Analisis Produk Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (Bba) Pada Bmt-Mmu Sidogiri Pasuruan

Admin
ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN BAI’ BITSAMAN AJIL (BBA) PADA BMT-MMU SIDOGIRI PASURUAN


PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah Islam. Namun prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam-meminjam sudah ada dan banyak terjadi pada zaman Nabi SAW bahkan sebelumnya. Tidak dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan, telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Para pedagang dan pengusaha sudah tidak mungkin lagi mengurusi keuangan secara sendiri (Ridwan, 2005:51). Konsep organisasi atau lembaga keuangan sesungguhnya sudah dikenal sejak sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rosul. Lembaga baitul maal (rumah dana), merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan (Ridwan, 2005:56).

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit  dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving. Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat luas.
Dari persoalan di atas, mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif. Yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro. Lembaga tersebut adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) (Ridwan, 2005:73).
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan Bank maupun Non-Bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penggunaan risiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70% s/d 90% kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non-formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir dengan mengenakan suku bunga yang tinggi. Untuk menanggulangi kejadian-kejadian seperti ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak mengoperasikan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu; Bank Umum Syariah, BPR Syariah, dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) (Muhammad, 2005:16).
Baitul Maal wat Tamwil atau biasa dikenal dengan sebutan BMT, dari segi bahasa atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti rumah uang dan (rumah) pembiayaan, sehingga bila diartikan secara terpisah, baitul maal adalah rumah uang. Namun bukanlah yang dimaksud dengannya dalam tulisan ini adalah demikian. Baitul maal adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Sedangkan baituttamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan (Ilmi, 2002: 67).
Keberadaan BMT merupakan representatif dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Keberadaan BMT ini diharapkan mampu untuk berperan aktif dalam memperbaiki kondisi masyarakat yang sebagian harus menghadapi rentenir-rentenir yang nantinya masyarakat akan terjerumus pada masalah ekonomi (Sudarsono, 2005:96).
Berdirinya BMT-MMU Sidogiri pada tahun 1997 tidak dapat dilepaskan dari pusaran pertumbuhan LKMS di Indonesia. Pada awal berdirinya BMT-MMU hanya bermodalkan Rp 13,5 juta yang dihimpun dari dana guru-guru ranting Madrasah Miftahul Ulum (MMU). Serta berdirinya lembaga ini berawal dari keprihatinan para guru (asatidz) di pondok pesantren Sidogiri terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah Islam. Mereka resah dengan adanya praktek ekonomi ribawi yang dilakukan oleh para rentenir di lingkungan kota santri ini (Bakhri, 2004: 89).
Kemajuan yang dicapai oleh koperasi Baitul Maal wa Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah (BMT-MMU) Sidogiri, merupakan angin segar bagi peningkatan peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi ummat. Dalam bukunya Bakhri (2004:23) setelah 7 tahun berkiprah dalam pemberdayaan ekonomi ummat, BMT-MMU telah memiliki 12.470 orang penabung, omsetnya mencapai Rp 35 Milyar dengan Asset Rp 8,1 Milyar. Dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan melalui program pembiayaan kepada 3.162 orang dengan LDR (Loan Deposit Ratio) sebesar 76,14%.
Untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara pesat, BMT-MMU Sidogiri melakukan kegiatan penghimpun dana dan juga penyaluran dana. Pada sisi penghimpun dana BMT-MMU menghimpun dana dari anggota (nasabah) dengan akad wadi'ah (sewa), mudharabah umum, deposito, qiradh atau pun qard. Sedangkan pada sisi penyalur dana, BMT-MMU melakukan transaksi pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil yaitu akad mudharabah dan musyarakah, sistem jual beli yaitu Murabahah, Bai Bitsaman Ajil maupun sistem nirlaba yaitu Qard Hasan (sosial).
BMT sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan, karena kegiatan BMT sebagai lembaga keuangan pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT. Adapun jumlah nasabah pembiayaan di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan adalah sebagai berikut:



Table 1.1
Produk Pembiayaan dan Data Nasabah
BMT-MMU Tahun 2005-2007

Ket
2005
%
2006
%
2007
%
BBA
631
60,5
529
50,6
688
62
Musyarakah
-
-
-
-
-
-
Mudharabah
391
37,4
433
39,3
374
33,7
Murabahah
3
0,3
4
0,36
1
0,09
Qord Hasan
9
0,86
15
1,36
44
3,97
JUMLAH
1043

1043

1107

Sumber : Data diolah dari laporan keuangan BMT MMU Pasuruan
Dengan melihat jumlah nasabah pembiayaan pada tabel 1.1, pembiayaan yang paling dominan di BMT-MMU Sidogiri adalah pembiayaan bai’ bistaman ajil (BBA). Hal ini memberi banyak manfaat kepada BMT, salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Dumairi Nor selaku Manajer BMT-MMU Sidogiri Pasuruan bahwa pembiayaan bai’ bitsaman ajil (BBA) dinilai sangat sesuai dengan karakteristik kebanyakan nasabah BMT-MMU yaitu pengusaha mikro dikarenakan, Pertama; sistem BBA sangat sederhana, hal tersebut memudahkan dalam penanganan administrasi di BMT, kedua; fleksibel kemudian ketiga; angsuran sangat mempermudah para nasabah (usaha mikro) dalam melunasi karena pendapatan mereka yang minim dan tidak menentu.
Peluang relatif banyaknya nasabah pembiayaan dengan kontrak bai’ bitsaman ajil (BBA) tersebut, tentunya selain memiliki efek positif bagi perkembangan BMT serta bai’ bitsaman ajil (BBA) termasuk produk pembiayaan yang sangat efektif dan produktif untuk meningkatkan pendapatan nasabah dan BMT. Dalam hal ini besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan meningkatkan tingkat keuntungan (profit) pada BMT. Pernyataan ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan dari tiap-tiap produk pembiayaan setiap tahunnya, sebagai berikut:
Table 1.2
Pendapatan Produk Pembiayaan
BMT-MMU Tahun 2003-2007

Pembiayaan
                    Pembiayaan Yang Diperoleh
2003
2004
2005
2006
2007
BBA
1.156.643.541
1.572.584.691
2.010.293.977
2.065.797.618
2.911.280.922
Musyarakah
-
-
350.000
1.950.000
400.000
Mudharabah
216.557.828
237.951.586
626.769.501
900.392.394
823.531.156
 Murabahah
2.102.055
10.588.750
2.440.500
10.885.102
20.685.498
Qard Hasan
230.000
9.030.000
28.400.000
2.080.317
117.297.657
Total
1.375.533.424
1.830.155.027
2.668.253.978
2.981.105.431
3.873.195.233
Sumber: Data Diperoleh dari Laporan Keuangan BMT-MMU Sidogiri Pasuruan
Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut azas Syari’ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan  sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.
Mengingat pembiayaan bai’ bitsaman ajil (BBA) sebagai sistem pembiayaan yang sangat urgen maka sistem dan manajemen serta pengelolaannya harus benar-benar dirumuskan dan diaplikasikan sebaik mungkin guna meningkatkan profesionalitas dan kualitas serta efektifitas perekonomian umat untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.
Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Produk Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan”
B.     Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1.      Bagaimana prosedur pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA)  di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan?
2.      Bagaimana kontribusi pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) dalam meningkatkan pendapatan BMT-MMU Sidogiri Pasuruan?
C.    Tujuan Penelitian
1.      Untuk mendeskripsikan prosedur pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA)  di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan.
2.      Untuk mendeskripsikan kontribusi pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) dalam meningkatkan pendapatan BMT-MMU Sidogiri Pasuruan.




D.    Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi segala pihak diantaranya:
  1. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti mengenai aplikasi pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil secara komprehensif.
  2. Bagi Lembaga, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan atau bahan data dalam menjalankan kegiatan usaha.
  3. Bagi pihak lain, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan serta dapat dijadikan tambahan bacaan ilmiah kepustakaan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.


BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A.    Penelitian Terdahulu
Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain:
Nurul Farida (2003) dengan judul “Analisis pembiayaan al Bai’u Bitsaman Ajil Bagi Usaha Kecil (Studi kasus pada BMT As Sa’adah Malang)” Jenis penelitian yakni Kualitatif deskriptif. Hasil analisisnya adalah bahwa pembiayaan BBA ini membawa pengaruh yang baik kepada para pengusaha kecil yaitu dengan adanya produk pembiayaan BBA ini mereka (para usaha kecil) bisa memenuhi barang-barang kebutuhan yang mereka perlukan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.
Muazizah (2004) dengan Judul “Analisis Penilaian Bank Terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Profitabilitas Pada BPRS Bumi Rinjani Batu”. Jenis penelitiannya, Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil analisisnya adalah bahwa dalam melakukan penelian nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Batu didasarkan pada analisis 5C. Sedangkan untuk aspek profitabilitasnya pada BPRS Bumi Rinjani Batu mengalami kenaikan tiap tahunnya.
Table 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No
Nama
Judul
Jenis penelitian
Hasil
1.
Nurul Farida (2003)
Analisis Pembiayaan al Bai’u Bitsaman Ajil Bagi Usaha Kecil
(Studi Kasus Pada BMT As Sa’adah Malang)

Kualitatif Deskriptif
pembiayaan BBA ini membawa pengaruh yang baik kepada para pengusaha kecil yaitu dengan adanya produk pembiayaan BBA ini mereka (para usaha kecil) bisa memenuhi barang-barang kebutuhan yang mereka perlukan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.
2.
Muazizah (2004)
“Analisis Penilaian Bank Terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Profitabilitas Pada BPRS Bumi Rinjani Batu”
Kualitatif deskriptif
Dalam melakukan penilaian nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Batu didasarkan pada analisis 5C. Sedangkan untuk aspek profitabilitasnya pada BPRS Bumu Rinjani Batu mengalami kenaikan tiap tahunnya.
3
Dwi Riska Amalia  (2008)
“Analisis Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) Dalam Meningkatkan Pendapatan BMT (Studi Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan
Kualitatif Deskriptif
Pembiayaan bai’ bitsaman ajil (BBA) memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan BMT-MMU. Pendapatan terbesar dan optimal didapatkan dari pembiayaan jual beli BBA.  Dimana pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan BBA setiap tahun mengalami peningkatan. Kemudian dalam menganalisa pembiayaan, BMT-MMU menggunakan prinsip 5 C (Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition).
Sumber: Data diolah oleh peneliti
                                                                

Dengan melihat tabel di atas, maka dapat terlihat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaannya yaitu dalam hal judul pembahasan dan juga metode penelitian. Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) merupakan salah satu  pokok pembahasan dalam  penelitian sekarang maupun dalam penelitian terdahulu. Dan metode yang digunakan dalam penelitian antara keduanya yaitu dengan pendekatan kualitatif.
Sedangkan yang membedakan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian Nurul Farida (2003) lebih fokus pada Usaha Kecil sedangkan penelitaian sekarang yaitu Dalam meningkatkan Pendapatan BMT. Penelitian Muazizah (2004) mengenai pembiayaan Murabahah dimana pembiayaan murabahah ini sama-sama merupakan pembiayaan dengan akad jual beli, Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan Bai’ Bithaman Ajil, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada jatuh tempo pengembaliannya. Serta yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dalam hal lokasi penelitian/studi kasusnya.
B.     Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
1.      Pengertian BMT
BMT merupakan sebuah lembaga keuangan non-bank. Baitul maal wat tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha–usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non–profit, seperti; zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha–usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.
Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetapkan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetapkan BMT, dan pada gilirannya BMT menetapkan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat (Sudarsono, 2005:96).
Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsif–prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu , BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran :
a.      Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non – Syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan–pelatihan mengenai cara–cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalamtransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
b.      Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha–usaha nasabah atau masyarakat umum.
c.       Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
d.     Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah – langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan (Sudarsono, 2007: 98).
2.      Karakteristik BMT
Menurut Ridwan (2004:132) BMT mempunyai ciri utama  dan ciri khusus. Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:
a.      Ciri utama
1)      Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
2)      Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pensyarufan dana zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3)      Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
4)      Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.
b.      Ciri khusus
1)      Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan.
2)      Kantor dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, waktu buka kasnya tidak terbatas pada siang hari saja, tetapi dapat saja malam atau sore hari tergantung pada kondisi pasarnya.
3)      BMT mengadakan pendampingan usaha anggota.
4)      Manajemen BMT adalah profesional islami
3.      Status, Ciri-ciri dan Struktur Organisasi BMT
a.      Status dan Badan Hukum
Badan hukum yang disandang oleh BMT (berkembang sampai dengan) sebagai:
1)      Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Simpan Pinjam
2)      KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau Prakoperasi Dalam program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat Bank Indonesia) BI memberikan izin kepada LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) tertentu untuk membina KSM.
3)      LPSM itu memberikan sertifikat pada KSM (dalam hal ini Baitutamwil) untuk beroperasi KSM disebut juga sebagai prakoperasi.
4)      MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi negara yang terkait, BUMN, dan lain-lain (Muhamad, 2000:114).
b.      Ciri-ciri
Sebagai lembaga keuangan informal, BMT memiliki ciri-ciri:
1)      Modal awal lebih kurang Rp. 5 s.d Rp. 10 juta
2)      Memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil, tergantung perkembangan besarnya modal.
3)      Menerima titipan zakat, infak dan shadakah dari Baziz.
4)      Calon pengelola atau manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, dan jujur, jika mungkin minimal lulusan D3, S1.
5)      Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan mudharabah, demikian pula terhadap nasabah pembiayan. Tidak hanya menunggu.
6)      Manajemennya profesional dan Islami:
·         Administrasi pembukuan dan prosedur perbankan
·         Aktif, menjemput, beranjangsana, berprakarsa
·         Berperilaku ahsanu’ amala: service excellence (Muhamad, 2000:115).

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BMT
Keterangan : ------------ Garis Koordinasi
                                         Garis Komando
Sumber: Sudarsono (2005:101).

 Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT memiliki bentuk struktrur organisasi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh:
1)      Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT
2)      Efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT
3)      Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang
4)      Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT (Sudarsono, 2005:101).

4.      Prinsip Utama BMT
Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:
a.      Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
b.      Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
c.       Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan sehingga akan timbul rasa saling melindungi dan menanggung.
d.     Kebersamaan, yaitu kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
e.      Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan, akan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
f.        Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (‘amalus sholih/ahsanu amala), yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tinggi.
g.      Istiqomah; konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap (Ridwan, 2004: 130-131).
5.      Produk-produk Baitul Maal wat Tamwil
Muhamad (2000:117-120) berpendapat bahwa Secara fungsional, operasional BMT adalah hampir sama dengan BPR Syari’ah. Yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur. Dilihat dari fungsi pokok operasional BMT, ada dua fungsi pokok dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat, kedua fungsi tersebut adalah:
Ø  Produk pengumpulan dana BMT
a.      Simpanan Wadiah
Adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/transfer dari perintah bayaran lainnya.

b.       Simpanan Mudharabah
Adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
Adapun jenis-jenis  tabungan/simpanan di BMT adalah sebagai berikut:
1)      Tabungan persiapan qurban
2)      Tabungan Pendidikan
3)      Tabungan Persiapan untuk nikah
4)      Tabungan persiapan untuk melahirkan
5)      Tabungan naik haji/umroh
6)      Simpanan Berjangka/deposito
7)      Simpanan khusus untuk kelahiran
8)      Simpanan sukarela
9)      Simpanan hari tua
10)  Simpanan aqiqoh
Ø  Produk Penyaluran dana
a.      Pembiayaan Bai’ Bithaman Ajil (BBA)
Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati.
b.      Pembiyaan Murabahah
Pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan Bai’u Bithaman Ajil, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada jatuh tempo pengembaliannya.
c.       Pembiayaan Mudharabah
Adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota, dimana BMT menyediakan dana untuk menyediakan modal kerja, sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.
d.     Pembiayaan Musyarakah
Adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.
e.       Pembiayaan Al-Qardhul Hasan
Adalah perjanjian pembiayaan antar BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini.


C.    Pembiayaan
1.      Pengertian Pembiayaan
Menurut Muhammad (2005:17) pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.
 Menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah:
“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan” (UU No. 9 Tahun 1995. Tentang Perkoperasian).

Istilah pembiayaan menurut konvensional disebut dengan kredit. Dalam sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu (Kasmir, 2001: 72).
Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan/penyaluran dana oleh pihak-pihak yang kekurangan dana oleh pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
2.      Jenis-Jenis Pembiayaan
Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut (Antonio, 2001: 160):
a.      Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
b.      Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya adalah (Muhammad, 2005: 22):
a.      Pembiayaan menurut tujuan
Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:
1)      Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha
2)      Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif

b.      Pembiayaan menurut jangka waktu
Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
1)      Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
2)      Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
3)      Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.
Terdapat beberapa pendapat dalam pengelompokkan jenis pembiayaan, namun pada umumnya dikelompokkan berdasarkan:
a.      Penggunaannya
Menurut penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan konsumsi dan pembiayaan produktif.
1)      Pembiayaan konsumtif
2)      Pembiayaan produktif
b.      Keperluan Produksinya
Menurut keperluan produksinya, pembiayaan menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.
c.       Jangka Waktunya
Menurut jangka waktunya, pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu: jangka pendek, menengah dan panjang.

d.     Cara Penggunaan
Menurut cara penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi empat : pembiayaan rekening Koran bebas, pembiayaan rekening Koran terbatas, pembiayaan rekening Koran aflopend, dan pembiayaan reloving.
Secara umum Antonio (2000:161) menjadi jenis-jenis pembiayaan yang dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.2
Jenis-Jenis Pembiayaan
Sumber: Antonio (2001:161)
3.      Pendekatan Analisis Pembiayaan
Menurut Muhammad (2005:60) beberapa yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan adalah sebagai berikut:
a.      Pendekatan Jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
b.      Pendekatan Karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah
c.       Pendekatan Kemampuan Pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
d.     Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
e.      Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.
4.      Prinsip Analisis Pembiayaan
Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pengelola bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:
a.      Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
b.      Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahadan mengembalikan pinjaman yang diambil
c.       Capital artinya besarnya modal yang diperlukan pinjaman
d.     Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank
e.      Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak
Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu Constraint artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha (Muhammad, 2005:60).
Menurut Kasmir (2005:106) selain dengan menggunakan 5C dalam menganalisis pembiayaan juga terdapat 7P diantaranya adalah sebagai berikut:
a.       Personality
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
b.       Party
Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan kegolongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

c.       Perpose
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.
d.      Prospect
Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tapi nasabah juga.
e.       Payment
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperoleh. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
f.        Profitability
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
g.      Protection
Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.
5.      Tujuan Analisis Pembiayaan
Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan menurut Muhammad, (2005:305) adalah: pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah:
a.      Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam
b.      Untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
c.       Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak
6.      Proses Pembiayaan
Proses dasar pembiayaan menurut Arifin (2002:204) meliputi aplikasi, analisis permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan, realisasi pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan. Perhatikan gambar berikut: 

Gambar 2.3
Proses Pembiayaan
Rounded Rectangle: Aplikasi Pembiayaan
Sumber: Zainul Arifin (2002:204).


7.      Prosedur Analisis Pembiayaan
Sistem dan prosedur pembiayaan dirancang diharapkan dapat mengurangi peluang terjadinya pembiayaan macet, namun diusahakan tetap sederhana dan tidak memakan banyak waktu.
            Langkah-langkah yang ditempuh untuk mendapatkan pembiayaan menurut Widyaningrum (2002:64) dalam bukunya Model Pembiayaan BMT Dan Dampaknya Bagi Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a.      Wawancara antara staf BMT dan mitra
b.      Survey staf BMT ke tempat usaha dan ke tempat tinggal calon mitra. Tahapan survey harus dilakukan berapapun besar pembiayaan, baik terhadap calon mitra baru maupun mitra pembiayaan ulangan. Tujuannya untuk mengecek langsung keterangan yang diberikan oleh (calon) mitra dengan kenyataannya.
c.       Penyusunan MAP (Memorandum Analisis Pembiayaan) oleh Account Officer (AO, atau petugas lapangan). MAP ini berisi tentang data mengenai kondisi usaha calon mitra dan kondisi keuangan rumah tangga, serta catatan-catatan tentang karakter mitra yang berguna untuk analisis kelayakan pembiayaan, dokumen ini merupakan bahan penentu kelayakan pinjaman.
d.     Rapat komite pembiayaan. Rapat komite dilakukan secara teratur untuk membahas dan menguji kelayakan pengajuan yang masuk, jika dalam satu minggu permohonan cukup banyak maka diadakan rapat komite tambahan.
e.      Negoisasi hasil rapat komite dengan calon mitra
f.        Rapat komite ulang
g.      Pencairan jika permohonan disetujui
h.      Monitoring.
Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami menurut Muhammad (2005:61) adalah sebagai berikut:

