APLIKASI MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF (Studi Kasus Pada LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)

Admin
APLIKASI MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF (Studi Kasus Pada LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)




BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Islam adalah agama Allah yang dibangun di atas lima pilar utama yaitu rukun Islam yang masing-masing memiliki korelasi. Untuk menjadi muslim yang taat, ketakwaannya tergantung pada sejauh mana kelima rukun itu dikerjakan. Seseorang yang telah melaksanakan salah satu rukun yang lima tidak bisa mengabaikan empat rukun yang lain.
         Secara khusus di dalam Al-Quran Allah SWT sering menyebutkan kata shalat dan zakat secara bersamaan. Hal tersebut terlihat dari perintah penunaian zakat dan shalat  yang diulang beberapa kali. Allah menyebut kata zakat sebanyak 30 kali, 27 kali diantaranya berhubungan dengan shalat. Hal ini dapat kita pahami betapa urgensinya zakat sebagai salah satu rukun dari kelima rukun Islam. Kewajiban zakat yang beriringan dengan shalat memiliki karakteristik yang sama, yaitu sebagai ibadah yang diwajibkan bagi kaum muslimin. Disamping sebagai ibadah individual zakat juga mempunyai dimensi sosial guna menumbuhkan semangat kesatuan dan solidaritas sosial sebagaimana shalat berjamaah (www.sinarharapan.co.id).
            Pada prakteknya dewasa ini ternyata terdapat ketidakseimbangan pelaksanaan rukun Islam. Terjadi kontradiksi di dalam perikehidupan umat Islam, dimana  kesalehan pribadi tampak begitu marak yang ditandai dengan beberapa hal misalnya sapaan Assalamu’alaikum, pengenaan busana muslimah lengkap dengan kerudung yang makin modern dan maraknya pengajian. Di sisi lain kesalehan sosial tampak begitu memprihatinkan, berbagai ritual ibadah yang ada tidak diikuti dengan kegiatan sosial agama demi peningkatan sosial ekonomi dan kesejahteraan umat. Zakat sebagai faktor kuncinya terlihat belum didakwahkan dan diamalkan sebagaimana mestinya. Jika dari dimensi ekonomi (muamalah) ibadah puasa meminta umat Islam untuk menahan konsumsi dengan menahan pengeluaran (belanja makanan), maka zakat menuntut umat Islam meminimalisir pola konsumsi dengan mengeluarkan budget tertentu (2,5%). Di dalam setiap harta kaum muslimin terdapat hak orang lain sebagaimana  disebutkan dalam Al-Qur`an surat Adz-Dzariyat ayat 19 :
Îûur öNÎgÏ9ºuqøBr& A,ym È@ͬ!$¡¡=Ïj9 ÏQrãóspRùQ$#ur ÇÊÒÈ
Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta)”.




Hal tersebut juga disebutkan dalam Surat At-Taubat ayat 103 yang berbunyi :õ
è{ ô`ÏB öNÏlÎ;ºuqøBr& Zps%y|¹ öNèdãÎdgsÜè? NÍkŽÏj.tè?ur $pkÍ5 Èe@|¹ur öNÎgøn=tæ ( ¨bÎ) y7s?4qn=|¹ Ö`s3y öNçl°; 3 ª!$#ur ììÏJy íOŠÎ=tæ ÇÊÉÌÈ
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

            Pada ayat di atas dijelaskan bahwa zakat diambil dari  orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Yang mengambil dan yang menjemput dana tersebut adalah para petugas atau amil (Hafidhuddin, 2002:124-125).
            Al-Qur’an telah menegaskan secara komprehensif bagaimana urgennya penanganan zakat yang profesional, mulai dari sosialisasi (dakwah), penyerapan zakat dari muzakki, manajemen pengelolaannya, hingga distribusi kepada para mustahiq. Pada perkembangannya, definisi mustahiq dan pola distribusi zakat ini mengalami banyak pemaknaan atau penafsiran. Hal ini terbukti dengan adanya pergeseran sifat pendistribusian zakat yang mulanya bersifat konsumtif menjadi lebih produktif kepada para mustahiq, seperti dalam bentuk modal usaha ataupun beasiswa.
            Adapun pelaksanaan pendistribusian zakat ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 60 :
 $yJ¯RÎ) àM»s%y¢Á9$# Ïä!#ts)àÿù=Ï9 ÈûüÅ3»|¡yJø9$#ur tû,Î#ÏJ»yèø9$#ur $pköŽn=tæ Ïpxÿ©9xsßJø9$#ur öNåkæ5qè=è% Îûur É>$s%Ìh9$# tûüÏB̍»tóø9$#ur Îûur È@Î6y «!$# Èûøó$#ur È@Î6¡¡9$# ( ZpŸÒƒÌsù šÆÏiB «!$# 3 ª!$#ur íOŠÎ=tæ ÒOÅ6ym ÇÏÉÈ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam surat At-Taubah ayat 60 tersebut dijelaskan delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu: fakir, miskin, amil (pengurus zakat), muallaf, riqob, ghorimin, sabilillah, ibnu sabil. Untuk pembahasan delapan golongan ini, akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab pembahasan. 
            Buku Panduan Manajemen Zakat Praktis (Institut Manajemen Zakat) menyebutkan hipotesis awal potensi zakat yang ada di Indonesia adalah dengan jumlah penduduk 204,8 juta jiwa, dapat diperkirakan 83% (166 juta jiwa) penduduk muslim. Dengan asumsi penduduk yang berkewajiban zakat adalah mereka yang memiliki pengeluaran diatas      Rp 200.000,-/kapita/bulan, maka jumlahnya 18,7%. Apabila dikurangi dengan berbagai kebutuhan maka rata-rata harta yang wajib dizakati dari harta wajib zakat pernisab adalah 30 juta lebih. Nisab aset wajib zakat pada umumnya setara dengan 85 gram emas. Jika harga emas 60.000/gram, maka zakat yang dapat dihimpun dari sektor ini setiap tahunnya adalah 32.5% x 85 x Rp60.000 x 30juta = Rp 3.825.000.000.000,- (3,8 triliun).
            Sedangkan menurut mantan Menteri Agama Said Aqil Al-Munawwar potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 7,5 triliun per tahun. Kemudian dari data yang disampaikan oleh Abu Syauqi (Direktur Rumah Zakat Indonesia) potensi zakat di Indonesia pada tahun 2004 mencapai Rp. 9 triliun. Namun hingga kini baru Rp. 250 miliyar atau 2,7% yang berhasil dihimpun oleh lembaga-lembaga pengelola zakat. Sedangkan potensi zakat menurut Djamal Doa mencapai angka 84,49 triliun per tahun (Mufraini, 2006:130). Dengan melihat pendapat-pendapat tersebut dapat diketahui bahwa potensi zakat yang begitu besar hanya dalam hitungan, tetapi belum riil.
            Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dalam regulasi tentang zakat memiliki aturan sebagaimana termaktub di dalam UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang mencakup asas dan tujuan pengumpulan zakat, pendayagunaan, pengawasan serta sanksi bagi pengelola yang lalai dalam tugasnya.
            Kebijakan tersebut besar kemungkinan dilatarbelakangi oleh belum efektifnya pengelolaan zakat selama ini. Hal ini bisa ditinjau dari segi material (jumlah dana terkumpul) maupun non material (kesadaran para muzakki terhadap kewajiban atas hartanya), sebab apabila dilihat dari kuantitas, terdapat banyak badan, lembaga maupun jama’ah yang mengelola zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia namun belum berfungsi secara optimal. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah konsep-konsep yang diterapkan selama ini kurang tepat, ataukah terdapat kelemahan di dalam manajemen pengelolaannya atau justru sebab lainnya. Yang pasti semua ini membutuhkan solusi riil dan langkah konkrit dari semua pihak yang berkompeten di dalamnya.
            Dari pemahaman di atas, dalam menegakkan rukun Islam yang ke tiga ini, Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Ranting Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sebagai Ormas  Islam yang telah menerapkan manajemen, dalam operasionalisasi pendayagunaan sumber daya dananya telah merumuskan suatu konsep modern dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahiq seoptimalnya.
            Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan di LAZIS Muhammadiyah ranting Tanjung, bahwa dana yang terkumpul pada awalnya yaitu Bulan November tahun 2002 hanya Rp.8.019.800,- sampai pada tahun 2006 sudah mencapai Rp. 219.219.500,-. Walaupun LAZIS ini belum lama berdiri, akan tetapi potensi zakatnya cukup baik. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kepercayaan muzakki kepada LAZIS Muhammadiyah cukup besar. Muzakki percaya kepada lembaga karena manajemen yang dilakukan cukup baik mulai dari pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan sampai pendistribusian. LAZIS Muhammadiyah melakukan amanat yang diembannya secara transparan, dalam artian lembaga mengkomunikasikannya kepada umat melalui pelaporan yang jelas, tepat, dan jujur secara periodik.
            Penelitian ini penulis lakukan pada LAZIS Muhammadiyah karena beberapa alasan diantaranya adalah: Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Ranting Tanjung termasuk lembaga yang representatif dan layak untuk diteliti di daerah Banyumas, Potensi zakat yang ada berkembang dengan baik, Pendistribusian zakatnya tidak hanya bersifat konsumtif tapi juga produktif.
            LAZIS Muhammadiyah dalam mendistribusikan dana zakat dibagi pada pos-pos tertentu diantaranya: fee penarik, bantuan pengobatan, bantuan pendidikan, bantuan modal usaha, bantuan TPQ, bantuan perbaikan rumah, bantuan ternak, bantuan pembangunan, bantuan sembako, bantuan sosial, bantuan kas Muhammadiyah, konsumsi pengajian, ATK/ foto copy, rapat-rapat, sekretariat, khitanan masal. Dengan melihat pos-pos tersebut dapat difahami bahwa pendistribusian zakat dikelola secara rinci.
