut: a. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan anggaran satuan menejemen resiko. b. Merencanakan, mengorganisasikan dan mengevaluasi resiko yang akan sedang dan telah terjadi yang di timbulkan oleh perubahan, penyempurnaan dan pengembangan sistem dan prosedur operasional, keuangan dan umum sebagai akibat adanya perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pengkajian dan evaluasi dan juga memberikan saran dalam upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik 11. Pusat Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi /anak perusahaan Pusat pembinaan usaha kecil dan koperasi/anak perusahaan, tugasnya sebagai berikut: a. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan anggaran pusat pembinaan usaha kecil dan koperasi b. Menyelenggarakan dan mengendalikaan seleksi, penetapan dan penyaluran dana dalam rangka meningkatkan usaha kecil dan kopersi serta pembinaan usaha dan penggunaan dana oleh mitra binaan c. Menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi dan penyusunan lap oran pertanggung jawaban keuangan. 12. Kantor Wilayah Kantor wilayah dipimpin oleh seorang pemimpin wilayah dan bertanggung jawab kepada direktur umum, tugasnya merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan perusahaan diwilayah. Kantor wilayah terdiri atas dua angkatan yaitu: a. Kantor wilayah utama b. Kantor wilayah 13. Kantor Cabang Kantor cabang di pimpin oleh seorang manejer cabang dan bertanggung jawab kepada wilayah dimana memiliki fungsi dan tugas merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan serta mengawasi kegiatan operasional perusahaan yang berlangsung dan berhubungan dengan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan kebijakan yang di tetapkan untuk direksi atau pimpinan wilayah. Kantor cabang terbagi menjadi 3angkatan, yaitu: 1. Kantor cabang kelas I 2. Kantor cabang kelas II 3. Kantor cabang kelas III D. KEGIATAN USAHA PERUM PEGADAIAN Kegiatan utama perusahaan sesuai dengan PP 103 / 2000, yaitu : - menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai - Penyaluran uang pinjaman berdasarkan fidusia, pelayanan jasa sertifikasi Logam mulia dan Batu adi, unit Toko Emas dan Industri Perhiasan Emas serta usaha – usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dengan persetujuan Menteri Keuangan. Atas dasar pertimbangan–pertimbangan tersebut, maka usaha pemberian kredit secara hukum gadai masih menjadi produk andalan pegadaian, disamping berupaya mengembangkan usaha – usaha lainnya. Adapun kegiatan usaha perum pegadaian lainya adalah sebagai berikut 1. Barang Jaminan Perum pegadaian memberikan layanan kepada nasabahnya dengan prosedur yang sedehana yaitu dengan cara-cara mudah, cepat dan hemat. Barang yang dapat dijadikan jaminan antara lain: a) Berbagai perhiasan berupa cincin, gelang, anting, kalumg, berlian dan intan b) Berbagai elktronik berupa tv, kulkas, radio dan sebagainya c) Berbagai alat rumah tangga berupa pecah belah dan sebagainya d) Kendaraan berupa sepeda, motor dan mobil e) Mesin berupa mesin jahit, motor kapal dan sebagainya f) Tekstil berupa kain batik, permadam dan sebagainya 2. Produk Pengkreditan Perum Pegadaian a) Kredit cepat dan aman (KCA) adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dan prosedur pelayanan yang cepat mudah, aman, dengan usaha ini diberikan kepada usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang baik memiliki akses kedalam perbankkan. b) Kredit tunda jual komoditas pertanian ini di berikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling sistem kredit ini sama dengan gadai biasa. c) Kredit angsuran sistem gadai (KRASIDA) ialah pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. d) Layanan kredit angsuran fidusia (KREASI) pegadaian akan memberikan dana kredit cepat dalam tempo singkat dimana pengurusnya mudah dan pasti serta fleksibel dan menentukan jangka waktu pengembalian pinjaman. e) Rahn (gadai syariah) Rahn ialah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip syariah dengan mengacu kepada sistem administrasi modern. f) Usaha jasa taksiran/sertifikasi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang peduli penaksiran barang dengan objektif. g) Usaha jasa titipan (safe deposit box) yaitu melindungi surat atau barang berharga harta benda lainnya bila akan ditinggalkan pemiliknya untuk sementara waktu. BAB V PEMBAHASAN Pada bab II diuraikan pengertian dan definisi dari aktiva tetap serta penyusutan menurut SAK dan UU perpajakan diantara keduanya ada metode-metode yang menimbulkan perbedaan perlakuan atas penyusutan aktiva tetap. Perbedaan tersebut akan dibahas susuai dengan apa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, baik menurut SAK maupun UU perpajakan pada perum pegadaian pusat. Aktiva tetap menurut