Ø  Prosedur Analisis
(1)    Berkas dan pencatatan
(2)    Data pokok dan analisis pendahuluan
Data pokok dan analisis pendahuluan dalam hal ini adalah jaminan, laporan keuangan, data kualitatif dan data kuantitatif.
(3)    Penelitian data
(4)    Penelitian atas realisasi usaha
(5)    Penelitian atas rencana usaha
(6)    Penelitian dan penilaian barang jaminan
(7)    Laporan keuangan dan penelitiannya
Ø  Keputusan Permohonan Pembiayaan
(1)   Bahan pertimbangan pengambilan keputusan
(2)   Wewenang pengambilan keputusan.
8.      Pembiayaan Dalam Perspektif Islam
Dalam bank syariah di dalam memberikan modal kepada nasabah tidak memakai kata pinjam karena disebabkan dua hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh Syariah selain pinjaman. Seperti; jual beli, bagi hasil, sewa dan sebagainya. Kedua, dalam Islam pinjam meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial, artinya bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Oleh sebab itu, dalam bank syariah pinjaman tidak disebut kredit, tetapi pembiayaan (financing) (Antonio, 2001:170).
Perbedaan pokok antara kredit pada perbankan konvensional dengan pembiayaan pada perbankan yang berbasis syariah Islam disebut “pembiayaan syariah”, karena dalam sistem perbankan syariah tidak memakai sistem bunga akan tetapi memakai sistem bagi hasil dan bagi resiko (Profit and Loss Sharing). Kredit konvensional dilakukan melalui pemberian pinjaman uang kepada nasabah sebagai peminjam di mana pemberi pinjaman memperoleh imbalan berupa bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga maka perbankan syariah menempuh cara memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, sewa, atau berdasarkan prinsip kemitraan yaitu prinsip penyertaan (musyarakah) atau prinsip bagi hasil (mudharabah).
Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, sewa, atau prinsip kemitraan tidak dilarang dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 275
3 ¨@ymr&ur ª!$# yìøt7ø9$# tP§ymur (#4qt/Ìh9$# 4
Artinya: …Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba… (Al-Baqarah:275)
Mengacu pada ayat di atas bahwa pembiayaan dalam Islam memakai prinsip jual beli, sewa, atau berdasarkan prinsip kemitraan (musyarakah) sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam bank syariah praktek pembiayaan bisa dicontohkan sebagai berikut: jika seseorang ingin meminjam uang untuk membeli barang tertentu, misalnya nasabah ingin membeli mobil, maka nasabah harus melakukan jual beli dengan bank syariah. Di sini bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Jadi barang yang diinginkan oleh nasabah seakan-akan dipenuhi oleh bank cara melakukan transaksi jual beli (Antonio, 2001: 170).
D.    Bai’ Bitsaman Ajil (BBA)
1.      Pengertian Bai’ Bitsaman Ajil (BBA)
Istilah Bai’ Bitsaman ajil sesungguhnya istilah yang baru dalam literatur fiqih Islam. Meskipun prinsipnya memang sudah ada sejak masa lalu. Secara makna harfiyah, Bai’ maknanya adalah jual beli atau transaksi. Tsaman maknanya harga dan Ajil maknanya bertempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. Tsaman Ajil maknanya adalah harga belakangan. Maksudnya harga barang itu berbeda dengan bila dilakukan dengan tunai (http://elfadhi.wordpress.com).
Ada beberapa pengertian tentang ba’i bitsaman ajil (BBA) yang berpendapat tentang pengertian BBA antara lain:
Muhamad (2000:119) berpendapat ba’i bitsaman ajil (BBA) pembiayaan berakad jual beli, adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank Islam dengan nasabah, dimana bank Islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara menyicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang dibayarkan oleh peminjaman adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati.
Menurut Hertanto Widodo, dkk (1999:49) bahwa bai’ bitsaman ajil adalah akad jual beli barang dengan pembayaran cicilan, sedangkan harga jual adalah harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
Menurut Antonio (2001:101) bahwa bai’ bitsamanil ajil adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’ bitsamanil ajil, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan suatu imbalan. Al-bai’ bitsamanil ajil dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai al-bai’ bitsamanil ajil kepada pemesan pembelian (KPP)
Pendapat lain Triandaru, dkk (2006: 124) bai’ bitsaman ajil adalah akad jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran tersebut didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembayaran ini ditujukan bagi nasabah yang akan membeli barang modal atau barang untuk tujuan investasi lainnya. Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank konvensional.
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa bai’ bitsaman ajil (BBA) merupakan pembiayaan yang berakad jual beli dimana suatu perjanjian yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjaman adalah jumlah atas dasar harga barang modal dan mark-up yang telah disepakati.
2.      Landasan Syariah
Al-qur’an mengizinkan transaksi dalam bisnis selagi transaksi tersebut tidak keluar dari konteks syari’ah (agama). Menurut Muhammad (2000:23), adapun ayat-ayat yang dapat dijadikan rujukan dasar akad Bai’ Bitsaman Ajil, adalah sebagai berikut:
$ygƒr'¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä Ÿw (#þqè=à2ù's? Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷t/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& šcqä3s? ¸ot»pgÏB `tã <Ú#ts? öNä3ZÏiB 4 Ÿwur (#þqè=çFø)s? öNä3|¡àÿRr& 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x. öNä3Î/ $VJŠÏmu ÇËÒÈ  
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan hak sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (An-Nisa’: 29)
Penjelasan: Jual beli dimana murabahah dan al-bai’ bitsamanan ajil merupakan bagian terpenting dari padanya, merupakan bagian terbesar dari rangkaian perniagaan dan  bisnis
Pada surat Al-baqarah ayat 275 juga telah dijelaskan yang berbunyi:
3 ¨@ymr&ur ª!$# yìøt7ø9$# tP§ymur (#4qt/Ìh9$# 4ÇËÐÎÈ
Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
Kalimat diatas menjelaskan bahwa Allah itu tidak melarang adanya praktek jual beli tetapi Allah melarang/mengharamkan adanya riba. Dan dalam Hadist juga telah disebutkan, Muhammad (2000:23) yang berbunyi:
عَنْ سُهَيْبُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ص م قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ اّلْبَرَكّةُ اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَ اْلمُقارضةُ وَخَلْطُ البِرُّ بِالشَّعيْرِ للْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ.
 Dari Suhaib r.a bahwa Rosullah SAW bersabda: ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan, yaitu: (1) menjual secara kredit, (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah), (3) mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah tangga dan bukan untuk dijual ” (HR. Ibnu Majah No: 2280).
Penjelasan: Al-murabahah dan Al-bai’ Bitsamanan Ajil merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena pembiayaannya dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara cicilan.
3.      Manfaat Al-bai’ Bitsaman Ajil (BBA)
Menurut Antonio (2001:106) sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi al-bai’ bitsaman ajil memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi.
Al-bai’ bitsaman ajil banyak memberikan manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem al-bai’ bitsaman ajil juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.
Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:
a.      Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
b.      Fluktuasi harga komporatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak biasa mengubah harga jual beli tersebut.
c.       Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa saja terjadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan ansuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
d.     Dijual; karena al-bai’ bitsaman ajil bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk default akan besar.
4.      Tahap Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA).
Ada beberapa tahap pembiayaan bai’ bitsamanan ajil (BBA) yaitu antara lain, sebagai berikut:
a.      Bank mengangkat nasabah sebagai agen bank
b.      Nasabah dalam kapasitas sebagai agen bank, melakukan pembelian barang modal atas nama bank.
c.       Bank menjual barang modal tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bank (mark-up)
d.     Nasabah membeli barang modal tersebut dan pembayarannya dilakukan secara mencicil untuk jangka masa yang telah disepakati (Triandaru, 2000:124).


5.      Tujuan Pembiayaan Bai’ Bitsamanan Ajil (BBA)
Pembiayaan bai’ bitsaman ajil (BBA) bertujuan untuk membantu nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi) yang tidak mampu membeli secara konstan. Maksudnya, pembiayaan BBA ini berguna untuk membantu para nasabah agar dapat memenuhi barang-barang kebutuhannya dengan cara dibelikan oleh pihak bank/BMT.
6.      Skema Pembiayaan Al-Bai’ Bitsaman Ajil (BBA)
Secara umum, aplikasi perbankan dari al-bai’ bitsaman ajil dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.4
Skema Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA)

1.Negoisasi & Persyaratan


 


Oval: NASABAHOval: BANK2. akad Jual Beli


 


                                                    6.bayar
5.terima                                 
Barang&
SUPPLIER
PENJUAL
 
dokumen                                                    
                             3.beli barang                                               4.kirim






 



Sumber: Antonio (2001:107)






7.      Perbedaan Bai’ Bitsamanil Ajil (BBA) dengan Murabahah.
Pada awal keberadaan bank syariah di Indonesia, karena keterbatasan pemahaman syariah yang dimiliki oleh perangkat bank syariah, salah satu transaksi dibedakan antara murabahah yang dipergunakan atau dipersamakan dengan kredit modal kerja pada bank konvensional, dan bai’ bitsaman ajil (BBA) yang dipergunakan atau dipersamakan dengan kredit  investasi pada bank konvensional. Setelah dilakukan penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam, bahwa bai’ bitsaman ajil (BBA) dan murabahah tidaklah ada bedanya, bai’ bitsaman ajil merupakan salah satu cara pembayaran murabahah. Oleh karena itu pada saat sekarang transaksi tersebut yang ada hanya murabahah saja, sedangkan untuk istilah bai’ bitsaman ajil sudah tidak dipergunakan lagi. Ada bank syariah yang memasarkan BBA, tetapi hal tersebut hanya sebatas nama saja yang merupakan nama produk murabahah yaitu Beli Bayar Angsur.
Untuk mengetahui gambaran yang lengkap tentang hal tersebut berikut perbandingan konsep antara murabahah dan bai’ bitsaman ajil:





Tabel 2.2
Perbedaan Bai’ Bitsaman Ajil dan Murabahah

No
Perihal
Murabahah
Bai’ Bitsaman Ajil
1.
Fikih
ü  Dalam seluruh kitab, Murabahah adalah salah satu bagian prinsip jual beli



ü  Sistem pembayaran boleh secara angsur atau sekaligus
ü  Tidak tercantum dalam kitab fikih manapun dan bukan bagian dari prinsip jual beli melainkan istilah baru sebagai bagian dari murabahah
ü  Bai’ Bitsaman Ajil, berarti ‘jual beli dengan cara angsur ‘ saja tidak ada pembayaran sekaligus.
2.
Teknik Perbankan
ü  Digunakan diseluruh Perbankan Islam yang berada di Timur Tengah, Eropa, Asia, Australia, dan Amerika
ü  Pembiayaan untuk barang yang tidak bersifat siklus (modal kerja), kecuali pembiayaan untuk satu jenis barang dan bersifat one shot deal
ü  Produk ini hanya digunakan di Malaysia



ü  Sama
Sumber: Wiroso (2005: 55-56).
E.     Pendapatan (Profitabilitas)
1.      Pengertian Profitabilitas
Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Menurut Brigham (2001:89) profitability adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan.
Pendapat lain mengatakan profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. (Simorangkir, 152).
Menurut Warsono (2002:35) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampulabaan suatu perusahaan pada periode tertentu.
2.      Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas
Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank, besar kecilnya bank dan lokasi bank bukan merupakan faktor yang paling menentukan. Manajemen yang baik yang ditunjang oleh faktor modal dan lokasi merupakan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank.
Dari segi manajemen paling sedikit ada tiga aspek yang penting diperhatikan, yaitu  balance sheet management, operating management, dan financial management.
Balance sheet management meliputi asset dan liability management, artinya pengaturan harta dan utang secara bersama. Inti assets management adalah mengalokasikan dana kepada berbagai jenis atau golongan earning assets yang berpedoman kepada ketentuan berikut:
a.      Assets itu harus cukup likuid sehingga tidak akan merugikan bila sewaktu-waktu diperlukan untuk dicairkan.
b.      Assets tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan/permintaan pinjaman, tetapi juga masih memberikan earnings.
c.       Usaha me-maximize income dari investasi.
Dengan berpedoman kepada tiga hal tersebut di atas, maka hendaknya dana itu dialokasikan ke dalam assets (Simorangkir: 154).
Liability management berhubungan dengan pengeturan dan pengurusan sumber-sumber dana yang pada dasarnya mengusahakan tiga hal, yaitu sebagai berikut:
a.      Kecukupan dana yang masuk, tidak mengalami kekurangan yang dapat menghilangkan kesempatan (opportunity cost), tetapi juga tidak terlalu besar (melebihi kemampuan untuk menginvestasikannya). Jika sampai kelebihan tentu akan menyebabkan pembayaran bunga lebih besar daripada yang seharusnya dan tentu akan menurunkan tingkat profitabilitasnya, kecuali dana itu dari giro tanpa bunga.
b.      Bunga yang dibayar hendaknya masih pada tingkat yang memberikan keuntungan bagi bank.
c.       Diusahakan agar ada/terdapat keseimbangan antara giro dan deposito, antara demand deposit dan time deposit. Keseimbangan semacam ini perlu untuk menjaga likuiditas karena dengan time deposit ada waktu yang dipastikan berapa lama dapat diinvestasikan dan kapan harus disediakan alat-alat likuid.
Dalam liability management mungkin banyak faktor yang berada di luar kompetensi manajemen, misalnya keinginan menitipkan uang dengan time maupun demand deposit adalah terletak pada deposan atau si peminjam. Banyak sedikitnya deposan yang menitipkan uangnya tidak 100% dapat diawasi/dikuasai oleh bank, tetapi tergantung pada perilaku masyarakat. Bank dengan berbagai kebijakannya hanya bisa mempengaruhi.
Operating management sebagai aspek kedua merupakan manajemen bank yang berperan dalam menaikkan profitabilitas dengan cara menekan biaya. Sebagaimana disebutkan di atas, biaya adalah salah satu faktor yang ikut menentukan tinggi rendahnya profitabilitas. Jadi, tidak cukup hanya menaikkan pendapatan bruto saja, akan tetapi juga harus berusaha menaikkan efisiensi penggunaan biaya dan menaikkan produktivitas kerja. Yang juga termasuk dalam operating management adalah usaha untuk menekan cost of money. Menekan tingkat biaya sampai pada suatu titik yang paling efisien bagi bank adalah suatu proses yang terus-menerus, tidak bisa sekali jadi melalui rumus-rumus.
Aspek ketiga dalam manajemen yang turut menentukan profitabilitas ialah financial management. Aspek ini meliputi hal-hal berikut:
a.      Perencanaan penggunaan modal, penggunaan senior capital yang dapat menekan cost of money, merencanakan struktur modal yang paling efisien bagi bank.
b.      Pengaturan dan pengurusan hal ihwal yang berhubungan dengan perpajakan (Simorangkir: 155).
Aspek-aspek tersebut di atas, meskipun kita dapat membeda-bedakannya, di dalam praktek tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lain. Tidak hanya satu aspek saja yang penting, tetapi semua aspek sama pentingnya dan harus dikerjakan bersama-sama secara simultan.
Dalam arti yang luas, aspek manajemen meliputi penentuan tujuan kebijakan, keputusan, dan tindakan (action) yang harus diambil/dilakukan pimpinan sehubungan dengan pengelolaan yang menguntungkan bagi suatu bank (Simorangkir: 156).
3.      Rasio Profitabilitas
Ratio profitabilitas menurut Brigham (2001:89) mengemukakan ratio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang memperlihatkan pengaruh gabungan likuiditas, manajemen aktiva, dan hutang terhadap hasil operasi.
Pendapat lain mengatakan (Riyanto, 2001:210), ratio profitabilitas adalah ratio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan (Profit Margin On Sales, Return On Total Asset, Return on net Wort dan sebagainya).
Ratio profitabilitas menurut Weston (1986:65) adalah rasio yang mengukur hasil bersih dari sejumlah keputusan-keputusan dan kebijaksanaan. Ratio profitabilitas memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan.
Muhammad (2004: 159) mengemukakan rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank, yang meliputi:
a.      Profit Margin, adalah gambaran efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba.
Profit Margin =
b.      Total Assets Turnover, adalah rasio yang menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini, berarti aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba.
Total Assets Turnover =
c.       Return on Asset, adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.
Return on Asset =
d.     Return On Equity (ROE), rasio ini menunjukkan berapa persen laba bersih bila diukur dari pemilik modal.
Return On Equity (ROE) =
4.      Profitabilitas Dalam perspektif Islam
Diantara tujuan melakukan usaha yang terpenting adalah mendapatkan keuntungan atau dalam istilah ekonominya adalah laba yang merupakan pencerminan pertumbuhan harta. Laba muncul dari proses perputaran modal dan pengoperasiannya dalam aksi-aksi usaha.
a.      Arti Laba Dalam Al-Qur’an
Dalam Bahasa arab, laba berarti pertambahan dalam dagang (Husein, 2001:144). Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 16:
y7Í´¯»s9'ré& tûïÏ%©!$# (#ãruŽtIô©$# s's#»n=žÒ9$# 3yßgø9$$Î/ $yJsù Mpt¿2u öNßgè?t»pgÏkB $tBur (#qçR%x. šúïÏtGôgãB ÇÊÏÈ     
Artinya: “mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk (Al-Baqarah:16)”.
Dari tafsir diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian laba dalam Al-qur’an berdasarkan ayat yang telah disebutkan diatas ialah kelebihan atau modal pokok atau pertambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses dagang. Jadi tujuan utama para pedagang ialah melindungi dan menyelamatkan modal pokok dan mendapatkan laba.


b.      Pengertian Laba Menurut Konsep Islam
1)      Ar-Ribh at-Tijari (Laba Dagang) adalah pertambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan bisnis.
2)      Al-Ghallah (laba yang timbul dengan sendirinya) adalah pertambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan.
3)      Al-Faidah (Laba yang berasal dari modal pokok) adalah pertambahan barang milik yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dengan harga penjualan (Husein, 2001:156-157).
c.       Batasan-batasan dan Kriteria Penentuan Laba dalam Islam
1)      Kelayakan Dalam Penetapan Laba
Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Menurut Ali dan Ibnu Khuldun bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya peranan uang, dan pada gilirannya ini akan membawa pada pertambahan laba.
2)      Keseimbangan Antara Tingkat Kesulitan dan Laba
Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal itu. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan resiko maka semakin besar pula laba yang diinginkan pedagang. Akan tetapi semua ini dalam kaitannya dengan pasar Islami yang bercirikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan unsur permintaan.
3)      Masa Perputaran Modal
Unsur ini berkaitan erat dengan unsur-unsur sebelumnya yaitu unsur bahaya dan resiko. Unsur ini juga berkaitan dengan moderatisasi (nilai kewajaran) dalam penentuan standar laba. Ini karena setiap standarisasi laba yang sedikit akan membantu penurunan harga. Hal ini juga akan menambah peranan modal dan memperbesar laba (Husein, 2001:159-163).
d.     Pengukuran Laba Menurut Pandangan Islam
Pengukuran laba menurut pandangan Islam harus memperhatikan beberapa kaidah penting diantaranya:
1)      Taqlib dan  Mukhatarah
Laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis seperti menjual, membeli atau jenis-jenis apapun yang dibolehkan syar’i. untuk itu pasti ada kemungkinan bahaya atau resiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu perputaran dan pertambahan pada putaran yang lain.

2)      Keselamatan dan Keutuhan Modal Pokok
Laba tidak akan tercapai kecuali setelah seutuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi.
3)      Perbandingan (Muqabalah)
Perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak milik pada awal periode yang sama atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada akhir periode dengan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama. Juga bisa membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapat income (pendapatan) di atas.
4)      Mendapatkan Laba Dengan Prosuksi dan Jual Beli Serta Pembagian Secara Proporsional
Pertambahan yang terjadi pada harta selama setahun dari semua aktifitas penjualan dan pembelian atau memproduksi dan menjual yaitu dengan pergantian barang menjadi uang dan pergantian uang menjadi barang dan seterusnya. Maka barang yang belum terjadi pada akhir tahun juga mencakup pertambahan yang menunjukkan perbedaan antara harga yang pertama dan nilai (harga) yang berlaku (Husein, 2001:165-167).


F.      Kerangka Berfikir                 Gambar 2.5














BAB III
METODE PENELITIAN

            Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam mencapai suatu tujuan penelitian maka harus ditempuh langkah-langkah yang relevan dengan masalah yang dirumuskan. Metode penelitian digunakan sebagai pemandu dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan penelitian.
A.    Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di : Baitul Mal wat Tamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah (BMT-MMU) Sidogiri, yang berlokasi di Jl. Raya Sidogiri No.09 Pasuruan.
Koperasi BMT-MMU Sidogiri merupakan salah satu koperasi BMT yang ada di Kabupaten Pasuruan. Persaingan bisnis keuangan yang semakin tinggi mengharuskan setiap lembaga keuangan harus selalu memperbaiki kinerjanya. Pada tahun 2003, secara nasional Koperasi BMT MMU disebut sebagai koperasi BMT terbesar kedua (Modal, No.10/1 Agustus 2003), Jakarta, 12 Juli 2006, BMT-MMU mendapatkan penghargaan dari Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Sebagai salah satu dari sebelas kelompok koperasi simpan pinjam yang berprestasi. Bertepatan pada tanggal 12 Juli 2006 di Surabaya BMT-MMU mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur sebagai koperasi berprestasi peringkat satu tahun 2006 tingkat propinsi Jawa Timur.
B.     Jenis Dan Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu analisa yang berbentuk uraian kalimat. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005;6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Sedangkan, pendekatan deskriptif merupakan kegiatan mengumpulkan, mengelolah, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) objek dari data tesebut.
Dalam penelitian ini peneliti mendeskrisikan tentang aplikasi pemberian pembiayaan bai’ bitsamanil ajil (BBA) di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan serta kontribusi pembiayaan bai’ bitsamanil ajil (BBA) dalam meningkatkan pendapatan BMT.
C.    Data dan Sumber Data
Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sekunder (Indriantoro,dkk, 2002: 146). Penelitian yang dilaksanakan sangat berkaitan erat dengan data yang diperoleh sebagai dasar dalam pembahasan dan analisis. Dalam penelitian ini peneliti mengunakan sumber data primer dan sekunder. Diharapkan dari hasil penelitian ini, didapatkan data yang valid dan relevan dengan obyek yang diteliti. Sehinga Sumber data pada penelitian ini adalah:
1.      Data Primer (Primary Data)
Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro,dkk, 2002:146).
Data primer dalam penelitian ini meliputi:
a.      Macam-macam pembiayaan dan segala ketentuannya.
b.      Aplikasi pembiayaan BBA di BMT-MMU.
c.       Dari berbagai macam pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT-MMU, pembiayaan apa yang paling diminati nasabah.
d.     Faktor-faktor pendukung dan penghambat BMT-MMU dalam menyalurkan pembiayaan.
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah, orang yang dianggap sangat mengetahui tentang konsep dan aplikasi pembiayaan BMT-MMU. Informan tersebut adalah: H. M. Dumairi Nor selaku manajer BMT-MMU, dan Abdulloh Shadiq selaku Devisi Simpan Pinjam Syariah (SPS) yang secara konsep mengetahui dan memahami seluk beluk segala aktivitas BMT-MMU dan yang menentukan kebijakan-kebijakan, serta M. Saikhon Ridwan selaku Kepala cabang BMT-MMU Sidogiri yang memimpin jalannya setiap aktivitas BMT-MMU, dan karyawan bagian pembiayaan/AO (Account Officer) yang menangani  langsung keluar masuknya dana BMT-MMU.
2.      Data Sekunder (secondary Data)
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro,dkk, 2002:147). Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan histories yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.
Data sekunder dalam penilitian ini:
a.      Profil BMT-MMU Sidogiri Pasuruan.
b.      Dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan penelitian. Seperti: buku panduan BMT-MMU, hasil RAT (rapat anggota tahun), laporan keuangan dan form-form dari masing-masing produk pembiayaan.
c.       Data file langsung dari computer.
d.     Foto-foto gedung BMT-MMU Sidogiri Pasuruan.
D.    Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
1.   Observasi/pengamatan
Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Indriantoro, dkk, 2002:157). Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langung lembaga yang terkait (BMT-MMU), meliputi: Lokasi lembaga, kinerja para karyawan, produk yang ditawarkan serta mengamati data-data pembiayaan khususnya pembiayaan BBA pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan.
2.  Wawancara/ Interview
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti (Mardalis, 2006:64). Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu yaitu; H. M. Dumairi Noor selaku manajer BMT-MMU dan Abdulloh Shadiq selaku devisi simpan pinjam syari’ah (SPS), dengan maksud untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Data yang diperoleh dengan wawancara/interview ini mengenai jenis-jenis pembiayaan, analisis pembiayaan, aplikasi pembiayaan bai’ bitsamanil ajil (BBA) di BMT-MMU Sidogiri, serta kontribusi pembiayaan BBA dalam meningkatkan pendapatan BMT.
3.   Dokumentasi/ Kepustakaan
Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian. Menurut Indriantoro,dkk (2002: 146) Data ini berupa: faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan progam. Dari dokumen-dokumen yang ada peneliti akan memperoleh data tentang: Sejarah berdirinya BMT-MMU Sidogiri Pasuruan, struktur organisasi, job description, visi dan misi, kegiatan operasionalnya, unit-unit usaha dan mitra usahanya serta bukti-bukti transaksi pembiayaan BBA.
E.     Model Analisis Data
Setelah data-data diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Semua data yang diperoleh baik dengan observasi, wawancara dan dokumentasi diolah/dianalisis untuk mencapai tujuan akhir penelitian. Indriantoro, dkk (2002:11), mendefinisikan analisis data sebagai bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian
Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dengan mengambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi serta memberikan solusi dalam menyelesaikanya.
Analisis data kualitatif merupakan sebuah proses yang berjalan sebagai berikut:
1.      Mencatat yang dihasilkan dari lapangan, kemudian diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2.      Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
3.      Berfikir dengan jalan membuat agar kategori data tersebut mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan serta membuat temuan-temuan umum (Moeloeng, 2006: 248).
Pada penelitian kali peneliti mengumpulkan semua data yang ada, baik data primer (melalui metode wawancara dan observasi) maupun data sekunder (melalui dokumentasi). Kemudian menganalisi dan akhirnya mengambil kesimpulan atas analisisnya.
Adapun tahapan-tahapan analisis data dari penelitian ini adalah:
1.      Analisis pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil yang diterapkan di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan
2.      Analisis kontribusi pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil dalam meningkatkan pendapatan BMT
3.      Analisa rasio profitabilitas BMT yaitu Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), dan Return On Equity (ROE).


