PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)

Admin
PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)



Ratusan tahun sudah ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan. Pengalaman di bawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidak mampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia, di antara negara maju dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar, sedang di dalam negara berkembang kesenjangan itupun semakin dalam.
Meskipun tidak diakui secara terus terang tetapi disadari sepenuhnya bahwa sistem ekonomi yang berbasis kapitalis dan interest base serta menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan bahkan secara besar-besaran ternyata memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif. Atorf (1999) mengemukakan bahwa krisis nilai tukar yang terjadi pada pertengahan 1997 telah membuat perbankan nasional mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut ditandai dengan besarnya hutang dalam valuta asing yang melonjak, tingginya non performing loans, dan menurunnya permodalan bank. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan suku bunga yang meningkat tajam sejalan dengan kebijakan moneter untuk meredam gejolak nilai tukar, sehingga banyak bank yang mengalami negative spread. Kondisi perbankan yang sangat parah tesebut terutama sebagai akibat dari pengelolaan bank yang tidak berhati-hati. Di pihak lain terdapat pandangan dari para ahli bahwa penerapan sistem bunga telah memperparah terpuruknya sistem perbankan nasional.
Banyaknya fakta yang menggambarkan kesenjangan yang terjadi akibat diterapkannya sistem bunga, menjadikan kita  dapat berfikir bahwa sistem bunga yang masih berlaku saat ini  harus diganti dengan sistem lain yang dapat memberikan manfaat yang lebih baik serta mempunyai kontribusi positif  guna membangun perekonomian yang sejahtera. Salah satu sistem alternatif tersebut adalah sistem perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. 
Dasar pemikiran pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip mudharabah dan musyarakah. Prinsip mudharabah dilakukan dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan. Prinsip musyarakah adalah perjanjian antar pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati (Antonio, 2004). 
Perkembangan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil tidak terlepas dari adanya legalitas hukum dalam bentuk undang-undang perbankan no.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Undang-undang ini mengizinkan lembaga perbankan menggunakan prinsip bagi hasil, bahkan memungkinkan bank untuk beroperasi dengan dual system, yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan bagi hasil, sebagaimana dipraktekkan oleh beberapa bank di Indonesia. Selain adanya beberapa peraturan yang telah ditetapkan untuk operasionalisasi bank syariah, saat ini juga telah dibentuk seperangkat aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi bagi transaksi-transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, yaitu dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah.
Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bank syariah di Indonesia sebetulnya bisa dikatakan relatif masih baru dan sedang dalam proses pemantapan diri  terutama dalam aspek manajemen intern dan pembentukan image kepada masyarakat. Karena keberadaannya yang masih baru ini, masyarakat secara umum belum mengenal bank syariah dengan baik dan lengkap.
Suryo (2003) mengemukakan bahwa maraknya perbankan Islam di duniapun bukan tanpa kecaman. Justru kecaman itu datang dari para ilmuan Islam sendiri. Mereka berpendapat bahwa bank-bank Islam dalam menyelenggarakan transaksi-transaksi perbankan syariah justru telah melaksanakannya bertentangan dengan kata-kata dan semangat dari ketentuan syariah. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan usaha bank-bank Islam tersebut telah menimbulkan masalah moralitas. Sehingga yang perlu dipertanyakan apakah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan usaha bank-bank Islam tersebut yang notabene bermaksud untuk menghindarkan pemungutan bunga dan bermaksud agar para pihak memikul masalah bersama, memang telah diselenggarakan sesuai dengan tujuan tersebut ataukah dalam pelaksanaannya ternyata hanya sekedar penggantian istilah belaka.
1.1  Perumusan masalah
Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1.      Apakah prinsip-prinsip operasionalisasi bank syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam
2.      Bagaimanakah perlakuan akuntansi pada PT BMI?
3.      Apakah perlakuan akuntansi pada PT BMI dapat memenuhi ketentuan PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah?
1.2  Batasan masalah
Penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak memperluas permasalahan, yaitu khusus pada masalah pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada PT BMI  dan perlakuan akuntansinya pada periode 2005 dan 2006, mengenai kesesuaiannya dengan pendapatan  bagi hasil menurut PSAK 59 dan menurut sudut pandang Islam yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan syariah.
1.3  Tujuan dan manfaat penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
0.      Mengidentifikasi kesesuaian pendapatan bagi hasil yang dilaksanakan oleh PT Bank Muamalat Indonesia dengan konsep-konsep yang diatur dalam syariah Islam.
1.      Mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada bank syariah.
2.      Menilai kesesuaian antara perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada bank syariah dengan ketentuan menurut PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah.
1.4.2 Manfaat Penelitian
1.  Memberikan gambaran tentang pendapatan bagi hasil, baik dari sudut pandang PSAK, maupun menurut prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat digunakan untuk menilai praktek bagi hasil yang dijumpai di masyarakat.
2.      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisis lebih jauh tentang perbankan syariah.






1.4  Sistematika pembahasan
Dalam rangka mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sistematika pembahasan penelitian ini, berikut akan diuraikan urutan garis besarnya yaitu:
Bab I  PENDAHULUAN
                  Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.
Bab II LANDASAN TEORI
                  Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Teori ini diambil dari berbagai literatur yang ada. Landasan teori mencakup tinjauan umum tentang akuntansi, tinjauan umum tentang bank syariah, tinjauan umum tentang pendapatan bagi hasil, tentang perlakuan akuntansi bagi pendapatan bagi hasil serta pandangan Islam terkait praktek perbankan syariah.
Bab III METODE PENELITIAN
                  Bab ini membahas penentuan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber dan jenis data, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN      
                  Mengungkapkan mengenai hasil penelitian secara rinci serta membahas dan menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan  pada objek yang diteliti.
Bab V  SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi kesimpulan atas hasil temuan dan pembahasan serta berisi saran-saran yang terkait dengan penelitian.
BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan umum tentang akuntansi
2.1.1 Pengertian akuntansi
Warren dkk (2005:10) menjelaskan bahwa: “secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”. Littleton (Muhammad, 2002:10) mendefinisikan: “tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.”
Accounting Principle Board Statement No. 4 (Muhammad, 2002:10) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif. American Institute of Certified Public Accountant (Muhammad, 2002:11) mendefinisikan sebagai berikut: “akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.”


2.1.2 Perbedaan akuntansi Bank Konvensional dengan akuntansi Bank Syariah
a. Definisi
Pengertian bank menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004) adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memilki dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.
Pengertian bank menurut UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah: “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Siamat (2005) mengemukakan bahwa  perbankan syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada al-Qur’an dan al-Hadits,  beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan.
b. Karakteristik
1. Karakteristik bank konvensional
Anonimous  (2001) menjelaskan bahwa karakteristik bank konvensional meliputi beberapa hal:
a. Merupakan industri yang kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara.
b.      Pengelola bank dalam usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dan pencapaian rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai sesuai dengan jenis penanamannya.
c.       Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter mempunyai kedudukan yang strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi.
2. Karakteristik bank syariah
Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menyebutkan bahwa karakteristik bank syariah adalah:
  1. Berdasarkan prinsip syariah
  2. Implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri:
a.       Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
b.      Tidak mengenal konsep time-value of money
c.       Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan
3.      Beroperasi atas dasar bagi hasil
4.      Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa
5.      Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan
6.      Azas utama : kemitraan, keadilan, transparansi dan universal
7.      Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil, dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil.


c. Tujuan laporan keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan secara umum yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun laporan keuangan bank syariah memiliki beberapa tambahan antara lain menyediakan:
  1. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya
  2. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat; dan
  3. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.
d. Asumsi dasar
Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menjelaskan bahwa asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (going concern) atas dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas.

Pengakuan pendapatan dalam akuntansi bank konvensional menggunakan dasar akrual. Artinya, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Dalam akuntansi syariah digunakan dua dasar yaitu dasar akrual (accrual basis) yang diterapkan untuk beban yang ditangguhkan, dan dasar kas (cash basis) yang digunakan untuk menentukan pendapatan. Pengakuan pendapatan dilakukan pada saat diterima didasarkan pada ketentuan syariah yaitu pendapatan tidak dapat diakui sebelum diterima atau ditetapkan sebagai hak miliknya (Anonimous,2001).
e. Laporan Keuangan
Menurut IAI (2004), laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada bank syariah, komponen laporan keuangannya sama dengan bank konvensional, akan tetapi terdapat beberapa tambahan yaitu laporan perubahan dana investasi terikat,  laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah, serta laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan.

2.2 Tinjauan umum tentang bank syariah
2.2.1 Perbedaan antara bunga dan bagi hasil
Bagi seorang muslim, sumber nilai dan sumber hukum adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Konsekuensinya, apapun nilai yang dibutuhkan dalam analisis dan perilaku ekonomi harus bersandar pada kedua sumber nilai tersebut. Ini tercermin dari pandangan Islam mengenai bunga. Uniknya, di kalangan ulama dan cendekiawan Islam masih terjadi polemik apakah bunga sama dengan riba.
Riba menurut bahasa arab berarti tambahan, peningkatan, ekspansi atau pertumbuhan. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan (premium) sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman selain pinjaman pokok. Dalam hal ini, riba memiliki arti yang sama dengan bunga sebagaimana konsensus para fuqaha (Kuncoro 2002:588).
Antonio (2004) menjelaskan bahwa menurut Al-Quran, pandangan Islam mengenai riba dapat dilihat pada kutipan 4 surat dengan beberapa ayat, yang diturunkan dalam empat tahap berikut ini: Surat Ar-Rum ayat 39 menyatakan ”Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. Tahap pertama ini menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati taqarrub kepada Allah.
Masih menurut Antonio (2004), ia menyatakan bahwa dalam tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 160-161: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.
 Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam surat Ali imran ayat 130: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu (Antonio,2004).