merupakan benda berwujud yang dimiliki dan digunakan perusahan untuk melaksanakan kegiatan normal perusahaan. Aktiva tetap mempunyai umur yang tebatas dan pada akhir masa manfaatnya aktiva tersebut harus diganti. A. Kebijakan aktiva tetap pada perum pegadaian pusat Aktiva tetap pada perum pegadaian kantor pusat adalah aktiva yang dimiliki oleh pegadaian kantor pusat yang pemiliknya ditujukan tidak untuk dijual kembali, melainkan untuk dipergunakan dalam rangka menunjang kegiatan operasional pegadaian sehari-hari. Je nis-jenis aktiva tetap yang dimiliki oleh perum pegadaian kantor pusat meliputi: 1) Tanah Tanah yang dipergunakan untuk membangun gedung atau tanah yang dibeli oleh perum pegadaian pusat dan belum dipergunakan. 2) Bangunan Bangunan yang ditempati oleh pegadaian pusat untuk operasional yang termasuk dalam kelompok bangunan adalah: bangunan permanent /tidak permanent 3) Kendaraan Dinas kendaraan dinas yang terdiri dari mobil dan motor yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional pegadaian. 4) Mesin Kantor Mesin kantor perum pegadaian pusat berupa semua jenis komputer, pc dan printer yang dipergunakan dalam operasional sehari. 5) Komputer Kantor 6) Meubelair Kantor Meubelair kantor seperti furniture, peralatan keja dan peralatan lainnya yang dipakai dalam kegiatan operasional sehari-hari. S emua aktiva jenis aktiva tetap yang dimiliki oleh perum pegadaian pusat memegang peranan penting dalam kegiatan operasionalnya. Untuk itu diperlukan kebijakan yang baik dari menejemen pegadaian pusat dalam mengelolanya sehingga dapat memberikan sumbangan pendapatan dimasa yang akan datang. Dan semua aktiva tetap tersebut tidak dapat dipisahkan dari biaya penyusutan yang terkadang didalamnya, hal itu dikarenakan setiap jenis aktiva tetap harus disusutkan secara sistematis sepanjang masa manfaat yang dikenal dengan istilah penyusutan. Dimana penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan. Perhitungan penyusutan dilakukan dengan menggunakan salah satu dari metode-metode penyusutan yang ada yang mencerminkan pola pemanfaatan ekonomi dari setiap aktiva di perum pegadaian pusat. Perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh pegadaian pusat untuk jenis aktiva tetap kelompok bangunan seperti: bangunan kantor, bangunan rumah dihitung dengan menggunakan metode garis lurus sedangkan untuk jenis aktiva tetap bukan bangunan seperti kendaraan, mesin kantor, inventaris, komputer, meubelair kantor dihitung menggunakan metode saldo menurun berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap tersebut sebagai berikut: Jenis aktiva tetap Masa manfaat Bangunan - Bangunan/gedung permanen 20 tahun - Bangunan/gedung tidak permanen 10 tahun - instalasi AC 8 tahun Inventaris - Komputer 4-8 tahun - Mesin kantor 4-8 tahun - Meubelair 4-8 tahun Kendaraan - Mobil 8 tahun - motor 4 tahun B. Perbandingan perhitungan penyusutan aktiva tetap berdasarkan SAK dengan UU perpajakan pada perum pegadaian pusat. Dari beban ke tahun aktiva tetap yang digunakan oleh perum pegadaian pusat dalam operasional sehari-hari kecuali tanah dan gedung dalam pembangunan mengalami penurunan atas jasa yang diberikannya, baik diakibatkan aus karena umur, pemakaian, ataupun terjadinya kerusakan serta ketuaan. Oleh karena itu, aktiva tetap hanya mempunyai masa manfaat yang tebatas dan sampai pada saat tertentu aktiva tetap tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi hal tersebut dinamakan penyusutan aktiva tetap. P e rum pegadaian pusat memiliki kebijakan dalam menggolongkan aktiva tetap yang dimilikinya sesuai dengan kondisi pegadaian, yaitu kebijakan dalam menggolongkan aktiva tetapnya juga dalam penggunaan metode penyusutan yang sesuai untuk masing jenis aktiva tetap. Penulis ingin menjelaskan metode yang digunakan oleh perum pegadaian pusat dalam menghitung penyusutan aktiva tetapnya dengan melihat daftar rekapitulasi dari aktiva tetap tersebut. Untuk jeni aktiva tetap kelompok bangunan seperti: bangunan kantor, bangunan rumah, instalasi listrik kantor, instalasi ac kantor menggunakan metode garis lurus, sedangkan kelompok bukan bangunan seperti: kendaraan dinas, mesin kantor, inventories menggunakan saldo menurun. B e dasarkan daftar aktiva tetap yang dimiliki oleh pegadaian pusat yang meliputi nama aktiva tetap, harga perolehan beserta tanggal perolehan. Harga perolehan merupakan dasar perhitungan beban penyusutan adapun perincian harga perolehan aktiva tesebut terlihat pada lampiran. U ntuk menjelaskan perhitungan penyusutan pada perum pegadaian pusat berikut ini akan disajikan beberapa perhitungan penyusutan aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan. 1. Perhitungan beban penyusutan dengan metode garis lurus menurut fiskal a. Bangunan Rumah Deskripsi : Bangunan Tanggal