PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL DALAM UPAYA PEMBERDAYAN USAHA MIKRO Di Koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan

Admin
PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL DALAM UPAYA PEMBERDAYAN USAHA MIKRO Di Koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan

A.    Latar Belakang
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah bagian terpenting yang mencerminkan akan kemajuan kesejahteraan sebagian besar negara berkembang (rakyat Indonesia). Mengingat besarnya potensi UMKM yang ditunjukkan oleh keberadaannya sebesar 48,9 juta unit usaha pada tahun 2006 dengan kegiatan usaha yang mencakup hampir semua lapangan usaha, serta tersebar di seluruh tanah air. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi semakin strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin. (www. Bappenas.go.id)MKM masih memiliki berbagai kelemahan, bukan saja terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan (khusus perbankan) tetapi juga pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas SDM yang belum memadai, serta skala dan teknik produksi yang masih rendah. Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM, diperlukan lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku  ekonomi rakyat itu sendiri.
Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Secara konseptual, pemberdayaan tersebut adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. (Damandiri.or.id)
Proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya (Damandiri.or.id). Orientasi usaha pemberdayaan ini bisa tertuju kepada sektor usahanya, dengan memberikan motivasi atau dukungan dan peluang usaha serta tertuju kepada individu sendiri dengan memberikan pendidikan dan keterampilan atau pelatihan untuk memulai dan mengelola suatu usaha.
Pada Tahun 2005 merupakan tahun yang sangat berarti bagi perkembangan usaha mikro karena Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan tahun tersebut sebagai “Tahun Internasional Kredit Mikro” (Heryadi, 2004). Deklarasi ini menandai begitu pentingnya kredit mikro atau jasa pembiayaan kepada usaha mikro. Walaupun pembiayaan ini mungkin bukan obat mujarab untuk memecahkan persoalan-persoalan sektor usaha mikro. Adanya deklarasi tersebut berimplikasi pada pentingnya suatu alat pembiayaan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin sebagai pengusaha mikro. Karakteristik pembiayaan usaha mikro dan kecil cukup unik, diperlukan dana yang “siap tersedia”,  jumlah dan sasarannya tepat, prosedurnya relatif sederhana, dan adanya kemudahan akses terhadap sumber pembiayaan serta perlunya program pendampingan (technical assistance).
Fakta-fakta ini telah menarik institusi-institusi keuangan (termasuk perbankan) untuk lebih menekankan pengembangan di sektor tersebut. Meskipun demikian, tidak semua perbankan mengalami sukses di sektor ini. Oleh karena itu, point utama  yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menciptakan jasa-jasa keuangan untuk usaha mikro yang sesuai dengan kultur dan kondisi finansial mereka (masyarakat lapisan bawah) dan dapat berperan dalam mensukseskan pemberdayaan usaha mikro.
Hasil riset Bank Dunia tahun lalu menegaskan bahwa keberadaan LKM/LKMS merupakan pendekatan terbaik untuk pemberantasan kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang  (Bisnis Indonesia, 2005: 10). Saat ini di Indonesia, keseluruhan struktur ekonominya 39,72 juta pengusaha yang ada, sekitar 39,71 juta atau 99,97% adalah pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dan 98% di dominasi oleh pengusaha mikro (Kompas, 2005: 1). Hanya lembaga keuangan mikro-lah yang mampu memfasilitasinya.
LKM/S, sebagai bagian dari sistem keuangan mikro telah lama menjadi sarana yang efektif untuk mengembangkan perekonomian rakyat dan memberdayakan rakyat miskin/kecil. Pada saat intermediasi sektor perbankan belum berfungsi secara optimal, maka keberadaan LKM semakin penting dalam menggerakkan sektor riil. Pengalaman juga menunjukkan, bahwa keuangan mikro merupakan pendekatan terbaik dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro untuk penanggulangan kemiskinan. Banyaknya perhatian dan usaha untuk mengembangkan keuangan mikro, terutama didasarkan pada motivasi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini  pula yang mendasari berbagai lembaga internasional bergerak langsung dalam kegiatan keuangan mikro. (Ismeth.htm)
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Bank (LKB) atau Lembaga Keuangan Bank non Bank (LKNB) yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau masyarakat lapisan bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungan resiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70%-90% kekosongan tersebut diisi oleh lembaga keuangan yang non formal, yaitu para rentenir yang beroperasi dengan mengenakan suku bunga yang tinggi. Untuk menanggulangi hal semacam itu, perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. (Arifin, 2000: 65)
Salah satu lembaga keuangan mikro syari’ah (LKMS) masa kini yang paling strategis dan fungsional untuk mengentaskan kemiskinan umat adalah BMT (Baitul Mal wat Tamwil). Melalui BMT, masyarakat miskin dan pedagang kecil akan dilepaskan dari jeratan sistem riba (bunga) dan mengalihkannya kepada sistem ekonomi Islam yang disebut dengan bagi hasil. BMT mendapat respon yang positif dari masyarakat, karena BMT tergolong lebih lincah dan fleksibel, karena tak fully regulated. Hal ini meyebabkan konsep BMT mampu di hadirkan di area masyarakat kecil. (Soedjito, 2006: 24)