BAB IV
PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

A.    Paparan Data Hasil Penelitian
1.      Sejarah Perusahaan
Latar belakang berdirinya BMT-MMU Pasuruan adalah bermula dari keprihatinan asatidz Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan Madrasah-madrasah ranting/filial Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri atas perilaku masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syari’ah Islam di bidang mu’amalat padahal mereka adalah masyarakat Muslim apalagi mereka sudah mulai terlanda praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi riba yang dilarang secara tegas oleh agama.   
Para asatidz dan para pengurus madrasah terus berpikir dan berdiskusi untuk mencari gagasan yang bisa menjawab permasalahan umat tersebut. Akhirnya ditemukanlah gagasan untuk mendirikan usaha bersama yang mengarah pada pendirian keuangan lembaga syari’ah yang dapat mengangkat dan menolong masyarakat bawah yang ekonominya masih dalam kelompok mikro (kecil).
Setelah didiskusikan dengan orang-orang yang ahli, maka alhamdulilllah terbentuklah wadah itu dengan nama “Koperasi Baitul Mal wa Tamwil Maslahah Mursalah Lill Ummah” disingkat dengan Koperasi BMT-MMU yang berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pendirian koperasi didahului dengan rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 25 Muharrom 1418 H atau 1 Juni 1997  diantara orang-orang yang getol memberikan gagasan berdirinya koperasi BMT MMU ialah :
1.      Ustadz Muhammad Hadhori Abdul Karim, yang saat itu menjabat sebagai kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
2.      Ustadz Muhammad Dumairi Nor, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
3.      Ustadz Baihaqi Utsman, yang saat itu menjabat sebagai Tata Usaha Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
4.      Ustadz H. Mahmud Ali Zain, yang saat itu menjabat sebagi ketua Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri dan salah satu ketua DTTM (Dewan Tarbiyah wat Ta’lim Madrosy).
5.      Ustadz A. Muna’i Ahmad, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
Dengan diskusi dan musyawarah antara para kepala Madrasah Miftahul Ulum Afiliasi Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri maka menyetujui membentuk tim kecil yang diketuai oleh ustadz Mahmud Ali Zain untuk menggodok dan menyiapkan berdirinya koperasi baik yang terkait dengan keanggotaan, permodalan, legalitas koperasi dan sistem operasionalnya.
Tim berkonsultasi dengan pejabat kantor Departemen Koperasi Dinas Koperasi dan pengusaha kecil menengah Kabupaten Pasuruan untuk mendirikan koperasi disamping mendapatkan tambahan informasi tentang BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dari pengurus PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pusat dalam suatu acara perkoperasian yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo dalam rangka sosialisasi kerjasama Inkopontren dengan PINBUK pusat yang dihadiri antara lain oleh :
1.      Bapak KH. Nor Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagi ketua Inkopontren .
2.      Bapak DR. Subiyakto Tjakrawardaya yang menjabat sebagai Menteri koperasi PKM saat itu.
3.      Bapak DR. Amin Aziz yang menjabat sebagi ketua PINBUK pusat saat itu.
Dari diskusi dan konsultasi serta tambahan informasi dari beberapa pihak maka berdirilah koperasi BMT MMU tepatnya pada tanggal 12 Robi’ul awal 1418 H atau 17 Juli 1997 berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pembukaan dilaksanakan dengan diselenggarakan selamatan pembukaan yang diisi dengan pembacaan sholawat Nabi Besar SAW bersama masyarakat Wonorejo dan pengurus BMT MMU. Kantor pelayanan yang dipakai adalah dengan cara kontrak atau sewa yang luasnya  kurang lebih 16,5 M2 pelayanan dilakukan oleh tiga orang karyawan. Modal yang dipakai untuk usaha didapat dari simpanan anggota yang berjumlah Rp. 13. 500. 000,- ( tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan anggota yang berjumlah 348 orang terdiri dari para asatidz dan pimpinan serta pengurus Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan beberapa orang asatidz pengurus Pondok Pesantren Sidogiri
Berdirinya koperasi BMT MMU sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan beberapa orang pengurus Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri). (Buku Panduan Koperasi BMT-MMU: 1-2).
Koperasi BMT MMU ini telah mendapat legalitas berupa :
1.      Badan Hukum Koperasi dengan nomor : 608/BH/KWK. 13/IX/97 tanggal 4 September 1997.
2.      TDP dengan nomor       : 13252600099
3.      TDUP dengan nomor    : 133/13.25/UP/IX/98
4.      NPWP dengan nomor   :1-718-668.5-624 (Buku Panduan Koperasi BMT-MMU: 2).
Dan dalam perkembangannya koperasi BMT MUU ini memiliki tiga unit yang tergabung didalamnya, yaitu:
  1. Unit Riil Koperasi BMT MMU
  2. Unit BMT Koperasi BMT MMU
  3. Unit BPRS Koperasi BMT MMU
2.      Visi dan Misi BMT-MMU
a.      Visi
a)            Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan Syari’ah Islam.
b)           Terwujudnya budaya ta’awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.
b.     Misi
a)            Menerapkan dan memasyarakatkan Syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
b)           Menanamkan pemahaman bahwa sistem syari’ah dibidang ekonomi adalah ADIL, MUDAH dan MASLAHAH.
c)            Meningkatkan kesejahteraan Ummat dan anggota.
d)           Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).
3.      Maksud dan Tujuan BMT-MMU
Atas dasar visi dan misi disusunlah tujuan dari BMT MMU, antara lain :
a.      Koperasi ini bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya adalah masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
b.      Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT (Bakhri, 2004: 42).
4.      Kantor Cabang
Pada tanggal 12 Rabi’ul awal 1418 atau 17 Juli 1997, Cabang pertama didirikan di Wonorejo tepatnya di sebelah barat pasar Wonorejo dengan kantor yang berukuran ± 16,5 m2 dengan usaha BMT (Baitul Maal wat Tamwil), Balai Usaha Terpadu atau Simpan Pinjam Syari’ah (SPS).
Setahun kemudian membuka cabang yang kedua yaitu usaha pertokoan yang ditempatkan di sebelah utara pasar Wonorejo. Setengah tahun kemudian BMT membuka kembali cabang yang ketiga yaitu usaha pembuatan dan penjualan roti yang ditempatkan di desa Sidogiri. Dan kemudian dibukalah usaha BMT yang diletakkan di desa Sidogoiri juga, Dan usaha ini menjadi Cabang BMT MMU yang keempat.
Dengan demikian pada tahun 2000 BMT MMU hanya memiliki empat cabang. Namun untuk selanjutnya dibuka pula beberapa cabang secara berturut-turut, yaitu:
  1. Cabang 5 ditempatkan di Warungdowo, yang operasionalnya dimulai pada tanggal 22 April 2001
  2. Cabang 6 ditempatkan di Kraton, yang operasionalnya dimulai pada tanggal 21 Mei 2001
  3. Cabang 7 di tempatkan di Rembang, yang operasionalnya dimulai pada tanggal 18 Juni 2001
  4. Cabang 8 di tepatkan di Jetis Dhompo Kraton Pasuruan, yang operasionalnya dimulai tanggal 27 November 2002
  5. Cabang 9 ditempatkan di Nongkojajar, yang operasionalnya dimulai tanggal 17 April 2002
  6. Cabang 10 ditempatkan di Grati, yang operasionalnya dimulai tanggal 26 April 2002
  7. Cabang 11 ditempatkan di Gondangwetan, yang operasionalnya dimulai tanggal 30 Juni 2002
  8. Cabang 12 ditempatkan di Prigen Pandaan Pasuruan, yang operasionalnya dimulai pada awal Maret 2004 (Bakhri, 2004: 49-50).
5.      Struktur Organisasi dan Job Discription BMT-MMU
Struktur organisasi merupakan mekanisme-mekanisme formal bagaimana organisasi dikelola. Sehingga struktur organisasi dapat mununjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, yang menjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Dengan demikian dalam struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, koordinasi, sentralisasi atau dresentralisasi dalam pembuatan keputusan atau kebijakan.
Struktur organisasi yang ada di BMT MMU Pasuruan bersifat sentralisasi (terpusat), yaitu  segala keputusan dan kebijakan serta wewenang menjadi tanggung jawab dalam Rapat Anggota tahunan (RAT). Sedangkan struktur organisasi dalam setiap Cabang Simpan Pinjam Syari’ah khususnya di BMT MMU Cabang Wonorejo juga bersifat sentralisasi tetapi setiap keputusan. Kebijakan serta wewenang menjadi tanggungjawab Kepala Cabang. Sehingga hierarki struktur organisasi bersifat vertikal, dalam artian jabatan yang lebih rendah bertanggungjawab kepada jabatan yang lebih tinggi.
Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.. Berdasarkan Litbang  di BMT-MMU Pasuruan, (Buku RAT periode 2006-2009) pengurus BMT MMU Pasuruan adalah sebagai berikut :
a.      Susunan Pengurus
§  Ketua                         : M. Hadhori Abdul Karim
§  Wakil Ketua I           : A. Mana’I Ahmad
§  Wakil Ketua II          : Abdul Majid Umar
§  Sekreratris                 : M. Djakfar Sodiq
§  Bendahara                 : H. Abdul Majid Bahri
b.      Susunan Pengawas
  • Bidang Syariah         : KH. AD. Abdul Rahman Syakur
  • Bidang Manajemen  : H. Mahmud Ali Zain
  • Bidang Keuangan    : H. Abdulloh Rahman
c.       Penasehat                                    : KH. Hasbulloh Mun’im Kholili
d.     Pengelola Manajerial
  • Manajer                      : HM. Dumairi Nor
  • Kadiv. Unit BMT      : Edy Soepardjo
  • Kadiv. Unit Riil        : M. Masykur Mundzir
  • Kadiv. Ak. Adm       : Ahmad Ikhwan
  • Wakadiv. Unit BMT            : Abdulloh Shodiq
  • Wakadiv. Ak. Adm  : Syamsul Arifin Wahab
Gambar 4.1
Struktur Organisasi

BMT-MMU PASURUAN


Sumber: Litbang BMT-MMU Pasuruan

Keterangan : ------------ -    Garis Instruksi/perintah
Garis Koordinasi
Gambar 4.2
Struktur Organisasi
Cabang Simpan Pinjam Syari’ah

BMT-MMU PASURUAN


    Sumber: Litbang  BMT-MMU Cabang Sidogiri Pasuruan
Job Discription
Adapun perincian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya adalah sebagai berikut:
a.      Manager
Adapun tugas manager adalah sebagai berikut:
1)      Bertanggung jawab pada pengurus atas segala tugas-tugasnya
2)      Memimpin organisasi dan kegiatan usaha BMT
3)      Menyusun perencanaan dan pengembangan seluruh usaha BMT
4)      Mengevaluasi dan melakukan pembinaan terhadap seluruh usaha BMT
5)      Menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pengurus
6)      Menyampaikan laporan perkembangan usaha BMT kepada pengurus setiap bulan satu kali
7)      Mengangkat dan memberhentikan karyawan dengan sepengetahuan pengurus
8)      Menandatangani perjanjian pembiayaan
9)      Memutuskan pemohonan pembiayaan sesuai dengan ketentuan gaji karyawan
10)  Mengupayakan jenis usaha lain yang produktif dengan persetujuan pengurus
11)  Membuat peraturan karyawan
12)  Menentukan target penempatan dari tiap-tiap cabang usaha dalam masa satu tahun.
b.     Kepala Cabang Simpan Pinjam Syari’ah (SPS)
1)      Bertanggung jawab kepada kepala devisi SPS atas tugas-tugasnya
2)      Memimpin organisasi dan kegiatan usaha cabang SPS
3)      Mengevaluasi dan memutuskan setiap permohonan pembiayaan
4)      Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengembalian pembiayaan
5)      Menandatangani perjanjian pembiayaan
6)      Menandatangani Buku tabungan dan Warkat Mudharabah
7)      Menyampaikan laporan pengelolaan BMT kepada Kepala Devisi SPS setiap bulan sekali
c.       Marketing/CS
1)      Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang atas tugas-tugasnya
2)      Memasarkan produk jasa yang dimiliki SPS
3)      Memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan dan tabungan
4)      Menerima dan menyetujui permohonan pembiayaan yang selanjutnya dievaluasi dan diputuskan oleh Kepala Cabang
5)      Membuat buku tabungan atau warkat Tabungan mudharabah berjangka
6)      Menerima setiap saran, keluhan dan kritik dari setiap nasabah
d.     Debtcollector
1)      Bertanggung jawab kepada kasir atas tugas-tugasnya
2)      Melakukan penagihan tunggakan pembiayaan
3)      Menerima titipan setoran tabungan
4)      Membuat laporan transaksi keuangan kepada kasir
6.      Kegiatan Operasional BMT-MMU
a.      Ruang lingkup Kegiatan BMT MMU
Usaha yang dilakukan dalam koperasi ini adalah:
1)      BMT (Baitul Mal wat Tamwil / Balai  Usaha Mandiri Terpadu ) atau simpan pinjam dengan pola syari’ah
2)      Home Industri berupa pembuatan roti, pembuatan kue sagon aktifitasnya ditampung dalam 3 cabang.
3)      Sektor riil yang ditampung dalam cabang 2 (dua) aktifitasnya adalah perdagangan.
4)      Sektor jasa berupa jasa penggilingan padi
5)      Dan usaha yang sedang dirilis yaitu peternakan.
6)      Produk usaha unggulan adalah BMT karena manfaatnya sangat dirasakan oleh anggota dan masyarakat umum.
b.     Mitra Kerja
            Koperasi BMT MMU mempunyai beberapa mitra kerja yang ikut mendukung aktivitas koperasi BMT MMU ini yaitu
1)      Koperasi pondok pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri)
2)      Koperasi PER MALABAR Paspepan Pasuruan
3)      Koperasi UGT (Unit Gabungan Terpadu) Sidogiri
4)      Koperasi Muawanah, berkedudukan di Lekok Pasuruan
5)      Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah “Untung Suropati” Bangil (Bakhri, 2004: 53).
c.       Produk Operasional BMT
            BMT singkatan dari Baitul Mal wat Tamwil/ Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah merupakan system simpan pinjam dengan pola syari’ah.
            Sistem BMT ini adalah konsep muamalah syari’ah, tenaga yang menangani kegiatan BMT ini telah mendapat pelatihan dari BMI (Bank Muamalat Indonesia) Cabang Surabaya dan PINBUK (pusat INKUBASI  Bisnis Usaha kecil) Pasuruan dan Jawa.
            Adapun produk BMT-MMU Pasuruan adalah produk pendanaan dan pembiayaan. Adapun produk-produk pembiayaan di BMT-MMU Pasuruan adalah sebagai berikut:
1)      Mudharabah/Qirod
Adalah pembiayaan kepada kegiatan usaha anggota, yang mana modal keseluruhan disediakan oleh BMT (Shahibul maal) dan anggota yang menerima pinjaman bertindak sebagai pengelolah dana (Mudharib) dengan pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil. Penggunaan pembiayaan ini untuk kegiatan usaha yang produktif yaitu untuk modal kerja dan pembelian sarana usaha, terutama untuk mengakomodasi kebutuhan dana pada sector usaha yang tidak dapat dibiayai dengan pembiayaan murabahah (jual beli), karena tidak ada barang yang diperjual belikan. Priorities penggunaan pembiayaan ini adalah untuk sektor perdagangan, pertanian, industri (home industri) dan jasa.
2)      Musyarakah/Syirkah
Adalah penyertaan modal BMT kepada usaha anggota yang dipergunakan untuk tanbahan modal, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan haknya dalam pelaksanaan/manajemen usaha tersebut. Keuntungan usaha ini dapat dibagi menurut perhitungan antara proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Jika terjadi kerugian kewajiban masing-masing pihak yang menyertakan hanya sebatas jumlah modal yang disertakan.
3)      Murabahah
Adalah pembiayaan BMT yang dipergunakan untuk pembelian barang berdasarkan prinsip jual beli dengan sistem pembayaran jatuh tempo, dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.
4)      Ba’i Bitsaman Ajil
Adalah pembiayaan BMT yang dipergunakan untuk pembelian barang modal kerja berdasarkan prinsip jual beli dengan system pembayaran angsuran. Harga jual adalah harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati
5)      Qord Hasan
Adalah pembiayaan atau dana kebajikan yang pendanaannya dari BMT dan pengembaliannya tanpa pembagian keuntungan.


KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA
 
Pengolahan OLAH SKRIPSI Penelitian, Pengolahan DAFTAR CONTOH SKRIPSI Statistik, Olah SKRIPSI SARJANA, JASA Pengolahan SKRISPI LENGKAP Statistik, Jasa Pengolahan SKRIPSI EKONOMI Skripsi, Jasa Pengolahan SPSS CONTOH SKRIPSI , Analisis JASA SKRIPSI 1 ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN BAI’ BITSAMAN AJIL (BBA) PADA BMT-MMU SIDOGIRI PASURUAN SKRIPSI Oleh DWI RISKA AMALIA NIM: 04610030 JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG 2008 2 ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN BAI’ BITSAMAN AJIL (BBA) PADA BMT-MMU SIDOGIRI PASURUAN SKRIPSI Diajukan Kepada: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Oleh DWI RISKA AMALIA NIM: 04610030 JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG 2008 3 LEMBAR PERSETUJUAN ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN BAI’ BITSAMAN AJIL (BBA) PADA BMT-MMU SIDOGIRI PASURUAN SKRIPSI Oleh DWI RISKA AMALIA NIM: 04610030 Telah Disetujui, 17 Juli 2008 Dosen Pembimbing, Umrotul Khasanah,S.Ag., M.Si NIP. 150287782 Mengetahui : D e k a n, Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA NIP. 150231828 4 LEMBAR PENGESAHAN ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN BAI’ BITSAMAN AJIL (BBA) PADA BMT-MMU SIDOGIRI PASURUAN SKRIPSI Oleh DWI RISKA AMALIA NIM: 04610030 Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada tanggal 5 Agustus 2008 Susunan Dewan Penguji Tanda Tangan 1. Ketua Penguji : ( ) Misbahul Munir, Lc., MM NIP. 150368784 2. Sekretaris/ Pembimbing : ( ) Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si NIP. 150231828 3. Penguji Utama : ( ) Indah Yuliana, SE., MM NIP. 150327250 Disahkan Oleh : D e k a n, Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA NIP. 150231828 5 SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan di bawah ini saya: Nama : Dwi Riska Amalia NIM : 04610030 Alamat : Jl. Kayu Manis V Blok H No:7 Tg.Enim, Sum-Sel Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN BAI’ BITSAMAN AJIL (BBA) PADA BMT-MMU SIDOGIRI PASURUAN Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun. Malang, 17 Juli 2008 Hormat Saya, DWI RISKA AMALIA NIM: 04610030 6 MOTTO Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 280) 7 KATA PENGANTAR Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul: “Analisis Produk Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan”. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yaitu Ad-Din Al-Islam yang kita harapkan syafa’atnya didunia dan diakhirat. Terselesaikannya skripsi ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku Rektor UIN Malang 2. Bapak Drs. H. A Muhtadi Ridwan, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Malang. 3. Ibu Umrotul Khasanah, S.Ag.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberi masukan, saran serta bimbingan dalam proses menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak/Ibu Dosen UIN Malang yang telah memberikan ilmunya dengan tulus. 8 5. Bapak H.M. Dumairi Nor, selaku Manajer BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. 6. Bapak Abdullah Shodiq, selaku staf Manager BMT-MMU Pasuruan yang telah memberikan bantuan berupa informasi-informasi yang sangat berharga yang berkenaan dengan pembahasan skripsi ini. 7. Sahabat-Sahabat FE UIN 2004, terimakasih atas sumbangan saran dan pemikiran-pemikiran yang cemerlang dan selalu memotivasi serta memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini Semoga amal baik kalian diterima Allah dan mendapat imbalan serta ganjaran dari Allah SWT. Amien Penulis sadar bahwa tidak ada sesuatu pun yang sempurna kecuali Allah SWT. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya. Amin Ya Rabbal Alamin Malang, 17 Juli 2008 Penulis 9 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i LEMBAR PERSETUJUAN.............................................................................. ii LEMBAR PENGESAHAN.............................................................................. iii HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... iv M O T T O.......................................................................................................... v KATA PENGANTAR ...................................................................................... vi DAFTAR ISI ...................................................................................................... viii DAFTAR TABEL .............................................................................................. xi DAFTAR GAMBAR......................................................................................... xii DAFTAR GRAFIK ........................................................................................... xiii DAFTAR LAMPIRAN..................................................................................... xiv ABSTRAK.......................................................................................................... xv BAB I : PENDAHULUAN.............................................................................. 1 A. Latar Belakang ............................................................................. 1 B. Rumusan Masalah....................................................................... 8 C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 8 D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 9 BAB II : KAJIAN PUSTAKA ........................................................................ 10 A. Penelitian Terdahulu .................................................................. 10 B. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)................................................. 12 1. Pengertian BMT..................................................................... 12 2. Karakteristik BMT................................................................. 15 3. Status,Ciri-Ciri dan Struktur Organisasi BMT.................. 16 4. Prinsip Utama BMT .............................................................. 19 5. Produk-Produk BMT............................................................ 20 C. Pembiayaan.................................................................................. 23 1. Pengertian Pembiayaan........................................................ 23 2. Jenis-Jenis Pembiayaan......................................................... 24 3. Pendekatan Analisis Pembiayaan....................................... 26 4. Prinsip Analisis Pembiayaan............................................... 27 5. Tujuan Analisis Pembiayaan............................................... 30 6. Proses Pembiayaan ............................................................... 30 7. Prosedur Analisis Pembiayaan ........................................... 31 8. Pembiayaan Dalam Perspektif Islam ................................. 33 D. Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) ............................................................ 35 1. Pengertian Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) .................................. 35 2. Landasan Syariah BBA......................................................... 37 3. Manfaat Bai’ Bitsaman Ajil (BBA)....................................... 39 10 4. Tahap Pembiayaan Bai’ Baitsaman Ajil (BBA) ................. 40 5. Tujuan Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) .................. 41 6. Skema Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) ................... 41 7. Perbedaan Bai’ Bitsaman Ajil dengan Murabahah .......... 42 E. Pendapatan (Profitabilitas) ........................................................ 43 1. Pengertian Profitabilitas....................................................... 43 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas........... 44 3. Rasio Profitabilitas ................................................................ 47 4. Profitabilitas Dalam Perspektif Islam................................. 49 F. Kerangka Berfikir ........................................................................ 53 BAB III: METODE PENELITIAN................................................................ 54 A. Lokasi Penelitian ......................................................................... 54 B. Jenis dan Pendekatan Penelitian............................................... 55 C. Data dan Sumber Data ............................................................... 55 D. Teknik Pengumpulan Data........................................................ 57 E. Model Analisis Data.................................................................... 59 BAB IV: PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN ................................................................................... 61 A. Paparan Data Hasil Penelitian................................................... 61 1. Sejarah BMT........................................................................... 61 2. Visi dan Misi BMT-MMU..................................................... 65 3. Maksud dan Tujuan BMT-MMU........................................ 65 4. Kantor Cabang....................................................................... 66 5. Struktur Organisasi dan Job Description BMT-MMU..... 67 6. Kegiatan Operasional BMT-MMU...................................... 72 B. Pembahasan Data Hasil Penelitian........................................... 76 1. Aplikasi Pemberian Pembiayaan BBA............................... 76 a. Pembiayaan di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan .......... 76 b. Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil ..................................... 78 c. Prosedur Pemberian Pembiayaan BBA di BMT ......... 84 d. Analisa Pembiayaan BBA .............................................. 87 e. Faktor Pendukung dan Penghambat BMT dalam Aplikasi Pembiayaan...................................................... 92 2. Kontribusi Pembiayaan BBA............................................... 94 a. Analisa Dari Komposisi Pembiayaan........................... 94 b. Analisa Komposisi Keuntungan Pembiayaan ............ 98 c. Analisa Pendapatan (Total) Terhadap Kontribusi Pembiayaaan BBA........................................................... 100 d. Rasio Profitabilitas BMT-MMU..................................... 102 e. Upaya-Upaya Yang dilakukan BMT-MMU dalam Meningkatkan Pendapatannya ..................................... 108 11 BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................... 109 A. Kesimpulan .................................................................................. 109 B. Saran.............................................................................................. 111 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN 12 DAFTAR TABEL Tabel 1.1 : Produk dan Data Nasabah Pembiayaan .................................... 7 Tabel 1.2 : Pendapatan Produk Pembiayaan................................................ 9 Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..................... 11 Tabel 2.2 : Perbedaan Bai’ Bitsaman Ajil dan Murabahah ......................... 43 Tabel 4.1 : Jumlah Nasabah Pembiayaan...................................................... 77 Tabel 4.2 : Perbedaan BBA dan Murabahah di BMT .................................. 81 Tabel 4.3 : Contoh Kartu Angsuran Pembiayaan BBA............................... 83 Tabel 4.4 : Komposisi Pembiayaan ................................................................ 95 Tabel 4.5 : Hasil Prosentase Komposisi Pembiayaan.................................. 95 Tabel 4.6 : Analisa Komposisi Keuntungan Pembiayaan........................... 99 Tabel 4.7 : Hasil Analisa Komposisi Keuntungan Pembiayaan ................ 99 Tabel 4.8 : Analisa Kontribusi Pembiayaan BBA......................................... 101 Tabel 4.9 : Perhitungan Net Profit Margin (NPM)........................................ 103 Tabel 4.10 : Perhitungan Return On Assets (ROA) ....................................... 104 Tabel 4.11 : Perhitungan Return On Equity (ROE) ....................................... 106 13 DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 : Struktur Organisasi BMT......................................................... 18 Gambar 2.2 : Jenis-Jenis Pembiayaan ............................................................ 26 Gambar 2.3 : Proses Pembiayaan................................................................... 31 Gambar 2.4 : Skema Pembiayaan BBA.......................................................... 41 Gambar 2.5 : Kerangka Berfikir...................................................................... 43 Gambar 4.1 : Struktur Organisasi BMT-MMU............................................. 69 Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Cabang SPS BMT-MMU ...................... 70 Gambar 4.3 : Prosedur Pembiayaan BBA ..................................................... 87 14 DAFTAR GRAFIK Grafik 4.1 : Kontribusi Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) .................. 101 Grafik 4.2 : Net Profit Margin (NPM) BMT-MMU........................................ 104 Grafik 4.3 : Return On Assets (ROA) BMT-MMU......................................... 105 Grafik 4.4 : Return On Equity (ROE) BMT-MMU......................................... 106 15 DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Bukti Konsultasi ....................................................................... 116 Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian................................................... 117 Lampiran 4 : Pedoman Interview................................................................. 118 Lampiran 5 : Hasil Penelitian Dengan Metode Wawancara..................... 119 Lampiran 6 : Hasil Penelitian Dengan Metode Dokumentasi .................. 120 Lampiran 7 : Piagam Penghargaan BMT-MMU dari Gubernur Jawa Timur.......................................................................................... 121 Lampiran 8 : Piagam Penghargaan BMT-MMU dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ..................... 122 Lampiran 9 : Laporan Keuangan BMT-MMU Sidogiri Periode 2003-2007 ................................................................................... 123 Lampiran 10 : Prosedur Pengajuan Pembiayaan BMT............................... 124 Lampiran 11 : Fatwa DSN-Tentang Murabahah ......................................... 125 Lampiran 12 : Dokumentasi Foto Penelitian................................................ 126 16 ABSTRAK Amalia, Dwi Riska, 2008 SKRIPSI. Judul: “Analisis Produk Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan” Pembimbing : Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si Kata Kunci : Pembiayaan, Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) BMT merupakan lembaga keuangan non-bank dan salah satu kegiatannya adalah pembiayaan. Salah satu jenis pembiayaan di BMTMMU Pasuruan adalah pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) yang merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli . Adapun mengenai data nasabah dan asset yang diberikan, pembiayaan BBA yang paling dominan dan diminati oleh nasabah. Pernyataan ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan setiap tahunnya. Dengan banyaknya nasabah dan asset yang diberikan pembiayaan dengan kontrak BBA tersebut, memiliki efek positif bagi perkembangan BMT serta termasuk pembiayaan yang sangat efektif dan produktif untuk meningkatkan pendapatan BMT. Oleh sebab itu peneliti merumuskan masalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan bai’ bitsaman ajil serta kontribusi pembiayaan bai’ bitsaman ajil dalam meningkatkan pendapatan BMT-MMU. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pendekatan dengan deskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan prosedur pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) serta kontribusi pembiayaan BBA dalam meningkatkan pendapatan BMT. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data, pemilihan data, penyajian data selanjutnya menarik kesimpulan serta memberikan solusi dalam menyelesaikannya. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa, BMT telah menetapkan prosedur pembiayaan yang harus dipenuhi oleh setiap calon nasabah diawali dengan pengajuan permohonan sampai kepada informasi persetujuan realisasi pembiayaan dan menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5C. Pembiayaan BBA memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan BMT-MMU. Secara berturut-turut kontribusi pembiayaan BBA terhadap pendapatan BMT dari tahun 2003 sebesar 71%, kemudian tahun 2004 sebesar 74% yang berarti naik sebesar 3%. Pada tahun 2005 sebesar 65%, di tahun 2006 menurun sebesar 9% menjadi 56%. Prosentase pembiayaan BBA mengalami penurunan, akan tetapi apabila ditinjau lebih jauh, penurunan tersebut tidak disertai dengan penurunan dalam bentuk jumlah pendapatan yang diperoleh. Terbukti bahwa dari tahun ke tahun pendapatan pembiayaan BBA mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 4% sehingga menjadi 60%. 17 ABSTRACT Amalia, Dwi Riska, 2008 THESIS. Title: “Analysis of Product Ba’i Bitsaman Ajil (BBA) Funding at BMT-MMU Sidogiri Pasuruan” Advisor: Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si Key Words: Funding, Ba’i Bitsaman Ajil (BBA) BMT is a non-bank financial institution and one of its activity is funding. One of funding type in BMT-MMU Pasuruan is Ba’i Bitsaman Ajil (BBA) funding which the funding system by using trading. Ba’i Bitsaman Ajil (BBA) is the most dominant funding system which is choosed by clients because of its services about hitting client data and given asset. This statement can be proved by its increasing income every year. With many clients and asset given by Ba’i Bitsaman Ajil (BBA) contract, it has positive effect for the development of BMT including the effectively and productively funding to increase BMT income. Therefore the researcher formulates problem to find out the application of BBA funding and its funding contribution to improve the BMT-MMU income. This research is qualitative research with descriptive approach which the purpose is to describe the application of BBA funding and its funding contribution to improve the BMT-MMU income. The model of data analysis used in this research is data qualitative analysis which is including data collection, election of data, and presentation of data, hereinafter conclude and also give solution to solve the problem. From the result of research, which has stated that the application of BBA funding, BMT has specified funding procedure which must be fulfill by every client candidate early with proffering of application until to information of approval the realization of funding by using 5C funding analysis principle. BBA funding gives so much contribution to improve the BMT-MMU income. The contribution of BBA funding to BMT income of year 2003 equal to 71%, ;then in 2004 equal to 74%, respectively. It means that there is an increasing up to 3%. In the year of 2005 equal to 65%, and in 2006 equal to 56%. Percentage of BBA funding had degradation. However, if it’s evaluated farther, the degradation do not accompany with degradation in the form of amount. It is proved that from year the income BBA funding had some significant increasing. In 2007 the experiment increase equal to 4% so that the increasing become 60%. 18 ! " #$ " % & ’ () %$ * . . ”4 / 3 012 .$/ BMT-MMU - (BBA) %+, :1& + . ; 78 9 :5 7356 %+, ! " #$ % ? 7 > < &= - G H 0.C G H @ 7D6EF .C 8" B$ 7$ 7A$@ @ BMT 7N 5D" G H 7N 5D M @ L(BBA)%+ !&" #$" @ 4 / 3 ’ ’KJ ’ I UC 0T %+ !&" #$" G H L D S QR P B=) 7N 5D O L#$ M S QR P :5!>" 78/ %2 - X 5&YF 7$W5E V9 T@ 5(8 D&/ LP BMT 6&) " U\ F 7 $N [ L52Z .W 0T %+ !&" #$" .N " G H D 0R % a TYR ‘ U " BMTX 5&YF 7$W5& 7$ 8 ^ _F G H ]$3 %Y X 5& 7$W5E - %+ !&" #$" G H 05b # %+ !&" #$" 7$D G 5 & 7 A LBMT-MMU #$" G H 7$D 7 H c 7 H " U 5NE 7$ 8 %$ * @ %$ & T@ 0T e6 %$ * 7N 5d L BMTX 5&YF 7$W5E - BBA G H 05b # %+ !&" TY @. " : 7g d : $&Y : #f @ 7$ 8 %$ * @ %$ & T@ - % & L7$=H& - 7N 5D D h 8&/F m 7N=8 7N 5D k l .WjE BMT , BBA7N=8 7$D T$=8E 4R %$ & Q /R i 7N$N9 j$C - Y, iER mC U d 7q 5 %$p6& " R. Lo n_5 %2 i U+ BMT-X 5&Yu st BBAG H 5!2R iD R LXr BBA 7N=8 %$ & R. % & 7N=8 78/ - {z xyw v 78/ " && BMT X 5&Yu st BBA G H LMMU 7 " } 78/ - }rw 7 " r 78/ - Lvw =) c x|w 7 " # & F =g8 ‘ .$ 5(8) ‘t > L=g8 7 C - BBA G H ~$6g Lr}w 7 C - (BBA)%+ !&" #$" G H 78/ €t 78/ 4z R %$ . L7 - =g8 } w€t .O C - | w 7 " } 78/ - =E t L =E F 19 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah Islam. Namun prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam-meminjam sudah ada dan banyak terjadi pada zaman Nabi SAW bahkan sebelumnya. Tidak dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan, telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Para pedagang dan pengusaha sudah tidak mungkin lagi mengurusi keuangan secara sendiri (Ridwan, 2005:51). Konsep organisasi atau lembaga keuangan sesungguhnya sudah dikenal sejak sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rosul. Lembaga baitul maal (rumah dana), merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan (Ridwan, 2005:56). Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving. Sehingga lembaga 20 keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat luas. Dari persoalan di atas, mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif. Yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro. Lembaga tersebut adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) (Ridwan, 2005:73). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan Bank maupun Non-Bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penggunaan risiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70% s/d 90% kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non-formal, termasuk yang 21 ikut beroperasi adalah para rentenir dengan mengenakan suku bunga yang tinggi. Untuk menanggulangi kejadian-kejadian seperti ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak mengoperasikan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu; Bank Umum Syariah, BPR Syariah, dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) (Muhammad, 2005:16). Baitul Maal wat Tamwil atau biasa dikenal dengan sebutan BMT, dari segi bahasa atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti rumah uang dan (rumah) pembiayaan, sehingga bila diartikan secara terpisah, baitul maal adalah rumah uang. Namun bukanlah yang dimaksud dengannya dalam tulisan ini adalah demikian. Baitul maal adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Sedangkan baituttamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan (Ilmi, 2002: 67). Keberadaan BMT merupakan representatif dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT 22 yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Keberadaan BMT ini diharapkan mampu untuk berperan aktif dalam memperbaiki kondisi masyarakat yang sebagian harus menghadapi rentenir-rentenir yang nantinya masyarakat akan terjerumus pada masalah ekonomi (Sudarsono, 2005:96). Berdirinya BMT-MMU Sidogiri pada tahun 1997 tidak dapat dilepaskan dari pusaran pertumbuhan LKMS di Indonesia. Pada awal berdirinya BMT-MMU hanya bermodalkan Rp 13,5 juta yang dihimpun dari dana guru-guru ranting Madrasah Miftahul Ulum (MMU). Serta berdirinya lembaga ini berawal dari keprihatinan para guru (asatidz) di pondok pesantren Sidogiri terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah Islam. Mereka resah dengan adanya praktek ekonomi ribawi yang dilakukan oleh para rentenir di lingkungan kota santri ini (Bakhri, 2004: 89). Kemajuan yang dicapai oleh koperasi Baitul Maal wa Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah (BMT-MMU) Sidogiri, merupakan angin segar bagi peningkatan peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi ummat. Dalam bukunya Bakhri (2004:23) setelah 7 tahun berkiprah dalam pemberdayaan ekonomi ummat, BMT-MMU telah memiliki 12.470 orang penabung, omsetnya mencapai Rp 35 Milyar dengan Asset Rp 8,1 Milyar. Dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan melalui program 23 pembiayaan kepada 3.162 orang dengan LDR (Loan Deposit Ratio) sebesar 76,14%. Untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara pesat, BMT-MMU Sidogiri melakukan kegiatan penghimpun dana dan juga penyaluran dana. Pada sisi penghimpun dana BMT-MMU menghimpun dana dari anggota (nasabah) dengan akad wadi'ah (sewa), mudharabah umum, deposito, qiradh atau pun qard. Sedangkan pada sisi penyalur dana, BMT-MMU melakukan transaksi pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil yaitu akad mudharabah dan musyarakah, sistem jual beli yaitu Murabahah, Bai Bitsaman Ajil maupun sistem nirlaba yaitu Qard Hasan (sosial). BMT sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan, karena kegiatan BMT sebagai lembaga keuangan pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT. Adapun jumlah nasabah pembiayaan di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan adalah sebagai berikut: 24 Table 1.1 Produk Pembiayaan dan Data Nasabah BMT-MMU Tahun 2005-2007 Ket 2005 % 2006 % 2007 % BBA 631 60,5 529 50,6 688 62 Musyarakah - - - - - - Mudharabah 391 37,4 433 39,3 374 33,7 Murabahah 3 0,3 4 0,36 1 0,09 Qord Hasan 9 0,86 15 1,36 44 3,97 JUMLAH 1043 1043 1107 Sumber : Data diolah dari laporan keuangan BMT MMU Pasuruan Dengan melihat jumlah nasabah pembiayaan pada tabel 1.1, pembiayaan yang paling dominan di BMT-MMU Sidogiri adalah pembiayaan bai’ bistaman ajil (BBA). Hal ini memberi banyak manfaat kepada BMT, salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Dumairi Nor selaku Manajer BMT-MMU Sidogiri Pasuruan bahwa pembiayaan bai’ bitsaman ajil (BBA) dinilai sangat sesuai dengan karakteristik kebanyakan nasabah BMT-MMU yaitu pengusaha mikro dikarenakan, Pertama; sistem BBA sangat sederhana, hal tersebut memudahkan dalam penanganan administrasi di BMT, kedua; fleksibel kemudian ketiga; angsuran sangat mempermudah para nasabah (usaha mikro) dalam melunasi karena pendapatan mereka yang minim dan tidak menentu. Peluang relatif banyaknya nasabah pembiayaan dengan kontrak bai’ bitsaman ajil (BBA) tersebut, tentunya selain memiliki efek positif bagi 25 perkembangan BMT serta bai’ bitsaman ajil (BBA) termasuk produk pembiayaan yang sangat efektif dan produktif untuk meningkatkan pendapatan nasabah dan BMT. Dalam hal ini besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan meningkatkan tingkat keuntungan (profit) pada BMT. Pernyataan ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan dari tiap-tiap produk pembiayaan setiap tahunnya, sebagai berikut: Table 1.2 Pendapatan Produk Pembiayaan BMT-MMU Tahun 2003-2007 Pembiayaan Pembiayaan Yang Diperoleh 2003 2004 2005 2006 2007 BBA 1.156.643.541 1.572.584.691 2.010.293.977 2.065.797.618 2.911.280.922 Musyarakah - - 350.000 1.950.000 400.000 Mudharabah 216.557.828 237.951.586 626.769.501 900.392.394 823.531.156 Murabahah 2.102.055 10.588.750 2.440.500 10.885.102 20.685.498 Qard Hasan 230.000 9.030.000 28.400.000 2.080.317 117.297.657 Total 1.375.533.424 1.830.155.027 2.668.253.978 2.981.105.431 3.873.195.233 Sumber: Data Diperoleh dari Laporan Keuangan BMT-MMU Sidogiri Pasuruan Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut azas Syari’ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur. Mengingat pembiayaan bai’ bitsaman ajil (BBA) sebagai sistem pembiayaan yang sangat urgen maka sistem dan manajemen serta pengelolaannya harus benar-benar dirumuskan dan diaplikasikan sebaik 26 mungkin guna meningkatkan profesionalitas dan kualitas serta efektifitas perekonomian umat untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Produk Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan” B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan? 2. Bagaimana kontribusi pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) dalam meningkatkan pendapatan BMT-MMU Sidogiri Pasuruan? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mendeskripsikan prosedur pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. 2. Untuk mendeskripsikan kontribusi pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) dalam meningkatkan pendapatan BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. 27 D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi segala pihak diantaranya: 1. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti mengenai aplikasi pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil secara komprehensif. 2. Bagi Lembaga, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan atau bahan data dalam menjalankan kegiatan usaha. 3. Bagi pihak lain, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan serta dapat dijadikan tambahan bacaan ilmiah kepustakaan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 28 BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain: Nurul Farida (2003) dengan judul “Analisis pembiayaan al Bai’u Bitsaman Ajil Bagi Usaha Kecil (Studi kasus pada BMT As Sa’adah Malang)” Jenis penelitian yakni Kualitatif deskriptif. Hasil analisisnya adalah bahwa pembiayaan BBA ini membawa pengaruh yang baik kepada para pengusaha kecil yaitu dengan adanya produk pembiayaan BBA ini mereka (para usaha kecil) bisa memenuhi barang-barang kebutuhan yang mereka perlukan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Muazizah (2004) dengan Judul “Analisis Penilaian Bank Terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Profitabilitas Pada BPRS Bumi Rinjani Batu”. Jenis penelitiannya, Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil analisisnya adalah bahwa dalam melakukan penelian nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Batu didasarkan pada analisis 5C. Sedangkan untuk aspek profitabilitasnya pada BPRS Bumi Rinjani Batu mengalami kenaikan tiap tahunnya. 29 Table 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu No Nama Judul Jenis penelitian Hasil 1. Nurul Farida (2003) Analisis Pembiayaan al Bai’u Bitsaman Ajil Bagi Usaha Kecil (Studi Kasus Pada BMT As Sa’adah Malang) Kualitatif Deskriptif pembiayaan BBA ini membawa pengaruh yang baik kepada para pengusaha kecil yaitu dengan adanya produk pembiayaan BBA ini mereka (para usaha kecil) bisa memenuhi barangbarang kebutuhan yang mereka perlukan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. 2. Muazizah (2004) “Analisis Penilaian Bank Terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Profitabilitas Pada BPRS Bumi Rinjani Batu” Kualitatif deskriptif Dalam melakukan penilaian nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Batu didasarkan pada analisis 5C. Sedangkan untuk aspek profitabilitasnya pada BPRS Bumu Rinjani Batu mengalami kenaikan tiap tahunnya. 3 Dwi Riska Amalia (2008) “Analisis Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) Dalam Meningkatkan Pendapatan BMT (Studi Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan Kualitatif Deskriptif Pembiayaan bai’ bitsaman ajil (BBA) memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan BMTMMU. Pendapatan terbesar dan optimal didapatkan dari pembiayaan jual beli BBA. Dimana pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan BBA setiap tahun mengalami peningkatan. Kemudian dalam menganalisa pembiayaan, BMT-MMU menggunakan prinsip 5 C (Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition). Sumber: Data diolah oleh peneliti 30 Dengan melihat tabel di atas, maka dapat terlihat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaannya yaitu dalam hal judul pembahasan dan juga metode penelitian. Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) merupakan salah satu pokok pembahasan dalam penelitian sekarang maupun dalam penelitian terdahulu. Dan metode yang digunakan dalam penelitian antara keduanya yaitu dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan yang membedakan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian Nurul Farida (2003) lebih fokus pada Usaha Kecil sedangkan penelitaian sekarang yaitu Dalam meningkatkan Pendapatan BMT. Penelitian Muazizah (2004) mengenai pembiayaan Murabahah dimana pembiayaan murabahah ini sama-sama merupakan pembiayaan dengan akad jual beli, Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan Bai’ Bithaman Ajil, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada jatuh tempo pengembaliannya. Serta yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dalam hal lokasi penelitian/studi kasusnya. B. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) 1. Pengertian BMT BMT merupakan sebuah lembaga keuangan non-bank. Baitul maal wat tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha–usaha pengumpulan dan 31 penyaluran dana yang non–profit, seperti; zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha–usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetapkan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetapkan BMT, dan pada gilirannya BMT menetapkan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat (Sudarsono, 2005:96). Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsif–prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu , BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam 32 memperbaiki kondisi ini. Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran : a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non – Syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan–pelatihan mengenai cara–cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalamtransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya. b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha–usaha nasabah atau masyarakat umum. c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya. d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah – langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas 33 yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan (Sudarsono, 2007: 98). 2. Karakteristik BMT Menurut Ridwan (2004:132) BMT mempunyai ciri utama dan ciri khusus. Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut: a. Ciri utama 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat. 2) Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pensyarufan dana zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak. 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya. 4) Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan. b. Ciri khusus 34 1) Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan. 2) Kantor dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, waktu buka kasnya tidak terbatas pada siang hari saja, tetapi dapat saja malam atau sore hari tergantung pada kondisi pasarnya. 3) BMT mengadakan pendampingan usaha anggota. 4) Manajemen BMT adalah profesional islami 3. Status, Ciri-ciri dan Struktur Organisasi BMT a. Status dan Badan Hukum Badan hukum yang disandang oleh BMT (berkembang sampai dengan) sebagai: 1) Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Simpan Pinjam 2) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau Prakoperasi Dalam program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat Bank Indonesia) BI memberikan izin kepada LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) tertentu untuk membina KSM. 3) LPSM itu memberikan sertifikat pada KSM (dalam hal ini Baitutamwil) untuk beroperasi KSM disebut juga sebagai prakoperasi. 35 4) MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi negara yang terkait, BUMN, dan lainlain (Muhamad, 2000:114). b. Ciri-ciri Sebagai lembaga keuangan informal, BMT memiliki ciri-ciri: 1) Modal awal lebih kurang Rp. 5 s.d Rp. 10 juta 2) Memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil, tergantung perkembangan besarnya modal. 3) Menerima titipan zakat, infak dan shadakah dari Baziz. 4) Calon pengelola atau manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, dan jujur, jika mungkin minimal lulusan D3, S1. 5) Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan mudharabah, demikian pula terhadap nasabah pembiayan. Tidak hanya menunggu. 6) Manajemennya profesional dan Islami: • Administrasi pembukuan dan prosedur perbankan • Aktif, menjemput, beranjangsana, berprakarsa • Berperilaku ahsanu’ amala: service excellence (Muhamad, 2000:115). 36 Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI BMT Keterangan : ------------ Garis Koordinasi Garis Komando Sumber: Sudarsono (2005:101). Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT memiliki bentuk struktrur organisasi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh: 1) Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT 2) Efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT 3) Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang 4) Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT (Sudarsono, 2005:101). Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok Dewan Syariah Pembina Manajemen MANAJER KaDiv. SPS KaDiv. Usaha Riil KaCab. SPS KaCab. Riil Dewan Syariah Pembina Manajemen Manajer Kasir Pembukuan Maal Tamwil Pemasaran Anggota dan Nasabah 37 4. Prinsip Utama BMT Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut: a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata. b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia. c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan sehingga akan timbul rasa saling melindungi dan menanggung. d. Kebersamaan, yaitu kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial. e. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan, akan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya. 38 f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (‘amalus sholih/ahsanu amala), yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tinggi. g. Istiqomah; konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap (Ridwan, 2004: 130-131). 5. Produk-produk Baitul Maal wat Tamwil Muhamad (2000:117-120) berpendapat bahwa Secara fungsional, operasional BMT adalah hampir sama dengan BPR Syari’ah. Yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur. Dilihat dari fungsi pokok operasional BMT, ada dua fungsi pokok dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat, kedua fungsi tersebut adalah: Produk pengumpulan dana BMT a. Simpanan Wadiah Adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/transfer dari perintah bayaran lainnya. 39 b. Simpanan Mudharabah Adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Adapun jenis-jenis tabungan/simpanan di BMT adalah sebagai berikut: 1) Tabungan persiapan qurban 2) Tabungan Pendidikan 3) Tabungan Persiapan untuk nikah 4) Tabungan persiapan untuk melahirkan 5) Tabungan naik haji/umroh 6) Simpanan Berjangka/deposito 7) Simpanan khusus untuk kelahiran 8) Simpanan sukarela 9) Simpanan hari tua 10) Simpanan aqiqoh Produk Penyaluran dana a. Pembiayaan Bai’ Bithaman Ajil (BBA) Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau 40 angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati. b. Pembiyaan Murabahah Pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan Bai’u Bithaman Ajil, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada jatuh tempo pengembaliannya. c. Pembiayaan Mudharabah Adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota, dimana BMT menyediakan dana untuk menyediakan modal kerja, sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. d. Pembiayaan Musyarakah Adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan. e. Pembiayaan Al-Qardhul Hasan Adalah perjanjian pembiayaan antar BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. 41 C. Pembiayaan 1. Pengertian Pembiayaan Menurut Muhammad (2005:17) pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan” (UU No. 9 Tahun 1995. Tentang Perkoperasian). Istilah pembiayaan menurut konvensional disebut dengan kredit. Dalam sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu (Kasmir, 2001: 72). Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan/penyaluran dana oleh pihak-pihak yang 42 kekurangan dana oleh pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 2. Jenis-Jenis Pembiayaan Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut (Antonio, 2001: 160): a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya adalah (Muhammad, 2005: 22): a. Pembiayaan menurut tujuan Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi: 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif 43 b. Pembiayaan menurut jangka waktu Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi: 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. Terdapat beberapa pendapat dalam pengelompokkan jenis pembiayaan, namun pada umumnya dikelompokkan berdasarkan: a. Penggunaannya Menurut penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan konsumsi dan pembiayaan produktif. 1) Pembiayaan konsumtif 2) Pembiayaan produktif b. Keperluan Produksinya Menurut keperluan produksinya, pembiayaan menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. c. Jangka Waktunya Menurut jangka waktunya, pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu: jangka pendek, menengah dan panjang. 44 d. Cara Penggunaan Menurut cara penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi empat : pembiayaan rekening Koran bebas, pembiayaan rekening Koran terbatas, pembiayaan rekening Koran aflopend, dan pembiayaan reloving. Secara umum Antonio (2000:161) menjadi jenis-jenis pembiayaan yang dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan Sumber: Antonio (2001:161) 3. Pendekatan Analisis Pembiayaan Menurut Muhammad (2005:60) beberapa yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan adalah sebagai berikut: Al bai’ bitsamanil ajil Al- ijarah muntahia bit tamlik Al- musyarakah Muntanaqisahas Ar rahn Konsumtif Produktif Modal kerja Investasi Ba’i al murabahah Ba’i al astishna Ba’i as salam Pembiayaan 45 a. Pendekatan Jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. b. Pendekatan Karakter, artinya bank mencermati secara sungguhsungguh terkait dengan karakter nasabah c. Pendekatan Kemampuan Pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil. d. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam. e. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. 4. Prinsip Analisis Pembiayaan Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pengelola bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu: a. Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman b. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahadan mengembalikan pinjaman yang diambil 46 c. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan pinjaman d. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank e. Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu Constraint artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha (Muhammad, 2005:60). Menurut Kasmir (2005:106) selain dengan menggunakan 5C dalam menganalisis pembiayaan juga terdapat 7P diantaranya adalah sebagai berikut: a. Personality Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. b. Party Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan kegolongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. 47 c. Perpose Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya. d. Prospect Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tapi nasabah juga. e. Payment Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperoleh. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya. f. Profitability Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. 48 g. Protection Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. 5. Tujuan Analisis Pembiayaan Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan menurut Muhammad, (2005:305) adalah: pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah: a. Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam b. Untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan c. Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak 6. Proses Pembiayaan Proses dasar pembiayaan menurut Arifin (2002:204) meliputi aplikasi, analisis permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan, realisasi pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan. Perhatikan gambar berikut: 49 Gambar 2.3 Proses Pembiayaan Sumber: Zainul Arifin (2002:204). 7. Prosedur Analisis Pembiayaan Sistem dan prosedur pembiayaan dirancang diharapkan dapat mengurangi peluang terjadinya pembiayaan macet, namun diusahakan tetap sederhana dan tidak memakan banyak waktu. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mendapatkan pembiayaan menurut Widyaningrum (2002:64) dalam bukunya Model Pembiayaan BMT Dan Dampaknya Bagi Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. Wawancara antara staf BMT dan mitra Analisis Pembiayaan Evaluasi masing-masing Permohonan Evaluasi kesesuaian dengan kebijakan Struktur pembiayaan Realisasi pembiayaan Pembinaan & Pengawasan (monitoring) Kesesuaian dengan peraturan dan kebijakan Penyelesaian Pembiayaan Review Pembiayaan Pemecahan Masalah Pembiayaan Aplikasi Pembiayaan 50 b. Survey staf BMT ke tempat usaha dan ke tempat tinggal calon mitra. Tahapan survey harus dilakukan berapapun besar pembiayaan, baik terhadap calon mitra baru maupun mitra pembiayaan ulangan. Tujuannya untuk mengecek langsung keterangan yang diberikan oleh (calon) mitra dengan kenyataannya. c. Penyusunan MAP (Memorandum Analisis Pembiayaan) oleh Account Officer (AO, atau petugas lapangan). MAP ini berisi tentang data mengenai kondisi usaha calon mitra dan kondisi keuangan rumah tangga, serta catatan-catatan tentang karakter mitra yang berguna untuk analisis kelayakan pembiayaan, dokumen ini merupakan bahan penentu kelayakan pinjaman. d. Rapat komite pembiayaan. Rapat komite dilakukan secara teratur untuk membahas dan menguji kelayakan pengajuan yang masuk, jika dalam satu minggu permohonan cukup banyak maka diadakan rapat komite tambahan. e. Negoisasi hasil rapat komite dengan calon mitra f. Rapat komite ulang g. Pencairan jika permohonan disetujui h. Monitoring. Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami menurut Muhammad (2005:61) adalah sebagai berikut: 51 Prosedur Analisis (1) Berkas dan pencatatan (2) Data pokok dan analisis pendahuluan Data pokok dan analisis pendahuluan dalam hal ini adalah jaminan, laporan keuangan, data kualitatif dan data kuantitatif. (3) Penelitian data (4) Penelitian atas realisasi usaha (5) Penelitian atas rencana usaha (6) Penelitian dan penilaian barang jaminan (7) Laporan keuangan dan penelitiannya Keputusan Permohonan Pembiayaan (1) Bahan pertimbangan pengambilan keputusan (2) Wewenang pengambilan keputusan. 8. Pembiayaan Dalam Perspektif Islam Dalam bank syariah di dalam memberikan modal kepada nasabah tidak memakai kata pinjam karena disebabkan dua hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh Syariah selain pinjaman. Seperti; jual beli, bagi hasil, sewa dan sebagainya. Kedua, dalam Islam pinjam meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial, artinya bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Oleh sebab itu, dalam 52 bank syariah pinjaman tidak disebut kredit, tetapi pembiayaan (financing) (Antonio, 2001:170). Perbedaan pokok antara kredit pada perbankan konvensional dengan pembiayaan pada perbankan yang berbasis syariah Islam disebut “pembiayaan syariah”, karena dalam sistem perbankan syariah tidak memakai sistem bunga akan tetapi memakai sistem bagi hasil dan bagi resiko (Profit and Loss Sharing). Kredit konvensional dilakukan melalui pemberian pinjaman uang kepada nasabah sebagai peminjam di mana pemberi pinjaman memperoleh imbalan berupa bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga maka perbankan syariah menempuh cara memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, sewa, atau berdasarkan prinsip kemitraan yaitu prinsip penyertaan (musyarakah) atau prinsip bagi hasil (mudharabah). Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, sewa, atau prinsip kemitraan tidak dilarang dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 275 Artinya: …Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba… (Al-Baqarah:275) 53 Mengacu pada ayat di atas bahwa pembiayaan dalam Islam memakai prinsip jual beli, sewa, atau berdasarkan prinsip kemitraan (musyarakah) sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam bank syariah praktek pembiayaan bisa dicontohkan sebagai berikut: jika seseorang ingin meminjam uang untuk membeli barang tertentu, misalnya nasabah ingin membeli mobil, maka nasabah harus melakukan jual beli dengan bank syariah. Di sini bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Jadi barang yang diinginkan oleh nasabah seakan-akan dipenuhi oleh bank cara melakukan transaksi jual beli (Antonio, 2001: 170). D. Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) 1. Pengertian Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) Istilah Bai’ Bitsaman ajil sesungguhnya istilah yang baru dalam literatur fiqih Islam. Meskipun prinsipnya memang sudah ada sejak masa lalu. Secara makna harfiyah, Bai’ maknanya adalah jual beli atau transaksi. Tsaman maknanya harga dan Ajil maknanya bertempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. Tsaman Ajil maknanya adalah harga belakangan. Maksudnya harga barang itu berbeda dengan bila dilakukan dengan tunai (http://elfadhi.wordpress.com). Ada beberapa pengertian tentang ba’i bitsaman ajil (BBA) yang berpendapat tentang pengertian BBA antara lain: 54 Muhamad (2000:119) berpendapat ba’i bitsaman ajil (BBA) pembiayaan berakad jual beli, adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank Islam dengan nasabah, dimana bank Islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara menyicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang dibayarkan oleh peminjaman adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati. Menurut Hertanto Widodo, dkk (1999:49) bahwa bai’ bitsaman ajil adalah akad jual beli barang dengan pembayaran cicilan, sedangkan harga jual adalah harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Menurut Antonio (2001:101) bahwa bai’ bitsamanil ajil adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’ bitsamanil ajil, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan suatu imbalan. Al-bai’ bitsamanil ajil dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai al-bai’ bitsamanil ajil kepada pemesan pembelian (KPP) Pendapat lain Triandaru, dkk (2006: 124) bai’ bitsaman ajil adalah akad jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran tersebut 55 didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembayaran ini ditujukan bagi nasabah yang akan membeli barang modal atau barang untuk tujuan investasi lainnya. Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank konvensional. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa bai’ bitsaman ajil (BBA) merupakan pembiayaan yang berakad jual beli dimana suatu perjanjian yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjaman adalah jumlah atas dasar harga barang modal dan markup yang telah disepakati. 2. Landasan Syariah Al-qur’an mengizinkan transaksi dalam bisnis selagi transaksi tersebut tidak keluar dari konteks syari’ah (agama). Menurut Muhammad (2000:23), adapun ayat-ayat yang dapat dijadikan rujukan dasar akad Bai’ Bitsaman Ajil, adalah sebagai berikut: ! " # $ % & ' ( # & ) ! % & " # * % & - # , % & !+ 56 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan hak sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (An-Nisa’: 29) Penjelasan: Jual beli dimana murabahah dan al-bai’ bitsamanan ajil merupakan bagian terpenting dari padanya, merupakan bagian terbesar dari rangkaian perniagaan dan bisnis Pada surat Al-baqarah ayat 275 juga telah dijelaskan yang berbunyi: ./ Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” Kalimat diatas menjelaskan bahwa Allah itu tidak melarang adanya praktek jual beli tetapi Allah melarang/mengharamkan adanya riba. Dan dalam Hadist juga telah disebutkan, Muhammad (2000:23) yang berbunyi: 7Ž N Ž  ‚ % +‚ R‰ i ‰t„ #ƒ $ ‚  ‰ 7Ž2z 5‚ ‚  z Š ]„ $3„ Œ P‰ l‰ S‰ W‰ ’ ‹ ‚ „8Š 4ˆ R‰ ‡ƒ8 ‚ †… ‚ „ ‚ Uƒ $]‚ /ƒ  ‚ L#„ $ ‚  „ F‰ k„ $ ‚  5„$ 6Š "„ 5’ „ ‘Ž Y‚ ‚ “Dari Suhaib r.a bahwa Rosullah SAW bersabda: ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan, yaitu: (1) menjual secara kredit, (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah), (3) mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah tangga dan bukan untuk dijual ” (HR. Ibnu Majah No: 2280). 