Antonio (2004) mengemukakan bahwa pada tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba yaitu Surat Al-Baqarah 278-279:
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

            Sekali lagi, Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba.  Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA
 
Pengolahan OLAH SKRIPSI Penelitian, Pengolahan DAFTAR CONTOH SKRIPSI Statistik, Olah SKRIPSI SARJANA, JASA Pengolahan SKRISPI LENGKAP Statistik, Jasa Pengolahan SKRIPSI EKONOMI Skripsi, Jasa Pengolahan SPSS CONTOH SKRIPSI , Analisis JASA SKRIPSI PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan:Akuntansi Disusun oleh: Lestari Ramdhani Nomor induk: 03.110.071 UNIVERSITAS GAJAYANA FAKULTAS EKONOMI MALANG 2007 KATA PENGANTAR Tiada ungkapan yang paling indah selain puji syukur kehadirat Allah SWT yang tiada hentinya melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga atas izin dan berbagai kemudahan yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul Pendapatan Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah. Skripsi ini bermaksud untuk memberikan gambaran kepada semua pihak yang ingin mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan kegiatan pada bank syariah, khususnya dalam praktik pendapatan bagi hasil yang diterima dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada PT Bank Muamalat Indonesia. Keberhasilan dan kelancaran penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada: 1. Bapak Dr. Rosidi, MM., Ak. selaku Rektor Universitas Gajayana Malang 2. Bapak Drs. Abdul Halim, MM.,Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang 3. Ibu Dra. Sri Hastuti, Msi., Ak. selaku Ketua Prodi Akuntansi 4. Bapak Drs. Ali Irfan, MSA.,Ak.,BKP. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan selama proses penyusunan skripsi ini. 5. Bapak Budi Sulistiyo selaku Account Manager pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang atas kesabarannya meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan penjelasan dan keterangan serta data-data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi. 6. Terima kasih yang paling utama penulis haturkan kepada kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, serta motivasi dan pengorbanan yang tiada tara kepada penulis, juga kepada seluruh keluarga yang mendukung serta mendoakan kesuksesan penulis. 7. Saudara-saudaraku seperjuangan (At-Tafkir members) atas semua bantuan baik berupa pikiran, waktu, tenaga, hingga fasilitas untuk kelancaran penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 8. Semua pihak yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Harapan penulis, semoga keberadaan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, sekalipun masih terdapat berbagai kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis juga mengharapkan masukan baik berupa kritik maupun saran yang akan penulis jadikan bekal dalam penyusunan karya selanjutnya. Malang, Maret 2007 Penulis PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) ABSTRAK Bank syariah mulai diperkenalkan dan bermunculan di Indonesia sejak tahun 1992 dengan pelopor Bank Muamalat Indonesia. Sejalan dengan itu, mulailah dibuat aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan operasional bank syariah termasuk aturan tentang akuntansi untuk perbankan syariah. Aturan ini telah ditetapkan dalam PSAK No 59 tentang akuntansi perbankan syariah, namun dalam praktiknya, aturan-aturan yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Muamalat Indonesia belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan syariah Islam, seperti konsep yadul amanah, pembagian keuntungan, biaya pengelolaan dan mudharabah atas mudharabah. Di satu sisi, Bank Muamalat Indonesia telah sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank syariah. DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL i HALAMAN PENGESAHAN ii HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii KATA PENGANTAR iv ABSTRAK vi DAFTAR ISI vii DAFTAR TABEL ix BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Perumusan Masalah 4 1.3. Batasan Masalah 4 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5 1.5. Sistematika Pembahasan 6 BAB II : LANDASAN TEORI 2.1. Tinjauan Umum Tentang Akuntansi 7 2.1.1.Pengertian Akuntansi 7 2.1.2.Perbedaan akuntansi Bank Konvensional dengan akuntansi Bank Syari’ah. 8 2.2. Tinjauan umum tentang bank syariah 11 2.2.1 Perbedaan antara bunga dan bagi hasil 11 2.2.2 Perbedaan bank konvensional dan bank bagi hasil 15 2.2.3 Kegiatan operasional bank bagi hasil 16 2.2.4 Konsep pengakuan dan pengukuran akuntansi bank syariah 27 2.3. Pandangan Islam terkait konsep pelaksanaan mudharabah dan musyarakah 33 2.3.1 Beberapa prinsip mudharabah 33 BAB III : METODE PENELITIAN 3.1. Lokasi Penelitian 40 3.2. Jenis Penelitian 40 3.3. Sumber dan jenis data 40 3.4. Metode pengumpulan data 41 3.5. Operasionalisasi variabel 41 3.6. Metode analisis data 42 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian 44 4.1.1 Sejarah singkat PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk 44 4.1.2 Prinsip-prinsip operasional BMI 46 4.1.3 Produk dan jasa PT Bank Muamalat Indonesia 47 4.2 Pembahasan 51 4.2.1 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pada PT BMI 51 4.2.2.Pandangan Islam terhadap pelaksanaan mudharabah dan musyarakah 55 4.2.3 Perlakuan Akuntansi untuk Pendapatan Bagi Hasil 63 4.2.3.1 Definisi Pendapatan Bagi Hasil 63 4.2.3.2 Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil 64 4.2.3.3 Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil 66 4.2.3.4 Penyajian 71 BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan 77 5.2 Saran 79 DAFTAR PUSTAKA DAFTAR TABEL TABEL 1. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil 14 2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 15 3. Laporan Perhitungan Laba/Rugi 72 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Ratusan tahun sudah ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan. Pengalaman di bawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidak mampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia, di antara negara maju dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar, sedang di dalam negara berkembang kesenjangan itupun semakin dalam. Meskipun tidak diakui secara terus terang tetapi disadari sepenuhnya bahwa sistem ekonomi yang berbasis kapitalis dan interest base serta menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan bahkan secara besar-besaran ternyata memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif. Atorf (1999) mengemukakan bahwa krisis nilai tukar yang terjadi pada pertengahan 1997 telah membuat perbankan nasional mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut ditandai dengan besarnya hutang dalam valuta asing yang melonjak, tingginya non performing loans, dan menurunnya permodalan bank. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan suku bunga yang meningkat tajam sejalan dengan kebijakan moneter untuk meredam gejolak nilai tukar, sehingga banyak bank yang mengalami negative spread. Kondisi perbankan yang sangat parah tesebut terutama sebagai akibat dari pengelolaan bank yang tidak berhati-hati. Di pihak lain terdapat pandangan dari para ahli bahwa penerapan sistem bunga telah memperparah terpuruknya sistem perbankan nasional. Banyaknya fakta yang menggambarkan kesenjangan yang terjadi akibat diterapkannya sistem bunga, menjadikan kita dapat berfikir bahwa sistem bunga yang masih berlaku saat ini harus diganti dengan sistem lain yang dapat memberikan manfaat yang lebih baik serta mempunyai kontribusi positif guna membangun perekonomian yang sejahtera. Salah satu sistem alternatif tersebut adalah sistem perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Dasar pemikiran pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip mudharabah dan musyarakah. Prinsip mudharabah dilakukan dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan. Prinsip musyarakah adalah perjanjian antar pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati (Antonio, 2004). Perkembangan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil tidak terlepas dari adanya legalitas hukum dalam bentuk undang-undang perbankan no.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Undang-undang ini mengizinkan lembaga perbankan menggunakan prinsip bagi hasil, bahkan memungkinkan bank untuk beroperasi dengan dual system, yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan bagi hasil, sebagaimana dipraktekkan oleh beberapa bank di Indonesia. Selain adanya beberapa peraturan yang telah ditetapkan untuk operasionalisasi bank syariah, saat ini juga telah dibentuk seperangkat aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi bagi transaksi-transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, yaitu dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bank syariah di Indonesia sebetulnya bisa dikatakan relatif masih baru dan sedang dalam proses pemantapan diri terutama dalam aspek manajemen intern dan pembentukan image kepada masyarakat. Karena keberadaannya yang masih baru ini, masyarakat secara umum belum mengenal bank syariah dengan baik dan lengkap. Suryo (2003) mengemukakan bahwa maraknya perbankan Islam di duniapun bukan tanpa kecaman. Justru kecaman itu datang dari para ilmuan Islam sendiri. Mereka berpendapat bahwa bank-bank Islam dalam menyelenggarakan transaksi-transaksi perbankan syariah justru telah melaksanakannya bertentangan dengan kata-kata dan semangat dari ketentuan syariah. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan usaha bank-bank Islam tersebut telah menimbulkan masalah moralitas. Sehingga yang perlu dipertanyakan apakah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan usaha bank-bank Islam tersebut yang notabene bermaksud untuk menghindarkan pemungutan bunga dan bermaksud agar para pihak memikul masalah bersama, memang telah diselenggarakan sesuai dengan tujuan tersebut ataukah dalam pelaksanaannya ternyata hanya sekedar penggantian istilah belaka. 1.2 Perumusan masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah prinsip-prinsip operasionalisasi bank syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam 2. Bagaimanakah perlakuan akuntansi pada PT BMI? 3. Apakah perlakuan akuntansi pada PT BMI dapat memenuhi ketentuan PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah? 1.3 Batasan masalah Penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak memperluas permasalahan, yaitu khusus pada masalah pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada PT BMI dan perlakuan akuntansinya pada periode 2005 dan 2006, mengenai kesesuaiannya dengan pendapatan bagi hasil menurut PSAK 59 dan menurut sudut pandang Islam yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan syariah. 1.4 Tujuan dan manfaat penelitian 1.4.1 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 0. Mengidentifikasi kesesuaian pendapatan bagi hasil yang dilaksanakan oleh PT Bank Muamalat Indonesia dengan konsep-konsep yang diatur dalam syariah Islam. 1. Mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada bank syariah. 2. Menilai kesesuaian antara perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada bank syariah dengan ketentuan menurut PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah. 1.4.2 Manfaat Penelitian 1. Memberikan gambaran tentang pendapatan bagi hasil, baik dari sudut pandang PSAK, maupun menurut prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat digunakan untuk menilai praktek bagi hasil yang dijumpai di masyarakat. 2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisis lebih jauh tentang perbankan syariah. 1.5 Sistematika pembahasan Dalam rangka mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sistematika pembahasan penelitian ini, berikut akan diuraikan urutan garis besarnya yaitu: Bab I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab II LANDASAN TEORI Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Teori ini diambil dari berbagai literatur yang ada. Landasan teori mencakup tinjauan umum tentang akuntansi, tinjauan umum tentang bank syariah, tinjauan umum tentang pendapatan bagi hasil, tentang perlakuan akuntansi bagi pendapatan bagi hasil serta pandangan Islam terkait praktek perbankan syariah. Bab III METODE PENELITIAN Bab ini membahas penentuan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber dan jenis data, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Mengungkapkan mengenai hasil penelitian secara rinci serta membahas dan menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan pada objek yang diteliti. Bab V SIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi kesimpulan atas hasil temuan dan pembahasan serta berisi saran-saran yang terkait dengan penelitian. BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan umum tentang akuntansi 2.1.1 Pengertian akuntansi Warren dkk (2005:10) menjelaskan bahwa: “secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”. Littleton (Muhammad, 2002:10) mendefinisikan: “tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.” Accounting Principle Board Statement No. 4 (Muhammad, 2002:10) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif. American Institute of Certified Public Accountant (Muhammad, 2002:11) mendefinisikan sebagai berikut: “akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.” 2.1.2 Perbedaan akuntansi Bank Konvensional dengan akuntansi Bank Syariah a. Definisi Pengertian bank menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004) adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memilki dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Pengertian bank menurut UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah: “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Siamat (2005) mengemukakan bahwa perbankan syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada al-Qur’an dan al-Hadits, beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan. b. Karakteristik 1. Karakteristik bank konvensional Anonimous (2001) menjelaskan bahwa karakteristik bank konvensional meliputi beberapa hal: a. Merupakan industri yang kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. b. Pengelola bank dalam usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dan pencapaian rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai sesuai dengan jenis penanamannya. c. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter mempunyai kedudukan yang strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi. 2. Karakteristik bank syariah Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menyebutkan bahwa karakteristik bank syariah adalah: 1. Berdasarkan prinsip syariah 2. Implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri: a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya b. Tidak mengenal konsep time-value of money c. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan 3. Beroperasi atas dasar bagi hasil 4. Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa 5. Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan 6. Azas utama : kemitraan, keadilan, transparansi dan universal 7. Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil, dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil. c. Tujuan laporan keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan secara umum yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun laporan keuangan bank syariah memiliki beberapa tambahan antara lain menyediakan: a. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya b. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat; dan c. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. d. Asumsi dasar Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menjelaskan bahwa asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (going concern) atas dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas. Pengakuan pendapatan dalam akuntansi bank konvensional menggunakan dasar akrual. Artinya, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Dalam akuntansi syariah digunakan dua dasar yaitu dasar akrual (accrual basis) yang diterapkan untuk beban yang ditangguhkan, dan dasar kas (cash basis) yang digunakan untuk menentukan pendapatan. Pengakuan pendapatan dilakukan pada saat diterima didasarkan pada ketentuan syariah yaitu pendapatan tidak dapat diakui sebelum diterima atau ditetapkan sebagai hak miliknya (Anonimous,2001). e. Laporan Keuangan Menurut IAI (2004), laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada bank syariah, komponen laporan keuangannya sama dengan bank konvensional, akan tetapi terdapat beberapa tambahan yaitu laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah, serta laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan. 2.2 Tinjauan umum tentang bank syariah 2.2.1 Perbedaan antara bunga dan bagi hasil Bagi seorang muslim, sumber nilai dan sumber hukum adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Konsekuensinya, apapun nilai yang dibutuhkan dalam analisis dan perilaku ekonomi harus bersandar pada kedua sumber nilai tersebut. Ini tercermin dari pandangan Islam mengenai bunga. Uniknya, di kalangan ulama dan cendekiawan Islam masih terjadi polemik apakah bunga sama dengan riba. Riba menurut bahasa arab berarti tambahan, peningkatan, ekspansi atau pertumbuhan. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan (premium) sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman selain pinjaman pokok. Dalam hal ini, riba memiliki arti yang sama dengan bunga sebagaimana konsensus para fuqaha (Kuncoro 2002:588). Antonio (2004) menjelaskan bahwa menurut Al-Quran, pandangan Islam mengenai riba dapat dilihat pada kutipan 4 surat dengan beberapa ayat, yang diturunkan dalam empat tahap berikut ini: Surat Ar-Rum ayat 39 menyatakan ”Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. Tahap pertama ini menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati taqarrub kepada Allah. Masih menurut Antonio (2004), ia menyatakan bahwa dalam tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 160-161: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam surat Ali imran ayat 130: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu (Antonio,2004). Antonio (2004) mengemukakan bahwa pada tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba yaitu Surat Al-Baqarah 278-279: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Sekali lagi, Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut: TABEL 1 PERBEDAAN ANTARA BUNGA DAN BAGI HASIL BUNGA BAGI HASIL a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming” d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam. e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Sumber: M. Syafi’i Antonio (2004) 2.2.2 Perbedaan bank konvensional dan bank bagi hasil Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, dan sebagainya. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan-perbedaan itu dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini: TABEL II PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL Permasalahan Bank syariah Bank konvensional Risiko akad 1. akad jual-beli  al murabahah 2. akad bagi hasil  al musyarakah  al mudharabah 3. akad sewa  ijaroh mutlaq  ijaroh muntahiyah bitamlik Sesuai dengan akadnya sehingga angsuran akan selalu tetap, sesuai dengan kesepakatan di muka 1. akadnya adalah kredit / pinjam uang sehingga angsuran tidak bisa dijamin akan tetap Landasan operasional • tidak bebas nilai (berdasarkan prinsip syariah islam) • uang sebagai alat tukar bukan komoditi • bunga dalam berbagai bentuknya dilarang • menggunakan prinsip bagi hasil dan keuntungan atas transaksi riil • bebas nilai (berdasarkan prinsip materialistis) • uang sebagai komoditi yang dipertahankan • bunga sebagai instrument imbalan teradap pemilik uang yang ditetapkan dimuka Fungsi dan peran • agen investasi/manajer investasi • investor • penyediaan jasa lalu lintas pembayaran (tidak bertentangan syariah) • pengelola dana kebajikan, ZIS • hubungan dengan nasabah adalah hubungan kemitraan • penghimpun dana masyarakat dan meminjamkan kembali kepada masyarakat dalam kredit dengan imbalan bunga • penyedia jasa/lalu lintas pembayaran • hubungan dengan nasabah adalah hubungan debitur kreditur Risiko usaha • dihadapi bersama antara bank dengan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran • tidak mengenal kemungkinan terjadinya selisih negatif (negative spread) karena sistem yang digunakan • risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, dan sebaliknya • kemungkinan terjadi selisih negatif antara pendapatan dan beban bunga Sistem pengawasan Adanya Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan operasional bank tidak menyimpang dari syariah disamping tuntutan moralitas pengelola bank dan nasabah sesuai dengan akhlakul karimah Aspek moralitas seringkali terlanggar karena tidak adanya nilai-nilai religius yang mendasari operasional Sumber: The Sharia Banking Training Center Yogyakarta 2.2.3 Kegiatan operasional bank bagi hasil Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor: 62/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Siamat, 2005), kegiatan usaha bank syariah dapat dibedakan sebagai berikut : A. Penghimpunan Dana (Funding) Penghimpunan dana atau disebut juga funding adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, dalam prinsip syariah dibedakan antara simpanan yang tidak memberikan imbalan dan simpanan yang mendapatkan imbalan. Prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip al-wadi’ah dan al-mudharabah. Bentuk-bentuk simpanan berdasarkan prinsip syariah dapat disebutkan sebagai berikut: a. Giro berdasarkan prinsip al-wadi’ah b. Tabungan berdasarkan prinsip al-wadi’ah dan atau al- mudharabah; atau c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip al-mudharabah a. Prinsip Al -Wadi’ah Produk pendanaan pada bank syariah pada prinsipnya tidak berbeda dengan produk pendanaan bank konvensional. Namun yang membedakan adalah penggunaan prinsip syariah yang menyertai masing-masing produk pendanaan, misalnya bahwa giro dan tabungan pada dasarnya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip al- wadi’ah. Giro dan tabungan al wadi’ah adalah simpanan atau titipan yang kedua-duanya dapat ditarik sewaktu-waktu. Al-wadi’ah berarti titipan murni dari nasabah kepada bank atau pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitip (penabung) kapan saja ia inginkan (Siamat, 2004). Siamat (2004) menjelaskan bahwa prinsip al-wadiah yang berlaku baik untuk simpanan dalam bentuk giro maupun tabungan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Berdasarkan karakteristik giro dan tabungan menggunakan prinsip syariah al-wadiah yad dhamamah. Artinya bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan kedua jenis sumber dana tersebut serta menjamin simpanan dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana (penabung). b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian c. Manfaat yang diperoleh pemilik dana (penabung) adalah jaminan keamanan terhadap dana titipannya serta fasilitas-fasilitas pelayanan giro dan tabungan lainnya. d. Pada dasarnya bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak ada perjanjian di muka. e. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. f. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi. Untuk menghindari riba, maka biaya administrasi harus dinyatakan dengan nominal, bukan persentase. g. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. b. Prinsip Al-Mudharabah Al-Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Antonio (2004) mendefinisikan al-mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Produk pendanaan yang dapat menggunakan prinsip al-mudharabah adalah tabungan dan deposito berjangka. Selanjutnya, Siamat (2004) mengemukakan bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana (penabung), prinsip al-mudharabah dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. a. Mudharabah Muthlaqah adalah kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan mudharib (bank) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan wilayah bisnis. Artinya, pemilik dana memberikan bank kekuasaan yang sangat besar dalam penggunaan dana simpanannya kepada mudharib. Dalam kegiatan penghimpunan dana, prinsip mudharabah mutlaqah dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan dan deposito berjangka. b. Mudharabah Muqayyadah Jenis mudharabah al-muqayyadah merupakan simpanan dana khusus dimana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Mudharabah al-muqayyadah merupakan kebalikan dari mudharabah mutlaqah dimana mudharib (bank) dibatasi jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. B. Penyaluran Dana Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-hatian yang diatur oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan bank syariah dalam melaksanakan operasinya menurut Siamat (2004) secara garis besar dapat dibedakan ke dalam 4 kelompok sebagai berikut : 1. Prinsip jual beli (Bai’) 2. Prinsip bagi hasil 3. Prinsip sewa menyewa (ijarah) 4. Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad qardh 1. Prinsip Jual Beli (Bai’) Dalam penerapan prinsip syariah terdapat 3 jenis prinsip jual beli (bai’) yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu bai’ al- murabahah, bai’ as-salam dan bai’ al-istishna. Bai’ al-murabahah pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya, bank membeli barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh marjin keuntungan yang disepakati. Nasabah sebagai pembeli dalam hal ini dapat memilih jenis transaksi tunai, cicilan, atau angguhan. Umumnya, nasabah memilih metode pembayaran secara cicilan. Adapun bai’ as-salam adalah pembelian suatu barang yang penyerahannya dilakukan kemudian hari sedangkan pembayarannya dilaksanakan di muka secara tunai. Bai’ as-salam dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau hasil pertanian atau hasil industri lainnya. Bai’ al-istishna pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran di muka, baik dilakukan dengan cara tunai, cicil, atau ditangguhkan. Untuk melaksanakan skim bai’ al-istishna kontrak dilakukan di tempat pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang dapat saja membuat barang yang dipesan atau dibeli sesuai spesifikasi pesanan yang disebutkan dalam kontrak kemudian menjualnya kembali kepada pembeli. Prinsip bai’ al- istishna ini menyerupai bai’ as-salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan di muka, dicicil, atau ditangguhkan. Sementara dalam skim bai’ assalam dilakukan secara tunai (Siamat, 2004). 2. Prinsip bagi hasil Bagi hasil atau profit sharing dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah terdiri dari empat jenis akad, yaitu al-mudharabah, al-musyarakah, al-muzara’ah, dan al-musaqah (Siamat, 2004). Namun yang paling banyak diimplementasikan dalam perbankan syariah adalah dua prinsip bagi hasil pertama, yaitu al-mudharabah dan al-musyarakah. Oleh karena itu, yang akan dibahas hanyalah prinsip bagi hasil dengan akad al-mudharabah dan al-musyarakah. a. Al-Musyarakah Antonio (2004) mendefinisikan al-musyarakah secara singkat namun jelas, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. An-Nabhani (1996) mengemukakan bahwa menurut makna syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Musyarakah dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (trading asset), property, equipment, atau intangible asset (seperti hak paten dan goodwill), dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal digabung untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Prinsip al-musyarakah (al-musyarakah aqad) menurut Siamat (2004) dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, sebagai berikut: 1. Syirkah al’inan Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyerahkan suatu bagian/porsi modal dan ikut aktif dalam usaha/kerja. Porsi setoran modal masing-masing dibagi sesuai kesepakatan, dan tidak harus sama besar. Demikian pula keuntungan atau kerugian yang terjadi jumlahnya tidak harus sama dan dilakukan berdasarkan kontrak atau perjanjian. 2. Syirkah Mufawadhah Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyerahkan bagian modal yang jumlahnya sama besar dan ikut berpartisipasi dalam pekerjaan. Demikian pula tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. 3. Syirkah A’mal (Syirkah Abdan atau Sanaa’i) Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memiliki keahlian atau profesi yang sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dimana keuntungan dibagi bersama. 4. Syirkah Wujuh Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki reputasi dan kredibilitas (kepercayaan) dalam melakukan suatu usaha. 