            Distribusi zakat yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung tidak hanya bersifat konsumtif tapi juga produktif. Dana zakat diberikan kepada mustahiq sebagai modal maupun tambahan modal usaha. Dari perputaran hasil usaha tersebut diharapkan mampu mencukupi kebutuhan mereka, namun tidak menjadikan mereka malas atau menggantungkan bantuan LAZIS selamanya. Bantuan tersebut lebih ditujukan ke arah meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki.
            Perkembangan LAZIS Muhammadiyah dalam mengelola dan mendistribusikan zakat selama ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.1
Data LAZIS Muhammadiyah dalam pengelolaan dan distribusi zakat

No
Tahun
Jenis Data
Jumlah
1
2002-2006
Muzakki
233
2
2002-2006
Mustahiq (penerima zakat produktif)
42
3
2002-2006
Penghimpunan zakat
Rp. 219.219.500
4
2002-2006
Distribusi zakat
Rp. 175.954.894
(Sumber: Dokumen LAZIS Tahun 2002-2006)
Dengan melihat fenomena yang ada di Indonesia pada umumnya dan LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung pada khususnya, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai manajemen distribusi zakat untuk usaha produktif pada LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul:
“Aplikasi Manajemen Distribusi Zakat untuk Usaha Produktif (Studi Kasus pada LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)”.

B. RUMUSAN MASALAH
            Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:
            “Bagaimana aplikasi manajemen distribusi zakat untuk usaha produktif pada LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas?”

C. TUJUAN PENELITIAN
            Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aplikasi manajemen distribusi zakat untuk usaha produktif pada LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

D. MANFAAT PENELITIAN
            Adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
1.Bagi Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Ranting Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas:
a.      Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengurus LAZIS dalam pengelolaan zakat berdasarkan manajemen.
b.      Memberikan kontribusi pemikiran dalam menghadapi masalah-masalah manajemen LAZIS mendatang.
  1. Bagi Penyusun:
a.      Menambah wawasan berfikir terutama melalui pemecahan masalah perekonomian Islam.
b.      Menerapkan teori-teori dan wacana yang dipelajari di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dalam suatu lembaga atau masyarakat.
  1. Bagi Pihak Lain:
         Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi baik sebagai dokumen maupun bahan penelitian lebih lanjut.
KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA
 
Pengolahan OLAH SKRIPSI Penelitian, Pengolahan DAFTAR CONTOH SKRIPSI Statistik, Olah SKRIPSI SARJANA, JASA Pengolahan SKRISPI LENGKAP Statistik, Jasa Pengolahan SKRIPSI EKONOMI Skripsi, Jasa Pengolahan SPSS CONTOH SKRIPSI , Analisis JASA SKRIPSI BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Hasil Penelitian Terdahulu Sejauh yang penulis ketahui, belum ada penelitian khusus dan intensif mengenai masalah manajemen distribusi zakat untuk usaha produktif pada LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung. Binta Husna Baroya meneliti masalah sumber dan penggunaan dana zakat pada BAZIS Masjid Agung Jami’ Malang. Dan penelitiannya tidak fokus pada distribusi dana zakat untuk usaha produktif. Adapun penelitian mengenai zakat untuk usaha produktif pada LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung telah ada seperti yang dilakukan oleh Fauziyah. Akan tetapi penelitian Fauziyah lebih fokus pada pendayagunaan zakat untuk usaha produktif bukan aplikasi manajemen distribusinya. Penelitian mengenai manajemen distribusi zakat juga telah dibahas oleh Sugeng Riyadi yang dilakukan di LAGZIS Masjid Raden Fatah Universitas Brawijaya Malang, akan tetapi penelitiannya tidak fokus pada masalah zakat untuk usaha produktif. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai aplikasi manajemen distribusi zakat untuk usaha produktif pada LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung. Sejauh mana lembaga menerapkan prinsip dan fungsi manajemen pada pendistribusian zakatnya untuk usaha produktif. B. Kajian Teori 1. Pengertian Zakat, infaq, dan shadaqah Secara Etimologi asal kata (masdar) zakat dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik. Dipahami demikian sebab zakat merupakan upaya menyucikan diri dari sifat kikir dan dosa, menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan (Suyitno, 2005:8). Sedangkan pengertian zakat menurut istilah yaitu: a. Menurut Yusuf Qardlawi zakat adalah “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri” (Qardlawi, 2006:34). b. Abdurrahman Al-Jaziri menyatakan bahwa zakat adalah: “Penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula” (Suyitno, 2005:9). c. Sementara dalam syari’at, zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah, serta penyucian jiwa, harta, dan masyarakat (Syahatah,2005:15). d. Selanjutnya Ali (1998 : 39) merumuskan bahwa makna zakat sebagai berikut :”zakat adalah sebagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula“. e. Sedangkan pengertian zakat yang diterangkan di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia no 38 Tahun 1999, adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya“. Dari beberapa pendapat diatas dapat kita pahami bahwa zakat adalah sejumlah harta milik yang wajib diserahkan oleh setiap muslim kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur`an surat at-Taubah ayat 103 dan surat ar-Ruum ayat 39 :           •         “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (QS, At-Taubah:103)        ••                 “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (QS, Ar-Ruum: 39). Di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa kata, yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infaq dan shadaqah. Menurut Hafidhuddin (2002: 8) infaq adalah menyerahkan harta duntuk kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Sedangkan shadaqah yaitu sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Muhammad (2006: 37) membedakan antara zakat dan infaq. Pengertian infaq adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk kemaslahatan umum, yang berarti merupakan kewajiban yang dikeluarkan atas pertimbangan kemaslahatan, yang diqiyaskan pada bentuk-bentuk mengeluarkan sebagian harta yang telah baku yaitu zakat. Zakat diwajibkan dengan ketentuan kadar, jenis dan jumlah yang permanen. Sedangkan infaq dengan ketentuan jenis, kadar, dan jumlah yang mengikuti kepentingan kemaslahatan umum. Pengertian infaq menurut Harun (1999: 58) adalah mengorbankan sejumlah materi tertentu bagi orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan shadaqah yaitu pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, pada kesempatan lapang yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Melihat beberapa pengertian infaq, dan shadaqah di atas dapat disimpulkan bahwa infaq dan shadaqah merupakan salah satu bentuk pemberian atau penyisihan harta yang dimiliki seseorang, baik dalam keadaan sempit maupun lapang (kecukupan maupun kekurangan) kepada pihak lain, waktu dan bentuknya terserah pemberi itu sendiri. Sifat pemberiannya dengan sukarela sebagai ungkapan rasa syukur karena dorongan keimanan dan ketakwaan. 2. Hikmah dan Tujuan Zakat Menurut Hafidhuddin (2002:10-14) hikmah zakat adalah : a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. b. Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan diri dan keluarganya. d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam. e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah. f. Dari sisi kesejahteraan pembangunan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. g. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Hafidhuddin di atas bahwa zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, sehingga harta kekayaan tidak hanya berpusat pada orang kaya saja. Dengan mengeluarkan zakat, muzakki telah membantu dan membina orang-orang yang membutuhkan (mustahiq) ke arah kehidupan yang lebih baik. Sedangkan tujuan zakat sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ali (1998:23) adalah: a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. b. Membantu pemecahan persoalan yang dihadapi oleh para ghorimin , ibnu sabil, dan mustahiq lainnya. c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan. e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kesenjangan sosial dari hati orang-orang miskin). f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam masyarakat. g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. i. Sebagai sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial. Disyari’atkannya zakat bukan hanya untuk mustahiq semata, akan tetapi juga untuk muzakki dan seluruh umat Islam. Ini dapat dilihat dari beberapa tujuan yang telah disebutkan di atas. Zakat memiliki dimensi sosial dan individual, dalam artian bahwa seseorang yang mengeluarkan zakat tidak hanya sekedar melaksanakan kewajibannya kepada Allah akan tetapi juga membantu orang-orang yang membutuhkan (mustahiq). Mustahiq juga dituntut untuk berusaha memecahkan persoalan ekonominya dan bertekad merubah statusnya menjadi muzakki. Menurut penulis jika tujuan zakat diarahkan untuk merubah kehidupan mustahiq menjadi lebih baik, zakat yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif. 3. Klasifikasi Zakat Zakat dibagi menjadi dua macam yaitu : zakat maal dan zakat fitrah. a. Zakat Maal (Harta) Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 pasal 10, disebutkan : ”zakat maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya “. Sedangkan menurut Muhammad (2002 : 11), pengertian dari zakat maal adalah “ bagian dari harta kekayaan seseorang termasuk juga badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu”. Dari dua pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat maal adalah sebagian harta seseorang maupun badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu satu tahun (haul) dan dalam jumlah tertentu (mencapai nisab). b. Zakat Fitrah Pengertian zakat fitrah berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 10 adalah sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri. Sementara Muhammad (2002: 11), memaknai zakat fitrah sebagai : “pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim pada malam hari raya Idul Fitri yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar”. Jika zakat maal diwajibkan atas beberapa jenis harta, zakat fitrah hanya diberlakukan untuk makanan pokok penduduk setempat. Seperti contoh di daerah Madura makanan pokoknya jagung, sedangkan daerah Jawa beras. Maka penduduk Madura wajib mengeluarkan zakat fitrah berupa jagung begitu juga orang Jawa wajib mengeluarkan beras. Untuk waktu mengeluarkan zakat maal tidak ada ketentuannya. Muzakki bisa mengeluarkan zakat maal kapanpun asalkan sudah memenuhi syarat, tetapi zakat fitrah hanya bisa dikeluarkan pada awal bulan Ramadlan sampai menjelang shalat Ied. 4. Syarat dan Rukun Zakat Syarat zakat dibagi dalam dua kategori yaitu: syarat wajib dan syarat sahnya zakat. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah (Al-Zuhaily, 2000:98-114). a. Muslim. b. Merdeka. c. Baligh dan berakal. d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. e. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai denganya. f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun Qamariyah. h. Harta tersebut bukan merupakan hasil hutang. i. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok. Madzhab Hanafi sebagaimana yang dikutip Al-Zuhaily (2000: 95) berpendapat: “Bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai nisab (kuota) dan produktif, kendatipun kemampuan produktifitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, pemilik harta tersebut telah berlangsung selama satu tahun (haul), yakni tahun Qamariyah bukan tahun Syamsiyah dan pemiliknya tidak memiliki hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat lainnya adalah harta tersebut telah melebihi kebutuhan pokoknya”. Sedangkan Ar-Rahman (2003: 23) menyebutkan syarat wajibnya zakat yaitu: a. Harta yang halal dan baik. b. Harta yang produktif. c. Milik penuh dan berkuasa menggunakan. d. Telah mencapai nisab (kuota). e. Haul (sudah berlalu 1tahun). Menurut kesepakatan para Ulama bahwa syarat wajibnya zakat ada sembilan sedangkan menurut Madzhab Hanafi dan Ar-Rahman syarat wajib zakat ada lima. Muslim, merdeka, baligh, berakal, kepemilikan penuh, dan harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati tidak disebutkan dalam pendapat madzhab Hanafi, akan tetapi Madzhab Hanafi memberi tambahan harta itu harus produktif. Sedangkan Ar-Rahman menyebutkan bahwa harta itu harus halal dan baik. Dengan melihat pendapat di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa syarat wajib zakat adalah: Muslim, merdeka, baligh dan berakal, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, harta itu halal dan baik, miliki penuh dan berkuasa menggunakan, mencapai nisab, berupa harta produktif, mencapai haul (dengan perhitungan tahun Qamariyah), melebihi kebutuhan pokok, bukan merupakan hasil hutang dan pekerjaan maksiat. Dari keterangan syarat-syarat wajib zakat tersebut, maka jelaslah bahwa setiap muslim yang telah memiliki kekayaan seperti yang telah disebutkan di atas wajib menunaikan zakat sesuai ketentuan syar’i. Seseorang yang sudah mempunyai kewajiban zakat akan tetapi dia tidak menunaikannya maka harta itu akan dirupakan seekor ular pada hari kiamat. Ungkapan ini berdasarkan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, (Suyitno, 2005: 46) sebagai berikut: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول: انا مالك, انا كنزك ثم تلا النبي صلى الله وسلم الاية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هوخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوابه يوم القيامة...الأية (رواه البخارى ومسلم ) Artinya: Barang siapa yang diberi Allah harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang amat berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi warna hitam kelam, lalu dikalungkan ke lehernya. Maka ular itu akan memegang rahangnya dan mengatakan kepadanya: saya ini adalah simpananmu, harta kekayaanmu!” kemudian Rasulullah SAW membaca ayat yang artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka, sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat... (HR Bukhari dan Muslim). Dengan memahami hadits di atas dapat diketahui bahwa begitu pentingnya seseorang mengeluarkan harta mereka (zakat). Dengan mengeluarkan sebagian dari harta, mereka tidak akan menjadi miskin dan kekurangan, karena pada dasarnya di dalam harta orang kaya terdapat hak orang lain (mustahiq). Seseorang yang sudah memenuhi syarat wajib zakat juga harus memperhatikan syarat sahnya zakat. Menurut kesepakatan para Ulama syarat sahnya zakat adalah (Al-Zuhaily, 2000: 114): a. Niat yang menyertai pelaksanaan zakat. b. Tamlik yaitu: memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. Madzhab Maliki menambahkan tiga syarat yang lain (Al-Zuhaily, 2000:118), yaitu: a. Zakat dikeluarkan setelah dia diwajibkan dengan adanya haul atau harta tersebut merupakan harta yang baik, dan telah ada di tangan. b. Menyerahkan harta kepada mustahiqnya, bukan kepada yang lain. c. Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang wajib dizakati. Menurut kesepakatan Ulama niat merupakan salah satu rukun zakat ini berdasarkan sabda Nabi yang intinya “pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat”. Zakat merupakan ibadah seperti halnya shalat, oleh karena itu ia memerlukan adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang fardlu dan nafilah. Untuk penyerahan hartanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Maliki harus kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu delapan golongan yang telah disebutkan oleh Allah dalam firmanNya. Menurut Al-Zuhaily (2000:97-98) yang menjadi rukun zakat adalah: “mengeluarkan sebagian dari nisab harta, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik mustahiq dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat yaitu amil.” Rukun merupakan amalan yang dilakukan ketika seseorang mengeluarkan zakat. Dari pendapat di atas ada empat rukun zakat yaitu: mengeluarkan harta (telah mencapai nisab), melepas kepemilikan harta tersebut, menjadikannya sebagai hak milik mustahiq, dan menyerahkan kepada mustahik. Apabila muzakki telah mengeluarkan zakat tetapi harta itu hilang atau dicuri sebelum sampai pada mustahiq maka zakatnya belum sah, karena kepemilikannya belum berpindah dan belum diserahkan kepada mustahiq. 5. Subyek Zakat (Muzakki) Secara garis besar masalah muzakki telah disebutkan pada pembahasan syarat wajib zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat. Akan tetapi penulis akan menerangkan lebih lanjut masalah ini. Muzakki adalah orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat dengan syarat dan rukun tertentu sesuai syari’at. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh muzakki disebutkan oleh Halim (2001:112) sebagai berikut: a. Islam. b. Merdeka. c. Milik sempurna. d. Mencapai nisab. e. Sudah dimiliki selama 1tahun. Sedangkan dewan Syari’ah Lazis Muhammadiyah (2004:14) merumuskan sebagai berikut: a. Mukmin dan muslim b. Berakal c. Memiliki harta yang mencapai nishab Pendapat di atas sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja ada sedikit tambahan diantara keduanya. Apabila melihat syarat-syarat yang telah disebutkan, seorang hamba sahaya, orang gila, dan orang yang kaya tetapi hartanya belum mencapai satu tahun (haul) tidak wajib mengeluarkan zakat karena tidak memenuhi syarat. 6. Pengelola Zakat (‘amil zakat/ LAZIS) Menurut Dewan Syari’ah Lazis Muhammadiyah (2004: 53) Amil zakat adalah mereka yang diangkat pihak berwenang (penguasa), badan perkumpulan atau organisasi pengelola zakat untuk mengelola zakat secara profesional. Sedangkan Madzhab Syafi’i merumuskan ‘amil (Asy-Syaqifah, 2004: 202) sebagai berikut: “Amil zakat yaitu orang-orang yang dipekerjakan oleh Imam (pemerintah) untuk mengurus zakat. Mereka adalah para karyawan yang bertugas mengumpulkan zakat, menulis (mendatanya) dan memberikan kepada yang berhak menerimanya”. Jika melihat fenomena di Indonesia dan dikaitkan dengan pengertian amil di atas, maka muzakki juga bisa merangkap menjadi amil. Ada beberapa muzakki yang mendistribusikan zakatnya langsung kepada mustahiq, mereka tidak menyalurkannya lewat lembaga amil zakat. Tetapi menurut penulis apabila muzakki menyalurkan sendiri zakat mereka tidak akan maksimal. Ada kemungkinan seorang mustahiq mendapat zakat dua kali lipat atau malah ada yang tidak mendapat sama sekali. Oleh karena itu sebaiknya zakat dikelola oleh sebuah lembaga pemerintah. Hukum Islam menekankan tanggungjawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang hak. Allah berfirman dalam Al-Qur`an surat Al-Hajj ayat 41 :   ••      •           “(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”. Jika pemerintah tidak memainkan peranannya dalam mengurusi zakat, maka boleh didirikan badan, institusi, asosiasi, atau panitia yang melaksanakan tanggung jawab ini (Syahatah, 2005:79). Undang-Undang RI No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Masyarakat yang akan mendirikan LAZ dan untuk mendapatkan izin operasionalnya dengan sah maka harus memenuhi beberapa syarat sesuai dengan UU No 38 Tahun 1999, yaitu: a. Memiliki badan hukum. b. Telah berjalan selama dua tahun. c. Memiliki data muzakki dan mustahiq setempat. d. Memiliki laporan keuangan. e. Bersedia untuk diaudit. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait. Menurut Hafidhuddin (2002:126-127) bahwa arti pentingnya lembaga pengelola zakat adalah: a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat. b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. c. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. d. Untuk memperlihatkan syi’ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Karena adanya lembaga pengelola zakat sangat penting seperti yang telah disebutkan di atas, maka pemerintah harus memperhatikan orang-orang yang menjadi amil zakat. Mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syar’i. Sukses tidaknya suatu lembaga zakat tergantung orang yang mengelolanya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat atau ‘amil menurut Qardhawi (2006: 551-555) adalah : a. Hendaklah dia seorang Muslim. b. Hendaklah petugas zakat itu seorang Mukallaf. c. Petugas zakat itu hendaklah orang jujur. d. Memahami hukum-hukum zakat e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. f. Amil zakat disyaratkan laki-laki. g. Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang hamba. Sedangkan syarat-syarat amil menurut Hafidhuddin (2002:127-129), yaitu: a. Beragama Islam b. Mukallaf c. Memiliki sifat amanah dan jujur d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. f. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Qardhawi menyebutkan bahwa amil zakat disyaratkan laki-laki, akan tetapi Hafidhuddin tidak menyaratkan demikian. Menurut penulis seorang amil tidak harus laki-laki, karena wanita juga mampu menjadi amil. Adapun kegiatan lembaga zakat ada empat yaitu: penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian. a. Penghimpunan Peran fungsi dan tugas divisi atau bidang penghimpunan dikhususkan mengumpulkan dana zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf dari masyarakat. Dalam melaksanakan aktivitas pengumpulan dana tersebut bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Menurut Sudewo (2004: 189) kegiatan penghimpunan ada dua yaitu galang dana dan layan donatur. 1) Galang dana Dalam melakukan penggalangan dana ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan (Sudewo, 2004:189-199) yaitu: a) Kampanye (dakwah), dalam melakukan kampanye sosialisasi zakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: konsep komunikasi, materi kampanye, bahasa kampanye, media kampanye, b) Kerjasama program, galang dana dapat menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga atau perusahaan lain. Kerjasama ini tentu dalam rangka aktivitas fundraising. c) Seminar dan diskusi, dalam sosialisasi zakat galang dana juga dapat melakukan kegiatan seminar. Tema seminar bisa apa saja asal masih relevan dengan kegiatan dan kipran lembaga zakat. d) Pemanfaatan rekening bank, pembukaan rekening bank, ini dimaksudkan untuk memudahkan donatur menyalurkan dananya. Jumlah dana yang masuk menjadi strong point. Bagi galang dana nomor cantik pun dapat bicara banyak. Menurut Widodo (2001: 82) ada beberapa cara dana diterima lembaga zakat diantaranya adalah: (1) Melalui rekening di bank, artinya di bank mana lembaga membuka rekening penerimaan dana zakat. (2) Counter, di lokasi mana lembaga membuka counter. (3) Jemput bola, wilayah mana saja yang akan dilayani dengan cara dana zakat diambil oleh lembaga. Pendapat Sudewo dan Widodo mengenai bagaimana cara penggalangan dana zakat sebenarnya tidak jauh berbeda. Penggalangan bisa dilakukan dengan cara: mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi masalah zakat, penerimaan dana zakat bisa melalui rekening bank, counter penerimaan, atau diambil sendiri oleh amil. Model penerimaan seperti ini dimaksudkan untuk memudhakan muzakki menyalurkan zakatnya. 2) Layan donatur Layan donatur tak lain adalah customer care atau didalam perusahaan dinamakan customer service. Tugas yang dilakukan layan donatur cukup bervariasi diantaranya (Sudewo, 2004:201-203): a) Data donatur, data tentang donatur harus didokumentasikan. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari bukti transfer bank, dari kuitansi, para donatur yang datang langsung atau surat-surat. Data yang dihimpun sebaiknya dilengkapi dengan berbagai informasi. Dengan menguasai semua data donatur, lembaga zakat akan semakin bisa membuat donatur untuk tetap terlibat di dalamnya. b) Keluhan, layan donatur juga harus sama cermatnya dalam mendata tentang keluhan dari donatur, mitra kerja atau masyarakat umum. Keluhan ini harus disusun, dikompilasi, dan dianalisa. Hasil analisa dari keluhan diserahkan kepada divisi penghimpunan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. c) Follow up keluhan, satu hal yang menjadi kebiasaan kita adalah menghindari penyelesaian keluhan. Mengatakan bahwa akan ditangani oleh yang berwenang adalah suatu jawaban yang professional. Namun bila hanya sekadar jawaban tanpa follow up ini kebohongan pada publik. Dengan adanya pelayanan untuk donatur, mereka tidak merasa kecewa karena merasa tidak diperhatikan. Pendataan donatur sangat penting karena ini menyangkut hubungan silaturrahim antara muzakki, amil, dan juga mustahiq. Karena hubungan ini berpengaruh pada potensi zakat yang ada pada lembaga. Tidak selamanya muzakki merasa puas dengan kinerja amil, mereka berhak menyampaikan keluhan-keluhan. Amil (lembaga) harus menindaklanjuti keluhan muzakki tidak hanya menerima. b. Pengelolaan (keuangan) Seperti juga struktur keuangan lembaga yang lain, struktur keuangan zakat terdiri atas dua bidang yaitu bendahara dan akuntansi. Ada dua verifikasi yang dikerjakan yakni verifikasi penerimaan dan pengeluaran. Verifikasi penerimaan dimulai sejak dana ditransfer dari muzakki hingga masuk ke lembaga zakat. Sedangkan verifikasi pengeluaran dicermati sejak diajukan hingga pencairan dana. Di bagian bendahara ini ada kasir yang fungsinya mengeluarkan dana yang telah disetujui. Sedangkan bidang akuntansi melakukan pencatatan keluar masuknya uang. Pencatatan ini diinput dalam jurnal harian. Setelah itu diposting kedalam buku besar. Dalam kerjanya sesungguhnya akuntansi memilah atas dua segi yakni akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dibuat sesuai pernyataan standar akuntansi, sementara akuntansi manajemen dikerjakan sesuai dengan kebutuhan lembaga (Sudewo, 2004:213). Dalam akuntansi keuangan ada lima laporan yang harus dikerjakan divisi pengelolaan keuangan (Sudewo, 2004:214-215) yaitu: 1) Neraca, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada waktu tertentu. 2) Laporan sumber dan penggunaan dana, tujuan dari LSPD adalah menggambarkan aktivitas lembaga terutama dalam menjelaskan asal sumber-sumber pendanaan serta penyalurannya sesuai dengan bidang garapan masing-masing, ini menggambarkan kinerja lembaga ditinjau dari aspek finance. 3) Laporan dana termanfaatkan, tujuan dati LPDT adalah menggambarkan berbagai aktivitas pendanaan yang non cash, contohnya pinjaman hutang dan pemberian hutang. 4) Laporan arus kas, tujuannya menggambarkan aliran kas keluar masuk. Pertimbangan alur keluar masuk didasarkan pada tiga jenis aktivitas yaitu: a) Operasi, terkait dengan kegiatan utama lembaga zakat. b) Investasi, yang dimaksud adalah penggunaan uang yang ditujukan baik untuk kepentingan lembaga maupun mustahiq. c) Pendanaan, merupakan kebutuhan tambahan dana eksternal dalam pembiayaan program jangka panjang 5) Catatan atas laporan keuangan, berisi penjelasan atas keempat jenis laporan diatas sebagai catatan khusus yang lebih rinci sifatnya. Sementara akuntansi manajemen inti tujuannya menentukan kepentingan manajemen yang lebih luas berdasarkan penggunaan data keuangan yang ada. c. Pendayagunaan Sesungguhnya jatuh bangunnya lembaga zakat terletak pada kreativitas divisi pendayagunaan, yaitu bagaimana amil (lembaga zakat) mendistribusikan zakat dengan inovasi-inovasi yang baru dan bisa memenuhi tujuan pendistribusian zakat kepada mustahiq. Pendayagunaan program pemberdayaan mustahiq merupakan inti dari zakatraising. Ada beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan oleh bidang pendayagunaan. Namun yang terjadi di Indonesia beberapa lembaga zakat sudah memiliki keseragaman kegiatan. Adapun kegiatan tersebut adalah : 1) Pengembangan ekonomi Dalam melakukan pengembangan ekonomi ada beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga zakat (Sudewo, 2004:227-235)diantaranya: a) Penyaluran modal. b) Pembentukan lembaga keuangan. c) Pembangunan industri. d) Penciptaan lapangan kerja. e) Peningkatan usaha. f) Pelatihan. g) Pembentukan organisai. Beberapa kegiatan pengembangan ekonomi seperti yang disebutkan di atas telah banyak dipraktekan di Indonesia. Menurut penulis jika pendistribusian dana disalurkan untuk kegiatan pengembangan ekonomi seperti itu usaha merubah mustahiq menjadi muzakki memiliki peluang yang lebih besar. 2) Pembinaan SDM, Pembinaan SDM adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk membina mustahiq. Program yang termasuk paling mudah dilakukan adalah pemberian beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin. Menurut Sudewo ada beberapa program pendidikan yang bisa dikembangkan untuk membantu anak-anak mustahiq diantaranya (Sudewo, 2004:231): a) Beasiswa b) Diklat dan kursus keterampilan c) Sekolah 3) Layanan sosial, Yang dimaksud dengan layanan sosial adalah layanan yang diberikan kepada kalangan mustahiq dalam memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa kegiatan santunan sosial diantaranya seperti: kebutuhan pengobatan, biaya sekolah, membiayai kepulangannya. Dan layanan sosial merupakan program insidentil lembaga, karena mustahiq meminta dana zakat tersebut ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak. d. Pendistribusian Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahiq secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang mau didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Jika penghimpunannya tidak maksimal dan mungkin malah tidak memperoleh dana zakat sedikitpun apa yang akan didistribusikan. Muhammad berpendapat bahwa distribusi zakat berkaitan dengan persediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi mustahiq, wilayah penyaluran, tingkat persediaan, dana zakat dan lokasi amil, pengiriman, dan keagenan (Muhammad, 2006: 176). 