BMT singkatan dari kalimat Baitul Maal wat Tamwil. Dari kalimat Baitul Maal wat Tamwil ini, memiliki dua visi dan misi : yaitu visi misi sosial yang diwujudkan melalui Baitul Maal, dan visi misi bisnis yang diwujudkan melalui Baitut Tamwil. Dengan demikian, strategi BMT dalam pemberdayaan ekonomi rakyat ini adalah dengan memadukan visi dan misi sosial dan bisnis. Dalam segi operasi, BMT tidak lebih dari sebuah koperasi, karena dimiliki oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan dan menyalurkannya kembali kepada anggota melalui produk pembiayaan/kredit. Oleh karena itu, legalitas BMT pada saat ini yang paling cocok adalah berbadan hukum koperasi. (Hermawan, 2002)
Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah (Koperasi BMT-MMU) Sidogiri merupakan salah satu Koperasi BMT yang ada di Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2003 Koperasi BMT-MMU disebut sebagai Koperasi BMT kedua terbesar secara nasional (Modal, No.10/1 Agustus 2003).
Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah (Koperasi BMT-MMU) Sidogiri Pasuruan sudah memiliki asset yang cukup banyak. BMT MMU ini, dimana sebagai lembaga yang berorientasi profit harus memiliki strategi yang bisa memberikan daya saing dan daya guna bagi para anggotanya. Selain itu, sebagai lembaga koperasi yang berdiri di atas image pondok pesantren (PONPES), yaitu sebagai lembaga yang dikelola berdasarkan nilai Islam banyak dianggap sebagai lembaga yang kurang profesional dalam pelaksanaanya dan kurang bernilai guna terhadap lingkungan sekitar (khususnya masyarakat kecil), karena kebanyakan lembaga keuangan syari’ah (baca:BMT) menghadapi berbagai macam kendala dalam perkembangannya. Hal inilah yang menjadikan peneliti memilih obyek penelitian di Koperasi BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. Menanggapi asumsi di atas, maka Koperasi BMT-MMU perlu meningkatkan perannya sebagai lembaga intermediasi terdap masyarakat (pengusaha mikro dan kecil khususnya) yang memerlukan modal usaha.
Diantara usaha yang dilakukan Koperasi BMT-MMU Sidogiri Pasuruan ini adalah:
1.      BMT (Baitul Maal Wat Tamwil/Balai Usaha Terpadu) atau simpan pinjam pola syari’ah.
2.      Home Industry yang berupa pembuatan dan penjualan roti, kue sagon, yang aktifitasnya ditampung dalam cabang tiga.
3.      Sektor riil yang ditampung pada cabang dua yaitu usaha pertokoan. 
4.      Sektor jasa yang berupa jasa penggilingan padi.
5.      Sebenarnya ada usaha yang belum terealisasikan, yaitu peternakan.
6.      Usaha yang mendapat prioritas adalah usaha BMT. 
Dalam rangka peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat yang rendah, maka pemberdayaan usaha mikro BMT-MMU difokuskan untuk mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, yaitu melalui kegiatan prioritas seperti:
  1. Memperluas jangkauan dan kapasitas pelayanan lembaga keuangan mikro (LKM) yang berpola pembiayaan bagi hasil/syariah. Dapat dilihat dari wujud didirikannya empat belas cabang, dengan tiga riil dan sebelas unit simpan pinjam
  2. Meningkatkan kemampuan pengurus, pengawas, manajer dan karyawan dalam aspek manajemen usaha dan teknis produksi, melalui pendidikan dan pelatihan guna mampu memberikan layanan prima (service excellence)
  3. Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro seperti halnya pertokoan, produksi roti, dan penggilingan padi yang ada di kawasan BMT MMU Sidogiri
  4. Lembaga menerapkan manajemen profesional dalam segala aktivitasnya terutama pada prinsip prodential banking (kehati-hatian perbankan) yang dilandasi dengan sikap (sidiq, istiqamah, fathanah, amanah dan tabligh).
Sebagai lembaga keuangan, yaitu sebagai lembaga intermediasi atau sebagai jembatan atau perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Maka, BMT-MMU mempunyai dua aktivitas yaitu aktivitas keuangan yang bersifat sosial/nirlaba (baitul maal) dan aktivitas profit oriented (baitut tamwil). Baitul Maal-nya berarti berupaya menghimpun dana dari anggota masyarakat yang berupa zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) dan disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya, ataupun dipinjamkan kepada anggota yang benar-benar membutuhkan melalui produk pembiayaan qordhul hasan (pinjaman kebijakan/bunga nol persen). Sementara Baitut Tamwil, berupaya menghimpun dana masyarakat yang berupa: simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela dan simpanan berjangka serta penyertaan pihak lain, yang sifatnya merupakan kewajiban BMT untuk mengembalikannya. Dana ini diputar secara produktif/bisnis kepada para anggota dengan menggunakan pola syariah.
Menghimpun dana adalah mengumpulkan/mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan (wadi’ah) dan deposito (mudharabah berjangka). Sedangkan menyalurkan dana (pembiayaan) adalah melemparkan kembali simpanan yang ada melalui bentuk pinjaman (kredit). Pinjaman tersebut ada dua macam, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang dilakukan untuk modal usaha atau untuk ekspansi usaha. Pembiayaan produktif dapat dilakukan dengan lima akad, diantaranya: akad mudharabah, musyarakah, murabahah, bai’ bitsamanil ajil (BBA), dan qardh hasan. Perhatikan persentase masing-masing pembiayaan dibawah ini:
Tabel 1.1
Persentase Pembiayaan Masing-Masing Produk BMT-MMU