5. Syirkah Al-Mudharabah Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang satu menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian. Beberapa ahli fiqih berpendapat bahwa al-mudharabah tidak dikelompokkan ke dalam prinsip al-musyarakah b. Al- Mudharabah Al-Mudharabah pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian. Antonio (2004) mendefinisikan al-mudharabah sebagai suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik modal atau shahibul maal) menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan. Sebaliknya apabila usaha mengalami kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan atau kelalaian pihak pengelola (mudharib), kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pemilik modal (shahibul maal). Siamat (2004) mengemukakan bahwa prinsip al- mudharabah dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu al-mudharabah muthlaqah dan al-mudharabah muqayyadah. Implementasi konsep al-mudharabah muthlaqah dalam perbankan syariah diatur sebagai berikut: 1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus berupa uang tunai. Apabila modal diserahkan secara bertahap, tahapannya harus jelas dan disepakati bersama. 2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah diperhitungkan dengan cara: 1. Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing) 2. Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing) 3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. 4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban, atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi. Karakteristik mudharabah muqayyadah dalam penerapannya di dalam perbankan syariah pada dasarnya sama dengan persyaratan mudharabah mutlaqah bagi perbankan syariah yang telah dijelaskan di atas. Perbedaannya adalah penyediaan modal yang hanya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank sebagai shahibul maal. 3. Prinsip Sewa Menyewa Sewa menyewa pada dasarnya merupakan transaksi sewa guna usaha atau leasing. Oleh karena itu sebagaimana dalam praktek, sewa guna usaha bisa dalam bentuk sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease dan sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Dalam syariah Islam prinsip sewa menyewa ini dibedakan berdasarkan akad, yaitu al-ijarah dan al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik (Siamat, 2004). Al-Ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Al-Ijarah al-Muntahiya Bittamlik adalah akad atau perjanjian yang merupakan kombinasi antara jual-beli dan sewa-menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah di mana nasabah (penyewa) diberi hak untuk membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad (Siamat, 2004). 4. Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad al-Qardh Antonio (2004) memberikan pengertian al-qardh sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain qardh berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Penerapan prinsip al-qardh dalam perbankan syariah biasanya dilakukan kepada orang atau nasabah yang sangat memerlukan dana, terutama kepada nasabah yang kurang mampu atau usaha kecil. Pinjaman yang diberikan tidak disertai tambahan. namun biasanya bank mengenakan uang administrasi yang nilainya relatif kecil dan meminta jaminan. C. Jasa-Jasa Bank Syariah Jenis jasa yang diberikan perbankan syariah kepada nasabah berdasarkan akad dengan mendapatkan imbalan atau fee, antara lain al-wakalah, hawalah, kafalah, rahn. Dalam aplikasi perbankan, al-wakalah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso, dan transfer uang. Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang (debitur) kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Transaksi ini pada dasarnya merupakan pemindahan beban utang dari debitur menjadi tanggungan pihak lain yang berkewajiban menanggung pembayaran utang. Al-Kafalah adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pihak kedua (tertanggung) apabila tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sebagaimana halnya dalam praktek bank konvensional, perbankan syariah pada dasarnya dapat memberikan jaminan berupa garansi bank kepada nasabahnya. Al-Rahn adalah harta atau aset yang harus diserahkan oleh peminjam (debitur) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari bank. Tujuan pemberian fasilitas ini oleh bank adalah untuk membantu nasabah dalam pembiayaan usahanya (Siamat, 2004). 2.2.4 Konsep pengakuan dan pengukuran akuntansi bank syariah A. Pengakuan dan pengukuran pendapatan Ikatan Akuntan Indonesia (2004) mendefinisikan pendapatan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengkibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. FASB melalui SFAC No. 6 (Nasrullah, 2001:20) memberikan definisi pendapatan sebagai aliran masuk atau peningkatan lain suatu aktiva sebuah entitas atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan kegiatan utama dan masih berlangsung dari entitas tersebut. Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menjelaskan tentang definisi pengakuan, bahwa pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dibawah ini, dalam neraca dan laporan laba rugi: a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan; dan b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yag dapat diukur dengan andal. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan, dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan (IAI, 2004). B. Pengakuan dan Pengukuran pembiayaan mudharabah IAI (2003) menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah sebagai berikut: 1. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diakui pada saat pembayaran sebesar jumlah uang yang diberikan bank kepada pengelola dana. 2. Pembiayaan mudharabah yang diberikan dalam bentuk aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non kas. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan kepada pengelola dana. 3. Pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran. 4. Biaya yang terjadi akibat akad mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama. 5. Pembayaran kembali pembiayaan mudharabah oleh mudharib akan mengurangi pembiayaan mudharabah. 6. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya pekerjaan/proyek karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak mudharib, maka kerugian tersebut mengurangi pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila kehilangan tersebut terjadi setelah dimulainya pekerjaan, hal itu tidak mempengaruhi penilaian pembiayaan mudrahabah . 7. Apabila seluruh pembiayaan mudrahabah hilang dan bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mudharib, maka pembiayaan mudharabah diakhiri dan kerugian yang timbul diakui sebagai beban bank. 8. Apabila akad mudharabah diakhiri sebelum jatuh tempo dan saldo pembiayaan mudharabah tidak langsung dibayar oleh mudharib, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang mudharabah jatuh tempo. 9. Penyisihan penghapusan pembiayaan mudharabah harus dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. 10. Pengakuan keuntungan/laba pembiayaan mudharabah diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. 11. Pengakuan kerugian pembiayaan mudrahabah diakui pada saat terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. 12. Kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan mudharib diakui sebagai piutang mudharabah jatuh tempo. C. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Musyarakah IAI (2004) menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah sebagai berikut: a. Pengakuan dan pengukuran awal pembiayaan musyarakah: 1. Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non kas kepada mitra musyarakah 2. Pengukuran pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut: 1) pembiayaan musyarakah dalam bentuk: kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dan aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan. 2) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyawarah. b. Pengukuran bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah akad 1. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva nonkas pada saat penyerahan modal musyarakah) setelah dikurangi dengan kerugian, apabila ada. 2. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan musyarakah yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan 3. Jika akad musyarakah yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai laba atau rugi pada periode berjalan. 4. Pada saat akad diakhiri, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra. c. Pengakuan laba atau rugi musyarakah 1. Laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha musyarakah. Sedangkan rugi pembiayaan musyarakah diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. 2. Apabila pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode pelaporan, maka laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati dan rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan musyarakah. 3. Apabila pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan, maka laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah. 4. Pada saat akad diakhiri, laba belum diterima bank dari pembiayaan musyarakah yang masih performing diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembiayaan musyarakah yang non performing diakhiri maka laba yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 5. Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha musyarakah, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha musyarakah. Rugi karena kelalaian mitra musyarakah tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru. 2.3 Pandangan Islam terkait konsep pelaksanaan mudharabah dan musyarakah 2.3.1 Beberapa prinsip mudharabah a. Yadul Amanah Konsep mudharabah memiliki prinsip bahwa modal yang dikelola oleh mudharib (pekerja) adalah yadul amanah artinya ia tidak menanggung apapun ketika modal tersebut hilang, berkurang atau rusak kecuali jika hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Ibnu Munzir (Al-Qudamah, 1985:44) mengatakan bahwa seluruh ahli ilmu sebagaimana yang kami ketahui sepakat bahwa perkataan yang dijadikan patokan dalam hal modal adalah amil sebab ia adalah amin (orang yang dipercaya). Al-Kasany seorang ulama bermadzhab Hanafy (87:1982) mengatakan “Modal sebelum dibelanjakan oleh mudharib adalah amanah di tangannya sebagaimana halnya barang titipan (wadi’ah)”. Ibnu Abdil Bar dari Madzhab Maliky (Ibnu Fuad, 2006:389) mengatakan bahwa orang yang menjadi muqaridh (mudharib) adalah terpercaya, diterima ucapannya terhadap apa yang ia klaim tentang hilangnya harta dan setiap kerugian padanya. Asy-Syarbiny dari madzhab Syafiiy (Ibnu Fuad 2006:343) mengatakan perkataan tentang jaminan harta qiradh bahwa tidak ada tanggungan atas pekerja karena hilangnya seluruh atau sebagian harta. Hal itu karena ia adalah pihak yang dipercaya (amin) maka ia tidak menanggung hal tersebut kecuali karena kelalaiannya. Al-Ghazali (Ibnu Fuad 2006:130) mengatakan bahwa jika terjadi perselisihan antara pemilik modal dan pekerja maka yang dimenangkan adalah ucapan pekerja karena ia adalah pihak yang dipercaya selama ia tidak lalai sebagaimana halnya barang titipan jika tejadi perselisihan maka yang dimenangkan adalah pihak yang dititipi. Ibnu Qudamah dari madzhab Hanbali (1982:44) juga menyatakan hal yang senada “Pihak amil adalah orang yang dipercaya (amin) dalam harta mudharabah karena ia adalah pihak pengelola harta milik orang lain dengan izinnya yang tidak dikhususkan untuk manfaatnya saja. Oleh karena itu ia adalah amin”. Dengan demikian jika seorang melakukan transaksi mudharabah dimana satu pihak bertindak sebagai pemilik modal sementara pihak lain bertindak sebagai pengelola maka jika terdapat keuntungan maka kedua belah pihak berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan bagian yang telah disepakati. Sementara jika terdapat kerugian usaha maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemodal kecuali jika pihak pengelola melakukan kelalaian atau tindakan di luar kewajaran yang mengakibatkan kerugian. b. Biaya pengelolaan Seorang mudharib di samping berhak atas bagian keuntungan dari modal yang dikelolanya, iapun berhak atas biaya dalam operasi pengelolaan tersebut. Meski demikian biaya operasional tersebut oleh para fuqaha diberikan batasan-batasan yang tegas mengenai item-item apa saja yang bisa dibiayai dengan modal dan mana saja yang menjadi tanggungan pihak pengelola. Imam al-Kasany (1982) menyatakan bahwa seorang mudharib (pengelola) berhak atas harta mudharabah. Salah satunya adalah nafkah dalam perjalanan ke luar kota yakni adalah biaya-biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan ke luar kota dalam rangka pengelolaan modal seperti biaya makan, minum, pakaian, kendaraan untuk melakukan pejalanan, biaya penginapan, dan pembantu yang menyertai dalam perjalanan. Hal ini karena menurutnya kentungan dalam mudharabah bisa ada atau tidak sementara pihak mudharib tentu tidak akan melakukan perjalanan dalam rangka pengelolaan modal dengan menggunakan harta milik orang lain dengan kompensasi yang bisa dia dapatkan dan bisa tidak. Padahal pembiayaan tersebut merupakan sesuatu yang harus dikeluarkan. Jika tidak maka konsumen tentu tidak mungkin dapat melakukan transaksi dengan harta yang dimudharabahkan. Di samping itu perjalanan yang dilakukan oleh mudharib hanya demi harta tersebut bukan yang lain. Oleh karena itu pembelanjaan pada keadaan tersebut merupakan izin yang bersifat kontekstual (dalalah) dari pemilik modal untuk menafkahkan dari harta mudharabah yang sama dengan izin yang dinyatakan dengan tekstual (nash) dalam kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak pemilik modal. Namun jika ia tidak melakukan perjalanan maka nafkah pada dirinya tidak ada. Alasannya adalah baik ia mengelola harta ataupun tidak maka nafkah hidup pada dirinya tetap dibutuhkan. Jika ia mengambil biaya nafkah dari modal maka ia harus menanggungnya dan dianggap utang yang harus dibayar atau dikurangkan dari bagian yang ia peroleh setelah pembagian keuntungan. Ibnu Qudamah (1985) kemudian memberikan rincian dalam aktivitas apa saja yang harus ditanggung mudharib dan aktivitas yang pembiayaannya dapat diambil dari modal. Ia menyatakan bahwa seorang amil harus melakukan sendiri apa yang secara tradisi dapat dilakukan oleh dirinya sendiri seperti menyebarkan pakaian, menawarkan kepada pembeli, menawar harganya, melakukan akad pembelian dengannya, mengambil harga, menutup dan memasukkannya ke dalam tempat penyimpanan, dan sebagainya dan ia tidak mendapatkan upah atas hal tersebut karena konpensasinya adalah keuntungan dari proses tersebut. Jika ia mengupah orang lain untuk melakukan hal tersebut maka karyawan tersebut statusnya adalah ajir khas (yang menjadi tanggungannya) karena ia bekerja untuk dirinya. Adapun usaha yang pada umumnya tidak dapat dikerjakan oleh amil seperti pengadaan barang, memindahkannya ke toko maka bagi seorang amil boleh tidak melakukannya dan ia bisa menyewa orang lain untuk mengerjakannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh imam Ahmad bahwa aktivitasnya