57 Penjelasan: Al-murabahah dan Al-bai’ Bitsamanan Ajil merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena pembiayaannya dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara cicilan. 3. Manfaat Al-bai’ Bitsaman Ajil (BBA) Menurut Antonio (2001:106) sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi al-bai’ bitsaman ajil memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Al-bai’ bitsaman ajil banyak memberikan manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem al-bai’ bitsaman ajil juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut: a. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran. b. Fluktuasi harga komporatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak biasa mengubah harga jual beli tersebut. c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa saja terjadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan ansuransi. Kemungkinan lain karena nasabah 58 merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain. d. Dijual; karena al-bai’ bitsaman ajil bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk default akan besar. 4. Tahap Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA). Ada beberapa tahap pembiayaan bai’ bitsamanan ajil (BBA) yaitu antara lain, sebagai berikut: a. Bank mengangkat nasabah sebagai agen bank b. Nasabah dalam kapasitas sebagai agen bank, melakukan pembelian barang modal atas nama bank. c. Bank menjual barang modal tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bank (mark-up) d. Nasabah membeli barang modal tersebut dan pembayarannya dilakukan secara mencicil untuk jangka masa yang telah disepakati (Triandaru, 2000:124). 59 5. Tujuan Pembiayaan Bai’ Bitsamanan Ajil (BBA) Pembiayaan bai’ bitsaman ajil (BBA) bertujuan untuk membantu nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi) yang tidak mampu membeli secara konstan. Maksudnya, pembiayaan BBA ini berguna untuk membantu para nasabah agar dapat memenuhi barang-barang kebutuhannya dengan cara dibelikan oleh pihak bank/BMT. 6. Skema Pembiayaan Al-Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) Secara umum, aplikasi perbankan dari al-bai’ bitsaman ajil dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 2.4 Skema Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) 1.Negoisasi & Persyaratan 2. akad Jual Beli 6.bayar 5.terima Barang& dokumen 3.beli barang 4.kirim Sumber: Antonio (2001:107) BANK NASABAH SUPPLIER PENJUAL 60 7. Perbedaan Bai’ Bitsamanil Ajil (BBA) dengan Murabahah. Pada awal keberadaan bank syariah di Indonesia, karena keterbatasan pemahaman syariah yang dimiliki oleh perangkat bank syariah, salah satu transaksi dibedakan antara murabahah yang dipergunakan atau dipersamakan dengan kredit modal kerja pada bank konvensional, dan bai’ bitsaman ajil (BBA) yang dipergunakan atau dipersamakan dengan kredit investasi pada bank konvensional. Setelah dilakukan penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam, bahwa bai’ bitsaman ajil (BBA) dan murabahah tidaklah ada bedanya, bai’ bitsaman ajil merupakan salah satu cara pembayaran murabahah. Oleh karena itu pada saat sekarang transaksi tersebut yang ada hanya murabahah saja, sedangkan untuk istilah bai’ bitsaman ajil sudah tidak dipergunakan lagi. Ada bank syariah yang memasarkan BBA, tetapi hal tersebut hanya sebatas nama saja yang merupakan nama produk murabahah yaitu Beli Bayar Angsur. Untuk mengetahui gambaran yang lengkap tentang hal tersebut berikut perbandingan konsep antara murabahah dan bai’ bitsaman ajil: 61 Tabel 2.2 Perbedaan Bai’ Bitsaman Ajil dan Murabahah No Perihal Murabahah Bai’ Bitsaman Ajil 1. Fikih Dalam seluruh kitab, Murabahah adalah salah satu bagian prinsip jual beli Sistem pembayaran boleh secara angsur atau sekaligus Tidak tercantum dalam kitab fikih manapun dan bukan bagian dari prinsip jual beli melainkan istilah baru sebagai bagian dari murabahah Bai’ Bitsaman Ajil, berarti ‘jual beli dengan cara angsur ‘ saja tidak ada pembayaran sekaligus. 2. Teknik Perbankan Digunakan diseluruh Perbankan Islam yang berada di Timur Tengah, Eropa, Asia, Australia, dan Amerika Pembiayaan untuk barang yang tidak bersifat siklus (modal kerja), kecuali pembiayaan untuk satu jenis barang dan bersifat one shot deal Produk ini hanya digunakan di Malaysia Sama Sumber: Wiroso (2005: 55-56). E. Pendapatan (Profitabilitas) 1. Pengertian Profitabilitas Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Menurut Brigham (2001:89) profitability adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Pendapat lain mengatakan profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 62 Profitabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. (Simorangkir, 152). Menurut Warsono (2002:35) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampulabaan suatu perusahaan pada periode tertentu. 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank, besar kecilnya bank dan lokasi bank bukan merupakan faktor yang paling menentukan. Manajemen yang baik yang ditunjang oleh faktor modal dan lokasi merupakan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank. Dari segi manajemen paling sedikit ada tiga aspek yang penting diperhatikan, yaitu balance sheet management, operating management, dan financial management. Balance sheet management meliputi asset dan liability management, artinya pengaturan harta dan utang secara bersama. Inti assets management adalah mengalokasikan dana kepada berbagai jenis atau golongan earning assets yang berpedoman kepada ketentuan berikut: a. Assets itu harus cukup likuid sehingga tidak akan merugikan bila sewaktu-waktu diperlukan untuk dicairkan. 63 b. Assets tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan/permintaan pinjaman, tetapi juga masih memberikan earnings. c. Usaha me-maximize income dari investasi. Dengan berpedoman kepada tiga hal tersebut di atas, maka hendaknya dana itu dialokasikan ke dalam assets (Simorangkir: 154). Liability management berhubungan dengan pengeturan dan pengurusan sumber-sumber dana yang pada dasarnya mengusahakan tiga hal, yaitu sebagai berikut: a. Kecukupan dana yang masuk, tidak mengalami kekurangan yang dapat menghilangkan kesempatan (opportunity cost), tetapi juga tidak terlalu besar (melebihi kemampuan untuk menginvestasikannya). Jika sampai kelebihan tentu akan menyebabkan pembayaran bunga lebih besar daripada yang seharusnya dan tentu akan menurunkan tingkat profitabilitasnya, kecuali dana itu dari giro tanpa bunga. b. Bunga yang dibayar hendaknya masih pada tingkat yang memberikan keuntungan bagi bank. c. Diusahakan agar ada/terdapat keseimbangan antara giro dan deposito, antara demand deposit dan time deposit. Keseimbangan semacam ini perlu untuk menjaga likuiditas karena dengan time deposit ada waktu yang dipastikan berapa lama dapat diinvestasikan dan kapan harus disediakan alat-alat likuid. 64 Dalam liability management mungkin banyak faktor yang berada di luar kompetensi manajemen, misalnya keinginan menitipkan uang dengan time maupun demand deposit adalah terletak pada deposan atau si peminjam. Banyak sedikitnya deposan yang menitipkan uangnya tidak 100% dapat diawasi/dikuasai oleh bank, tetapi tergantung pada perilaku masyarakat. Bank dengan berbagai kebijakannya hanya bisa mempengaruhi. Operating management sebagai aspek kedua merupakan manajemen bank yang berperan dalam menaikkan profitabilitas dengan cara menekan biaya. Sebagaimana disebutkan di atas, biaya adalah salah satu faktor yang ikut menentukan tinggi rendahnya profitabilitas. Jadi, tidak cukup hanya menaikkan pendapatan bruto saja, akan tetapi juga harus berusaha menaikkan efisiensi penggunaan biaya dan menaikkan produktivitas kerja. Yang juga termasuk dalam operating management adalah usaha untuk menekan cost of money. Menekan tingkat biaya sampai pada suatu titik yang paling efisien bagi bank adalah suatu proses yang terusmenerus, tidak bisa sekali jadi melalui rumus-rumus. Aspek ketiga dalam manajemen yang turut menentukan profitabilitas ialah financial management. Aspek ini meliputi hal-hal berikut: a. Perencanaan penggunaan modal, penggunaan senior capital yang dapat menekan cost of money, merencanakan struktur modal yang paling efisien bagi bank. 65 b. Pengaturan dan pengurusan hal ihwal yang berhubungan dengan perpajakan (Simorangkir: 155). Aspek-aspek tersebut di atas, meskipun kita dapat membedabedakannya, di dalam praktek tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lain. Tidak hanya satu aspek saja yang penting, tetapi semua aspek sama pentingnya dan harus dikerjakan bersama-sama secara simultan. Dalam arti yang luas, aspek manajemen meliputi penentuan tujuan kebijakan, keputusan, dan tindakan (action) yang harus diambil/dilakukan pimpinan sehubungan dengan pengelolaan yang menguntungkan bagi suatu bank (Simorangkir: 156). 3. Rasio Profitabilitas Ratio profitabilitas menurut Brigham (2001:89) mengemukakan ratio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang memperlihatkan pengaruh gabungan likuiditas, manajemen aktiva, dan hutang terhadap hasil operasi. Pendapat lain mengatakan (Riyanto, 2001:210), ratio profitabilitas adalah ratio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan (Profit Margin On Sales, Return On Total Asset, Return on net Wort dan sebagainya). Ratio profitabilitas menurut Weston (1986:65) adalah rasio yang mengukur hasil bersih dari sejumlah keputusan-keputusan dan 66 kebijaksanaan. Ratio profitabilitas memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Muhammad (2004: 159) mengemukakan rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank, yang meliputi: a. Profit Margin, adalah gambaran efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba. Profit Margin = Total Pendapatan Laba Bersih b. Total Assets Turnover, adalah rasio yang menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini, berarti aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba. Total Assets Turnover = total aktiva Pendapatan c. Return on Asset, adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Return on Asset = Total Aktiva Laba d. Return On Equity (ROE), rasio ini menunjukkan berapa persen laba bersih bila diukur dari pemilik modal. 67 Return On Equity (ROE) = Modal Laba Bersih 4. Profitabilitas Dalam perspektif Islam Diantara tujuan melakukan usaha yang terpenting adalah mendapatkan keuntungan atau dalam istilah ekonominya adalah laba yang merupakan pencerminan pertumbuhan harta. Laba muncul dari proses perputaran modal dan pengoperasiannya dalam aksi-aksi usaha. a. Arti Laba Dalam Al-Qur’an Dalam Bahasa arab, laba berarti pertambahan dalam dagang (Husein, 2001:144). Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 16: 0$1 % 2! " # 45 ! ( + % ' % &&' 3 $ Artinya: “mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk (Al-Baqarah:16)”. Dari tafsir diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian laba dalam Al-qur’an berdasarkan ayat yang telah disebutkan diatas ialah kelebihan atau modal pokok atau pertambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses dagang. Jadi tujuan utama para pedagang ialah melindungi dan menyelamatkan modal pokok dan mendapatkan laba. 68 b. Pengertian Laba Menurut Konsep Islam 1) Ar-Ribh at-Tijari (Laba Dagang) adalah pertambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan bisnis. 2) Al-Ghallah (laba yang timbul dengan sendirinya) adalah pertambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan. 3) Al-Faidah (Laba yang berasal dari modal pokok) adalah pertambahan barang milik yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dengan harga penjualan (Husein, 2001:156- 157). c. Batasan-batasan dan Kriteria Penentuan Laba dalam Islam 1) Kelayakan Dalam Penetapan Laba Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Menurut Ali dan Ibnu Khuldun bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya peranan uang, dan pada gilirannya ini akan membawa pada pertambahan laba. 2) Keseimbangan Antara Tingkat Kesulitan dan Laba Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal itu. Semakin 69 tinggi tingkat kesulitan dan resiko maka semakin besar pula laba yang diinginkan pedagang. Akan tetapi semua ini dalam kaitannya dengan pasar Islami yang bercirikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan unsur permintaan. 3) Masa Perputaran Modal Unsur ini berkaitan erat dengan unsur-unsur sebelumnya yaitu unsur bahaya dan resiko. Unsur ini juga berkaitan dengan moderatisasi (nilai kewajaran) dalam penentuan standar laba. Ini karena setiap standarisasi laba yang sedikit akan membantu penurunan harga. Hal ini juga akan menambah peranan modal dan memperbesar laba (Husein, 2001:159-163). d. Pengukuran Laba Menurut Pandangan Islam Pengukuran laba menurut pandangan Islam harus memperhatikan beberapa kaidah penting diantaranya: 1) Taqlib dan Mukhatarah Laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis seperti menjual, membeli atau jenis-jenis apapun yang dibolehkan syar’i. untuk itu pasti ada kemungkinan bahaya atau resiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu perputaran dan pertambahan pada putaran yang lain. 70 2) Keselamatan dan Keutuhan Modal Pokok Laba tidak akan tercapai kecuali setelah seutuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi. 3) Perbandingan (Muqabalah) Perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak milik pada awal periode yang sama atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada akhir periode dengan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama. Juga bisa membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapat income (pendapatan) di atas. 4) Mendapatkan Laba Dengan Prosuksi dan Jual Beli Serta Pembagian Secara Proporsional Pertambahan yang terjadi pada harta selama setahun dari semua aktifitas penjualan dan pembelian atau memproduksi dan menjual yaitu dengan pergantian barang menjadi uang dan pergantian uang menjadi barang dan seterusnya. Maka barang yang belum terjadi pada akhir tahun juga mencakup pertambahan yang menunjukkan perbedaan antara harga yang pertama dan nilai (harga) yang berlaku (Husein, 2001:165-167). 71 “Analisis Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) Dalam Meningkatkan Pendapatan BMT” Rumusan Masalah: a. Bagaimana aplikasi pemberian pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan? b. Bagaimana kontribusi pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) dalam meningkatkan pendapatan BMT-MMU Sidogiri Pasuruan? Landasan teori: 1. Penelitian Terdahulu 2. Kajian tentang Pembiayaan 3. Kajian tentang Bai’ Bitsaman ‘Ajil (BBA) 4. Pendapatan (profitabilitas) 5. Profitabilitas dalam perspektif Islam Data yang diperlukan: Data tentang aplikasi pemberian pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA), Laporan keuangan BMT, data yang mendukung atau berkaitan dengan pedoman dalam pengajuan pembiayaan di BMT Metode pengumpulan data: 1. Observasi 2. Interview 3. Dokumentasi Analisa data: 1. Analisis Pendapatan Pembiayaan 2. Analisa pendapatan BBA terhadap pendapatan BMT 3. Analisa Rasio Profitabilitas Kesimpulan F. Kerangka Berfikir Gambar 2.5 72 BAB III METODE PENELITIAN Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam mencapai suatu tujuan penelitian maka harus ditempuh langkah-langkah yang relevan dengan masalah yang dirumuskan. Metode penelitian digunakan sebagai pemandu dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan penelitian. A. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di : Baitul Mal wat Tamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah (BMT-MMU) Sidogiri, yang berlokasi di Jl. Raya Sidogiri No.09 Pasuruan. Koperasi BMT-MMU Sidogiri merupakan salah satu koperasi BMT yang ada di Kabupaten Pasuruan. Persaingan bisnis keuangan yang semakin tinggi mengharuskan setiap lembaga keuangan harus selalu memperbaiki kinerjanya. Pada tahun 2003, secara nasional Koperasi BMT MMU disebut sebagai koperasi BMT terbesar kedua (Modal, No.10/1 Agustus 2003), Jakarta, 12 Juli 2006, BMT-MMU mendapatkan penghargaan dari Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Sebagai salah satu dari sebelas kelompok koperasi simpan pinjam yang berprestasi. Bertepatan pada tanggal 12 Juli 2006 di 73 Surabaya BMT-MMU mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur sebagai koperasi berprestasi peringkat satu tahun 2006 tingkat propinsi Jawa Timur. B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu analisa yang berbentuk uraian kalimat. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005;6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Sedangkan, pendekatan deskriptif merupakan kegiatan mengumpulkan, mengelolah, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) objek dari data tesebut. Dalam penelitian ini peneliti mendeskrisikan tentang aplikasi pemberian pembiayaan bai’ bitsamanil ajil (BBA) di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan serta kontribusi pembiayaan bai’ bitsamanil ajil (BBA) dalam meningkatkan pendapatan BMT. C. Data dan Sumber Data Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sekunder (Indriantoro,dkk, 2002: 146). Penelitian yang dilaksanakan sangat berkaitan erat dengan data yang diperoleh sebagai dasar dalam pembahasan dan analisis. Dalam penelitian ini peneliti mengunakan 74 sumber data primer dan sekunder. Diharapkan dari hasil penelitian ini, didapatkan data yang valid dan relevan dengan obyek yang diteliti. Sehinga Sumber data pada penelitian ini adalah: 1. Data Primer (Primary Data) Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro,dkk, 2002:146). Data primer dalam penelitian ini meliputi: a. Macam-macam pembiayaan dan segala ketentuannya. b. Aplikasi pembiayaan BBA di BMT-MMU. c. Dari berbagai macam pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT-MMU, pembiayaan apa yang paling diminati nasabah. d. Faktor-faktor pendukung dan penghambat BMT-MMU dalam menyalurkan pembiayaan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah, orang yang dianggap sangat mengetahui tentang konsep dan aplikasi pembiayaan BMT-MMU. Informan tersebut adalah: H. M. Dumairi Nor selaku manajer BMT-MMU, dan Abdulloh Shadiq selaku Devisi Simpan Pinjam Syariah (SPS) yang secara konsep mengetahui dan memahami seluk beluk segala aktivitas BMT-MMU dan yang menentukan kebijakankebijakan, serta M. Saikhon Ridwan selaku Kepala cabang BMT-MMU 75 Sidogiri yang memimpin jalannya setiap aktivitas BMT-MMU, dan karyawan bagian pembiayaan/AO (Account Officer) yang menangani langsung keluar masuknya dana BMT-MMU. 2. Data Sekunder (secondary Data) Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro,dkk, 2002:147). Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan histories yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penilitian ini: a. Profil BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. b. Dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan penelitian. Seperti: buku panduan BMT-MMU, hasil RAT (rapat anggota tahun), laporan keuangan dan form-form dari masing-masing produk pembiayaan. c. Data file langsung dari computer. d. Foto-foto gedung BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. D. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 76 1. Observasi/pengamatan Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Indriantoro, dkk, 2002:157). Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langung lembaga yang terkait (BMT-MMU), meliputi: Lokasi lembaga, kinerja para karyawan, produk yang ditawarkan serta mengamati data-data pembiayaan khususnya pembiayaan BBA pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan. 2. Wawancara/ Interview Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti (Mardalis, 2006:64). Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu yaitu; H. M. Dumairi Noor selaku manajer BMT-MMU dan Abdulloh Shadiq selaku devisi simpan pinjam syari’ah (SPS), dengan maksud untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Data yang diperoleh dengan wawancara/interview ini mengenai jenis-jenis pembiayaan, analisis pembiayaan, aplikasi pembiayaan bai’ bitsamanil ajil (BBA) di BMT-MMU Sidogiri, serta kontribusi pembiayaan BBA dalam meningkatkan pendapatan BMT. 77 3. Dokumentasi/ Kepustakaan Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian. Menurut Indriantoro,dkk (2002: 146) Data ini berupa: faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan progam. Dari dokumen-dokumen yang ada peneliti akan memperoleh data tentang: Sejarah berdirinya BMT-MMU Sidogiri Pasuruan, struktur organisasi, job description, visi dan misi, kegiatan operasionalnya, unit-unit usaha dan mitra usahanya serta bukti-bukti transaksi pembiayaan BBA. E. Model Analisis Data Setelah data-data diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Semua data yang diperoleh baik dengan observasi, wawancara dan dokumentasi diolah/dianalisis untuk mencapai tujuan akhir penelitian. Indriantoro, dkk (2002:11), mendefinisikan analisis data sebagai bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dengan mengambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi serta memberikan solusi dalam menyelesaikanya. Analisis data kualitatif merupakan sebuah proses yang berjalan sebagai berikut: 78 1. Mencatat yang dihasilkan dari lapangan, kemudian diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. 3. Berfikir dengan jalan membuat agar kategori data tersebut mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan serta membuat temuan-temuan umum (Moeloeng, 2006: 248). Pada penelitian kali peneliti mengumpulkan semua data yang ada, baik data primer (melalui metode wawancara dan observasi) maupun data sekunder (melalui dokumentasi). Kemudian menganalisi dan akhirnya mengambil kesimpulan atas analisisnya. Adapun tahapan-tahapan analisis data dari penelitian ini adalah: 1. Analisis pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil yang diterapkan di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan 2. Analisis kontribusi pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil dalam meningkatkan pendapatan BMT 3. Analisa rasio profitabilitas BMT yaitu Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), dan Return On Equity (ROE). 79 BAB IV PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN A. Paparan Data Hasil Penelitian 1. Sejarah Perusahaan Latar belakang berdirinya BMT-MMU Pasuruan adalah bermula dari keprihatinan asatidz Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan Madrasah-madrasah ranting/filial Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri atas perilaku masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syari’ah Islam di bidang mu’amalat padahal mereka adalah masyarakat Muslim apalagi mereka sudah mulai terlanda praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi riba yang dilarang secara tegas oleh agama. Para asatidz dan para pengurus madrasah terus berpikir dan berdiskusi untuk mencari gagasan yang bisa menjawab permasalahan umat tersebut. Akhirnya ditemukanlah gagasan untuk mendirikan usaha bersama yang mengarah pada pendirian keuangan lembaga syari’ah yang dapat mengangkat dan menolong masyarakat bawah yang ekonominya masih dalam kelompok mikro (kecil). Setelah didiskusikan dengan orang-orang yang ahli, maka alhamdulilllah terbentuklah wadah itu dengan nama “Koperasi Baitul Mal wa Tamwil Maslahah Mursalah Lill Ummah” disingkat dengan Koperasi 80 BMT-MMU yang berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pendirian koperasi didahului dengan rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 25 Muharrom 1418 H atau 1 Juni 1997 diantara orang-orang yang getol memberikan gagasan berdirinya koperasi BMT MMU ialah : 1. Ustadz Muhammad Hadhori Abdul Karim, yang saat itu menjabat sebagai kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri. 2. Ustadz Muhammad Dumairi Nor, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri. 3. Ustadz Baihaqi Utsman, yang saat itu menjabat sebagai Tata Usaha Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri. 4. Ustadz H. Mahmud Ali Zain, yang saat itu menjabat sebagi ketua Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri dan salah satu ketua DTTM (Dewan Tarbiyah wat Ta’lim Madrosy). 5. Ustadz A. Muna’i Ahmad, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri. Dengan diskusi dan musyawarah antara para kepala Madrasah Miftahul Ulum Afiliasi Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri maka menyetujui membentuk tim kecil yang diketuai oleh ustadz 81 Mahmud Ali Zain untuk menggodok dan menyiapkan berdirinya koperasi baik yang terkait dengan keanggotaan, permodalan, legalitas koperasi dan sistem operasionalnya. Tim berkonsultasi dengan pejabat kantor Departemen Koperasi Dinas Koperasi dan pengusaha kecil menengah Kabupaten Pasuruan untuk mendirikan koperasi disamping mendapatkan tambahan informasi tentang BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dari pengurus PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pusat dalam suatu acara perkoperasian yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo dalam rangka sosialisasi kerjasama Inkopontren dengan PINBUK pusat yang dihadiri antara lain oleh : 1. Bapak KH. Nor Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagi ketua Inkopontren . 2. Bapak DR. Subiyakto Tjakrawardaya yang menjabat sebagai Menteri koperasi PKM saat itu. 3. Bapak DR. Amin Aziz yang menjabat sebagi ketua PINBUK pusat saat itu. Dari diskusi dan konsultasi serta tambahan informasi dari beberapa pihak maka berdirilah koperasi BMT MMU tepatnya pada tanggal 12 Robi’ul awal 1418 H atau 17 Juli 1997 berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pembukaan dilaksanakan dengan diselenggarakan selamatan pembukaan yang diisi dengan pembacaan sholawat Nabi Besar 82 SAW bersama masyarakat Wonorejo dan pengurus BMT MMU. Kantor pelayanan yang dipakai adalah dengan cara kontrak atau sewa yang luasnya kurang lebih 16,5 M2 pelayanan dilakukan oleh tiga orang karyawan. Modal yang dipakai untuk usaha didapat dari simpanan anggota yang berjumlah Rp. 13. 500. 