Perolehan : 01 – januari - 1996 Harga p erolehan : R p. 831.974.671 Masa manfaat : 20 tahun Tarif p enyusutan : 5 % Tabel 5.1 Penyusutan bangunan rumah Tahun Penyusutan Akumulasi Penyusutan Nilai buku 0 831.974.671 1996 41.598.734 41.598.734 790.375.937 1997 41.598.734 83.197.468 748.777.203 1998 41.598.734 124.796.202 707.178.469 1999 41.598.734 166.394.936 665.579.735 2000 41.598.734 207.993.670 623.981.001 2001 41.598.734 249.592.404 582.382.267 2002 41.598.734 291.191.138 540.783.533 2003 41.598.734 332.789.872 499.184.799 2004 41.598.734 374.388.606 457.586.065 2005 41.598.734 415.987.340 415.987.331 2006 41.598.734 457.586.074 374.388.597 2007 41.598.734 499.184.808 332.789.863 2008 41.598.734 540.783.542 291.191.129 2009 41.598.734 582.382.276 249.592.395 2010 41.598.734 623.981.010 207.993.661 2011 41.598.734 665.579.744 166.394.927 2012 41.598.734 707.178.478 124.796.193 2013 41.598.734 748.777.212 83.197.459 2014 41.598.734 790.375.946 41.598.725 2015 41.598.734 831.974.680 Sumber : Perum Pegadaian Pusat Jurnal beban penyusutan per 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut: Beban penyusutan R p . 41.598.734 - Akumulasi penyusutan - Rp 41 .598.734 b. Bangunan Rumah Deskripsi : Bangunan Tanggal Perolehan : 21 – februari - 2002 Harga p erolehan : R p. 67.944.000,- Masa manfaat : 20 tahun Tarif p enyusutan : 5 % Tabel 5.2 Penyusutan Bangunan rumah Tahun Penyusutan Akumulasi Penyusutan Nilai buku 0 67.944.000 2002 2.831.000 2.831.000 65.113.000 2003 3.397.200 6.228.200 61.715.800 2004 3.397.200 9.625.400 58.318.600 2005 3.397.200 13.022.600 54.921.400 2006 3.397.200 16.419.800 51.524.200 2007 3.397.200 19.817.000 48.127.000 2008 3.397.200 23.214.200 44.729.800 2009 3.397.200 26.611.400 41.332.600 2010 3.397.200 30.008.600 37.935.400 2011 3.397.200 33.405.800 34.538.200 2012 3.397.200 36.803.000 31.141.000 2013 3.397.200 40.200.200 27.743.800 2014 3.397.200 43.597.400 24.346.600 2015 3.397.200 46.994.600 20.949.400 2016 3.397.200 50.391.800 17.552.200 2017 3.397.200 53.789.000 14.155.000 2018 3.397.200 57.186.200 10.757.800 2019 3.397.200 60.583.400 7.360.600 2020 3.397.200 63.980.600 3.963.400 2021 3.963.400 67.944.000 Sumber : data Perum pegadaian pusat Jurnal beban penyusutan per 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut: Beban penyusutan R p . 3.397.200 - Akumulasi penyusutan - Rp 3.3 97.200 c. Bangunan kantor Deskripsi : Bangunan Tanggal Perolehan : 01 – januari - 2003 Harga p erolehan : R p. 339.632.000,- Masa manfaat : 20 tahun Tarif p enyusutan : 5 % Tabel 5.3 Penyusutan Bangunan kantor Tahun Penyusutan Akumulasi Penyusutan Nilai buku 0 339.632.000 2003 16.981.600 16.981.600 322.650.400 2004 16.981.600 33.963.200 305.668.800 2005 16.981.600 50.944.800 288.687.200 2006 16.981.600 67.926.400 271.705.600 2007 16.981.600 84.908.000 254.724.000 2009 16.981.600 101.889.600 237.742.400 2010 16.981.600 118.871.200 220.760.800 2011 16.981.600 135.852.800 203.779.200 2012 16.981.600 152.834.400 186.797.600 2013 16.981.600 169.816.000 169.816.000 2014 16.981.600 186.797.600 152.834.400 2016 16.981.600 203.779.200 135.852.800 2017 16.981.600 220.760.800 118.871.200 2018 16.981.600 237.742.400 101.889.600 2019 16.981.600 254.724.000 84.908.000 2020 16.981.600 271.705.600 67.926.400 2021 16.981.600 288.687.200 50.944.800 2022 16.981.600 305.668.800 33.963.200 2023 16.981.600 322.650.400 16.981.600 2024 16.981.600 339.632.000 Sumber : Data Perum pegadaian pusat Jurnal beban penyusutan per 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut: Beban penyusutan R p . 16.981.600 - Akumulasi penyusutan - Rp 16. 981.600 d. Bangunan kantor Deskripsi : Bangunan Tanggal Perolehan : 31 – desember - 2005 Harga p erolehan : R p. 6.008.244.000,- Masa manfaat : 20 tahun Tarif penyusutan : 5 % Tabel 5.4 Penyusutan Bangunan Kantor Tahun Penyusutan Akumulasi Penyusutan Nilai buku 0 6.008.244.000 2006 300.412.200 300.412.500 5.707.831.800 2007 300.412.200 600.824.700 5.407.419.600 2008 300.412.200 901.236.900 5.107.007.400 2009 300.412.200 1.201.649.100 4.806.595.200 2010 300.412.200 1.502.061.300 4.506.183.000 2011 300.412.200 1.802.473.500 4.205.770.800 2012 300.412.200 2.102.885.700 3.905.358.600 2013 300.412.200 2.403.297.900 3.604.946.400 2014 300.412.200 2.703.710.100 3.304.534.200 2015 300.412.200 3.004.122.300 3.004.122.000 2016 300.412.200 3.304.534.500 2.703.709.800 2017 300.412.200 3.604.946.700 2.403.297.600 2018 300.412.200 3.905.358.900 2.102.885.400 2019 300.412.200 4.205.771.100 1.802.473.200 2020 300.412.200 4.506.183.300 1.502.061.000 2021 300.412.200 4.806.595.500 1.201.648.800 2022 300.412.200 5.107.007.700 901.236.600 2023 300.412.200 5.407.419.900 600.824.400 2024 300.412.200 5.707.832.100 300.412.200 2025 300.412.200 6.008.244.300 Sumber : Perum Pegadaian Pusat Jurnal beban penyusutan per 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut: Beban penyusutan R p . 