di dalamnya tidak disyaratkan karena sulitnya untuk menetapkan syarat tersebut sehingga dikembalikan kepada tradisi yang berlaku (‘urf). Dengan demikian, pihak pengelola memiliki hak untuk mempergunakan modal usaha untuk membiayai berbagai kebutuhan transaksi. Namun demikian ia tidak memiliki hak untuk mendapatkan gaji sebagai kompensasi dari proses pengembanan modal tersebut termasuk gaji karyawan yang membantunya karena kompensasi akan ia peroleh dari keuntungan usaha tersebut. c. Pembagian Keuntungan Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang hak mudharib atas keuntungan dari pengelolaan harta mudharabah. Namun mereka berbeda pendapat kapan keuntungan tersebut menjadi hak mudharib. Jumhur fuqaha yakni Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan salah satu pendapat yang paling menonjol di kalangan Hanbaly berpendapat bahwa pihak pengelola berhak atas bagiannya setelah adanya pembagian keuntungan bukan ketika telah nampak keuntungan (Ibnu Fuad, 2006). Al-Kasany (1982) mengatakan bahwa disyaratkan pembagian keuntungan adalah setelah penyerahan modal dan tidak sah pembagian keuntungan sebelum penyerahan modal. Alasannya karena keuntungan adalah tambahan dan tambahan itu sendiri tidak terjadi kecuali setelah selamatnya asal (modal) dan jika harta tetap berada di tangan mudharib maka hukumnya masih dalam kondisi proses mudharabah. Jika dibenarkan pembagian keuntungan sebelumnya keuntungan maka dibenarkan pula pembagian furu’ sebelum asal dan hal ini tidak diperkenankan. Ulama Malikiyyah mengatakan bahwa tidak ada pembagian keuntungan kecuali setelah sempurnanya penyerahan modal. Setelah terdapat kelebihan dari modal yang dikembalikan maka sisa tersebut dibagi sesuai dengan apa yang disyaratkan. Mereka mengatakan bahwa pemilik modal dan para pengelola tidak membagi keuntungan hingga masa berlakuya habis atau keduanya ridha atas pembagian apabila seorang meminta pengembalian (Ibnu Fuad, 2006). Sementara itu Ibnu Qudamah (1985) menuturkan bahwa seorang mudharib tidak boleh mengambil sedikitpun keuntungan hingga ia menyerahkan modal kepada pemiliknya. Jika terdapat keuntungan dan kerugian maka keuntungan tersebut dipotong dari kerugian baik keuntungan dan kerugian itu berlangsung dalam waktu yang sama, atau keuntungan terjadi pada suatu transaksi dan kerugian terjadi pada transaksi lainnya atau keuntungan pada satu perjalanan sementara dalam perjalanan lain mengalami kerugian. Karena makna keuntungan sendiri adalah kelebihan atas modal dan sesuatu yang tidak mengalami pertambahan maka tidak dikatakan untung. Kami tidak menemukan adanya perbedaan dalam hal ini. Adapun pemilikan amil terhadap bagian dari keuntungan maka hal itu terjadi tatkala keuntungan tersebut telah nampak sebelum pembagian berlangsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para fuqaha berbeda pendapat dalam kapan waktu pembagian keuntungan. Sebagian mengatakan bahwa pembagian dilakukan setelah penyerahan modal dan sebagian lagi setelah perhitungan. Meski demikian mereka tidak berbeda pendapat bahwa proses penyerahan keuntungan tersebut dilakukan setelah modal diserahkan kepada pemilik modal. d. Mudharabah atas Mudharabah Bank syariah dalam praktiknya terkenal dengan konsep bagi hasilnya baik dari segi pendanaan maupun pembiayaan. Bank sebagai amil (pengelola) melakukan akad mudharabah dengan pihak yang lain dimana modal yang diperolehnya dari suatu akad mudharabah diberikan kepada pihak lain untuk dikelola. Ada beberapa pendapat di kalangan fuqaha yang terkait dengan hal ini. Sayyid Sabiq (1983) mengatakan bahwa seorang amil tidak boleh memudharabahkan harta mudharabah kepada pihak lain. Jika hal terebut dilakukan maka hal tersebut masuk dalam kategori melampaui batas. Ia kemudian mengutip pendapat Ibnu Rusydi dalam Bidayatu al-Mujtahid bahwa tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha yang masyhur bahwa jika seorang amil menyerahkan modal qiradh kepada pihak pengelola lain maka ia wajib menanggungnya jika mengalami kerugian. Namun jika mengalami kentungan maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan apa yang telah disyaratkan sebelumnya (kepada pemilik modal pertama), kemudian orang yang mengelola memperoleh bagian dari sisa harta yang ia peroleh dari keuntungan tersebut sebagaimana yang telah disyaratkan. Dengan demikian jika pihak bank syariah sebagai mudharib meminjamkan modal tersebut kepada nasabah dengan sistem mudharabah maka jika pihak nasabah mengalami kerugian maka kerugian tersebut tidak boleh dibebankan kepada pemilik modal pertama. Jadi sepenuhnya menjadi tanggungan bank. Demikian pula kerugian itu tidak boleh dibebankan kepada pihak nasabah jika kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaiannya. BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Malang (PT BMI) yang berlokasi di jalan Kawi 36A, Malang. Penulis memilih PT BMI sebagai lokasi penelitian karena PT BMI merupakan pelopor dan bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia, yang mana pada awal masa krisis pertengahan tahun 1997, BMI merupakan bank syariah yang tetap tegar di saat tumbangnya bank-bank konvensional di tanah air. 3.2 Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2004:11) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. 3.3 Sumber dan jenis data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Indriantoro dan Supomo (2002:146) mendefinisikan data primer dan sekunder sebagai berikut: “data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara, sedangkan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara .” Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang diperlukan berupa sejarah singkat PT BMI, perlakuan akuntansi yang diterapkan di dalamnya, serta laporan keuangan tahunan PT BMI periode 2005 dan 2006. 3.4 Metode pengumpulan data Metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: a. Wawancara yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung pada pihak terkait yang dalam hal ini yaitu PT BMI dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap. b. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap obyek studi yaitu PT BMI untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta mengkonfirmasikan obyektifitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri. c. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat, serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penelitian 3.5 Operasionalisasi variabel Hal-hal pokok yang menjadi fokus penelitian adalah: a. Mudharabah Mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal (dalam bentuk uang atau barang) dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Penerapan secara teknis bentuk mudharabah dalam perbankan dapat diterapkan dalam transaksi perolehan dana maupun penyaluran dana. b. Musyarakah Musyarakah yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan akan dibagi sesuai perjanjian antara pihak-pihak tesebut. Penerapan secara teknis perbankan bentuk musyarakah dapat diterapkan dalam penyaluran dana. c. Pendapatan Pendapatan merupakan aliran masuk yang berasal dari manfaat ekonomi yang menambah aktiva atau mengurangi kewajiban bila aliran masuk aktiva tersebut berasal dari aktivitas normal. d. Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan bagi hasil yaitu pendapatan yang diperoleh oleh bank bagi hasil yang berasal dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. 3.6 Metode analisis data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data dengan cara memberikan penjelasan dengan memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Arikunto:1993). Langkah-langkah yang dilakukan setelah memperoleh data serta untuk menggambarkan perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil PT BMI Malang adalah sebagai berikut: 1. Menggambarkan apakah pendapatan bagi hasil pada PT BMI sudah sesuai dengan konsep Islam. 2. Menggambarkan produk-produk dan operasional BMI, serta penerapan perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada PT BMI. 3. Menggambarkan apakah terdapat kesesuaian antara perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada BMI dengan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian 4.1.1 Sejarah singkat PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat. 4.1.2 Prinsip-prinsip operasional BMI Prinsip operasional PT Bank Muamalat Indonesia dalam pembiayaan dan penyaluran dana dibagi menjadi tiga bagian: 1. Sistem bagi hasil 2. Sistem jual beli; 3. Sistem fee (jasa) 1. Sistem bagi hasil Sistem bagi hasil diterapkan pada suatu pembiayaan dari pemilik dan kepada pengelola dana. Sistem ini berlaku pada nasabah penabung dan bank. Pihak nasabah penabung akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan usaha peminjaman dana bank. Produk bagi hasil ini adalah mudharabah dan musyarakah 2. Sistem jual beli Sistem jual beli yang diterapkan Bank Muamalat Indonesia harus sesuai dengan syarat-syarat jual beli yang sah. Nasabah bank akan melakukan pembelian atas nama bank, dalam hal ini bank adalah sebagai pembeli. Kemudian bank akan menjual barang yang telah dibeli tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin laba untuk bank dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Biasanya nasabah akan mencicil pembayaran pokok dan margin labanya selama periode tertentu. 3. Sistem fee (jasa) Sistem fee yang diterapkan di BMI tidak memiliki perbedaan secara prinsip dengan bank lainnya. Sistem ini meliputi segala jasa non pembiayaan yang diberikan oleh bank seperti bank garansi, kliring, transfer, inkaso, dan lain-lainnya. Setelah keluarnya perundang-undangan perbankan, maka pada sisi pengerahan dana masyarakat atau pendanaan terdapat tiga bentuk simpanan yaitu giro, tabungan dan deposito. Penerapan tiga bentuk simpanan tersebut yang sesuai dengan prinsip syariah adalah: simpanan giro, mengikuti prinsip Al Wadiah atau Al Mudharabah (bagi hasil) dan deposito mengikuti prinsip Al Mudharabah. 4.1.3 Produk dan jasa PT Bank Muamalat Indonesia Produk dan jasa pada Bank Muamalat Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, yaitu: a. Produk Penghimpunan Dana Masyarakat 1. Giro Wadiah Simpanan giro wadiah adalah bentuk simpanan (titipan) dana milik masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek, bilyet giro dan pemindahbukuan 2. Deposito Bagi Hasil Mudharabah Merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan maupun badan hukum) di Bank Muamalat yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank, dengan mendapatkan perolehan bagi hasil secara syariah Islam. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. 3. Tabungan Bagi Hasil Mudharabah Tabungan Mudharabah adalah simpanan pihak ketiga di Bank Muamalat yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati dalam perjanjian. Tabungan ini dapat berupa Tabungan Arafah, Tabungan Ummat dan Shar- ε b. Produk Penyaluran dana 1. Murabahah Merupakan akad jual beli barang antara Nasabah dan Bank dengan menyatakan harga perolehan/harga beli dan keuntungan (margin) yang disepakati kedua belah pihak. Bank membiayai (membelikan) kebutuhan nasabah, yang kemudian dijual kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama, Nasabah melakukan pembayaran dengan mengangsur selama jangka waktu tertentu. 2. Mudharabah Akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (mudharib) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal, dengan hasil keuntungan dibagi berdasar nisbah yang disepakati di awal akad. 3. Mudharabah Muqayyadah Perjanjian kerjasama antara nasabah dengan bank, dimana nasabah hanya boleh menggunakan modal yang diberikan untuk melaksanakan proyek yang telah ditentukan. Pembagian hasil keuntungan dari proyek dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama. 4. Musyarakah Kerjasama antara bank dan nasabah, di mana masing-masing pihak menyertakan modal dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan. Proyek ini boleh dikelola oleh salah satu pemberi dana atau oleh pihak lainnya, pemilik dana boleh melakukan intervensi dalam manajemen proyek. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak berdasarkan besarnya modal yang diberikan. 5. Istishna’ Akad jual beli barang berdasarkan pesanan antara nasabah dan bank, dengan spesifikasi tertentu seperti jenis, tipe/model, kualitas dan jumlah yang disyaratkan nasabah. bank memesan kepada produsen. Setelah barang jadi, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. 6. Rahn (Gadai Syariah) Bekerja sama dengan perum pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). Rahn (gadai syariah) adalah perjanjian penyerahan barang atau harta berupa emas/perhiasan/kendaraan sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai. c. Jasa Layanan 1. ATM Layanan ATM 24 jam yang memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan antar rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran Zakat-Infaq-Sedekah dan tagihan telepon. 2. SalaMuamalat Merupakan layanan phone banking dan call center yang memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, pemindahbukuan antar rekening, serta kemudahan untuk mengubah PIN. 3. Pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Jasa yang memudahkan Nasabah dalam membayar ZIS, baik ke lembaga pengelola ZIS Bank Muamalat maupun ke lembaga-lembaga ZIS lainnya yang bekerjasama dengan Bank Muamalat, melalui mesin ATM Muamalat dan seluruh cabang Bank Muamalat. 4. Jasa-jasa lain Bank Muamalat juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti transfer, collection, standing instruction, bank draft, referensi bank dan sebagainya. 4.2 Pembahasan 4.2.1 PENERIMAAN PENDAPATAN BAGI HASIL PADA PT BMI Komponen pendapatan yang terdapat pada laporan laba rugi PT BMI terdiri dari pendapatan operasional utama dan pendapatan di luar operasi. Pendapatan operasional utama merupakan pendapatan yang diperoleh PT BMI sehubungan dengan pengelolaan dana dari investasi nasabah baik yang dikelola sendiri oleh pihak BMI maupun yang disalurkan oleh PT BMI kepada pihak yang membutuhkan dana. Pendapatan operasional utama terdiri dari pendapatan yang berasal dari kegiatan jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, dan penyertaan. Pendapatan yang berasal dari kegiatan jual beli terdiri dari pendapatan margin murabahah, salam paralel, dan ishtishna paralel. Pendapatan yang berasal dari kegiatan sewa-menyewa terdiri dari pendapatan sewa ijarah, sedangkan pendapatan yang berasal dari kegiatan bagi hasil terdiri dari pembiayaan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Dalam kaitannya dengan pembiayaan musyarakah dan mudharabah, bank di sini bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Dana yang digunakan bank untuk membiayai proyek adalah dana yang berasal dari simpanan nasabah dalam bentuk penanaman dana. Bank akan menyalurkan dana kepada pihak pengelola dana yang membutuhkan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini secara administratif hampir sama dengan syarat-syarat peminjaman pada bank konvensional, akan tetapi Bank Muamalat lebih menekankan pada persyaratan yang bebas maghrib (maksiyat, gharar, riba). Sebelum memberikan pembiayaan, bank melakukan fungsi proyeksi untuk menilai kelayakan sebuah usaha dan menilai sejauh mana proyek tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian serta menetapkan nisbah bagi hasil yang akan diterima. Secara umum, prosedur perolehan pembiayaan mudharabah dan musyarakah di Bank Muamalat adalah sebagai berikut: 1. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir, dilengkapi identitas pemohon serta surat jaminan. 2. Petugas melakukan survei terhadap usaha yang akan dibiayai. Perbedaan dengan bank konvensional adalah bank konvensional tidak mempermasalahkan jenis usaha yang akan dibiayai, sedangkan pada bank syariah, sangat memperhatikan jenis usaha apa yang akan dibiayai dimana usaha tersebut harus merupakan usaha yang halal dan baik sepanjang hasil survey yang dilakukan petugas. 3. Petugas menganalisis data-data usaha yang akan dibiayai. 4. Petugas mengajukan hasil analisa kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan realisasi pembiayaan. 5. Petugas menyiapkan akad perjanjian realisasi pembiayaan setelah menerima surat asli jaminan. 6. Penandatanganan akad perjanjian pembiayaan oleh nasabah dengan pimpinan 7. Pembayaran pembiayaan oleh teller/kasir. Proyek yang dibiayai oleh Bank Muamalat baik musyarakah maupun mudharabah rata-rata mempunyai jangka waktu proyek yang tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengelola dana adalah pembiayaan dalam bentuk kas dan bukan dalam bentuk aktiva non kas. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat dibagi dalam dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat). Pada mudharabah muthlaqah, pemilik dana memberikan kebebasan kepada bank dalam mengelola investasi. Sedangkan pada mudharabah muqayyadah, bank menyalurkan dananya sesuai dengan permintaan dan persyaratan dari pemilik dana dalam hal ini adalah nasabah atau investor yang memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan obyek investasi. Laba mudharabah dibagi antara pihak pengelola dana dengan pihak bank secara proporsional sesuai dengan kesepakatan nisbah yang telah ditentukan di muka. Sedangkan rugi dibebankan seluruhnya kepada bank sepanjang kerugian tersebut bukan terjadi karena kelalaian dari pihak pengelola modal. Secara lebih rinci, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Mudharabah ini, perlakuannya kurang lebih sebagai berikut: a. Bank bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha; b. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah; c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah; d. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai e. Pembagian keuntungan dari pengelolaaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati; f. Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha; g. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut; h. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad; i. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi pendapatan (revenue sharing); j. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari mudharib sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha mudharib; k. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha nasabah; dan l. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan. Secara garis besar, pelaksanaan pembiayaan mudharabah muqayyadah dan mutlaqoh hampir sama, perbedaannya terletak pada: a. Bank bertindak sebagai agen penyalur dana investor (channelling agent) kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh investor; b. jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah dan Bank; c. Bank sebagai agen penyaluran dana milik investor tidak menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai, resiko sepenuhnya ditanggung oleh investor d. Bank sebagai agen penyaluran dana dapat menerima fee (imbalan) yang perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak; Pelaksanaan pembiayaan musyarakah juga hampir sama dengan mudharabah. Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usulan proyek atau usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Kebanyakan yang dilakukan pada Bank Muamalat adalah mitra mengembalikan modal tersebut secara bertahap setiap bulannya. Musyarakah ini dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra, sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut. Musyarakah yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat adalah musyarakah menurun. Akad yang disepakati dapat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Laba musyarakah dibagi secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (yaitu berupa kas) atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan bank. 4.2.2 Pandangan Islam terhadap pelaksanaan mudharabah dan musyarakah Pendapatan bagi hasil yang diperoleh PT BMI berasal dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah sehingga praktik pembiayaan yang menghasilkan pendapatan bagi hasil ini harus diketahui dan dicocokkan dengan hukum syara’ untuk dapat menilai apakah pendapatan bagi hasil tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Terkait dengan temuan-temuan dalam studi kasus pada Bank Muamalat, penulis akan menyoroti beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip mudharabah dan musyarakah yang dilaksanakan pada Bank Muamalat yang kemudian dicocokkan dengan pendapat jumhur ulama. a. Yadul Amanah Konsep mudharabah memiliki prinsip bahwa modal yang dikelola oleh mudharib (pekerja) adalah yadul amanah artinya ia tidak menanggung apapun ketika modal tersebut hilang, berkurang atau rusak kecuali jika hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Dalam setiap permohonan pinjaman dana dalam pembiayaan mudharabah, pihak bank mengharuskan adanya aset yang dijadikan jaminan (collateral) oleh mudharib untuk lebih meyakinkan pihak bank akan kejujuran mudharib. Jika pihak mudharib gagal mengembalikan modal yang dipinjamnya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati maka jaminannya akan dilelang. Jika nilai jaminan tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai hutangnya, maka selisih tersebut akan dikembalikan ke pihak nasabah. Bank Muamalat yang dalam hal ini berposisi sebagai mudharib bagi nasabah penyimpan dana, sekaligus merupakan shahibul maal bagi pihak yang membutuhkan dana, melakukan pengambilan barang jaminan dari mudharib untuk menjamin dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana pihak nasabah, karena pada hakikatnya pihak nasabah menanamkan dan mempercayakan dana di Bank Muamalat atas dasar motif keamanan, dan agar dana yang mereka titipkan tersebut mengalami peningkatan dengan dikelola oleh pihak bank. Oleh sebab itu, pihak bank sebagai mudharib akan berusaha untuk meningkatkan serta menjaga stabilitas jumlah nilai yang akan dibagihasilkan kepada pihak penyimpan dana. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa praktek ini yaitu pengambilan jaminan oleh pihak bank karena pihak muhdarib tidak bisa mengembalikan dana mudharabah, telah menyalahi prinsip yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu memposisikan mudharib sebagai pihak yang tidak akan menanggung kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaiannya. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengambilan jaminan tersebut dikategorikan sebagai transaksi yang fasid (rusak). Agar transaksi mudharabah tersebut tidak terkategori transaksi yang fasid, maka konsekuensinya transaksi tersebut dibatalkan atau syarat yang rusak tersebut yakni keharusan memberikan jaminan jika nasabah mengalami kerugian ditiadakan. b. Pembagian keuntungan Tidak ada perbedaan di kalangan para fuqaha tentang hak mudharib atas keuntungan dari pengelolaan harta mudharib. Namun mereka berbeda pendapat kapan keuntungan tersebut menjadi hak mudharib. Meski demikian mereka tidak berbeda pendapat bahwa proses penyerahan keuntungan tersebut dilakukan setelah modal diserahkan kepada pemilik modal. Dalam kasus pembiayaan mudharabah pada PT BMI, pihak pengelola diwajibkan membayar angsuran dari modal yang dipinjamnya berdasarkan kesepakatan di dalam akad secara berkala (setiap akhir bulan laporan) terlepas besar kecilnya angsuran tersebut. Angsuran tersebut terdiri dari pokok pinjaman ditambah dengan bagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan dalam akad. Padahal sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para fuqaha bahwa pemberian keuntungan itu dilakukan hanya ketika modal tersebut telah dikembalikan kepada pemilik modal sehingga jelas apakah proses mudharabah itu menguntungkan atau tidak. Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah ini, dalam pandangan Islam, diakui pada saat mudharib telah menyetorkan seluruh modal yang dipinjamnya. Jika terdapat kelebihan dari modal yang telah dimudharabahkan tadi, maka laba diakui ketika laba tersebut telah nampak dan diperhitungkan sesuai dengan nisbah yang disepakati, sehingga terdapat jaminan yang pasti akan diterimanya pendapatan tersebut. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa pendapatan tersebut diakui pada saat pendapatan telah direalisasi berupa kas yang diserahkan. Besarnya nilai dari pendapatan tersebut diukur sebesar jumlah yang akan atau yang telah diterima bank setelah diperhitungkan sesuai dengan proporsi bagi hasil yang telah ditentukan di dalam akad. Pelaksanaan pembagian keuntungan pada PT BMI, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, ternyata belum sesuai dengan pembagian keuntungan yang telah disyaratkan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat pada perbedaan waktu pengakuan dan penerimaan pendapatan bagi hasil oleh shahibul maal. Bank menerima pendapatan bagi hasil tersebut secara angsuran bersamaan dengan angsuran pokok pinjaman, dan sekaligus mengakuinya saat pendapatan tersebut telah terealisasi, sedangkan Islam mensyaratkan pembagian keuntungan dilaksanakan pada saat modal telah diserahkan sepenuhnya kepada shahibul maal. c.Biaya Pengelolaan Seorang mudharib disamping berhak atas bagian keuntungan dari modal yang dikelolanya, iapun berhak atas biaya atas operasi pengelolaan tersebut. Meski demikian biaya operasional tersebut oleh para fuqaha diberikan batasan-batasan yang tegas. Biaya-biaya yang boleh dibebankan atas dana mudharabah yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan harta mudharabah saja. Selain itu, tidak diperbolehkan seorang mudharib untuk membebankannya kepada dana mudharabah, seperti nafkah hidup sehari-hari, dan sebagainya. Dengan demikian, pihak pengelola memiliki hak untuk mempergunakan modal usaha untuk membiayai berbagai kebutuhan transaksi. Namun demikian ia tidak memiliki hak untuk mendapatkan gaji sebagai kompensasi dari proses pengembangan modal tersebut termasuk gaji karyawan yang membantunya karena kompensasi akan ia peroleh dari keuntungan usaha tersebut. Dengan kata lain, pihak shahibul maal yaitu bank, harus ikut menanggung segala biaya yang timbul akibat dari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Bank Muamalat mempergunakan metode revenue sharing dalam perhitungan bagi hasil yang akan diterima dari mudharib. Jika menggunakan metode revenue sharing, maka bank memperoleh bagiannya dari jumlah pendapatan yang diterima oleh mudharib pada periode tersebut sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dana mudharabah yang bersangkutan. Dengan menggunakan metode revenue sharing, menggambarkan bahwa pihak mudharib menanggung biaya-biaya operasionalisasi usaha yang dikurangi dari pendapatan bagi hasil yang menjadi bagian mudharib setelah dibagikan kepada pihak shahibul maal, sehingga akan memperkecil jumlah pendapatan yang seharusnya diterima. Dengan demikian, walaupun pihak shahibul maal telah menerima bagian dari bagi hasil tersebut, dan mengakui adanya pendapatan akan tetapi pihak mudharib tetap mempunyai peluang untuk mengalami kerugian, jika biaya-biaya operasionalnya lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pihak mudhariblah yang sepenuhnya menanggung biaya operasional tersebut. Penjelasan dan pemaparan di atas menghantarkan penulis pada kesimpulan bahwa penggunaan metode revenue sharing dalam menghitung penerimaan bagi hasil telah menyalahi prinsip bagi hasil yang ada di dalam Islam. Hal ini didasarkan pada pernyataan para fuqaha bahwa mudharib berhak untuk membebankan biaya-biaya yang menyangkut operasionalisasi usaha pada dana mudharabah, sehingga shahibul maal juga harus ikut menanggung biaya operasional tersebut. d.Mudharabah atas Mudharabah Seorang amil tidak boleh memudharabahkan harta mudharabah kepada pihak lain. Jika hal tersebut dilakukan maka hal tersebut termasuk ke dalam kategori melampaui batas. Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha yang masyhur bahwa jika seorang amil menyerahkan modal qiradh kepada pihak pengelola lain maka ia wajib menanggungnya jika mengalami kerugian (Sayyid Sabiq,1983). Pada faktanya, PT Bank Muamalat Indonesia ketika melakukan penyaluran dana berupa pembiayaan mudharabah kepada pihak yang memerlukan dana, maka sejatinya pihak perbankan tersebut telah memudharabahkan harta mudharabah. Hal ini dapat dilihat dari akad yang disepakati antara bank dengan pihak yang menyimpan dana serta akad yang disepakati antara bank dengan pihak yang memerlukan dana. Akad yang ditetapkan dengan pihak penanam dana adalah akad mudharabah, dimana pihak penanam dana bertindak sebagai shahibul maal dan pihak bank bertindak sebagai mudharib. Adapun akad yang ditetapkan dengan pihak yang memerlukan dana juga merupakan akad mudharabah. Dalam hal ini bank bertindak sebagai shahibul maal dan pihak yang memerlukan dana bertindak sebagai mudharib. Adapun mengenai pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang memerlukan dana merupakan dana yang berasal dari pihak penanam dana. Sehingga, praktik semacam ini termasuk dalam kategori praktik memudharabahkan harta mudharabah. Dengan demikian, jika pihak pengelola mengalami kerugian maka kerugian tersebut tidak boleh dibebankan kepada pemilik modal pertama (nasabah atau investor). Jadi, kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan bank. Demikian pula kerugian itu tidak boleh dibebankan kepada pihak pengelola jika kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaiannya. Sikap PT Bank Muamalat Indonesia yang melakukan mudharabah atas mudharabah ini termasuk dalam kategori melampaui batas dan jika tetap melakukan hal tersebut maka konsekuensinya kerugian apapun dari pengelolaan harta tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pemilik modal sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Rusydi pada pembahasan sebelumnya. Dalam praktiknya, PT BMI memang tidak membebankan kerugian dari pengelolaan harta mudharabah kepada para nasabahnya, akan tetapi langkah PT BMI yang memudharabahkan harta mudharabah itu tetap termasuk dalam kategori melampaui batas sehingga tidak sesuai dengan syariah Islam. Pelaksanaan keempat poin yang penulis temukan di atas yang belum sesuai dengan syariah Islam, tidak terlepas dari pengaruh sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia. Terkait dengan konsep yadul amanah dalam mudharabah, sistem kapitalisme secara tidak langsung memaksa seseorang untuk tidak mempercayai orang lain. Dalam kapitalisme, sebuah kesuksesan dilihat dari materi. Tolok ukur untuk melihat seseorang pun didasarkan pada materi. Sehingga seseorang mau bekerja sama juga didasarkan karena materi. Begitu pula halnya dengan perbankan. Dalam hal ini perbankan mau memberikan pembiayaan mudharabah karena bank telah memprediksi jumlah laba yang akan diperoleh, sehingga pihak bank secara otomatis akan mengambil jaminan mudharabah ketika mudharib mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa standar yang dipergunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan mudharabah adalah berdasarkan materi bukan sistem kepercayaan seperti yang telah disyaratkan di dalam Islam. Dalam hal pembagian keuntungan, Bank Muamalat menerima pendapatan bagi hasil per bulan secara angsuran. Metode yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan ini mempergunakan revenue sharing di mana bank tidak ikut menanggung biaya pengelolaan mudharabah. Bank Muamalat menjalankan hal ini karena Bank Muamalat dituntut untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana setiap bulannya. Sebagaimana diketahui, secara mayoritas, motif nasabah dalam menyimpan dana di bank syariah tidak semata-mata karena bank syariah tersebut menerapkan syariah Islam, akan tetapi mereka hanya ingin memperoleh keuntungan dan tidak mau menanggung kerugian. Hal ini juga merupakan imbas dari sistem kapitalisme yang menjadikan manusia hanya berorientasi kepada materi dengan jalan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Perbankan syariah yang ada saat ini belum bisa dikatakan ideal karena sebagian besar kegiatan operasionalnya khususnya pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah masih terpengaruh aturan-aturan kapitalis. Perbankan syariah dapat dikatakan ideal jika berada dalam sebuah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam akan bisa terwujud dengan politik ekonomi Islam yang diterapkan oleh pemerintahan Islam. 4.2.3 Perlakuan Akuntansi untuk Pendapatan Bagi Hasil 4.2.3.1 Definisi Pendapatan Bagi Hasil Berdasarkan uraian definisi pendapatan yang telah dibahas pada landasan teori, dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik pendapatan terdiri dari dua hal, yaitu: 1. Pendapatan merupakan aliran masuk yang berasal dari manfaat ekonomi yang menambah aktiva atau mengurangi kewajiban 2. Pendapatan yang berupa aliran masuk aktiva tersebut berasal dari aktivitas normal. Pendapatan bagi hasil yang diperoleh oleh PT BMI adalah pendapatan dalam bentuk nisbah (proporsi) sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan mudharib (pihak pengelola). Pendapatan ini diperoleh dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. PT BMI menerima pendapatan ini dalam bentuk kas pada saat nasabah menyerahkannya pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha nasabah. Kegiatan utama PT Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga perbankan adalah kegiatan penyimpanan dana, yang terdiri dari tabungan, giro, deposito, serta kegiatan penyaluran dana yang terdiri dari pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, istishna, dan rahn. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah di sini menghasilkan pendapatan bagi hasil yang merupakan kegiatan operasi normal perusahaan sebagai produk penyaluran dana dan bukanlah kegiatan yang insidental. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah tersebut dapat memenuhi definisi sebagai pendapatan. Hal ini didasarkan pada dua alasan, pertama: pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan yang memberikan/menyebabkan penambahan aktiva dalam bentuk kas atau adanya aliran masuk aktiva dalam bentuk kas ke dalam kesatuan usaha. Kedua: aliran masuk aktiva dalam bentuk kas tersebut merupakan aliran masuk aktiva yang berasal dari kegiatan normal sebagai sebuah bank. 4.2.3.2 Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Pengakuan pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah telah diatur dalam PSAK No. 59, sehingga perlakuan pendapatan bagi hasilnya mengacu pada PSAK No 59. a. Pengakuan Pendapatan Mudharabah PT Bank Muamalat Indonesia mengakui pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah atas dasar kas (cash basis) yaitu sebesar sejumlah uang kas yang telah diterima dari nasabah yang dihitung berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Adapun jika pembiayaan tersebut melewati satu periode pelaporan maka keuntungan pembiayaan diakui pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Penggunaan dasar kas ini dilandasi oleh suatu dasar pemikiran. Pendapatan bagi hasil akan dihitung dari persentase tertentu dari keuntungan nyata dari sebuah proyek atau usaha yang didanai pihak bank. Keuntungan nyata ini mengandung unsur ketidak pastian. Ada kemungkinan nasabah memperoleh keuntungan dan kemungkinan pula terjadi kerugian. Ada kemungkinan keuntungan yang didapatkan berbeda-beda antar satu periode dengan periode yang lain bahkan antara bulan yang satu dengan bulan yang lain. Unsur ketidakpastian dalam keuntungan usaha atau proyek inilah yang membuat PT BMI tidak mengakui pendapatan secara akrual. Aliran aktiva yang masuk berupa kas hanya dapat diketahui apabila nasabah benar-benar telah menyetorkannya atau ketika keuntungan tersebut sudah menjadi hak shahibul maal sewaktu diperhitungkan. Penggunaan dasar kas ini sejalan dengan konsep konservatif dalam akuntansi yang menyatakan bahwa pendapatan tidak diakui sesegera mungkin untuk menjamin bahwa laporan keuangan mendekati realisasi sesungguhnya. Untuk mengantisipasi agar bank tidak mengalami kerugian, maka sebelum merealisasikan pembiayaan bank terlebih dahulu membuat proyeksi yield untuk memperhitungkan perkiraan pendapatan bagi hasil yang akan diperoleh. Apabila besar kemungkinan proyek yang akan didanai tersebut memberikan keuntungan, maka bank akan merealisasikan pembiayaan tersebut. Akan tetapi jika setelah diperhitungkan ternyata diperkirakan proyek tidak bisa memberikan keuntungan yang diharapkan, maka bank tidak akan memberikan pembiayaan. b. Pengakuan Pendapatan Musyarakah Seperti halnya pada pendapatan mudharabah, pengakuan pendapatan musyarakah juga diakui pada saat kas diserahkan kepada pihak bank, sehingga walaupun pembiayaan musyarakah melewati suatu periode pelaporan, maka pendapatan tersebut tetap diakui pada saat periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. jika pada saat akad diakhiri, pihak pengelola memperoleh laba dan belum diserahkan kepada pihak bank, maka laba yang belum diterima tersebut akan diakui sebagai piutang kepada mitra. Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa pengakuan pendapatan, baik mudharabah maupun musyarakah yang dilaksanakan pada PT BMI telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Kedua pendapatan tersebut diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati dan pada saat pendapatan berupa kas telah diserahkan kepada shahibul maal (bank). 4.2.3.3 Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil PSAK No. 23 memberikan kriteria tentang pengukuran pendapatan adalah sebagai berikut: a. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. b. Imbalan yang diterima dalam bentuk kas atau setara kas, dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Pendapatan bagi hasil yang diterima PT BMI baik dari pembiayaan mudharabah maupun musyarakah diakui atas dasar cash basis, maka pendapatan bagi hasil diukur sebesar jumlah kas yang diterima atau yang akan diterima. Pendapatan bagi hasil dihitung dari jumlah proporsi yang diterima dari mudharib, dikalikan dengan perbandingan antara proyeksi angsuran pendapatan bagi hasil dengan angsuran pokok pembiayaan mudharabah. Ilustrasi pendapatan bagi hasil dari penentuan akad hingga perhitungan proporsi pendapatan dapat dihitung sebagai berikut: Seorang pedagang membutuhkan modal untuk memulai sebuah usaha baru sebesar Rp 90.000.000. Modal ini akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 tahun. Perkiraan omzet penjualan perbulan adalah sebesar Rp 25.000.000. Proyeksi yield yang diharapkan Bank Muamalat selaku shahibul maal dalam bisnis ini adalah sebesar Rp10.800.000. Perhitungan bagi hasil mempergunakan metode revenue sharing. Proyeksi angsuran adalah sebagai berikut: Angsuran pokok : 90.000.000 : 36 bulan = Rp 2.500.000 Angsuran bagi hasil : 10.800.000 : 36 bulan = Rp 300.000 Total proyeksi angsuran Rp 2.800.000 Proyeksi revenue secara konservatif mengikuti revenue sesuai pengalaman yang ada yaitu Rp 25.000.000 / bulan. Perhitungan nisbah bagi hasil sebagai berikut: Nisbah Bank Muamalat : Rp 2.800.000 x 100% = 11,20% Rp 25.000.000 Nisbah Nasabah : 100% - 11,20% = 88,80% Nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah adalah 11,20% : 88,80% Realisasi hasil penjualan setiap bulannya adalah sebagai berikut: Omzet penjualan bulan I = 29.000.000 Bulan II = 15.000.000 Bulan III = 9.000.000 Dan seterusnya. Distribusi bagi hasil adalah sebagai berikut: Realisasi penjualan I : Rp 29.000.000 - nisbah Muamalat 11,20%, porsi penerimaan adalah = Rp 3.248.000 - distribusi dari penerimaan Rp 3.248.000 adalah: 1. Porsi angsuran pokok = (2.500.000:2.800.000) x 3.248.000 = Rp 2.900.000 2. Porsi bagi hasil pendapatan bank = (300.000 : 2.800.000) x 3.248.000 = Rp 348.000 Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil adalah: Kas Rp 348.000 Pendapatan bagi hasil mudharabah Rp 348.000 Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah: Kas Rp 2.900.000 Pembiayaan mudharabah Rp 2.900.000 Realisasi penjualan II : Rp 15.000.000 - Nisbah Muamalat 11,20%, porsi penerimaan adalah = Rp 1.680.000 - Distribusi dari penerimaan Rp 1.680.000 adalah: 1. Porsi angsuran pokok = (2.500.000:2.800.000) x 1.680.000 = Rp 1.500.000 2. Porsi bagi hasil pendapatan bank = (300.000 : 2.800.000) x 1.680.000 = Rp 180.000 Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil adalah: Kas Rp 180.000 Pendapatan bagi hasil mudharabah Rp 180.000 Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah: Kas Rp 1.500.000 Pembiayaan mudharabah Rp 1.500.000 Dan seterusnya. Pengukuran pendapatan musyarakah tidak jauh berbeda dengan pendapatan mudharabah, karena pada prinsipnya keduanya menghasilkan pendapatan bagi hasil, yang membedakan hanyalah pada besarnya prosentase modal yang diserahkan kepada pihak mudharib/mitra. Sehingga dari sisi penentuan nisbah pada waktu akad maupun perhitungan pendapatan bagi hasilnya sama dengan pendapatan mudharabah. Jika dicontohkan sama seperti perhitungan di atas, maka jurnalnya adalah sebagai berikut: Realisasi penjualan I: Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil adalah: Kas Rp 348.000 Pendapatan bagi hasil musyarakah Rp 348.000 Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah: Kas Rp 2.900.000 Pembiayaan musyarakah Rp 2.900.000 Realisasi penjualan II Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil adalah: Kas Rp 180.000 Pendapatan bagi hasil musyarakah Rp 180.000 Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah: Kas Rp 1.500.000 Pembiayaan musyarakah Rp 1.500.000 Dan seterusnya. Pendapatan bagi hasil pada PT BMI diukur sebesar jumlah kas yang diterima atau yang akan diterima oleh bank. Hal ini sesuai dengan kriteria pengukuran pendapatan secara umum yang terdapat pada PSAK No. 23 tentang pendapatan. Selain itu, pengukuran pendapatan bagi hasil secara khusus juga telah ditetapkan dalam PSAK No. 59 yaitu dinilai sebesar proporsi yang telah disepakati dalam akad. Dengan demikian, pengukuran pendapatan bagi hasil pada PT BMI telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SAK baik yang menyangkut pendapatan secara umum atau pendapatan bagi hasil yang telah diatur secara khusus sebagaimana yang telah diuraikan di atas. 4.2.3.4 Penyajian Laporan keuangan yang disajikan oleh Bank Muamalat Indonesia terdiri dari komponen neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah, laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi salah satunya menyajikan pendapatan bagi hasil yang terdiri dari pendapatan mudharabah dan pendapatan musyarakah pada perkiraan pendapatan operasional utama, disamping perkiraan pendapatan dan beban lainnya. Laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia diterbitkan tiap triwulan. Dalam pembahasan ini, penulis menyajikan laporan keuangan khususnya laporan perhitungan laba rugi periode September 2006 dan 2005 yang melaporkan perhitungan laba rugi dari bulan Januari hingga September. Hal ini karena penulis ingin mengambil penyajian laporan terbaru untuk dibandingkan dengan periode sebelumnya mengingat laporan tahunan terbaru untuk periode 2006 belum disajikan oleh PT BMI. Laporan keuangan khususnya laporan perhitungan laba rugi PT Bank Muamalat Indonesia disajikan sebagai berikut: Tabel III PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK LAPORAN PERHITUNGAN LABA/RUGI Periode Januari s.d September 2006 dan 2005 (Dalam Jutaan Rupiah) NO POS-POS 2006 2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan Dari Penyaluran Dana 1. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank a. Pendapatan Margin Murabahah b. Pendapatan Bersih Salam Paralel c. Pendapatan Bersih Isthisna Paralel i. Pendapatan Isthisna ii. Harga Pokok Isthisna d. Pendapatan Sewa Ijarah e. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah f. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah g. Pendapatan Dari Penyertaan h. Lainnya 2. Dari Bank Indonesia a. Bonus SWBI b. Lainnya 3. Dari Bank-bank Lain Di Indonesia a. Bonus Dari Bank Syariah Lain b. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah i. Tabungan Mudharabah ii. Deposito Mudharabah iii. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank iv. Lainnya c. Lainnya B. Pendapatan Operasional Lainnya 1. Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyada) 2. Jasa Layanan 3. Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing 4. Koreksi PPAP 5. Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif 6. Lainnya Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat 1. Pihak Ketiga Bukan Bank a. Tabungan Mudharabah b. Deposito Mudharabah c. Lainnya 2. Bank Indonesia a. FPJPS Syariah b. Lainnya 3. Bank-bank Lain di Indonesia dan Diluar Indonesia a. Tabungan Mudharabah b. Deposito Mudharabah c. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank d. Lainnya Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II) Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi Beban Operasional Lainnya A. Beban Bonus Titipan Wadiah B. Beban Administrasi dan Umum C. Beban Personalia D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga E. Beban Transaksi Valuta Asing F. Beban Promosi G. Beban Lainnya Laba (Rugi) Operasional Pendapatan Dan Beban Non Operasional Pendapatan Non Operasional Beban Non Operasional Laba (Rugi) Non Operasioal Laba (Rugi) Tahun Berjalan Taksiran Pajak Penghasilan Jumlah Laba (Rugi) 356,341 - 5,297 - 25,668 291,008 52,683 - 42,364 19,632 - 9 - 600 1,956 61 4,577 667 21,825 5 - - 2,147 - 103,393 293,253 22,601 - - - 1,675 55 - 403,863 26,966 - 1,572 48,276 59,638 - - 32,603 89,981 144,827 224 12,606 (12,382) 132,445 - 132,445 244,974 - 6,077 - 24,769 229,770 47,797 - 43,297 8,840 - 18 - 290 1,851 131 1,871 1,067 11,353 100 - - 762 - 71,238 170,229 21,622 - - - 304 - 45 359,529 40,098 - 742 58,086 54,017 - 16 16,959 62,298 127,313 4,457 5,861 (1,404) 125,909 - 125,909 Sumber: www.muamalatbank.com Pendapatan operasional dari penyaluran dana merupakan pendapatan utama pada Bank Muamalat karena memberikan proporsi pendapatan yang lebih besar.. Pendapatan operasional ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana nasabah oleh bank kepada pihak ketiga melalui berbagai produknya. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang nantinya akan dibagihasilkan kembali dengan nasabah penyimpan dana. Oleh karena itu, pendapatan dari transaksi-transaksi ini diklasifikasikan kepada pendapatan dari penyaluran dana. Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan yang diperoleh Bank Muamalat Indonesia yang tidak terkait dengan penyaluran dan penggunaan dana yang disimpan oleh nasabah. Pendapatan ini diperoleh bank berkaitan dengan kegiatan bank dalam operasionalisasi lainnya yang masih berhubungan dengan aktivitas perbankan. Pendapatan ini murni merupakan hak bagi Bank Muamalat karena tidak dibagihasilkan kembali kepada nasabah penyimpan dana. Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari transaksi murabahah, istishna, dan pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pendapatan margin murabahah dan istishna diakui pada saat terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau selama periode akad secara proporsional apabila akad melampaui suatu periode laporan keuangan. Pendapatan dari transaksi murabahah diakui dengan menggunaan metode akrual. Pendapatan dari transaksi istishna dan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui pada saat angsuran diterima secara tunai. Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, pendapatan bagi hasil surat berharga syariah dan imbalan dari hiwalah. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat pendapatan diterima. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip mudharabah mutlaqah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh bank. Sistem bagi hasil bank dengan pemilik dana menggunakan revenue sharing. Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aktiva produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aktiva produktif lainnya yang disalurkan. Dari jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan ke nasabah penabung dan bank sebagai mudharib sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sedangkan untuk nasabah giro diberikan bonus berdasarkan kebijaksanaan bank. Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aktiva produktif lainnya yang memakai dana bank seluruhnya menjadi milik bank, termasuk pendapatan dari transaksi bank berbasis imbalan. Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima. PT Bank Muamalat Indonesia telah menyajikan perkiraan pendapatan bagi hasil baik yang diterima dari pembiayaan mudharabah maupun musyarakah dengan mengacu pada PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Komponen-komponen yang disajikan dalam laporan keuangannya telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan IAI dalam SAK 59 yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah, laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan, dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan perhitungan laba rugi ini tidak lagi mengacu pada ketentuan PSAK No. 31 tentang akuntansi perbankan melainkan sesuai dengan PSAK No. 59 tentang akuntansi bank syariah. BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Malang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: PT Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu bank syariah yang berada di Indonesia di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya mempunyai dua fungsi yaitu berperan sebagai lembaga penyimpanan dana dan sebagai lembaga penyaluran dana kepada masyarakat. Kegiatan utamanya adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyaluran dana, PT BMI mempunyai beberapa produk, di antaranya adalah pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang terkait dengan perolehan pendapatan pada PT BMI masih banyak yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut terlihat dalam beberapa hal yang penulis temukan, di antaranya adalah terkait dengan prinsip yadul amanah, biaya pengelolaan, pembagian keuntungan dan memudharabahkan kembali harta mudharabah. PT BMI akan menggunakan barang jaminan mudharib sebagai ganti pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan oleh mudharib sekalipun hal tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian mudharib. Hal ini bertentangan dengan konsep yadul amanah dalam mudharabah. Selain itu, PT BMI mempergunakan metode revenue sharing dalam memperhitungkan bagi hasil yang akan diterima dari mudharib. Penggunaan metode ini mengakibatkan shahibul maal (PT BMI) tidak ikut serta menanggung biaya operasional yang dikeluarkan oleh mudharib untuk mengelola harta mudharabah. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan konsep mudharabah dalam Islam yang mengharuskan shahibul maal ikut serta menanggung biaya yang dikeluarkan atas pengelolaan harta mudharabah. Dalam hal pembagian keuntungan, PT BMI menerima keuntungan yang dibagihasilkan disertai dengan pengembalian modal secara angsuran setiap bulan. Keuntungan ini seharusnya diterima oleh bank ketika pembiayaan telah selesai dan modal telah dikembalikan seluruhnya oleh mudharib. Selanjutnya, pembiayaan mudharabah oleh bank syariah dikategorikan sebagai kegiatan yang melampaui batas karena jika memudharabahkan kembali harta mudharabah, maka pemilik dana awal tidak boleh menanggung kerugian baik yang diakibatkan oleh kelalaian pihak mudharib atau tidak. Pendapatan bagi hasil yang diterima oleh PT Bank Muamalat Indonesia adalah pendapatan dari transaksi normal/transaksi utama perusahaan yaitu diperoleh dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pendapatan yang diterima adalah dalam bentuk sejumlah kas sesuai dengan proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila mengacu pada definisi pendapatan oleh SAK, maka pendapatan bagi hasil yang diterima oleh PT Bank Muamalat Indonesia memenuhi kriteria definisi pendapatan. PT BMI mengakui keuntungan yang diperoleh sebagai pendapatan pada saat mudharib telah menyerahkan kas yang merupakan hak PT BMI sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. Unsur ketidakpastian atas keberhasilan pembiayaan tersebut merupakan alasan PT BMI mempergunakan metode cash basis untuk mengakui pendapatannya. Di sisi lain, Standar Akuntansi Keuangan juga mengatur bahwa pendapatan bagi hasil diakui pada saat kas telah diterima (cash basis), sehingga pengakuan pendapatan oleh PT BMI sesuai dengan SAK. Pendapatan bagi hasil diukur berdasarkan sejumlah kas yang menjadi hak PT Bank Muamalat Indonesia. Jumlah rupiah pendapatan bagi hasil tersebut dipengaruhi oleh nisbah (proporsi) pembagian bagi hasil dan jumlah pendapatan yang diperoleh mudharib. Pendapatan bagi hasil disajikan dalam laporan keuangan pada laporan laba rugi dan dimasukkan dalam pos pendapatan operasional utama. Pengukuran dan penyajian pendapatan bagi hasil ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan. 5.2 Saran Fenomena berkembangnya bank syariah di negeri ini merupakan suatu hal yang patut disyukuri. Kehadiran bank-bank tersebut setidaknya mampu memberikan jalan keluar bagi mereka yang bermaksud untuk menjalankan kegiatan muamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesadaran masyarakat untuk kembali kepada syariah harus didukung dengan baik dan metode yang ditempuh untuk merealisasikan hal tersebut pun harus metode yang sesuai dengan syariah Islam. Dalam pelaksanaan operasionalnya, Bank Muamalat Indonesia memang belum seratus persen sesuai dengan konsep muamalah dalam Islam. Walaupun demikian usaha Bank Muamalat untuk melaksanakan sebagian kecil dari sektor ekonomi yang berdasarkan Islam haruslah dihargai. Untuk itu, dengan tidak mengurangi semangat dalam berekonomi secara Islam, penulis bermaksud untuk memberikan masukan berupa saran kepada Bank Muamalat Indonesia yaitu: 1. PT Bank Muamalat Indonesia hendaknya tetap konsisten dalam menyesuaikan transaksi-transaksinya dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariah Islam dengan melaksanakan kegiatan yang hanya sesuai dengan syariah Islam, mengingat komitmen awal dari Bank Muamalat Indonesia adalah menjadi bank pertama yang murni syariah. 2. Ikut serta dalam mengembangkan aturan-aturan terkait perbankan syariah serta selalu mengikuti perkembangan aturan terbaru khususnya mengenai praktik akuntansi perbankan syariah. 3. Tidak mengutamakan keuntungan semata, tapi ikut menanggung segala resiko yang terjadi akibat pembiayaan mudharabah sehingga kerugian tidak hanya ditanggung oleh mudharib. Inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional yang hanya berorientasi pada laba. 4. Akad bagi hasil hendaknya tidak merugikan pihak mudharib dari sisi pembagian keuntungan. Digunakannya metode revenue sharing dalam pembagian keuntungan mengakibatkan mudharib menanggung sendiri biaya operasional terkait pengelolaan pembiayaan mudharabah. Untuk itu, penulis menyarankan agar PT BMI menggunakan metode profit and loss sharing untuk seluruh pembiayaan mudharabah, dalam penerimaan pendapatannya sehingga pembiayaan tersebut benar-benar membantu pelaksanaan usaha secara riil yang dapat menguntungkan kedua belah pihak atas dasar kesepakatan dan kerelaan bersama. Agar bank tetap mendapatkan keuntungan yang diharapkan, maka bank bisa membuat kesepakatan untuk meningkatkan besarnya proporsi bagi hasil yang akan diterima dengan persetujuan dari pihak mudharib. 5. Apabila bank ingin memberikan pembiayaan mudharabah, yang merupakan salah satu fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, maka penulis menyarankan untuk menggunakan akad mudharabah muqayyadah, di mana bank bertindak sebagai agen investasi antara shahibul maal (pihak pemilik dana) dan mudharib (pihak yang membutuhkan/pengelola dana) sehingga dalam hal ini, bank tidak melakukan mudharabah atas mudharabah. 6. Jika Bank Muamalat Indonesia ingin melaksanakan kegiatan operasionalnya seratus persen sesuai dengan syariah Islam, maka yang dilakukan tidak hanya semata-mata memperbaiki sistem ekonomi yang ada menjadi sistem ekonomi Islam, melainkan ikut serta mengusahakan penerapan syariah Islam secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan yang akan mendukung terlaksananya perekonomian Islami. DAFTAR PUSTAKA Al-Kasany, Alauddin.1982. Bada’iu as-Shanaiy fi Tartib as Syara’iy, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah. Al-Qudamah, Ibnu. 1985. Al Mughny fi Fiqh al Imam Ahmad bin Hanbal as Syaibany, Beirut: Daar al-Ihya at-Turath al-Arabiy. An-Nabhani, Taqiyyuddin. 1996. Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Surabaya:Risalah Gusti. Anonimous. Akuntansi Bank Syariah dan Bank Konvensional : Serupa Tetapi Tak Sama, 2000, No 7 th I Maret, Media Akuntansi, hlm. 68. Antonio, M. Syafi’i. 2004. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Cetakan kedelapan, Jakarta:Gema Insani Press. Arikunto, Suharsimi. 1993. Manajemen Penelitian, Cetakan kedua, Jakarta: Rineka Cipta. Atorf, Nasser. 1999. Prinsip dasar operasional perbankan syariah, produk-produk dan tantangannya Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, II (3): iii. Azhari, Indra. 2004. Short Course Bank Syariah, Yogyakarta: The Sharia Banking Training Center. Budi, Suryo S. 2003. Sistem perbankan masa depan, ”bank syariah” Arthavidya, IV (3): 175. Fuad al Jaar Allah, Ibnu. 2006. Syirkah al Mudharabah fi al Fiqh al Islamy, http://www.saaid.net (diakses tanggal 25 September 2006). http://www.muamalatbank.com (diakses tanggal 09 Januari 2007). Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta:Salemba Empat. ---------------------------------, 2003, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, Jakarta:Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia. Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta:BPFE. Muhammad. 2002. Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi Pertama, Jakarta:Salemba Empat. Nasrullah. 2001, Perlakuan Akuntansi Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada BPRS “Bhakti Haji” Bululawang Malang), Skripsi tidak diterbitkan. Malang Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang. Sabiq, Sayyid. 1983. Fiqh as Sunnah, Beirut: Daar al-Fikr. Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan, Edisi Kelima, Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Keenam, Bandung:CV. Alfabeta. Warren, Carl S, James M. Reeve, Philip E. Fess, tanpa tahun, Pengantar Akuntansi, Terjemahan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani, dan Taufik H, 2005, Jakarta, Salemba Empat. KUNTA, 
widget by : http://www.rajakelambu.com
Previous
Next Post »
0 Komentar