000,- ( tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan anggota yang berjumlah 348 orang terdiri dari para asatidz dan pimpinan serta pengurus Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan beberapa orang asatidz pengurus Pondok Pesantren Sidogiri Berdirinya koperasi BMT MMU sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan beberapa orang pengurus Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri). (Buku Panduan Koperasi BMT-MMU: 1-2). Koperasi BMT MMU ini telah mendapat legalitas berupa : 1. Badan Hukum Koperasi dengan nomor : 608/BH/KWK. 13/IX/97 tanggal 4 September 1997. 2. TDP dengan nomor : 13252600099 3. TDUP dengan nomor : 133/13.25/UP/IX/98 4. NPWP dengan nomor :1-718-668.5-624 (Buku Panduan Koperasi BMT-MMU: 2). Dan dalam perkembangannya koperasi BMT MUU ini memiliki tiga unit yang tergabung didalamnya, yaitu: 1. Unit Riil Koperasi BMT MMU 83 2. Unit BMT Koperasi BMT MMU 3. Unit BPRS Koperasi BMT MMU 2. Visi dan Misi BMT-MMU a. Visi a) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan Syari’ah Islam. b) Terwujudnya budaya ta’awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi. b. Misi a) Menerapkan dan memasyarakatkan Syariat Islam dalam aktifitas ekonomi. b) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syari’ah dibidang ekonomi adalah ADIL, MUDAH dan MASLAHAH. c) Meningkatkan kesejahteraan Ummat dan anggota. d) Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional). 3. Maksud dan Tujuan BMT-MMU Atas dasar visi dan misi disusunlah tujuan dari BMT MMU, antara lain : a. Koperasi ini bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya adalah masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. 84 b. Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT (Bakhri, 2004: 42). 4. Kantor Cabang Pada tanggal 12 Rabi’ul awal 1418 atau 17 Juli 1997, Cabang pertama didirikan di Wonorejo tepatnya di sebelah barat pasar Wonorejo dengan kantor yang berukuran ± 16,5 m2 dengan usaha BMT (Baitul Maal wat Tamwil), Balai Usaha Terpadu atau Simpan Pinjam Syari’ah (SPS). Setahun kemudian membuka cabang yang kedua yaitu usaha pertokoan yang ditempatkan di sebelah utara pasar Wonorejo. Setengah tahun kemudian BMT membuka kembali cabang yang ketiga yaitu usaha pembuatan dan penjualan roti yang ditempatkan di desa Sidogiri. Dan kemudian dibukalah usaha BMT yang diletakkan di desa Sidogoiri juga, Dan usaha ini menjadi Cabang BMT MMU yang keempat. Dengan demikian pada tahun 2000 BMT MMU hanya memiliki empat cabang. Namun untuk selanjutnya dibuka pula beberapa cabang secara berturut-turut, yaitu: a. Cabang 5 ditempatkan di Warungdowo, yang operasionalnya dimulai pada tanggal 22 April 2001 85 b. Cabang 6 ditempatkan di Kraton, yang operasionalnya dimulai pada tanggal 21 Mei 2001 c. Cabang 7 di tempatkan di Rembang, yang operasionalnya dimulai pada tanggal 18 Juni 2001 d. Cabang 8 di tepatkan di Jetis Dhompo Kraton Pasuruan, yang operasionalnya dimulai tanggal 27 November 2002 e. Cabang 9 ditempatkan di Nongkojajar, yang operasionalnya dimulai tanggal 17 April 2002 f. Cabang 10 ditempatkan di Grati, yang operasionalnya dimulai tanggal 26 April 2002 g. Cabang 11 ditempatkan di Gondangwetan, yang operasionalnya dimulai tanggal 30 Juni 2002 h. Cabang 12 ditempatkan di Prigen Pandaan Pasuruan, yang operasionalnya dimulai pada awal Maret 2004 (Bakhri, 2004: 49-50). 5. Struktur Organisasi dan Job Discription BMT-MMU Struktur organisasi merupakan mekanisme-mekanisme formal bagaimana organisasi dikelola. Sehingga struktur organisasi dapat mununjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubunganhubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, yang menjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Dengan demikian dalam struktur 86 ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, koordinasi, sentralisasi atau dresentralisasi dalam pembuatan keputusan atau kebijakan. Struktur organisasi yang ada di BMT MMU Pasuruan bersifat sentralisasi (terpusat), yaitu segala keputusan dan kebijakan serta wewenang menjadi tanggung jawab dalam Rapat Anggota tahunan (RAT). Sedangkan struktur organisasi dalam setiap Cabang Simpan Pinjam Syari’ah khususnya di BMT MMU Cabang Wonorejo juga bersifat sentralisasi tetapi setiap keputusan. Kebijakan serta wewenang menjadi tanggungjawab Kepala Cabang. Sehingga hierarki struktur organisasi bersifat vertikal, dalam artian jabatan yang lebih rendah bertanggungjawab kepada jabatan yang lebih tinggi. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.. Berdasarkan Litbang di BMT-MMU Pasuruan, (Buku RAT periode 2006- 2009) pengurus BMT MMU Pasuruan adalah sebagai berikut : a. Susunan Pengurus Ketua : M. Hadhori Abdul Karim Wakil Ketua I : A. Mana’I Ahmad Wakil Ketua II : Abdul Majid Umar Sekreratris : M. Djakfar Sodiq Bendahara : H. Abdul Majid Bahri b. Susunan Pengawas Bidang Syariah : KH. AD. Abdul Rahman Syakur Bidang Manajemen : H. Mahmud Ali Zain 87 Bidang Keuangan : H. Abdulloh Rahman c. Penasehat : KH. Hasbulloh Mun’im Kholili d. Pengelola Manajerial Manajer : HM. Dumairi Nor Kadiv. Unit BMT : Edy Soepardjo Kadiv. Unit Riil : M. Masykur Mundzir Kadiv. Ak. Adm : Ahmad Ikhwan Wakadiv. Unit BMT : Abdulloh Shodiq Wakadiv. Ak. Adm : Syamsul Arifin Wahab Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT-MMU PASURUAN Sumber: Litbang BMT-MMU Pasuruan Keterangan : ------------ - Garis Instruksi/perintah Garis Koordinasi RAT PENGAWAS PENGURUS MANAJER STAF PENGURUS KaDiv. Keuangan dan Administrasi KaDiv. SPS KaDiv. Usaha Riil KaCab. SPS KaCab. Riil 88 Gambar 4.2 Struktur Organisasi Cabang Simpan Pinjam Syari’ah BMT-MMU PASURUAN Sumber: Litbang BMT-MMU Cabang Sidogiri Pasuruan Job Discription Adapun perincian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya adalah sebagai berikut: a. Manager Adapun tugas manager adalah sebagai berikut: 1) Bertanggung jawab pada pengurus atas segala tugas-tugasnya 2) Memimpin organisasi dan kegiatan usaha BMT 3) Menyusun perencanaan dan pengembangan seluruh usaha BMT 4) Mengevaluasi dan melakukan pembinaan terhadap seluruh usaha BMT 5) Menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pengurus KEPALA CABANG KASIR SURVEYOR MARKETING DEBT,COLLEC TOR COSTUMER SERVICES 89 6) Menyampaikan laporan perkembangan usaha BMT kepada pengurus setiap bulan satu kali 7) Mengangkat dan memberhentikan karyawan dengan sepengetahuan pengurus 8) Menandatangani perjanjian pembiayaan 9) Memutuskan pemohonan pembiayaan sesuai dengan ketentuan gaji karyawan 10) Mengupayakan jenis usaha lain yang produktif dengan persetujuan pengurus 11) Membuat peraturan karyawan 12) Menentukan target penempatan dari tiap-tiap cabang usaha dalam masa satu tahun. b. Kepala Cabang Simpan Pinjam Syari’ah (SPS) 1) Bertanggung jawab kepada kepala devisi SPS atas tugas-tugasnya 2) Memimpin organisasi dan kegiatan usaha cabang SPS 3) Mengevaluasi dan memutuskan setiap permohonan pembiayaan 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengembalian pembiayaan 5) Menandatangani perjanjian pembiayaan 6) Menandatangani Buku tabungan dan Warkat Mudharabah 7) Menyampaikan laporan pengelolaan BMT kepada Kepala Devisi SPS setiap bulan sekali 90 c. Marketing/CS 1) Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang atas tugas-tugasnya 2) Memasarkan produk jasa yang dimiliki SPS 3) Memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan dan tabungan 4) Menerima dan menyetujui permohonan pembiayaan yang selanjutnya dievaluasi dan diputuskan oleh Kepala Cabang 5) Membuat buku tabungan atau warkat Tabungan mudharabah berjangka 6) Menerima setiap saran, keluhan dan kritik dari setiap nasabah d. Debtcollector 1) Bertanggung jawab kepada kasir atas tugas-tugasnya 2) Melakukan penagihan tunggakan pembiayaan 3) Menerima titipan setoran tabungan 4) Membuat laporan transaksi keuangan kepada kasir 6. Kegiatan Operasional BMT-MMU a. Ruang lingkup Kegiatan BMT MMU Usaha yang dilakukan dalam koperasi ini adalah: 1) BMT (Baitul Mal wat Tamwil / Balai Usaha Mandiri Terpadu ) atau simpan pinjam dengan pola syari’ah 2) Home Industri berupa pembuatan roti, pembuatan kue sagon aktifitasnya ditampung dalam 3 cabang. 91 3) Sektor riil yang ditampung dalam cabang 2 (dua) aktifitasnya adalah perdagangan. 4) Sektor jasa berupa jasa penggilingan padi 5) Dan usaha yang sedang dirilis yaitu peternakan. 6) Produk usaha unggulan adalah BMT karena manfaatnya sangat dirasakan oleh anggota dan masyarakat umum. b. Mitra Kerja Koperasi BMT MMU mempunyai beberapa mitra kerja yang ikut mendukung aktivitas koperasi BMT MMU ini yaitu 1) Koperasi pondok pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri) 2) Koperasi PER MALABAR Paspepan Pasuruan 3) Koperasi UGT (Unit Gabungan Terpadu) Sidogiri 4) Koperasi Muawanah, berkedudukan di Lekok Pasuruan 5) Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah “Untung Suropati” Bangil (Bakhri, 2004: 53). c. Produk Operasional BMT BMT singkatan dari Baitul Mal wat Tamwil/ Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah merupakan system simpan pinjam dengan pola syari’ah. Sistem BMT ini adalah konsep muamalah syari’ah, tenaga yang menangani kegiatan BMT ini telah mendapat pelatihan dari BMI (Bank Muamalat Indonesia) Cabang Surabaya dan PINBUK (pusat INKUBASI Bisnis Usaha kecil) Pasuruan dan Jawa. 92 Adapun produk BMT-MMU Pasuruan adalah produk pendanaan dan pembiayaan. Adapun produk-produk pembiayaan di BMT-MMU Pasuruan adalah sebagai berikut: 1) Mudharabah/Qirod Adalah pembiayaan kepada kegiatan usaha anggota, yang mana modal keseluruhan disediakan oleh BMT (Shahibul maal) dan anggota yang menerima pinjaman bertindak sebagai pengelolah dana (Mudharib) dengan pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil. Penggunaan pembiayaan ini untuk kegiatan usaha yang produktif yaitu untuk modal kerja dan pembelian sarana usaha, terutama untuk mengakomodasi kebutuhan dana pada sector usaha yang tidak dapat dibiayai dengan pembiayaan murabahah (jual beli), karena tidak ada barang yang diperjual belikan. Priorities penggunaan pembiayaan ini adalah untuk sektor perdagangan, pertanian, industri (home industri) dan jasa. 2) Musyarakah/Syirkah Adalah penyertaan modal BMT kepada usaha anggota yang dipergunakan untuk tanbahan modal, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan haknya dalam pelaksanaan/manajemen usaha tersebut. Keuntungan usaha ini dapat dibagi menurut perhitungan antara proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Jika terjadi kerugian 93 kewajiban masing-masing pihak yang menyertakan hanya sebatas jumlah modal yang disertakan. 3) Murabahah Adalah pembiayaan BMT yang dipergunakan untuk pembelian barang berdasarkan prinsip jual beli dengan sistem pembayaran jatuh tempo, dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. 4) Ba’i Bitsaman Ajil Adalah pembiayaan BMT yang dipergunakan untuk pembelian barang modal kerja berdasarkan prinsip jual beli dengan system pembayaran angsuran. Harga jual adalah harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati 5) Qord Hasan Adalah pembiayaan atau dana kebajikan yang pendanaannya dari BMT dan pengembaliannya tanpa pembagian keuntungan. 94 B. Pembahasan Data Hasil Penelitian 1. Prosedur Pembiayaan Bai’ Bitsamanil Ajil (BBA) Sebagai bagian penting dari aktivitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat performance lembaga. Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik. a. Pembiayaan Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT. Koperasi BMT-MMU adalah koperasi Baitul Maal wat Tamwil yang menerapkan simpan pinjam pola syariah. Strategi awal BMT-MMU untuk menarik nasabah adalah hanya menawarkan pembiayaan semata kepada masyarakat yang membutuhkan dana (mau dan mampu), dengan itu masyarakat akan termotivasi sendiri tanpa ada dorongan dari pihak manapun untuk menabung dan mengajukan pembiayaan. Dalam hal ini BMT-MMU hanya melayani pembiayaan 100% yang bersifat produktif, dikarenakan pembiayaan konsumtif dipandang oleh BMT bersifat tidak mendidik para nasabah untuk selalu bekerja. Namun 95 pembiayaan konsumtif boleh diberikan kepada nasabah disaat kondisi memang darurat, artinya: 1) Dana tidak tersalurkan; dana tabungan menumpuk sedangkan BMT tidak menemukan lagi usaha-usaha produktif 2) Nasabah sangat-sangat membutuhkan dana, dengan pertimbangan: - Ada kejelasan atas penggunaan dana tersebut - Jelas bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi nasabah - Pertimbangan manajer. Meskipun BMT hanya melayani nasabah yang melakukan pembiayaan produktif, itu tidak menghambat pertumbuhan BMT sendiri, bahkan mampu memberikan kesempatan dan motivasi masyarakat atau rakyat kecil untuk selalu berusaha dan bekerja. Terlihat dari peningkatan nasabah setiap tahunnya sebagai berikut: Tabel 4.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan BMT-MMU Sidogiri Pasuruan Ket 2005 2006 2007 % % % MDA 391 37,4 433 39,3 374 33,7 MSA - - - MRB 3 0,3 4 0,36 1 0,09 BBA 631 60,5 592 59 688 62 Qord 9 0,86 15 1,36 44 3,97 JUMLAH 1034 1044 1107 Sumber: Data diolah dari laporan keuangan BMT-MMU 96 Berdasarkan Tabel 4.1 tentang jumlah data nasabah pembiayaan yang ada di BMT-MMU Sidogiri dapat dilihat bahwa, pembiayaan bai’ bistaman ajil (BBA) adalah jenis pembiayaan terbanyak pada BMT-MMU. Sehingga pembiayaan BBA ini memiliki peran yang masih relatif kecil bagi peningkatan sektor riil, Hal ini dapat dilihat dalam pembiayaan dengan akad jual beli yang direalisasikan oleh BMT-MMU. Karena dalam pandangan masyarakat ekonomi mikro, kontrak BBA merupakan kontrak termudah dan tidak membingungkan dibandingkan dengan kontrak pembiayaan yang lain. Peluang relatif banyaknya nasabah pembiayaan dengan kontrak Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) tersebut, tentunya selain memiliki efek positif bagi perkembangan BMT serta Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) termasuk produk pembiayaan yang sangat efektif dan produktif untuk meningkatkan pendapatan nasabah dan BMT. b. Pembiayaan Bai’ Bitsamanil Ajil (BBA) 1) Pengertian Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli dengan menjual barang yang harganya telah ditambah dengan margin dan pembayarannya dapat dilakukan dengan kredit. Margin yang diberikan pada BMT-MMU ditentukan dalam prosentase-prosentase yang diberikan yaitu antara 2,75% sampai 3% selama tidak memberatkan nasabah. 97 Bai` Bitsaman Ajil tidak hanya terbatas antara pembeli dan penjual di pasar. Tetapi sebuah lembaga keuangan seperti BMT pun bisa melakukan akad ini. Namun sebenarnya BMT hanya memiliki uang dan tidak memiliki barang. Maka bila ada seseorang yang ingin membeli barang, pihak BMT tidak bisa menyediakan barang itu. Pihak BMT harus membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan pembeli. Idealnya, pihak BMT akan datang ke pasar dan membeli barang yang dibutuhkan lalu menjualnya kepada pembeli/nasabah dengan mengambil keuntungan harga. Kita harus memahami bahwa bai` adalah akad mu`awadloh, yaitu tukar menukar barang dengan uang. Maka barang yang dijual harus sudah menjadi milik sepenuhnya pihak penjual. Dalam istilah fiqih dikenal dengan sebutan milkiyyah tammah. BMT berposisi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Menurut hasil wawancara dengan Bpk Abulloh Shodiq bahwa, “Pembiayaan bai’ bitsamanil ajil (BBA) dalam prakteknya, untuk pengadaan barang, pihak penjual (BMT) akan kerepotan bila harus bolak bali ke pasar untuk membeli barang. Sehingga untuk mudah dan efisiennya, pihak BMT bisa mewakilkan pembelian barang dari pasar kepada calon pembelinya dengan akad wakalah dengan konsekwensi hukum masing-masing. Akad wakalah maksudnya adalah pihak BMT mewakilkan pembeli untuk membeli barang. Atau lebih mudahnya BMT minta tolong kepada pembeli untuk membelikan barang” (Wawancara: Bpk Abdulloh Shodiq, 15 Juni 2008, jam 10.00-11.30 WIB, di ruang SPS). 98 Namun kepemilikan barang itu ketika dibeli adalah jelas milik BMT. Si pembeli hanya dititipi saja untuk membeli barang. Dan pihak BMT yang sesungguhnya menjadi penjual harus mengecek dan yakin bahwa barang yang akan dijual benar-benar telah dibeli. Salah satunya misalnya dengan ditunjukkan faktur pembelian oleh pembeli yang dititip untuk membeli. Hal ini untuk menghindari kemungkinan barang tidak dibeli dengan uang tersebut sehingga menjadi pinjaman uang dengan pengembalian lebih. Resiko yang terjadi dalam proses pengadaan barang, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual, bukan resiko calon pembeli. Sebab mulai berlakunya akad jual beli adalah ketika barang itu sudah diterima oleh pihak pembeli dalam keadaan selamat. Sehingga dalam praktek BBA harus ada dua akad yaitu : a. Akad Wakalah : antara BMT dengan nasabah. Dimana saat itu BMT membeli barang dari pihak ketiga dan pembeli saat itu bertindak sebagai wakil dari pihak bank yang melakukan pembelian barang dari pihak ketiga. b. Akad Jual Beli Kredit : setelah barang telah terbeli maka si BMT menjual barang tersebut dengan harga yang disepakati dua pihak. Kemudian pembayaran nasabah kepada BMT dengan cara kredit atau tidak tunai. 99 Adapun pembiayaan bai’ bitsaman ajil dan Murabahah di BMTMMU adalah sama-sama merupakan pembiayaan jual beli barang. Namun perbedaannya adalah sebagai berikut: Tabel 4.2 Perbedaan Bai’ Bitsaman Ajil Dan Murabahah BMT-MMU Sidogiri Pasuruan Bai’ Bitsaman Ajil Murabahah Merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah jumlah harga barang yang mark-up yang telah disepakati bersama. Merupakan pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta mark-up nya (laba) sesuai kesepakatan bersama. Sumber: Wawancara, Bpk. Dumairi Nor, 15 Juni 2008, 11:40-12:35 WIB, di Kantor Pusat BMT-MMU Pasuruan 2) Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Nasabah harus mengetahui harga pembelian barang Nasabah harus mengetahui besarnya keuntungan BMT yang disepakati bersama Barang yang diperjual belikan harus barang yang halal Spesifikasi barang yang diserahkan nasabah harus sesuai dengan yang diterima pembeli Akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad. 100 3) Agunan/ Jaminan Agunan merupakan jaminan yang diserahkan nasabah kepada BMT. Pada prinsipnya pembiayaan BBA ini wajib memakai jaminan sebagai pengganti apabila nasabah tidak bisa membayar pembiayaan. Maka disinilah peran jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajibannya. Pihak BMT meminta jaminan antara lain sebagai berikut: BPKB Kendaraan Bermotor; benda bergerak seperti motor dan mobil Sertifikat Hak Milik (SHM); seperti tanah, tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Barang Elektronik Barang yang mempunyai nilai jual Dan lain-lain yang dapat diperjual belikan. 4) Perhitungan Angsuran Pembiayaan BBA Contoh Perhitungan Bagi Hasil dan Besarnya Angsuran Pembiayaan BBA adalah sebagai berikut: “Bapak Abdurrahman merupakan penjual roti keliling. Selama ini ia menjual rotinya dengan berjalan kaki yang sangat menguras tenaga karena semakin banyak pembeli. Untuk meningkatkan penjualan roti, ia ingin membeli sepeda. Kemudian ia mengajukan pembiayaan kepada BMT dan disetujui oleh pihak BMT. Harga 101 sepeda Rp 750.000,- dengan margin 2,5% sesuai dengan kesepakatan yang akan diangsur selama 10 bulan”. Jadi jumlah pembiayaan yang harus dibayar pak Abdurrahman =Rp750.000,- + (Rp750.000,-X 25%) = Rp750.000,-+Rp187.500,- =Rp937.500,-/10 bulan =Rp 93.750,- Pokok =Rp 75.000,- Margin=Rp 18.750,- Dengan pembiayaan angsuran sebagai berikut Tabel 4.3 Contoh Kartu Angsuran Pembiayaan BBA No Tanggal Debet (Kredit) Saldo Validasi 0 - - 0 937.500 4004 1 26-06-04 93.750 843.750 4004 2 26-07-04 93.750 750.000 4004 3 26-08-04 93.750 656.250 4004 4 26-09-04 93.750 562.500 4004 5 26-10-04 93.750 468.750 4004 6 26-11-04 93.750 375.000 4004 7 26-12-04 93.750 281.250 4004 8 26-01-05 93.750 187.500 4004 9 26-02-05 93.750 93.750 4004 10 26-03-05 93.750 0 4004 Sumber: data diolah dari kartu angsuran pembiayaan BBA 102 c. Prosedur Pemberian Pembiayaan BBA Demi keefektifan dan efisiensinya suatu proses pemberian pembiayaan, maka perlu adanya suatu pedoman atau prosedur dalam pemberian pembiayaan yang layak, sehingga terjadi saling control antara satu dengan lainnya yang diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang dalam penanganan pembiayaan. Prosedur itu dibuat mengingat tingginya resiko terjadinya pembiayaan macet yang kerap kali menjadi batu sandungan bagi lembaga keuangan mikro syariah untuk tumbuh dan berkembang layaknya lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pada dasarnya prosedur pengajuan semua pembiayaan di BMTMMU adalah sama. Seperti yang telah terlampir pada daftar lampiran: pengajuan pembiayaan. BMT telah menetapkan prosedur pembiayaan yang harus dipenuhi oleh setiap calon nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan yang sah. Namun, disini peneliti memaparkan dari hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 16 Juni 2008, mengenai prosedur pemberian pembiayaan BBA. Prosedur permohonan pembiayaan diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan meliputi: 1) Calon nasabah datang ke BMT kemudian menghubungi petugas BMT pada bagian pelayanan nasabah (CS) untuk mengajukan permohonan pembiayaan. 103 2) Petugas BMT (CS) akan menyodorkan blangko permohonan pembiayaan antara lain berisi: Nama pemohon, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, no telp, jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diminta, jangka waktu angsuran, dll. (Form .MMU-14). Adapun plafon pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut: 50.000,- s/d Rp. 5.000.000,- plafon kepala Cabang Diatas Rp. 5.000.000,-s/d Rp. 10.000.000,- plafon Kepala Devisi Diatas Rp. 10.000.000,-s/d Rp. 50.000.000,- plafon Manajer Diatas Rp. 50.000.000,-s/d …… adalah plafon pengurus (plafon khusus) 3) Untuk kelengkapan data, maka calon nasabah harus menyerahkan berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri atau wali, fotocopy Kartu Kelurga (KK), fotocopy akte nikah dan fotocopy jaminan, masing-masing rangkap 2 (dua). 4) Menyerahkan bukti agunan/jaminan fisik berupa BPKB (motor, mobil), SHM (tanah), SHGB, fotocopy bukti jaminan. 5) Calon nasabah menandatangani surat permohonan pembiayaan tersebut dan diserahkan kepada Costumer Service (CS). 6) Costumer Service (CS) kemudian menyerahkan berkas-berkas permohonan pembiayaan calon nasabah kepada Account Officer (AO) 7) Account Officer (AO) akan survey dan membuat analisa kelayakan pembiayaan calon nasabah baik dari segi kualitatif, meliputi: karakter, 104 watak, kepribadian, serta komitmen calon nasabah dan juga dari segi kuantitatif, yaitu menghitung kemampuan membayar calon nasabah dengan cara menghitung pendapatan dan biaya-biaya yang menjadi beban calon nasabah untuk mengetahui pendapatan bersih calon nasabah untuk membayar angsuran kepada BMT. 8) Apabila menurut Kepala Cabang/Manajer permohonan pembiayaan calon nasabah di anggap tidak layak dan tidak memenuhi kriteria yang di biayai, maka semua dokumen harus dikembalikan kepada calon nasabah. Tetapi jika proses pengajuan permohonan pembiayaan telah disetujui oleh Manajer, maka CS akan menghubungi calon nasabah melalui telpon atau langsung mendatangi rumah calon nasabah. 9) Setelah itu dilanjutkan akad BBA antara BMT dengan calon nasabah. Pada saat itu juga BMT akan meminta menyerahkan agunan/jaminan. 10) Petugas BMT atau kedua belah pihak (baik petugas BMT dan nasabah) akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan spesifikasi yang telah nasabah berikan. 11) Barang tersebut akan diserahkan kepada nasabah, maka nasabah akan menandatangani tanda terima barang dari BMT. 12) Pelunasan dapat dilakukan dengan cara angsuran atau dicicil sesuai dengan akad perjanjian kesepakatan kedua belah pihak (BMT dan nasabah). 105 13) Pencatatan Buku Registrasi Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan ini merupakan alur yang harus dimengerti dan ditempuh oleh nasabah dalam permohonan pembiayaan BBA. Oleh karena itu, untuk memudahkan maka dapat dilihat gambar di bawah ini: Gambar 4.3 Prosedur Pembiayaan BBA Nasabah Customer Service Account Officer Manajer/KeCab Sumber: data diolah oleh peneliti dari hasil (Observasi, 16 Juni 2008, Lokasi:BMT-MMU Cabang wonorejo). d. Analisa Pembiayaan BBA Analisa pembiayaan adalah kegiatan BMT-MMU untuk memeriksa dan memahami lebih dalam semua keterangan dari suatu permohonan pembiayaan agar diperoleh kepastian bahwa apabila pembiayaan Mengajukan pembiayaan BBA Mengisi formulir permohonan Terima SP3 Menyerahkan urbun Membayar beban/biaya-biaya ACC Menyerahkan surat persetujuan permohonan pembiaan Menerima urbun dan beban biaya Barang diterima Realisasi Serah terima barang Menjelaskan syaratsyarat permohonan pembiayaan Memeriksa kelengkapan pengisian formulir Menyerahkan berkasberkas permohonan Memeriksa legalitas jaminan Periksa kelengkapan data Survey dan analisa kelayakan 106 diberikan kepada calon nasabah mau dan mampu membayar kembali sesuai akad perjanjian. Dalam hal ini BMT-MMU melakukan analisa bertujuan untuk: 1) Menilai kelayakan pribadi maupun usaha calon nasabah 2) Untuk menekan (meminimalisir) resiko 3) Untuk memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan akan dibayar kembali sesuai dengan akad perjanjian 4) Untuk memperoleh dasar yang seksama dalam mengambil keputusan pembiayaan 5) Untuk menentukan jumlah dan kondisi pembiayaan pada tingkat yang paling ekonomis (menguntungkan). BMT-MMU dalam menganalisa pembiayaan menggunakan prinsip 5 C (Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition), diantaranya: (Form-MMU 24) 1) Character (Karakter) Pada analisa ini menyangkut sifat dan kepribadian calon nasabah. Harus diyakini bahwa calon nasabah tidak mempunyai karakter yang menyimpang (pribadi, perilaku dan lingkungan). Pribadi: jujur, terbuka, bermoral, tepat janji, tanggung jawab, kemauan kuat, efisien, integritas dan lain-lain. Perilaku seperti: tekun, kreatif, konsultif tidak cepat putus asa, tenang, supel dan lincah. Dan dari lingkungan seperti: keluarga, pergaulan, relasi yang luas dan lain-lain. 107 Untuk memperoleh gambaran karakter calon nasabah, maka: Teliti dalam riwayat hidup Reputasi di lingkungan kerja Minta “BMT TO BMT INFORMATION” Teliti kebiasaan calon nasabah Amati ketekunan, hobby dan lain-lain. 2) Capacity (Kemampuan) Adalah penilaian tentang kemampuan calon nasabah untuk melakukan pembayaran kembali atas pembiayaan yang diterima. Hal ini dapat dianalisa melalui: Keterampilan Kesehatan Fast performance Pendapatan Dan lain-lain 3) Collateral (Jaminan) Penilaian ini meliputi penilaian terhadap jaminan yang dibebankan oleh calon nasabah sebagai pengaman pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Lebih tepatnya apabila jaminan ini dimaksudkan untuk lebih menyakinkan jika suatu resiko kegagalan pembiayaan terjadi, maka jaminan dipakai sebagai pengganti kewajibannya. 