7. Obyek Zakat (mustahiq) Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:                          Yang artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Dari ayat di atas dapat diketahui orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya: a. Fakir . b. Miskin. Sebagian Ulama’ menyebutkan bahwa pemahaman mengenai fakir tidak akan lepas dengan golongan kedua dari delapan asnaf yaitu miskin. Dalam buku-buku manuskrip kajian fikih kontemporer, secara umum pengertian yang dipaparkan oleh para ulama mazhab untuk fakir dan miskin tidak jauh dari indikator ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, atau indikator kemampuannya mecnari nafkah. Dengan demikian indikator utama yang ditekankan para imam mazhab adalah: ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan materi, ketidakmampuan mencari nafkah. Kelompok fakir dikaitkan dengan kenihilan materi, sedangkan kelompok miskin dikaitkan dengan penghasilan yang tidak mencukupi (Mufraini, 2006:177). Dari indikator yang telah diungkapkan Mufraini bahwa kelompok fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga mereka tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan golongan miskin adalah orang-orang yang memiliki penghasilan akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. c. Amil. Menurut Qardawi (2006: 545) yang dimaksudkan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan penjaganya, pencatat, penghitung dan orang yang membagi zakat kepada para mustahiq. Secara konsep dapat dipahami bahwa dengan semakin tinggi tingkat keprofesionalan amil akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para mustahik, khususnya amil, mengingat konsep fikih secara jelas mencanangkan bahwa hak mereka adalah 12,5% atau 1/8 dari harta terkumpul. d. Muallaf. Muallaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan keimanannya masih sangat lemah. Dalam kajian fikih klasik sebagaimana yang dikutip oleh Mufraini, muallaf diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu (Mufraini, 2006:198-199): 1) Muallaf muslim adalah orang yang sudah masuk Islam tetapi niat dan imannya masih lemah. 2) Orang yang telah masuk Islam, niat dan imannya sudah cukup kuat, dan juga terkemuka (tokoh) di kalangan kaumnya. 3) Muallaf yang mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang datang dari kaum kafir. 4) Muallaf yang mempunyai kemampuan mengantisipasi kejahatan yang datang dari kelompok pembangkang wajib zakat. Dana zakat untuk kelompok yang ke empat dapat disalurkan kepada daerah yang mengalami konflik disintegrasi, pusat-pusat rehabilitasi kejahatan sosial atau bahkan lembaga-lembaga pemasyarakatan e. Riqob. Zakat antara lain dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Menurut Hafidhuddin (2002:136) tidak tepat apabila terdapat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mempunyai masalah dengan majikannya, kemudian ingin keluar dari lingkungan pekerjaannya dan membutuhkan dana, kemudian diberi dana zakat atas nama riqob. Mereka berhak dibantu dari dana atas nama asnaf fakir miskin atau atas nama asnaf ibnu sabil dan bukan atas nama riqab. f. Ghorimin. Kelompok gharimin adalah orang-orang yang memiliki hutang dan sama sekali tidak dapat melunasinya. Yusuf Qardhawi (2006: 623) mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk gharimin adalah kelompok yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah yang menimpa dirinya maupun hartanya. Sehingga mereka mempunyai kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam sebuah riwayat yang dikemukakan oleh Imam Mujahid “Ada tiga kelompok orang yang termasuk ghorimin yaitu: orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta sehingga dia berhutang untuk menafkahi keluarganya (Qardhawi, 2006:624). g. Sabilillah. Sabilillah sering diartikan sebagai orang yang berjihad (berperang), akan tetapi jika kita menelaah lebih lanjut untuk memahami kata sabilillah ternyata lebih luas daripada berperang di jalan Allah. Menurut Mufraini (2006:204) “dengan melihat pendapat para ulama jika diterapkan untuk kondisi Indonesia dapat dinyatakan bahwa dana sabilillah hanya bisa disalurkan untuk mereka yang berperang di jalan Allah atau lebih tepatnya lagi dana perang umat. Menurutnya sabilillah pada kondisi dewasa ini lebih dekat pada arti pengembangan SDM umat muslim sebagai bentuk jihad.” h. Ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Sebagian besar Ulama meibnu sabil sebagai para perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rezeki di kota atau para pelajar yang merantau di kota lain untuk menuntut ilmu sebagai ibnu sabil. 8. Harta yang Wajib Dikenakan Zakat Menurut Hasan (2006:45)dalam bukunya Zakat dan Infaq, bahwa harta yang wajib dizakati adalah: a. Zakat binatang ternak. b. Zakat uang, emas, dan perak. c. Zakat perdagangan. d. Zakat pertanian. e. Zakat madu dan produksi hewani. f. Zakat barang tambang dan hasil laut. g. Zakat investasi. h. Zakat profesi dan pencarian . i. Zakat saham dan obligasi. Sedangkan dalam buku Akuntansi dan Manajemen Zakat disebutkan harta yang wajib dizakati diantaranya adalah (Mufraini, 2006:60-114): a. Zakat komoditas perdagangan Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisabnya adalah sepadan dengan nisab zakat aset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Adapun kategori zakat komoditas perdagangan dihitung bedasarkan asas bebas dari semua tanggungan keuangan. Komoditas perdagangan termasuk dalam kategori kekayaan bergerak yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40 dari nilainya pada akhir haul atau sama dengan 2,5%. b. Zakat aset keuangan Aset kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai aset keuangan adalah: emas, perak, dan yang sejenisnya, bank paper, surat berharga yang dapat dengan mudah dan cepat ditransfer ke dalam bentuk uang serta piutang. Nisabnya setara dengan harga pasar dari 85 gram emas atau setara nilai tukar dari 200 dirham. Aset keuangan wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% pada akhir tahun dan tentunya setelah mencapai nisabnya c. Zakat profesi Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti: 1) Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (pegawai negeri sipil), maupun swasta (pegawai swasta). Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi diqiyaskan dengan nisab kategori aset keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul. 2) Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang tertentu (keahlian), seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, dan lain sebagainya. Nisab hasil kerja profesional diqiyaskan dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikan satu tahun. d. Zakat pertanian dan perkebunan Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nisab tertentu yaitu 653 kg, setelah dikurangi biaya dari usaha tersebut. e. Zakat properti produktif Properti produktif adalah aset properti yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai materiil dari properti tersebut. Contoh beberapa aset properti produktif yaitu rumah sewaan, usaha angkutan transportasi, proyek pengembangbiakan hewan pedaging, proyek hasil budi daya hewan ternak, perusahaan penghasil madu. Nisab dari zakat properti sepadan dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. f. Zakat binatang ternak Para ahli fuqaha membagi binatang ternak dalam beberapa kelompok dan menentukan nisab bagi setiap kelompok tersebut di bawah ini: 1) Unta, nisabnya lima (5) ekor. 2) Kambing dan sejenisnya, nisabnya empat puluh (40) ekor. 3) Sapi dan sejenisnya, nisabnya tiga puluh (30) ekor. g. Zakat barang tambang dan hasil laut Ruang lingkup pembahasan mengenai barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan laut, sungai, samudera lepas yang dimanfaatkan oleh manusia secara umum. Ukuran nisab dari zakat barang tambang dan hasil laut, dengan rincian sebagai berikut: 1) Barang tambang, nisabnya sama dengan nisab emas dan perak yaitu 85 gram atau 200 dirham 2) Nisab hasil laut sama dengan nisab barang tambang h. Zakat perusahaan Para ulama kontemporer mengqiyaskan zakat perusahaan kepada kategori zakat komoditas perdagangan. Nisab zakat perusahaan sama dengan 85 gram emas sedangkan prosentasenya 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa haul. Sebagaimana yang disebutkan oleh Hasan dan Mufraini harta yang wajib dizakati tidak hanya yang tersurat di dalam Al-Qur’an saja. Semua harta yang produktif wajib dizakati, seperti zakat profesi yang sekarang masih dalam perdebatan para Ulama. Hampir semua aset zakat yang telah disebutkan di atas nisabnya sama yaitu disetarakan dengan nisab emas 85 gram atau 200 ditham. Prosentase zakatnya 2,5%, kecuali zakat hasil pertanian, perkebunan, dan hewan ternak. 9. Prinsip Dasar Manajemen Pengelolaan Zakat Dalam lembaga zakat ada 4 prinsip yang harus dipahami diantaranya : prinsip rukun Islam, prinsip moral, prinsip lembaga, prinsip manajemen.(Sudewo, 2004: 30) a. Prinsip rukun Islam. Prinsip rukun Islam yaitu prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan lima rukun Islam secara baik dan seimbang, artinya pelaksanaan kelima rukun Islam tersebut secara menyeluruh. b. Prinsip moral. Prinsip moral menyangkut pada moral amil dalam mengelola dana zakat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam syarat-syarat amil. c. Prinsip lembaga . Ada beberapa prinsip kelembagaan yang harus dimiliki lembaga zakat agar bisa dipercaya oleh donatur dan masyarakat prinsip tersebut adalah figur yang tepat, non politik, non golongan, dan independen.(Sudewo, 2004:48) 1) Figur yang tepat Bagi lembaga zakat sebaiknya menempatkan orang yang profesional meskipun tidak terkenal. Karena SDM sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah lembaga zakat. 2) Non-politik Lembaga zakat tidak boleh ikut serta dalam politik praktis. Tetapi lembaga zakat harus mengetahui politik. Seharusnya sangat paham, sehingga bisa mencegah jika ada pihak-pihak yang ingin mempolitisi lembaga zakatnya. 3) Non-golongan Lembaga zakat tidak boleh mementingkan satu golongan atau menelantarkan kelompok yang lain karena berbeda latar belakang. Zakat ditujukan untuk delapan asnaf (mustahiq), tidak boleh dilebihkan atau dikurangi. 