300.412.200 - Akumulasi penyusutan - Rp 300 .412.200 2. Perhitungan beban penyusutan dengan metode saldo menurun ganda menurut fiskal a. Kendaraan Deskripsi : Sedan Tanggal Perolehan : 11 – September - 2000 Harga p erolehan : R p. 88.800.000,- Masa manfaat : 8 tahun Tarif p enyusutan : 25 % Tabel 5.5 Penyusutan kendaraan Tahun penyusutan akumulasi penyusutan nilai buku 88.800.000 2000 7.400.000 7.400.000 81.400.000 2001 20.350.000 27.750.000 61.050.000 2002 15.262.500 43.012.500 45.787.500 2003 11.446.875 54.459.375 34.340.625 2004 8.585.156,25 63.044.531,25 25.755.468,75 2005 6.438.867,19 69.483.398,44 19.316.601,56 2006 4.829.150,39 74.312.548,83 14.487.451,17 2007 14.487.451,17 88.800.000 Sumber : Data Perum Pegadaian pusat Jurnal beban penyusutan per 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut: Beban penyusutan R p . 4.829.150,39 - Akumulasi penyusutan - Rp 4 .829.150,39 b. Kendaraan Deskripsi : Sedan Tanggal Perolehan : 11 – februari - 2004 Harga p erolehan : R p. 158.800.000,- Masa manfaat : 8 tahun Tarif p enyusutan : 2 5 % Tabel 5.6 Penyusutan kendaraan Sumber : Data perum pegadaian pusat tahun penyusutan akumulasi penyusutan nilai buku 158.800.000,00 2004 36.391.666,67 36.391.666,67 122.408.333,33 2005 30.602.083,33 66.993.750,00 91.806.250,00 2006 22.951.562,50 89.945.312,50 68.854.687,50 2007 17.213.671,88 107.158.984,38 51.641.015,63 2008 12.910.253,91 120.069.238,28 38.730.761,72 2009 9.682.690,43 129.751.928,71 29.048.071,29 2010 7.262.017,82 137.013.946,53 21.786.053,47 2011 21.786.053,47 158.800.000,00 Jurnal beban penyusutan per 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut: Beban penyusutan R p . 22.951.562,5 - Akumulasi penyusutan - Rp 2 2.951.562,5 c. Kendaraan Deskripsi : Sepeda motor Tanggal Perolehan : 21 - april - 2004 Harga p erolehan : R p. 11.970.000,- Masa manfaat : 4 tahun Tarif p enyusutan : 5 0 % Tabel 5.7 Penyusutan kendaraan Tahun Penyusutan Akumulasi penyusutan Nilai buku 11.970.000 2004 3.990.000 3.990.000 7.980.000 2005 3.990.000 7.980.000 3.990.000 2006 1.995.000 9.975.000 1.995.000 2007 997.500 10.972.500 997.500 2008 997.500 11.970.000 0 Sumber : Data Perum Pegadaian pusat Jurnal beban penyusutan per 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut: Beban penyusutan R p . 1.995.000 - Akumulasi penyusutan - Rp 1 .995.000 d. Kendaraan Deskripsi : Sepeda motor Tanggal Perolehan : 1 – januari - 2005 Harga p erolehan : R p. 11.970.000,- Masa manfaat : 4 tahun Tarif p enyusutan : 5 0 % Tabel 5.8 Penyusutan Kendaraan Tahun Penyusutan Akumulasi penyusutan Nilai buku 11.970.000 2005 5.985.000 5.985.000 5.985.000 2006 2.992.500 8.977.500 2.992.500 2007 1.496.250 10.473.750 1.496.250 2008 748.125 11.221.875 748.125 2009 748.125 11.970.000 0 Sumber : Data perum pegadaian pusat Jurnal beban penyusutan per 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut: Beban penyusutan R p . 2.992.500 - Akumulasi penyusutan - Rp 2 .992.500 Adapun rincian hasil perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan aktiva tetap menurut perpajakan dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda dapat dilihat pada lampiran Pegadaian kantor pusat dalam melakukan penyusutan atas aktiva tetapnya berdasarkan ketentuan perpajakan pasal 11 UU No 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Sehingga dalam praktek komersial metode penyusutan aktiva tetap yang digunakan sama dengan metode penyusutan berdasarkan perpajakan baik itu pengelompokan aktiva berdasarkan masa manfaatnya maupun tarif penyusutan yang digunakannya. Berdasarkan daftar rekap kendaraan dan bangunan pada Pegadaian kantor pusat, maka besarnya beban penyusutan untuk semua jenis aktiva tetap pegadaian berdasarkan metode akuntansi dan perpajakan untuk periode 31 desember 2006 dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut ini : Tabel 5.9 Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Akuntansi Periode yang berakhir 31 Desember 2006 Sumber : Perum Pegadaian Pusat (diolah) Jenis aktiva tetap Masa Tarif Nilai Perolehan Beban Akumulasi Nilai Manfaat Penyusutan Penyusutan Buku Bangunan . tanah 7.029.413.909 7.029.413.909 . Bangunan kantor 20 th 5% 15.006.016.363 750.300.819 4.639.981.259 10.366.034.790 . Lapangan Tenis 20 th 5% 2.731.273.868 135.563.694 1.502.200.634 1.229.073.235 . Pagar kantor 10 th 5% 94.496.350 4.258.496 21.540.895 72.955.455 . Taman kantor 10 th 5% 141.104.440 7.055.222 77.607.442 63.496.998 . Instalasi kantor 8 th 25% 257.312.800 25.669.500 180.304.298 77.008.502 . Bangunan rumah dinas 20 th 5% 2.662.397.831 127.264.783 938.725.067 1.721.499.909 jumlah 27.922.015.561 1.050.112.514 7.360.359.595 20.559.482.798 Kendaraan . Minibus 8 th 25% 162.800.000 161.799.996 4 . Mobil 8 th 25% 4.868.345.000 518.149.456 3.313.894.409 1.554.450.591 . Motor 4 th 50% 203.252.921 43.562.812 156.000.104 47.252.812 jumlah 5.234.397.921 561.712.268 3.631.694.509 1.601.703.407 Total 33.156.413.482 1.611.824.782 10.992.054.104 22.161.186.205 Tabel 5.10 Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Perpajakan Periode yang berakhir 31 Desember 2006 Sumber : Data Perum pegadaian pusat (diolah) Jadi total beban penyusutan untuk bangunan dan kendaraan berdasarkan metode akuntansi untuk periode 31 desember 2006 adalah sebesar Rp 1. 