108 Dalam pembiayaan BBA jaminan diperbolehkan. Oleh karena itu jaminan yang dibebankan dimaksudkan agar nasabah lebih serius terhadap apa yang dimohonkan kepada BMT. Petugas BMT (CS) akan meminta jaminan kepada calon nasabah yang meminta permohonan pembiayaan kepada BMT. Jaminan ini bisa meliputi BPKB Kendaraan bermotor, Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), barang elektronik dan barang-barang yang mempunyai nilai jual. 4) Capital (Modal) Pada tahap ini BMT-MMU membuat pertimbangan yang cermat dalam memberikan pembiayaan. Hal ini didasarkan atas seberapa besar permohonan pembiayaan yang akan disetujui oleh manajer. Analisa capital ini merupakan analisa yang menghubungkan antara permohonan pembiayaan oleh calon nasabah terhadap sejumlah dana yang disetor sebagai uang muka. Semakin besar jumlah dana yang disetor untuk membiayai suatu barang maka akan semakin ringan calon nasabah tersebut dalam melunasi pembiayaan tersebut. Akan tetapi sebaliknya, semakin sedikit jumlah dana yang disetor maka akan semakin berat pula calon nasabah tersebut dalam melunasi kewajibannya. Yang menjadi pertimbangan dalam analisa ini yaitu jangka waktu yang diambil calon nasabah dalam permohonan pembiayaan. Kondisi seperti ini akan dikembalikan kepada kemampuan calon nasabah dalam pengambilan keputusan permohonan pembiayaan. 109 5) Condition of Economic (Kondisi Ekonomi) Penilaian ini berhubungan dengan situasi kondisi perekonomian di suatu daerah yang mana dapat mempengaruhi kegiatan usaha calon nsabah dan juga bisa melalui hambatan-hambatan yang akan bisa mengganggu nasabah dalam membayar pelunasan hutangnya kepada BMT. Kondisi ekonomi yang baik, mampu memberikan secercah harapan akan keberhasilan suatu usaha, begitupun sebaliknya. Misalnya nasabah tersebut berkiprah sebagai penjual minyak tanah keliling di wilayah perumahan A. Apabila terjadi kelangkaan pada minyak tanah maka penjual tersebut akan membayar cost yang lebih ebsar pula. Sehingga penjual tersebut mau tidak mau akan menambah modal kerjanya yang ia gunakan untuk membeli minyak tanah tersebut. Kondisi inilah yang bisa menjadikan hambatan bagi nasabah dalam membayar pinjaman di BMT. Namun, dari kelima aspek analisis pembiayaan di atas, BMT-MMU lebih menekankan terhadap dua aspek yaitu: 1) Analisa terhadap kemauan membayar, disebut analisa kualitatif (prinsip character). Analisa ini mencakup karakter atau watak dan komitmen anggota. 2) Analisa terhadap kemampuan membayar (capacity), disebut analisa kuantitatif. 110 e. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat BMT-MMU Dalam Aplikasi Pembiayaan Dalam perjalanan setiap suatu usaha pasti akan menemukan berbagai faktor yang menjadi pendukung dan penghambat atas aktivitasnya. Diantara faktor yang mendukung pembiayaan BMT-MMU adalah: 1) Background PONPES Sidogiri Pasuruan. Karena nasabah BMT-MMU Sidogiri di dominasi oleh para santri Sidogiri dan kilas balik sejarah berdirinya BMT-MMU yang tidak luput dari sentuhan tangan dari para kiyai dan para asatidz Madrasah Miftahul Ulum Ponpes Sidogiri. Hal ini mampu menimbulkan kepercayaan nasabah terhadap BMTMMU. 2) Lokasi BMT-MMU yang dekat dengan pasar, karena pasar merupakan sumber yang potensial bagi BMT-MMU. Dan yang menjadi kendala dalam pembiayaan diantaranya: 1) Kredit Macet Kemacetan suatu usaha merupakan hal yang lumrah dihadapi oleh dunia usaha. Tidak terkecuali BMT-MMU yang bergerak di bidang simpan pinjam pola syariah. Namun, BMT-MMU memiliki kiat tersendiri untuk meminimalisir terjadinya kredit macet, kiat yang digunakan adalah: 111 a. Mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam menyalurkan kredit dengan melakukan penelitian atau survey yang mendalam terhadap kelayakan pribadi maupun usaha calon nasabah. b. Menggunakan nilai-nilai dan tradisi yang berkembang di pesantren, yaitu apabila seorang santri mempunyai hajat untuk memulai sesuatu hal yang baik, maka terlebih dahulu melaksanakan doa supaya hajatnya mendapat ridha dan keberkahan dari Allah SWT. c. Pendekatan kekeluargaan, dengan cara mengunjungi atau silahturahmi nasabah yang bermasalah. Begitupun BMT-MMU, setelah menerapkan prinsip kehatihatian (prudential banking) terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan. Maka sebelum dananya dicairkan terlebih dahulu dilakukan doa bersama agar nasabah yang menerima dana/pinjaman benar-benar menganggap dana tersebut sebagai suatu amanah yang harus dipertanggung jawabkan dan dikelola dengan hati-hati. 2) Sulitnya menemukan nasabah yang benar-benar produktif 3) Sulitnya memahami karakter setiap calon nasabah dalam falsafah teknisnya, menolak nasabah yang beresiko dengan segala pertimbangan lebih baik dari pada menerimanya. 112 2. Kontribusi Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) Untuk mengetahui kontribusi Pembiayaan bai’ bitsaman ajil (BBA) terhadap pembiayaan BMT-MMU, maka peneliti menganalisis produk pembiayaan yang disalurkan oleh BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. Analisis yang dilakukan terhadap seluruh pembiayaan BMT-MMU selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2003-2007. Terkait dengan hal tersebut, maka di bawah ini peneliti menyajikan analisa sebagai rincian produk pembiayaan guna memperjelas kontribusi seluruh pembiayaan yang ada di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan, antara lain sebagai berikut: a. Analisa Dari Komposisi Pembiayaan Sumber pendapatan BMT berasal dari berbagai kegiatan pembiayaan. Jenis pembiayaan yang ada pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan diantaranya; bai’ bitsaman ajil (BBA), Musyarakah (MSA), Mudharabah (MDA), Murabahah (MRB), dan Qord Hasan. Maka untuk mengetahui efektifitas setiap jenis kegiatan pembiayaan dan penanaman dana dalam menghasilkan pendapatan, dikembangkan berbagai perhitungan pada setiap pos pembiayaan dan untuk lebih jelasnya maka didapatkan hasil sebagai berikut: 113 Tabel 4.4 Komposisi Pembiayaan BMT-MMU Periode 2003-2007 Pembiayaan KET Yang Disalurkan 2003 2004 2005 2006 2007 BBA 3.847.458.798 5.136.024.292 5.214.178.546 6.687.126.340 8.198.291.239 MSA - - 5.000.000 5.000.000 - MDA 1.077.796.080 1.874.308.725 5.085.466.004 5.563.113.826 5.456.807.494 MRB 9.745.875 17.731.675 4.650.750 281.022.047 256.408.678 QH 17.555.550 88.845.550 70.600.000 166.914.267 593.313.977 Total 4.952.556.303 7.116.910.242 10.379.895.300 12.703.176.480 14.504.821.388 Sumber. Laporan Keuangan BMT-MMU Sidogiri Pasuruan periode 2003-2007 Tabel 4.5 Hasil Prosentase Komposisi Pembiayaan BMT-MMU Periode 2003-2007 Ket Prosentase Komposisi Pembiayaan 2003 2004 2005 2006 2007 BBA 77,69 72,17 50,23 52,64 56,52 MSA - - 0,04 0,04 - MDA 21,76 26,33 49 43,80 37,62 MRB 0,20 0,25 0,05 2,21 1,76 QH 0,35 1,25 0,68 1,31 4,10 Sumber: Data diolah dari laporan keuangan BMT-MMU Periode 2003-2007 Berdasarkan tabel 4.4 dan 4.5 di atas dapat diketahui bahwasannya dalam periode tahun 2003-2007 dari masing-masing pembiayaan yang ada pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan, kontribusi terbesar ada pada pembiayaan bai’ bitsamanil ajil (BBA) dari pada pembiayaan yang lainnya. Jumlah penyaluran pembiayaan BBA menduduki posisi pertama. Dapat dimaklumi apabila BBA juga memberikan kontribusi yang sangat besar bagi BMT-MMU, hal ini disebabkan karena BBA memberikan 114 pembayaran kembali cenderung lebih pasti diterima karena telah ditentukan marginnya pada saat awal transaksinya. Dari tahun 2003, pembiayaan BBA pada BMT menyaluran dana pada masyarakat sebesar 77,69% dari total pembiayaan Rp 3.847.458.798. Sedangkan pada tahun 2004 penyaluran dana pada masyarakat melalui pembiayaan BBA mengalami penurunan sebesar 5,52% menjadi 72,17% dengan jumlah sebesar Rp 5.136.024.292 porsi ini masih lebih besar dari pembiayaan mudharabah, murabahah, qord hasan yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 21,76%, 0.20%, 0,35%. Pada tahun 2005 pembiayaan BBA pada BMT menyalurkan dana pada masyarakat sebesar 50,23% dari total pembiayaan yang ada, yang berjumlah Rp 5.214.178.546,- Porsi tersebut jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan pembiayaan dalam bentuk murabahah dan qard hasan yaitu masing-masing hanya 0,05% dan 0,68% dengan jumlah Rp 4.650.750,- dan Rp 70.600.000,- sedangkan untuk pembiayaan bagi hasil mudharabah menempati porsi kedua yaitu sebesar 49% dengan jumlah Rp 5.085.466.004,-. Tahun 2006 pembiayaan BBA mengalami peningkatan sebesar 2,41% yang semula 50,23% menjadi 52,64% dari total pembiayaan yang ada yang berjumlah Rp 6.687.126.340,-. Untuk pembiayaan Musyarakah, murabahah dan qard hasan masing-masing memberikan kontribusi sebesar 0,04%, 2,21% dan 1,31%. Sedangkan untuk pembiayaan 115 mudharabah sebesar 43,80% yang semula 49% dengan jumlah Rp 5.085.466.004,-. Ini menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan untuk BMT-MMU menurun sebesar 5,2%. Apabila dilihat dari tahun sebelumnya pembiayaan mudharabah mengalami penurunan. Akan tetapi apabila ditinjau lebih jauh, penurunan tersebut tidak disertai dengan penurunan dalam bentuk jumlah. Sedangkan pembiayaan murabahah dan qard hasan di lihat dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, persentase kontribusi yang diberikan BBA juga mengalami peningkatan 3,88%, yang semula 52,64% menjadi 56,52% dengan jumlah Rp 8.198.291.239,-. Pembiayaan qard hasan mengalami peningkatan yang semula 1,31% menjadi 4,10%. Sedangkan mudharabah dan murabahah mengalami penurunan. Yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 37,62% dan 1,76% dari total pembiayaan yang ada dengan jumlah pembiayaan Rp 5.456.807.494,- dan Rp 256.408.678,-. Dari analisis di atas, menunjukkan bahwa sistem pembiayaan jual beli dalam hal ini BBA, secara umum kontribusi BBA terhadap total pembiayaan yang ada dari tahun ke tahun pembiayaan yang disalurkan memberikan kontribusi terbesar dari masing-masing pembiayaan yang ada. Serta memiliki kelebihan sehingga dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 pembiayaan berbasis jual beli ini semakin diminati oleh masyarakat Pasuruan dan sekitarnya. 116 b. Analisa Komposisi Keuntungan Pembiayaan BMT sebagai lembaga keuangan non bank tidak pernah terlepas dari masalah pembiayaan. Karena pembiayaan merupakan aktivitas kegiatan utamanya. Produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT antara lain; bai’ bitsamanil ajil (BBA), Musyarakah (MSA), Mudharabah (MDA), Murabahah (MRB), dan Qord Hasan. Untuk mengetahui pendapatan dari masing-masing pembiayaan tersebut maka dilakukan perhitungan sebagai berikut: 117 118 Berdasarkan Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa dari masing-masing komposisi pembiayaan yang ada di BMT-MMU pendapatan terbesar dan optimal didapatkan dari pembiayaan jual beli BBA. Secara berturut-turut pembiayaan bai’ bitsaman ajil yang diberikan pada tahun 2003 sebesar Rp 3.847.458.798 meningkat pada tahun 2004 sebesar Rp 5.136.024.292 dengan prosentase sebesar 30,62%. Kemudian ditahun 2005 prosentase pendapatan BBA meningkat sebesar 8,38% menjadi 39% dengan jumlah pendapatan sebesar Rp 2.010.293.977,- Pada tahun 2006 prosentase pembiayaan BBA menurun sebesar 5% menjadi 31%. dengan jumlah pendapatan sebesar Rp2.065.797.618,- penurunan tersebut tidak disertai dengan penurunan dalam bentuk jumlah. Terbukti bahwa dari tahun ke tahun pendapatan pembiayaan BBA mengalami kenaikan yang signifikan. dan ditahun 2007 prosentase pembiayaan BBA meningkat sebesar 5% menjadi 36% dengan jumlah pendapatan sebesar Rp 763.639.054,- c. Analisa Pendapatan (Total) Terhadap Kontribusi Pembiayaan BBA Untuk dapat mengetahui kontribusi pembiayaan bai’ bitsamanil Ajil (BBA) terhadap pendapatan BMT, baik itu pendapatan operasi maupun pendapatan bersih BMT, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut: 119 Tabel 4.8 Analisa Kontribusi Pembiayaan BBA BMT-MMU Periode 2005-2007 Thn Pendapatan BBA Pendapatan BMT Pendapatan BBA /Pendapatan BMT 2003 1.156.643.541 1.623.479.474 71% 2004 1.572.584.691 2.124.701.409 74% 2005 2.010.293.977 3.106.429.467,68 65% 2006 2.065.797.618 3.707.602.345,24 56% 2007 2.911.280.922 4.816.720.650,35 60% Sumber. Laporan Keuangan BMT-MMU Sidogiri periode 2003-2007 Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa kontribusi pembiayaan bai’ bitsaman ajil terhadap pendapatan BMT mengalami perkembangan secara fluktuatif. Secara berturut-turut kontribusi pembiayaan bai’ bitsaman ajil terhadap pendapatan BMT dari tahun 2003 sebesar 71%, kemudian tahun 2004 sebesar 74% yang berarti naik sebesar 3%. Pada tahun 2005 menurun sebesar 9% menjadi 65%. Kemudian di tahun 2006 menurun menjadi 56%. Sedangkan pada tahun 2007 kontribusi pembiayaan bai’ bitsaman ajil terhadap pendapatan BMT mengalami kenaikan sebesar 4% sehingga menjadi 60%. Grafik 4.1 Kontribusi Pembiayaan BBA BMT-MMU Periode 2003-2007 0% 20% 40% 60% 80% 2003 2004 2005 2006 2007 kontribusi pembiayaan BBA 120 d. Rasio Profitabilitas BMT-MMU Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan koperasi mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Harahap, 2007:304). Rasio profitabilitas BMT digunakan untuk mengukur kemampuan BMT untuk menghasilkan keuntungan selama periode tertentu dari aktiva atau sumber penghasilan yang dipercaya kepada BMT. Untuk menghitung rasio profitabilitas, peneliti menggunakan rumus sebagai berikut : Net Profit Margin (NPM), Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE). 1) Net Profit Margin (NPM) Net Profit Margin ini digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan bersih dari setiap pendapatan (bagi hasil dan lain-lain). Semakin besar rasio ini jelas semakin besar kemampuan BMT-MMU dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi. Berikut peneliti sajikan rasio NPM selama 5 (lima) periode sebagai berikut: 121 Tabel 4.9 Perhitungan Net Profit Margin (NPM) BMT-MMU Periode 2003-2007 Tahun Laba Bersih (1) Pendapatan (2) NPM (1:2) 2003 549.579.986,03 1.623.479.474 34% 2004 589.688.684,05 2.124.701.409 28% 2005 890.608.188,76 3.106.429.467,68 29% 2006 1.129.614.436,24 3.707.602.345,24 30% 2007 1.263.442.484,26 4.816.720.650,35 26% Sumber: Data diolah oleh peneliti Dari hasil perhitungan pada tabel 4.9 di atas menunjukkan kondisi fluktuatif dari tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami penurunan yaitu dari 34% ditahun 2003, menurun menjadi 28% ditahun 2004. kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2004 dan 2005 kemampuan BMT dalam menghasilkan laba bersih masing-masing sebesar 29% dan 30% yang berarti meningkat 1%. Pada tahun 2007 kemampuan BMT dalam menghasilkan laba mengalami penurunan sebesar 4% sehingga menjadi 26%. Berdasarkan hasil analisis Net Profit Margin pada tabel 4.9. maka dapat dilihat kinerja BMTdalam bentuk grafik sebagai berikut: 122 Grafik 4.2 Net Profit Margin (NPM) BMT-MMU Periode 2003-2007 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2003 2004 2005 2006 2007 NPM 2) Return on Total Assets (ROA) Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan bersih yang diperoleh dari total aktiva perusahaan. Semakin tinggi nilai dari ROA ini maka kondisi keuangannya semakin bagus. Berikut peneliti sajikan rasio ROA selama 5 (lima) periode sebagai berikut: Tabel 4.10 Perhitungan Return on Total Assets (ROA) BMT-MMU Periode 2003-2007 Tahun Laba Bersih (1) Total Aktiva (2) ROA (1:2) 2003 549.579.986,03 9.388.320.435,39 5,85% 2004 589.688.684,05 13.585.608.217,40 4,34% 2005 890.608.188,76 19.385.416.435,91 4,60% 2006 1.129.614.436,24 20.357.363.849,74 5,54% 2007 1.263.442.484,26 25.850.404.674,27 4,89% Sumber: data diolah oleh peneliti Berdasarkan hasil analisis Return on Total Assets (ROA) pada tabel 4.10. maka dapat dilihat kinerja BMTdalam bentuk grafik sebagai berikut: 123 Grafik 4.3 Return On Total Assets (ROA) BMT-MMU Periode 2003-2007 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 2003 2004 2005 2006 2007 ROA Penilaian terhadap profitabilitas ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan BMT dalam menghasikan profit melalui operasional BMT. Dari tabel 4.8 di atas terlihat bahwa rasio ROA yang dihasilkan oleh BMT mengalami fluktuatif selama 5 tahun. Padahal total aktiva yang ada selalu mengalami kenaikan bahkan kenaikannya sangat besar. Pada tahun 2003 rasio ROA BMT sebesar 5,85%, lalu turun sebesar 1,51% pada tahun 2004 sehingga ROA yang didapat menjadi 4,34%. Akan tetapi naik lagi pada tahun 2005 sebesar 4,60%. Kemudian pada tahun 2006 menaik sebesar 0,94% menjadi 5,54%. Pada tahun 2007 kemampuan BMT dalam menghasilkan profit mengalami penurunan sebesar 0,65% sehinggan ROA yang diperoleh menjadi 4,89%. 3) Return on Equity (ROE) Rasio ini menunjukkan berapa persen laba bersih yang diperoleh BMT-MMU atas modal yang diinvestasikannya. Semakin besar rasio ini maka semakin bagus. Adapun yang termasuk modal pada BMT adalah 124 meliputi: Simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, simpanan khusus serta dana penyertaan. (Wawancara, Bpk.Abdulloh Shodiq, 22 Juli 2008, 12.00-13.00WIB, di kantor Pusat BMT). Tingkat perkembangan Return On Equity (ROE) BMT dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 4.11 Perhitungan Return on Equity (ROE) BMT-MMU Periode 2005-2007 Tahun Laba Bersih (1) Modal (2) ROE (1:2) 2003 549.579.986,03 1.177.175.000 47% 2004 589.688.684,05 1.105.645.000 53% 2005 890.608.188,76 1.530.485.000 58% 2006 1.129.614.436,24 2.491.210.000 45% 2007 1.263.442.484,26 3.230.060.000 39% Sumber: Data diolah oleh peneliti Berdasarkan hasil analisis Return On Equity (ROE) pada tabel 4.11. maka dapat dilihat kinerja BMTdalam bentuk grafik sebagai berikut: Grafik 4.4 Return On Equity (ROE) BMT-MMU Periode 2003-2007 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2003 2004 2005 2006 2007 ROE Dari perhitungan pada tabel 4.11 di atas menunjukkan ROE tahun 2003 sampai tahun 2005 mengalami kenaikan. Pada tahun 2003 perolehan laba bersih BMT atas modal yang diinvestasikannya sebesar 47%. 125 Kemudian mengalami kenaikan sebesar 6% sehingga pada tahun 2004 ROE yang didapat menjadi 53%. Begitu juga pada tahun 2005 ROE mengalami kenaikan sebesar 5% menjadi 58%. Pada tahun 2006 dan tahun 2007 laba bersih BMT atas modalnya mengalami penurunan dari 58% pada tahun 2005 menjadi 45% pada tahun 2006. berarti mengalami penurunan sebesar 13%. Sedangkan pada tahun 2007 ROE diperoleh sebesar 39%, yang berarti menurun sebesar 6%. Dapat dilihat bahwa selama 5 tahun perkembangan ROE BMT menunjukkan dalam kondisi fluktuatif. Penurunan rasio ROA dan ROE ini adalah karena dari tahun ke tahun suku bunganya diturunkan otomatis bank dan BPRS juga menurunkan bunganya. Sedangkan mereka (Bank dan BPRS) adalah pesaing BMT. Karena BMT juga dalam mengatur margin harus melihat pesaing. Karena pesaing menurunkan bunga otomatis BMT juga menurunkan margin dan juga nisbah. Hal inilah yang berakibat pada ROA dan ROE menurun. Kemudian karena faktor banjir likuiditas yaitu uang yang disalurkan untuk pembiayaan tidak sebanyak dahulu. Sehingga terjadi iddle money (banyak dana yang menganggur), serta penurunan itu terjadi karena faktor ekonomi secara umum (Wawancara, Bpk.Abdulloh Shodiq, 22 Juli 2008, 12.00-13.00WIB, di Kantor Pusat BMT). 126 3. Upaya-upaya Yang Dilakukan oleh BMT-MMU Sidogiri Pasuruan dalam Meningkatkan Profitabilitas Dari hasil wawancara dengan Bpk H. M Dumairi Nor, diantara upaya-upaya yang dilakukan oleh BMT-MMU Pasuruan dalam meningkatkan profitnya antara lain: 1) Memperbanyak pembiayaan (ekspansi pembiayaan) Karena dengan banyaknya pembiayaan yang masuk maka keuntungan yang diperoleh BMT akan semakin meningkat. 2) Menekan biaya operasional 3) Menekan NPL (Pembiayaan bermasalah) 4) Membangun etos kerja yang tinggi. (Wawancara, Bpk H.M. Dumairi Nor, 15 Juni 2008, 11.30-12.45, di ruang Manajer). 127 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah di diskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Prosedur pembiayaan bai’ bitsamanil ajil (BBA) di BMT-MMU adalah prakteknya dalam hal pengadaan barang untuk lebih mudah dan efisiennya, pihak penjual (BMT) bisa mewakilkan pembelian barang dari pasar kepada calon pembeli (nasabah) dengan akad wakalah atau ijaroh dengan konsekwensi hukum masing-masing. Akad wakalah maksudnya adalah pihak BMT mewakilkan pembeli untuk membeli barang. Atau lebih mudahnya BMT minta tolong kepada pembeli untuk membelikan barang. Serta dalam pemberian pembiayaan yang layak perlu adanya suatu pedoman atau prosedur. Prosedur itu dibuat mengingat tingginya resiko terjadinya kredit macet yang kerap sekali menjadi batu sandungan bagi lembaga keuangan mikro syariah tak terkecuali BMT. BMT-MMU Pasuruan telah menetapkan prosedur pembiayaan yang harus dipenuhi oleh setiap calon nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan yang sah. Prosedur permohonan pembiayaan diawali dengan pengajuan permohonan sampai kepada 128 informasi persetujuan realisasi pembiayaan. Adapun BMT-MMU dalam menganalisa pembiayaan menggunakan prinsip 5 C (Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition). 2. Pembiayaan bai’ bitsamanil ajil (BBA) memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan BMT-MMU. Jumlah penyaluran pembiayaan BBA menduduki posisi pertama. Dapat dimaklumi apabila BBA juga memberikan kontribusi yang sangat besar bagi BMTMMU, hal ini disebabkan karena BBA memberikan pembayaran kembali cenderung lebih pasti diterima karena telah ditentukan marginnya pada saat awal transaksinya. Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.5 tentang analisa kontribusi pembiayaan BBA terhadap pendapatan BMT bahwa, kontribusi pembiayaan bai’ bitsaman ajil terhadap pendapatan BMT mengalami perkembangan secara fluktuatif. Secara berturut-turut kontribusi pembiayaan bai’ bitsaman ajil terhadap pendapatan BMT dari tahun 2003 sebesar 71%, kemudian tahun 2004 sebesar 74% yang berarti naik sebesar 3%. Pada tahun 2005 menurun sebesar 9% menjadi 65%. Kemudian di tahun 2006 menurun menjadi 56%. Apabila dilihat dari tahun sebelumnya prosentase pembiayaan BBA mengalami penurunan. Akan tetapi apabila ditinjau lebih jauh, penurunan tersebut tidak disertai dengan penurunan dalam bentuk jumlah. Terbukti bahwa dari tahun ke tahun pendapatan pembiayaan BBA mengalami kenaikan yang signifikan. Sedangkan 129 pada tahun 2007 kontribusi pembiayaan bai’ bitsaman ajil terhadap pendapatan BMT mengalami kenaikan sebesar 4% sehingga menjadi 60%. B. Saran Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya memajukan BMT-MMU Sidogiri Pasuruan, yaitu: 1. Sebagai upaya untuk meningkatkan profitabilitas BMT-MMU Pasuruan maka perlu pengelolaan pembiayaan. Dalam hal ini manajemen di dalam suatu badan usaha tak terkecuali BMT untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien. 2. Untuk dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan (profitabilitas) maka, BMT-MMU Pasuruan harus bisa mengalokasikan dananya untuk pembiayaan yang sesuai dengan kebijaksanaan pembiayaan dengan berpedoman pada penilaian pembiayaan atau kredit yang tepat, harus menjaga kualitas pembiayaan seperti sistem dan prosedur, adanya pengawasan (internal control), menekan pembiayaan bermasalah (NPL) serta kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan. 130 DAFTAR PUSTAKA Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek. Penerbit Gema Insani, Jakarta. Arifin, Zainul. 2002. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Penerbit Alvabet, Jakarta. Bakhri, Syaiful. 2004. Kebangkitan Ekonomi Syariah Di Pesantren: Belajar Dari Pengalaman Sidogiri. Penerbit Cipta Pustaka Utama, Pasuruan. Brigham, Eugene & Joel, F.Houston, 2001. Manajemen Keuangan. Edisi Kedelapan. Penerbit Erlangga, Jakarta. Buku Panduan Koperasi BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. Elfadhi, 2007. Bisnis Bai’ Bits-Tsaman Ajil. http://elfadhi.wordpress.com/2007/04/05/bisnis-bai-bits-tsaman-ajil. 21 April 2008 Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/VI/2000 tentang Murabahah. http://www.tazkiaonline.com. 08 Juli 2008 Harahap, Sofyan, S. 2007. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Ilmi, Makhalul, 2002. Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah. Penerbit UII Press, Yogyakarta. Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta. Kasmir, 2005.Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 131 Mardalis, 2006. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta. Moleong, Lexy, 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT. Rosda Karya, Bandung. Muhammad, 2000. Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Penerbit UII Press, Yogyakarta. ______ , 2000. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Penerbit UII Press, Yogyakarta. ______ , 2005. Manajemen Bank Syariah. Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta. ______ , 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah. Penerbit Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta. Purwataatmadja Karnaen dan Antonio Syafe’i. 1992. Apa dan Bagaimana Bank Islam. Penerbit PT. Dana Bhakti Wakaf, Bandung. Ridwan, Muhammad, 2005. Manajemen Baitul Maal wat Tamwil, Penerbit UII Press, yogyakarta. Sudarsono, Heri, 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah:Deskripsi dan Ilustrasi Edisi kedua, Penerbit EKONISIA FE UII, Yogyakarta. Syahatah, Husein, 2001. Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam. Penerbit Akbar Media Eka Sarana, Jakarta. Triandaru, Sigit, dkk. 2006. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Warsono, 2002. Manajemen Keuangan Perusahaan, Penerbit UMM Press, Malang. Widodo, Hartanto, dkk, 1999. PAS (Pedoman Akuntansi Syariat): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Penerbit Mizan, Bandung. Wiroso, 2005. Jual Beli Murabahah. Penerbit UII Press, Yogyakarta. 132 KUNTA, 
widget by : http://www.rajakelambu.com
Previous
Next Post »
0 Komentar