4) Independen Maksud dari independen adalah tidak tergantung pada pihak lain. Bagi amil tujuan zakat adalah membebaskan amil dari ketergantungan pihak manapun bahkan dari donatur sekalipun. Sebesar apapun zakat yang diterima oleh amil, muzakki tidak bisa meminta suatu konsensi khusus. Dengan tidak adanya ketergantungan amil (LAZIS) pada pihak lain mereka berhak menentukan kebijakan organisasi sesuai dengan kondisi organisasi tersebut. Secara harfiah dalam bentuk harta, zakat menjadi hak milik mustahiq. Namun berdasarkan kepentingannya zakat dimiliki seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Muzakki tidak perlu tergantung pada satu atau dua lembaga, bahkan dalam kondisi tertentu dia dapat menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahiq. Bagi amil, zakat membebaskan ketergantungannya pada muzakki, dan bagi mustahiq zakat adalah haknya tanpa perlu tergantung pada amil dan muzakki. 5) Netral obyektif Perbedaan dalam manajemen terjadi karena situasi yang berbeda. Menyadari praktek lembaga zakat, amil harus menyadari tumbuhnya perbedaan di lapangan. Jika masalahnya khilafiyah sebaiknya netral. Tetapi jika masalahnya berkaitan dengan hal prinsip, amil tak lagi netral tapi harus obyektif. d. Prinsip manajemen. Diantara sejumlah kiat yang telah dibakukan, ada dua gaya manajemen yang menarik untuk dikemukakan yaitu management by result dan management by process. 1) Management by result (MBR) Menurut Sudewo Management by result adalah “gaya manajemen yang lebih menekankan pada hasil” (Sudewo,2004:55). Gaya ini biasa digunakan ketika terjadi atau bahkan menumbuhkan persaingan yang amat runcing. Karena menekankan hasil, seolah gaya MBR menghalalkan segala cara. Orientasi MBR memang lebih jangka pendek. Yang penting adalah memenangkan persaingan hari ini. Gaya ini lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang berorientasi hanya pada profit semata. 2) Management by process(MBP) Dalam buku manajemen zakat dijelaskan bahwa “gaya management by process tidak pernah berbicara tentang hasil, ini lebih menekankan pada pentingnya penataan proses (Sudewo,2004:56). Pada dasarnya MBP lebih berorientasi pada jangka panjang. Bagi MBP proses memang tidak bisa diabaikan bahkan itu menjadi komponen paling penting. Menurut penulis, gaya MBP lebih tepat digunakan oleh lembaga zakat. Nilai sebagai landasan utama lembaga zakat sesuai dengan karakter dasar MBP. Dalam pengelolaan dana zakat ada beberapa pilar utama manajemen pengelolaan dan pemberdayaan zakat sebagaimana diungkapkan oleh Suyitno (2005: 144-145) yaitu: a) Amanah, sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat. b) Profesional, efisiensi dan efektivitas manajemen memerlukan sikap profesional dari semua pengurus Lembaga Amil Zakat. c) Transparan, sistem kontrol yang baik akan terjadi jika jiwa transparansi dalam pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan. Sebab kemudahan akses muzakki untuk mengetahui bagaimana dananya diolah akan menambah rasa percaya terhadap lembaga. Dengan terlaksananya tiga pilar utama dalam pengelolaan manajemen zakat maka akuntabilitas zakat akan tercapai. Muzakki semakin percaya dengan kinerja yang dihalankan oleh lembaga. 10. Fungsi Manajemen Pengelolaan Zakat Terdapat banyak pemaknaan masalah manajemen, ditinjau dari segi etimologi kata manajemen berasal dari kata kerja to manage yang bersinonim dengan to hand yang berarti mengurus, to control yang berarti memeriksa, to guide berarti memimpin. Adapun manajemen menurut Hafidhuddin (2003:2) adalah mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan terarah sesuai yang disyari’atkan oleh Islam. Adapun manajemen seperti yang dikemukakan Stoner dalam Handoko (2003: 8) “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. Sedangkan Manajemen menurut Muhammad (2006:197) adalah sebagai suatu sistem di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling terkait antara satu dengan yang lain dalam rangka mencapai sasaran. Terkait dengan manajemen sebagai suatu sistem, maka di dalamnya terdapat unsur yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Widjajakusuma (2002: 16) menyebutkan bahwa manajemen memiliki empat fungsi standar yaitu: fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). Pelaku manajemen adalah manajer itu sendiri, sedangkan obyek tindakan manajemen terdiri atas organisasi, SDM, dana, operasi/ produksi, pemasaran, waktu dan obyek lainnya. Di dalam Undang-Undang No 38 Tahun 1999 pasal (1) ayat 1 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dengan melihat definisi di atas maka fungsi manajemen pada pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan oleh semua anggota dan pengurus lembaga untuk mencapai tujuan organisasi. a. Perencanaan Perencanaan adalah proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana harus diimplementasikan (Handoko, 2003 : 78). Menurut Hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul Manajemen Syari’ah Dalam Praktik, perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang optimal. Kadarman dalam Widjajakusuma (2002: 109) menyimpulkan perencanaan sebagai suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Adapun proses dalam membuat sebuah perencanaan menurut Sudewo adalah tafakur, pendekatan konsep 5w+1h dan SWOT, pendewasaan diri, penetapan tujuan (Sudewo,2004: 85). 1) Tafakur Saat hendak mendesain perencanaan, sebaiknya para perancang mengadakan muhasabah atau tafakur. Dalam manajemen tafakur tak lain merupakan proses perencanaan. Dari awal menggagas perencanaan, perumusan konsep serta penetapan tujuan, semuanya dilandasi Islam sebagai way of life. Perencanaan dan implementasi organisasi zakat dilapangan mesti memperlihatkan nilai-nilai islamiyah. Organisasi zakat harus paham asal-usul diwajibkan zakat, harus mengeksplorasi peran, fungsi, dan tugas amil. Organisasi zakat tidak boleh menyimpangkan alokasi zakat diluar 8 mustahiq . 2) Pendekatan konsep 5w + 1 h dan SWOT Cara dalam merancang sebuah perencanaan dengan menggunakan pendekatan 5 W + 1 H : what, when, who, where, why dan how. Pendekatan 5W menjelaskan apa yang hendak dilakukan, kapan dilaksanakan, siapa pelakunya, dimana pelaksanaannya, dan mengapa itu dijalankan. Dan 1H menggambarkan bagaimana cara melakukannya. Konsep 5 W berisi tentang content, sedangkan 1 H tentang how-nya. Sebesar apapun dana zakat yang dihimpun tak akan berdampak apa-apa karena bingung bagaimana mengemas program pemberdayaan. Jika lembaga kesulitan menggunakan 5w+1h tekan dengan SWOT (strenght, weaknes, opportunity dan threat). SWOT merupakan upaya organisasi memahami kelemahan dan kekuatan dirinya sendiri. Peluang dan ancaman ditempatkan secara proporsional agar dapat disiasati organisasi. 3) Pendewasaan diri Tahapan penyelesaian merupakan proses pendewasaan diri semakin dewasa, organisasi zakat akan semakin arif menyikapi setiap perubahan. Perubahan tidak bisa dicegah dan untuk apa dicegah. Perubahan malah harus didorong sesuai dengan perkembangannya. Organisasi zakat yang profesional harus mampu mengantisipasi apa yang harus dilakukan. Lonjakan penghimpunan dana hingga milyaran rupiah, menuntut pengelolaan sebaik saat dana baru puluhan juta rupiah. Organisasi zakat dituntut punya skenario lain untuk tetap menjaga kinerja organisasi, itulah gunanya perencanaan. Kebanyakan organisasi zakat menilai ukuran keberhasilan dilihat dari perolehan dana. Sesungguhnya ukuran yang tepat adalah kemampuan lembaga zakat dalam mengelola dan mendayagunakan dana. 4) Penetapan tujuan Ada yang mengatakan bahwa mendirikan lembaga zakat adalah ingin merubah mustahiq menjadi muzakki ada dua makna yang dapat ditangkap yaitu : pertama ada keinginan merubah kondisi fakir miskin lepas dari kesulitannya. Kedua mendorong fakir miskin untuk berubah status sosialnya menjadi muzakki tujuan ini sangat baik namun implementasi dilapangan sangat berat. Menurut Muhammad (2006: 174) perencanaan berkaitan dengan persiapan lembaga dalam menghadapi masa depan, meramalkan, menetapkan sasaran, menetapkan strategi, mengembangkan kebijakan pengumpulan dan penyaluran zakat. Antara pendapat Sudewo dan Muhammad tidak jauh berbeda hanya pemakaian istilah yang berbeda. Persiapan lembaga dalam menghadapi masa depan merupakan bagian dari proses tafakur, begitu juga menetapkan sasaran dan strategi adalah bagian dari penetapan tujuan. Dalam pengelolaan zakat ada 4 tujuan yang hendak dicapai (Sudewo, 2004:87) a) Memudahkan muzakki menunaikan kewajiban berzakat. b) Menyalurkan zakat yang terhimpun kepada mustahiq. c) Merupakan suatu rangkaian yang kuat secara serentak dengan mekanisme yang saling mengisi. d) Pengelolaan zakat bisa tercapai yakni terwujudnya kesejahteraan sosial. b. Pengorganisasian Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini dinyatakan Allah SWT dalam Al-Qur`an surat ash-Shaff : 4 sebagai berikut : •          •  Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” Segala sesuatu yang diatur dengan baik maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Sayyidina Ali pernah berkata bahwa: “kebenaran yang tidak terorganisir bisa dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir”. Dengan melihat pada ungkapan Sayyidina Ali diketahui bahwa begitu pentingnya pengorganisasian. Pengorganisasian berkaitan dengan tugas lembaga untuk menyusun struktur tugas, hubungan wewenang, desain organisasi, spesialisasi pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, rentang kendali, kesatuan komando, desain dan analisis pekerjaan (Muhammad, 2006: 174). Struktur dan bentuk organisasi sebagaimana yang disebutkan oleh Widjajakusuma (2002: 133-138) adalah sebagai berikut: 1) Bentuk organisasi berdasarkan jumlah SDM Manajemen Puncak. Atas dasar hal ini organisasi dibedakan menjadi dua yaitu: organisasi berpemimpin puncak tunggal, dan organisasi berpemimpin puncak dewan. 