611.824.782. sedangkan berdasarkan perpajakan untuk periode 31 desember 2006 adalah sebesar Rp 1.348.996.305. K ebijakan Pegadaian Kantor Pusat bahwa aktiva tetap yang telah habis masa manfaatnya tetapi tetapi dapat masih digunakan untuk operasional Jenis aktiva tetap Masa Tarif Nilai Perolehan Beban Akumulasi Nilai Manfaat Penyusutan Penyusutan Buku Bangunan . tanah 7.029.413.909 7.029.413.909 . Bangunan kantor 20 th 5% 15.006.016.363 750.300.819 4.639.981.259 10.366.034.790 . Pagar kantor 10 th 5% 94.496.350 4.258.496 21.540.895 72.955.455 . Taman kantor 10 th 5% 141.104.440 7.055.222 77.607.442 63.496.998 . Instalasi ka ntor 8 th 25% 257.312.800 25.669.500 180.304.298 77.008.502 jumlah 22.528.343.862 787.284.037 4.919.433.894 17.608.909.654 Kendaraan . Minibus 8 th 25% 162.800.000 161.799.996 4 . Mobil 8 th 25% 4.868.345.000 518.149.456 3.313.894.409 1.554.450.591 . Motor 4 th 50% 203.252.921 43.562.812 156.000.104 47.252.812 jumlah 5.234.397.921 561.712.268 3.631.694.509 1.601.703.407 total 27.762.741.783 1.348.996.305 8.551.128.403 19.210.613.061 pegadaian, maka nilai buku aktiva tetap tersebut dicatat sebesar Rp 1 dan tidak disusutkan lagi. C. Analisis Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Akuntansi dan Menurut Perpajakan Terhadap Penghasilan Kena Pajak Tujuan utama dari penyajian laporan keuangan Pegadaian adalah memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai pegadaian dalam 1 periode waktu yang telah berlalu sekaligus sebagai alat pertanggung jawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan juga sebagai alat mengambil keputusan. Laporan keuangan Pegadaian Kantor Pusat khususnya Laporan Laba Rugi, Pegadaian Kantor Pusat membuat dua yaitu secara Komersial dan fiskal karena keduanya mampunyai kepentingan yang berbeda. Laporan laba rugi komersial disusun untuk kepentingan bisnis Pegadaian dengan dasar penyusunannya adalah SAK. sedangakan Laporan Laba Rugi fiskal disusun melalui proses penyesuaian atau rekonsiliasi yang dikenal dengan istilah koreksi fiskal terhadap laporan Laba Rugi komersial, yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dengan dasar penyusunannya adalah ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku. P e nerapan perhitungan beban penyusutan terhadap semua jenis aktiva tetap yang dilakukan oleh Pegadaian Kantor Pusat Periode 31 desember 2006 sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, meskipun demikian terjadi koreksi atas beban penyusutan tersebut. Koreksi terjadi karena adanya perbedaan tetap (permanent differences) adalah berbedanya pengakuan beban penyusutan dikarenakan prinsip ketentuan perpajakan yang sifatnya permanen, diantaranya terdapat aktiva tetap yang sebenarnya tidak digunakan dalam operasional sehari-hari dan tidak berkaitan dengan pekerjaan karyawan tetapi merupakan pemberian natura dan kenikmatan bagi karyawan dari pihak pegadaian, sehingga tidak dapat disusutkan menurut fiskal. Hal tersebut telah diatur didalam ketentuan perundang-undangan perpajakan pasal 9 (1) e UU No 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. D engan demikian pengaruh koreksi fiskal tersebut dalam laporan laba rugi pegadaian termasuk kedalam koreksi fiskal positif yaitu koreksi dengan pengaruh menambah laba kena pajak karena sifatnya yang mengurangi beban yang sudah diperhitungkan oleh pegadaian. P ada tabel 5.11 berikut ini penulis sajikan aktiva tetap pegadaian kantor pusat yang dapat disusutkan dan yang tidak dapat disusutkan menurut fiskal periode 31 desember 2006 : Tabel 5.11 Aktiva Tetap Yang Dapat Disusutkan dan Tidak Dapat Disusutkan Menurut Fiskal Periode yang berakhir 31 Desember 2006 Jenis aktiva tetap Yang dapat disusutkan Yang tidak dapat disusutkan Menurut Fiskal Menurut Fiskal (Rp) (Rp) Bangunan . Bangunan kantor 750.300.819 . Lapangan Tenis 135.563.694 . Pagar kantor 4.258.496 . Taman kantor 7.055.222 . Instalasi kantor 25.669.500 . Bangunan rumah dinas 127.264.783 787.284.037 262.828.477 Kendaraan . Mobil 518.149.456 . Motor 43.562.812 Jumlah 561.712.268 Sumber : Data perum pegadaian pusat (diolah) Jadi aktiva tetap yang dapat disusutkan menurut fiskal sekaligus sebagai