2) Bentuk organisasi berdasarkan pola hubungan kerja dan wewenang. Dalam hal ini dibagi menjadi empat yaitu: a) Organisasi lini, adalah bentuk organisasi yang dicirikan dengan skala organisasi yang masih kecil, jumlah karyawan masih sedikit, spesialisasi belum ada atau masih sedikit, pemilik biasanya menjadi pemimpin tertinggi, dan hubungan kerja pimpinan dengan bawahan bersifat langsung. Bentuk organisasi lini dapat dilihat pada bagan berikut ini: Gambar 2.1 Struktur organisasi lini (Widjajakusuma, 2002: 134) b) Organisasi lini dan staf, biasanya dicirikan oleh skala organisasi yang besar, jumlah karyawan besar, dan spesialisasi sudah ada. Adapun bagan organisasi lini dan staf yaitu: Gambar 2.2 Struktur orgainsasi lini dan staf (Widjajakusuma, 2002: 134) (Widjajakusuma, 2002: 134) c) Organisasi lini dan fungsional, ciri yang melekat pada organisasi ini adalah skala organisasi yang besar, jumlah karyawan besar, dan aktivitas-aktivitas sudah sangat terspesialisasi. Bentuk organisasi ini sebagaimana tergambar pada bagan berikut ini: Gambar 2.3 Struktur organisasi lini dan fungsional (Widjajakusuma, 2002: 137) d) Organisasi matriks berintikan pada penggabungan bentuk fungsional dan struktural (produksi) dalam struktur organisasi yang sama. Menurut Hardjito dalam (Widjajakusuma, 2002: 1995) konsep organisasi matriks dikembangkan pertama kali dalam industri ruang angkasa yang kemudian banyak dikembangkan pada perusahaan-perusahaan konstruksi, konsultan, dan organisasi-organisasi lain yang bekerja dengan proyek yang memerlukan koordinasi dan kinerja tinggi serta membutuhkan berbagai keterampilan dan keahlian khusus. Sedangkan struktur organisasi lembaga zakat menurut Sudewo (2004: 168-169) adalah sebagai berikut: a) Struktur Organisasi standar Gambar 2.4 Model Struktur Organisasi Standar (Sudewo, 2004: 168) b) Tipe struktur organisasi tumbuh Gambar 2.5 Tipe struktur organisasi tumbuh (Sudewo, 2004: 169) c) Struktur organisasi BAZ Gambar 2.6 Struktur organisasi BAZ (Sudewo, 2004: 171) Struktur organisasi BAZ merupakan tipe struktur organisasi tumbuh. Struktur ini hanya dapat dirancang oleh lembaga yang memang sudah mapan dan berkembang. Bagi LAZ tidak ada ketentuan mengenai struktur organisasinya, mereka diberi kebebasan untuk menentukan struktur organisasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengorganisasian meliputi hal-hal di bawah ini yaitu (Sudewo, 2004:103-115) 1) Koordinasi Koordinasi merupakan upaya penyatuan sikap dan langkah dalam pencapain tujuan. Pada dasarnya organisasi zakat menghimpun sejumlah orang yang masing-masing punya kepentingan. Jika organisasi ingin sukses, termasuk organisasi zakat maka kepentingan pribadi atau kelompok harus ditanggalkan. Koordinasi bisa terwujud karena beberapa faktor: a) Pimpinan. b) SDM. c) Sistem. 2) Wewenang Wewenang merupakan hak untuk bertindak sementara kekuasaan merupakan kemampuan untuk melaksanakan wewenang tersebut dalam lembaga zakat, wewenang dan kekuasaan tidak terangkat kepermukaan karena kepiawaian pemimpinnya dan wewenang tak lepas dari pendelegasian. Distribusi delegasi wewenang, bertujuan agar kinerja organisasi dapat berjalan normal bahkan dapat menjadi lebih baik. 3) Penyusunan personalia Penyusunan personalia merupakan fungsi manajemen dalam merekrut dan menempatkan orang diorganisasinya. 4) Perencanaan personalia Salah satu kelemahan utama dari organisasi zakat dan organisasi sosial adalah SDM. Organisasi zakat mudah tergoda untuk menerima siapapun yang ingin membantu. Padahal berhimpunnya SDM tidak otomatis bisa memecahkan persoalan tanpa pembagian tugas (job description), kumpulan orang sudah pasti jadi masalah. Pastikan bahwa orang yang hadir di organisasi ada karena pekerjaan. Bukan karena organisasi harus membuat job description bagaimana orang harus bekerja. Perencanaan personalia dalam organisasi zakat punya karakter sendiri. Zakat dialokasikan untuk delapan mustahiq, upaya penerjemahan mustahiq merupakan proses ijtihadi. Lembaga harus bisa memilih, fokus pada satu atau dua program, pilihan program menentukan karakter dan pengembangan organisasi zakat. Pada akhirnya proses ini akan menentukan jumlah amil merekrut banyak tenaga, menuntut banyak tanggung jawab lembaga terutama tuntutan amil untuk sejahtera. Dalam memecahkan dikotomi ini dua hal yang dapat dijadikan landasan : (a) Kemampuan organisasi dalam memenuhi hak karyawan jangan sampai gaji operasional menghabiskan sebagian besar dana masuk. Dana yang ada boleh digunakan untuk gaji dan operasional, ulama bersepakat 1/8 dari total dana yang masuk. (b) Batas target yang harus diraih amil. 5) Rekruiting Dalam merekrut anggota (amil atau pengurus) harus melalui rekruiting yang baik. Dalam proses rekruiting pertama lihatlah kualifikasi yang dibutuhkan selanjutnya ikuti tahapan seleksi. Karena anggota sangat mempengaruhi keberhasilan lembaga tersebut. Jumlah amil juga mempengaruhi kinerja organisasi. Jika dalam LAZIS terlalu banyak amil padahal tugas yang dikerjakan sedikit, maka biaya operasional yang dikeluarkan LAZIS juga semakin banyak dan kurang efektif. c. Pelaksanaan Agar segala tindakan bisa itqan diperlukan adanya sebuah perencanaan. Dengan rencana aktivitas dapat dijalankan dengan tepat dan terarah. Pelaksanaan merupakan wujud dari perencanaan tersebut. Dalam pengelolaan zakat agar terlaksana dengan baik ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu motivasi, komunikasi, gaya kepemiminan (Sudewo, 2004:116). 1) Motivasi Sebagaimana diketahui betapa mulianya lembaga seperti organisasi zakat, maka akan menjadi motivasi tersendiri bagi para amil. Menurut Sudewo (2004: 116) ada empat hal yang dapat memotivasi amil untuk betah bekerja di lembaga zakat: a) Dalam menghimpun ZIS dan wakaf, organisasi zakat sesungguhnya tidak sedang mengemis kepada para muzakki dan muwaqif. b) Dana ZIS dan wakaf yang terhimpun harus dikelola dan didayagunakan. Apalagi jika bantuan tersebut dilakukan dalam waktu yang tepat dan melalui metode yang tepat, hasilnya jauh lebih maksimal lagi. c) Apa yang dilakukan organisasi zakat akhirnya harus bisa dikomunikasikan dengan baik. Kejujuran harus diungkap secara transparan. d) Cara seperti itu, memperlihatkan organisasi zakat telah mempraktekkan manajemen yang profesional. Kemaslahatannya bukan hanya untuk lembaga zakat saja melainkan juga merambah masyarakat luas. 2) Komunikasi Setiap organisasi akan mengalami tidak efektifnya komunikasi. Bagi organisasi yang belum memiliki sistem harus mencari cara agar tidak terjadi kesulitan manajemen, hal ini juga berlaku bagi organisasi zakat. Informasi harus terus dikoordinasikan agar kegiatan tetap berjalan lancar. Dengan komunikasi, berbagai rencana dapat dijalankan, pengarahan pada bawahan atau antar bidang dapat berjalan baik dan bersinergi, tujuan organisasi dapat dicapai, dan banyak persoalan yang dapat diselesaikan. 3) Gaya kepemimpinan Menurut Sudewo (2004:121) ada beberapa gaya kepemimpinan diantaranya adalah : a) Gaya kepemimpinan demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang menekankan pada suara anggota. b) Gaya kepemimpinan otoriter, gaya ini memperlihatkan pemimpin yang tidak pernah mau mendengar suara anggota. c) Gaya kepemimpinan egaliter, dalam egaliter pemimpin bagai moderator, yang mengkoordinasi agar mekanisme organisasi bisa dijamin lancar. d) Gaya kepemimpinan situasional, ada dua persepsi berkaitan dengan gaya kepemimpinan ini yaitu: pertama tipe pemimpin yang plinplan, kedua pemimpin yang mencoba menerapkan sifat-sifat kepemimpinannya dalam kondisi yang tepat. Dalam Islam pemimpin yang baik memiliki empat syarat pokok: a) Aqidah yang benar. b) Akhlak yang baik. c) Sifat kepemimpinan yang visioner. d) Kecakapan manajerial. Dengan beberapa hal yang telah disebutkan di atas diharapkan pendistribusian zakat kepada mustahiq untuk usaha produktif dapat terlaksana dengan baik. d. Pengawasan Tujuan pengawasan tak lain adalah menjamin tercapainya tujuan organisasi. Caranya adalah mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi. Aktivitas pengawasan syari’ah dalam dewan syari’ah, dapat dibedakan atas beberapa kegiatan yakni: 1) Pengawasan syari’ah. 2) Pengawasan manajemen syari’ah. 3) Pengawasan ekonomi syari’ah. Adapun tahapan-tahapan dalam pengawasan adalah (Sudewo, 2004: 147-149) : 1) Penetapan standar. 2) Pelaksanaan pengawasan. 3) Analisa pengawasan. 4) Rekomendasi dan tindak koreksi. Dari tahapan-tahapan tersebut pertama menetapkan standar pengawasan yang seperti apa. Setelah semua ditetapkan harus dilaksankan sesuai dengan standar. Hasil-dari pengawasan dianalisa mana yang tidak sesuai, kemudian direkomendasikan kepada lembaga. Ada beberapa syarat agar pengawasan dalam lembaga zakat dapat diterima dan mempunyai hasil yang obyektif (Sudewo, 2004: 151-153): a) Sesuai prosedur. b) Memiliki perencanaan. c) Tim pengawas yang tepat dan bersih. d) Tak ada kepentingan. e) Kendali pemimpin. f) Integritas pimpinan. Pengendalian (pengawasan) menurut Muhammad dalam bukunya mekanisme zakat dan permodalan Masyarakat Miskin (2006: 175) berkaitan dengan pengendalian mutu pelayanan, pengendalian keuangan, pengendalian mustahiq, pengendalian biaya, analisis penyimpangan antara rencana dan realisasi, penghargaan bagi muzakki maupun mustahiq dan sanksi. 11. Mekanisme Distribusi Zakat Zakat yang dihimpun oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme distribusi zakat kepada mustahiq bersifat konsumtif dan juga produktif (Hafidhuddin, 2002 : 132-133). Menurut Mufraini (2006 : 148) distribusi zakat tidak hanya dengan dua cara akan tetapi ada tiga yaitu: distribusi konsumtif, distribusi produktif, dan investasi. Semua itu diilustrasikan dalam diagram berikut ini : Gambar 2.7 Diagram cara pendistribusian zakat (Mufraini, 2006: 148) Sebagai penegasan sudah seharusnya pemerintah berperan aktif di dalam membangun kesejahteraan umat Islam yang mendominasi negara ini, sehingga nantinya di dalam pengelolaan zakat dan pendistribusiannya dapat dilakukan secara optimal, tepat sasaran dan profesional. Usaha-usaha pengumpulan zakat hendaknya lebih dimaksimalkan agar pendistribusiannya tersalurkan secara terpadu kepada yang berhak secara sistematis dan optimal. Dalam pendistribusian zakat kepada mustahiq ada beberapa ketentuan (Qardhawi, 2005: 139-152): a. Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain. b. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut: 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 2) Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. 3) Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. 4) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat. 5) Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi’i sebagai kebijakan umum dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya. c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya. 12. Optimalisasi Distribusi Zakat Produktif Intermediary system yang mengelola investasi dan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat lahir secara menjamur. Untuk fenomena Indonesia sendiri dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukan perkembangan yang cukup pesat. Mereka berusaha untuk berkomitmen mempertemukan pihak surplus muslim dan pihak defisit muslim. Dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan deficit muslim atau bahkan menjadikan kelompok defisit (mustahiq) menjadi surplus (muzakki) (Hasan, 2006:23). Bentuk inovasi distribusi zakat dikategorikan dalam empat bentuk berikut (Mufraini, 2006 : 147) : a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional. Yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif. Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. c. Distribusi zakat bersifat produktif tradisional. Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin. d. Distribusi zakat dalam bentuk produktif kreatif. Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal dagang pengusaha kecil. Sebagimana dilihat dari inovasi diatas maka lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, saat ini juga telah mengembangkan sistem distribusi zakat produktif. Sebagaimana yang disinyalir dalam Al-Qur`an surat at-Taubah ayat 60, maka pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat ketentuan syari’ah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahiq delapan asnaf. Zakat bukan hanya persoalan ibadah mahdhah (ritual murni) tapi juga persoalan maliyah ijtima’iyyah (harta benda sosial) oleh karenanya harus ma’qulul ma’na (masuk akal). Ini merupakan pendapat golongan hanafiyah dan pendapat ini dapat diterima karena ma’qulul ma’na dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman. Dan dapat menjawab tuntutan kemaslahatan umat, kapanpun dan dimanapun. Al-Qur’an sendiri tidak mengatur bagaimana seharusnya dan sebaiknya membagikan zakat kepada kategori delapan. Umar bin Khattab ra pernah memberikannya berupa kambing agar dapat berkembang biak. Nabi pernah memberikannya kepada seorang fakir sebanyak dua dirham, sambil memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk dimakan dan satu dirham lagi supaya dibelikan kapak sebagai alat kerja (Permono, 2005: 283). Berdasarkan pendapat golongan hanafiyah, dan peristiwa pada masa Rasulullah dan Umar maka distribusi zakat secara produktif diperbolehkan demi kemaslahatan umat. Pendapat ini dikuatkan oleh Yafie (1995: 236) bahwa pemanfaatan dana zakat yang dijabarkan dalam ajaran fiqih memberi petunjuk perlunya suatu kebijakan dan kecermatan, di mana perlu dipertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamaan, kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok penerima zakat, kemampuan penggunaan dana zakat dari yang bersangkutan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraannya dan kebebasannya dari kemelaratan, sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi menjadi pembayar zakat. Hal-hal di atas dicontohkan bahwa jika penerima zakat tersebut tahu dan biasa berniaga maka kepadanya diberikan modal usaha, atau yang bersangkutan mempunyai keterampilan pertukangan maka kepadanya diberikan perkakas yang memungkinkan dia bekerja dalam bidang keterampilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terhadap dana zakat tersebut tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dalam pengertian hukum. Oleh karena itu dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu sebagaimana halnya sumber dana selain zakat. Konsep distribusi dana zakat secara produktif yang dikedepankan sejumlah lembaga zakat biasanya dipadukan dengan dana terkumpul lainnya yaitu shadaqah dan infaq. Hal ini untuk meminimalisir adanya perbedaan pendapat akan pola produktif dana zakat. Aturan syari’ah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahiq. Dengan demikian pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa sipeminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya, dana tersebut adalah hak mereka. Permono (2005: 380) menjelaskan dana yang sebenarnya hak milik mustahiq tetapi harus dikembalikan untuk diberikan kepada mustahiq yang lain. Dengan menganalisis surat At-Taubah ayat 60 dapat digali dasar-dasar pemikiran sebagai berikut: a Allah SWT tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing delapan pokok alokasi. b Allah SWT tidak menetapkan delapan ashnaf harus diberi semuanya, Allah SWT hanya menetapkan zakat dibagikan kepada delapan ashnaf tidak boleh keluar dari delapan ashnaf. c Allah SWT tidak menetapkan zakat harus dibagikan dengan segera setelah masa pungutan pajak, dan tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan zakat (baik sedikit maupun banyak) harus dibagikan semuanya. d Allah SWT tidak menetapkan bahwa yang diserah terimakan itu harus berupa in cash (uang tunai) atau in kind (natura) benda zakat itu sendiri atau hak saja, bukan memindahkan hak milik. Menurut Permono (2005: 380) huruf jar lam dalam surat At-Taubah ayat 60 tidak harus diartikan للتمليك litamlik (memindahkan hak milik) saja, tetapi bisa juga diartikan للإستحقاق (memberi hak) artinya memberi manfaat saja, bukan memberikan bendanya. Lam huruf jar mempunyai banyak makna, antara lain: 1) للإستحقاق (memberi hak) artinya memberi manfaatnya 2) للإختصاص (mengkhususkan) 3) للملك (menyatakan mempunyai hak milik) 4) للتمليك (memindahkan hak milik), memindahkan kepemilikan benda. 5) للتعليل (memberi alasan) Melihat beberapa makna lam sebagai huruf jar dalam surat At-Taubah ayat 60, dana zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk usaha produktif tidak sebagai hak milik akan tetapi hanya memanfaatkan للإستحقاق (memberi hak) dana tersebut. Oleh karena itu dana yang diberikan kepada mustahiq untuk usaha produktif dikembalikan dan akan digulirkan (diberikan) kepada mustahiq yang lain. Terlepas dari perbedaan pendapat dalam fiqih dan pola inovasi pendanaan yang diambil dari dana zakat, skema yang dikedepankan dari pola qordul hasan sebenarnya sangat brilian, sebagaimana menurut pendapat Mufraini (2006 : 160) : a Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahiq menjadi seorang muzakki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai. b Modal yang dikembalikan oleh mustahiq kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya si mustahiq yang diberikan pinjaman. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahiq tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan kalaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahiq lain yang juga berhak. Pola distribusi produktif yang mengedepankan skema qordul hasan dapat diilustrasikan pada gambar sebagai berikut: Gambar 2.8 Pola distribusi produktif skema qordul hasan (Mufraini, 2006: 160) Keterangan : 1) Muzakki membayar zakat kepada LAZ. 2) LAZ menyalurkan kepada mustahiq I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha. 3) Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada LAZ . 4) Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya. 5) LAZ menerima modal kembali dari mustahiq yang mengalami keuntungan dalam usaha. 6) LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahiq untuk penambahan modal. 7) LAZ memilih menyalurkan kepada mustahiq II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya. Dalam sebuah hadits Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-asfahani, Rasulullah bersabda, ”sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan kepada hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang menanggulangi kemiskinan”. Maksud dari hadits tersebut para fuqaha merekomendasikan inovasi distribusi dana zakat sebagai modal usaha. Konsepsi mereka berangkat dari harapan perubahan tingkat kesejahteraan dan strata perokonomian dari pihak mustahiq, sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi mustahiq akan tetapi diharapkan menjadi muzakki. Skema apapun yang dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat sebenarnya tolak ukur paling utama adalah bagaimana bisa mendekatkan strata kesejahteraan masyarakat defisit kepada strata kesejahteraan masyarakat surplus, untuk itu LAZ tidak perlu takut dalam membuat sebuah inovasi pendistribusian produktif selama masih dalam frame pemberdayaan dana zakat yang terkumpul. Dalam keputusan menteri agama tentang pelaksanaan UU no. 28 tahun 1999 tentang pengelolahan dana zakat, pasal 29 menyebutkan bahwa prosedur pendayagunaan (distribusi) hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: a. Melakukan studi kelayakan. b. Menetapkan jenis usaha produktif. c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan. d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. e. Mengadakan evaluasi. f. Membuat laporan. Jika pada pendistribusian zakat untuk usaha produktif LAZIS mengikuti prosedur tersebut, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut penulis LAZIS tidak harus menentukan jenis usaha produktif kepada mustahiq, mereka diberi kebebasan untuk memilih usahanya sendiri. Dengan cara seperti itu dimungkinkan usaha mereka akan berhasil karena adanya kemampuan dan kemauan dari mustahiq sendiri. KUNTA, 
widget by : http://www.rajakelambu.com
Previous
Next Post »
0 Komentar