beban penyusutan berdasarkan perpajakan adalah sebesar Rp 1.348.996.305,- sedangkan yang tidak dapat disusutkan menurut fiskal sebesar Rp.262.828.477,- R e k onsiliasi fiskal dilakukan dalam rangka menentukan besarnya laba kenapajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang sehingga pada akhirnya nanti diperoleh besarnya laba setelah pajak. setelah rekonsiliasi fiskal terlihat besarnya laba kena pajak pegadaian menjadi Rp 23.012.342.500,- . sehingga beban pajak yang harus dibayar oleh pegadaian Kantor pusat adalah sebesar : 10% x Rp 50.000.000,- = Rp 5.000.000,- 15% x Rp 50.000.000,- = Rp 7.500.000,- 30% x Rp 22.912.342.500,- = Rp 6.873.702.750,- + Rp 6.886.202.750,- Besarnya beban pajak tersebut sebagai pengurang dari laba kena pajak. Jadi, laba bersih setelah pajak yang diperoleh pegadaian kantor pusat periode tahun 2006 adalah : Laba kena pajak Rp 23.012.342.500,- Beban Pajak ( Rp 6.886.202.750,-) Laba setelah pajak Rp 16.126.139.750,- BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN D a ri hasil uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi ini diharapkan kesimpulan dan saran yang dikemukakan dapat bermanfaat bagi penulis maupun perusahaan yang menjadi tempat penelitian serta pihak lain yang membaca skripsi ini. A. Kesimpulan Kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap analisis perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut standar akuntansi keuangan serta undang – undang perpajakan terhadap penghasilan kena pajak pada Perum Pegadaian Pusat, adalah sebagai berikut : 1. Aktiva tetap Perum Pegadaian Pusat sudah dikelompokkan sesuai dengan jenis dan masa manfaat yang diharapkannya. Pengelompokkannya terdiri dari tanah, bangunan berupa (bangunan kantor, bangunan rumah dinas, lapangan tennis, pagar kantor, taman kantor, instalasi kantor), kelompok bukan bangunan berupa (kendaraan, mesin kantor, computer, meubelair kantor) dan gedung dalam pembangunan. 2. Kebijakan perhitungan penyusutan untuk seluruh aktiva tetap Perum Pegadaian Pusat berdasarkan ketentuan perundang – undangan perpajakan pasal 11 Undangundang No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, untuk aktiva tetap kelompok bangunan disusutkan dengan metode garis lurus (Straight Line Method), sedangkan untuk kelompok bukan bangunan menggunakan saldo menurun ganda (Double Declining Method). 3. Laba kena pajak komersial Perum Pegadaian Pusat per 31desember 2006 sebesar Rp 19.213.997.701,- sedangkan laba kena pajak fiskal sebesar Rp 23.012.342.500,-. perbedaan tersebut disebabkan antara lain karena beban penyusutan aktiva tetap untuk kendaraan dan bangunan menurut komersial sebesar Rp 1.611.824.782,- sedangkan menurut fiskal sebesar Rp 1.348.996.305,- penyebab perbedaan beban penyusutan dikarenakan pihak Pegadaian membebankan penyusutan beberapa aktiva tetap yang tidak dapat diakui sebagai biaya atau beban yang tidak boleh dikurangkan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan pasal 9 (1) e Undang-undang No17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan . B. Saran Perum Pegadaian Pusat kantor pusat untuk masa yang akan datang hendaknya melakukan perencanaan secara efesien terhadap pengeluaran aktiva tetap yang tidak dapat diakui sebagai biaya menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berakibat berbedanya beban penyusutan menurut komersial dengan fiscal dikarenakan dapat mempengaruhi besarnya laba kena pajak. DAFTAR PUSTAKA Baridwan, Zaki. Intermediate Accounting, Edisi 8, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2004. Gade, Muhammad. Teori Akuntansi, Cetakan I, Penerbit Almahira, Jakarta, 2005. Gunadi. Akuntansi Pajak, Penerbit PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005. Harahap, Sofyan Safri. Akuntansi Aktiva Tetap, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta, 2004. Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2003. Prabowo, Yusdianto. Akuntansi Perpajakan Terapan, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004. Suandy, Early. Perencanaan Pajak, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Stdtd. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. Waluyo, Perpajakan Indonesia, Edisi Kelima, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2005. LAMPIRAN I PERUM PEGADAIAN PUSAT RINCIAN AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTAN (KOMERSIAL) METODE SALDO MENURUN GANDA Per 31 Desember 2006 No keterangan Tanggal Perolehan Harga Perolehan Umur Ekonomis Tarif Penyusutan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Kendaraan 1 minibus 29-Sep-93 29.900.000 8 Tahun 25% 28.899.999 1 2 minibus 7-Jan-97 39.450.000 8 Tahun 25% 39.449.999 1 3 minibus 16-Agust-96 39.450.000 8 Tahun 25% 39.449.999 1 4 minibus 6-Jul-96 54.000.000 8 Tahun 25% 53.999.999 1 TOTAL 162.800.000 161.799.996 4 5 sedan 4-Apr-96 96600000 8 Tahun 25% 96.599.999 1 6 sedan 8-Sep-00 115.195.000 8 Tahun 25% 6 .2 64 .572 96.401.284 18.793.716 7 sedan 25-Agust-00 108.450.000 8 Tahun 25% 5 .8 97 .763 90.756.711 17.693.289 8 sedan 29-Agust-00 108450000 8 Tahun 25% 5 .8 97 .763 90.756.711 17.693.289 9 sedan 12-Sep-00 88.800.000 8 Tahun 25% 4 .8 29 .150 74.312.549 14.487.451 10 sedan 10-Okt-01 344.940.000 8 Tahun 25% 2 5 .5 79.962 268.200.114 76.739.886 11 sedan 10-Okt-01 344.950.000 8 Tahun 25% 2 5 .5 79.962 268.207.889 76.742.111 12 sedan 10-Okt-01 343.525.000 8 Tahun 25% 2 5 .4 75.029 267.099.913 76.425.087 13 sedan 10-Okt-01 343.525.000 8 Tahun 25% 2 5 .4 75.029 267.099.913 76.425.087 14 sedan 07-Sep-01 144.700.000 8 Tahun 25% 1 0 .4 92.163 113.223.511 31.476.489 15 sedan 03-Agust-01 146.475.000 8 Tahun 25% 1 0 .3 79.484 115.336.546 31.138.454 16 sedan 2-Sep-02 126.450.000 8 Tahun 25% 1 2 .2 25.146 89.774.561 36.675.439 17 sedan 2-Sep-02 126.450.000 8 Tahun 25% 1 2 .2 25.146 89.774.561 36.675.439 18 sedan 2-Sep-02 126.450.000 8 Tahun 25% 1 2 .2 25.146 89.774.561 36.675.439 19 sedan 2-Sep-02 126.450.000 8 Tahun 25% 1 2 .2 25.146 89.774.561 36.675.439 20 sedan 02-Sep-02 126.450.000 8 Tahun 25% 1 2 .2 25.146 89.774.561 36.675.439 21 sedan 13-Sep-02 126.450.000 8 Tahun 25% 1 2 .2 25.146 89.774.561 36.675.439 22 sedan 25-Jul-03 159.142.500 8 Tahun 25% 2 0 .0 48.225 98.997.825 60.144.675 23 sedan 25-Jul-03 159.142.500 8 Tahun 25% 2 0 .0 48.225 98.997.825 60.144.675 24 sedan 11-Feb-04 158.800.000 8 Tahun 25% 2 2 .9 51.563 89.945.313 68.854.687 25 sedan 11-Feb-04 158.800.000 8 Tahun 25% 2 2 .9 51.563 89.945.313 68.854.687 26 sedan 11-Feb-04 158.800.000 8 Tahun 25% 2 2 .9 51.563 89.945.313 68.854.687 27 sedan 11-Feb-04 158.800.000 8 Tahun 25% 2 2 .9 51.563 89.945.313 68.854.687 28 sedan 11-Feb-04 158.800.000 8 Tahun 25% 2 2 .9 51.563 89.945.313 68.854.687 29 sedan 20-Feb-04 158.800.000 8 Tahun 25% 2 3 .5 71.875 88.084.375 70.715.625 30 sedan 20-Feb-04 158.800.000 8 Tahun 25% 2 3 .5 71.875 88.084.375 70.715.625 31 sedan 20-Feb-04 158.800.000 8 Tahun 25% 2 3 .5 71.875 88.084.375 70.715.625 32 sedan 30-Jun-05 163.850.000 8 Tahun 25% 3 5 .8 42.188 56.323.438 107.526.562 33 sedan 30-Jun-05 171.500.000 8 Tahun 25% 3 7 .5 15.625 58.953.125 112.546.875 TOTAL 4.868.345.000 518.149.456 3.313.894.409 1.554.450.591 No Keterangan Tanggal Perolehan Harga Perolehan Umur Ekonomis Tarif Penyusutan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Kendaraan 1 Sepeda motor 17-Jul-95 3.063.921 4 Tahun 50% 3.063.920 2 Sepeda motor 17-Mar-97 4.145.000 4 Tahun 50% 4.144.999 3 Sepeda motor 17-Mar-97 4.145.000 4 Tahun 50% 4.144.999 4 Sepeda motor 17-Mar-97 4.145.000 4 Tahun 50% 4.144.999 5 Sepeda motor 21-Apr-04 11970000 4 Tahun 50% 1 . 995.000 9.975.000 1.995.000 6 Sepeda motor 21-Apr-04 11.970.000 4 Tahun 50% 1 . 995.000 9.975.000 1.995.000 7 Sepeda motor 21-Apr-04 11.970.000 4 Tahun 50% 1 . 995.000 9.975.000 1.995.000 8 Sepeda motor 21-Apr-04 11970000 4 Tahun 50% 1 . 995.000 9.975.000 1.995.000 9 Sepeda motor 21-Apr-04 11.970.000 4 Tahun 50% 1 . 995.000 9.975.000 1.995.000 10 Sepeda motor 8-Apr-04 11.970.000 4 Tahun 50% 1 . 870.312 10.099.688 1.870.312 11 Sepeda motor 21-Apr-04 11.970.000 4 Tahun 50% 1 . 995.000 9.975.000 1.995.000 12 Sepeda motor 1-Jan-05 11.970.000 4 Tahun 50% 2 . 992.500 8.977.500 2.992.500 13 Sepeda motor 01-Jan-05 11.970.000 4 Tahun 50% 2 . 992.500 8.977.500 2.992.500 14 Sepeda motor 01-Jan-05 11.970.000 4 Tahun 50% 2 . 992.500 8.977.500 2.992.500 15 Sepeda motor 01-Jan-05 11.970.000 4 Tahun 50% 2 . 992.500 8.977.500 2.992.500 16 Sepeda motor 1-Jan-05 11.970.000 4 Tahun 50% 2 . 992.500 8.977.500 2.992.500 17 Sepeda motor 25-Feb-06 11.070.000 4 Tahun 50% 4 . 612.500 4.612.500 6.457.500 18 Sepeda motor 7-Feb-06 11.070.000 4 Tahun 50% 5 . 073.750 5.073.750 5.996.250 19 Sepeda motor 23-Mar-02 10.904.000 4 Tahun 50% 10.903.999 20 Sepeda motor 07-Feb-06 11.070.000 4 Tahun 50% 5 . 073.750 5.073.750 5.996.250 TOTAL 203.252.921 43.562.812 156.000.104 47.252.812 LAMPIRAN II PERUM PEGADAIAN PUSAT RINCIAN AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTAN (KOMERSIAL) METODE GARIS LURUS Per31 desember 2006 No keterangan Tanggal Perolehan Harga Perolehan Umur Ekonomis Tarif Penyusutan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Bangunan 1 Tanah 1-Jan-96 5.734.965.508 5.734.965.508 2 Tanah 1-Jan-83 34.621.630 34.621.630 3 Tanah 1-Jan-96 21.966.050 21.966.050 4 Tanah 1-Jan-57 1.128.515.900 1.128.515.900 5 Tanah 1-Jan-72 38089214 38.089.214 6 Tanah 1-Jan-79 71.255.607 71.255.607 TOTAL 7.029.413.909 7.029.413.909 7 Bangunan Kantor 1-Jan-96 5.492.388.518 20 Tahun 5% 2 7 4.619.426 3.020.813.686 2.471.574.832 8 Bangunan Kantor 1-Jan-96 886145600 20 Tahun 5% 44 . 307.280 487.380.080 398.765.250 9 Bangunan Kantor 1-Jan-96 645.157.750 20 Tahun 5% 32 . 257.888 354.836.768 290.320.938 10 Bangunan Kantor 1-Jan-02 292.798.000 20 Tahun 5% 14 . 639.900 73.199.500 219.598.500 11 Bangunan Kantor 1-Jan-03 339.632.000 20 Tahun 5% 16 . 981.600 67.926.400 271.705.600 12 Bangunan Kantor 31-Des-05 6.008.244.000 20 Tahun 5% 3 0 0.412.200 300.412.200 5.707.831.800 13 Bangunan Kantor 01-Jan-02 1.341.650.495 20 Tahun 5% 67 . 082.525 335.412.625 1.006.237.870 TOTAL 15.006.016.363 750.300.819 4.639.981.259 10.366.034.790 14 Lapangan tenis 01-Jan-96 2.000.489.350 20 Tahun 5% 1 0 0.024.468 1.100.269.148 900.220.203 15 Lapangan tenis 01-Jan-96 730.784.518 20 Tahun 5% 35 . 539.226 401.931.486 328.853.032 TOTAL 2.731.273.868 135.563.694 1.502.200.634 1.229.073.235 16 Pagar kantor 1-Jan-99 5.143.000 20 Tahun 5% 2 57 . 150 2.057.200 3.085.800 17 Pagar kantor 1-Des-05 73.871.000 20 Tahun 5% 4 . 00 1.346 4.001.346 69.869.654 18 Pagar kantor 1-Jan-85 15.482.350 20 Tahun 5% 15.482.349 1 TOTAL 94.496.350 4.258.496 21.540.895 72.955.455 19 Taman Kantor 1-Jan-96 141.104.440 20 Tahun 5% 7 . 05 5.222 77.607.442 63.496.998 TOTAL 20 Instalasi listrik kantor 1-Jan-05 136.904.000 8 Tahun 25% 2 5 .6 69.500 59.895.500 77.008.500 21 Instalasi AC kantor 01-Jan-84 48.984.800 8 Tahun 25% 48.984.799 1 22 Instalasi lift kantor 1-Jan-84 71.424.000 8 Tahun 25% 71.423.999 1 TOTAL 257.312.800 25.669.500 180.304.298 77.008.502 23 Bangunan rumah dinas 31-02-05 316.868.000 20 Tahun 5% 15 . 843.400 25.085.383 291.782.617 24 Bangunan rumah dinas 01-Jan-96 831.974.671 20 Tahun 5% 41 . 598.734 457.586.069 374.388.602 25 Bangunan rumah dinas 20-Des-01 53.970.000 20 Tahun 5% 2 . 69 8.500 13.492.500 40.477.500 26 Bangunan rumah dinas 21-Feb-02 67.944.000 20 Tahun 5% 3 . 39 7.200 16.419.800 51.524.200 27 Bangunan rumah dinas 21-Feb-02 66.438.000 20 Tahun 5% 3 . 32 1.900 16.055.850 50.382.150 28 Bangunan rumah dinas 01-Jan-03 89.318.000 20 Tahun 5% 4 . 46 5.900 17.863.600 71.454.400 29 Bangunan rumah dinas 01-Jan-96 134.499.000 20 Tahun 5% 6 . 72 4.950 73.974.450 60.302.050 30 Bangunan rumah dinas 01-Jan-96 383.036.620 20 Tahun 5% 19 . 151.813 210.669.943 172.366.317 31 Bangunan rumah dinas 01-Jan-96 63.483.290 20 Tahun 5% 3 . 17 4.165 34.915.815 28.567.480 32 Bangunan rumah dinas 26-Apr-02 20.545.000 20 Tahun 5% 1 . 02 7.250 4.793.833 15.751.167 33 Bangunan rumah dinas 01-Jan-02 88.833.500 20 Tahun 5% 4 . 44 1.675 22.208.375 66.625.125 34 Bangunan rumah dinas 01-Des-03 127.802.000 20 Tahun 5% 5 32 . 508 19.702.808 108.099.192 35 Bangunan rumah dinas 01-Des-05 172.696.000 20 Tahun 5% 8 . 63 4.800 9.354.367 163.341.633 36 Bangunan rumah dinas 01-Des-05 28.861.750 20 Tahun 5% 1 . 44 3.088 1.563.345 27.298.405 37 Bangunan rumah dinas 01-Des-05 143.539.000 20 Tahun 5% 7 . 17 6.950 7.775.029 135.763.971 38 Bangunan rumah dinas 01-Jan-05 72.639.000 20 Tahun 5% 3 . 63 1.950 7.263.900 63.375.100 TOTAL 2.662.447.831 127.264.783 938.725.067 1.721.499.909 LAMPIRAN III PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN KANWIL PUSAT LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI Periode yang berakhir 31 Desember 2006 Laporan Laba Rugi Laporan Laba Rugi Komersial Koreksi Fiskal Fiskal No Keterangan Per 31 Des 2006 Per 31 Des 2006 Pendapatan Usaha 1 Pendapatan Sewa modal 18.619.221.320 18.619.221.320 2 Pendapatan Bea administrasi 18.646.758.460 18.646.758.460 3 Pendapatan Investasi 15.845.751 15.845.751 4 Pendapatan usaha anak perusahaan 1.156.792.818 1.156.792.818 Jumlah Pendapatan Usaha 38.438.618.349 38.438.618.349 Beban usaha 1 Beban Bunga 2.467.910.848 2.467.910.848 2 Beban Pegawai 13.114.848.739 2.201.346.393 10.913.502.346 3 Beban administrasi dan pemasaran 2.460.828.457 784.461.225 1.676.367.232 4 Beban umum 3.138.818.482 549.708.704 2.589.109.778 5 Beban pendidikan dan pelatihan 1.427.166.547 1.427.166.547 6 Beban Penyusutan 2.610.441.424 262.828.477 2.347.612.947 Jumlah beban usaha 25.220.014.497 3.798.344.799 21.421.669.698 Pendapatan lain-lain 1 Pendapatan jasa giro 37.332.865 37.332.865 2 Pendapatan sewa 410.322.162 410.322.162 3 Pendapatan penjualan contoh - - 4 Pendapatan selisih kurs 747 747 5 Pendapatan SBK/kartu nasabah hilang 20.000 20.000 6 Pendapatan lainnya 5.727.955.522 5.727.955.522 7 Laba penjualan surat berharga - - 8 Laba penjualan aktiva tetap - - 9 Laba penjualan aktiva lain-lain - - 10 Laba pengolahan/pertukaran aktiva tetap 200.000 200.000 Jumlah pendapatan lain-lain 6.175.871.296 6.175.871.296 Beban lainnya 1 Rugi pertukaran/pengolahan aktiva tetap 180.477.447 180.477.447 2 Rugi selisih kurs - - Jumlah beban lainnya 180.477.447 180.477.447 Laba bersih 19.213.997.701 3.798.344.799 23.012.342.500 LAMPIRAN IV KUNTA, 
widget by : http://www.rajakelambu.com
Previous
Next Post »
0 Komentar