No
Jenis Pembiayaan
2004
2005
2006
Nilai
%
Nilai
%
Nilai
%
1
BBA
5,136,024,292
72
5,214,178,546
50
5,429,832,384
52
2
Musyarakah
0
0
5,000,000
0.05
5,012,500
0.05
3
Mudharabah
1,874,308,725
26
5,085,466,004
49
4,825,343,500
47
4
Murabahah
17,731,675
0.3
4,650,750
0.05
4,662,500
0.05
5
Qard
88,845,550
1.3
70,600,000
0.7
96,844,500
0.9









Jumlah
7,116,910,242.00

10,379,895,300

10,361,695,384

Sumber Data: RAT BMT-MMU tahun 2005
            Tabel di atas menjelaskan bahwa porsi dana keseluruhan yang disalurkan untuk pembiayaan produk BMT-MMU setiap tahunnya meningkat. Tahun 2004 pembiayaan yang sudah disalurkan senilai 7,116,910,242.00 meningkat menjadi 10,379,895,300 pada tahun 2005 dan tahun 2006 menjadi 10,361,695,384. Dana-dana yang disalurkan tersebut berasal dari simpanan atau tabungan para anggota BMT-MMU yang ada. Peningkatan pembiayaan BMT-MMU di atas tidak menyurutkan dana tabungan BMT yang ada, bahkan mengalami peningkatan. Perhatikan simpanan dana yang ada pada periode yang sama.
Tabel 1. 2
Persentase Dana Simpanan (tabungan) BMT-MMU

No
Jenis Tabungan
2004
2005
2006
Nilai
%
Nilai
%
Nilai
%
1
MDA Umum
7,820,416,374.73
92
10,417,368,028.21
95
9,146,721,500
93
2
MDA Berjangka
700,832,000.00
8
428,750,000
4
446,341,000
4.5
3
Wadi'ah
11,501,624.05
0.1
153,614,199.74
1.4
244,683,000
2.5









Total
8,532,749,998.78

10,999,732,227.95

9,837,745,500

Sumber Data: RAT BMT-MMU tahun 2005
Menindaklanjuti pernyataan-pernyataan di atas, dalam kesempatan ini peneliti berupaya melihat dan mengamati serta mempotret secara mendalam tentang bagaimanan BMT-MMU mengoptimalkan fungsi tamwilnya, yaitu menyalurkan pembiayaanya terhadap nasabah yang membutuhkan modal dan pengembangan usaha.
Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul ”Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro”. Peneliti tertarik meneliti  di Koperasi BMT MMU Kraton Sidogiri Pasuruan.
B.    Rumusan Masalah
Melihat pesatnya perkembangan BMT-MMU di atas dengan berbagai kendala yang harus dihadapi lembaga keuangan mikro syari’ah (LKMS) saat ini, maka muncul berbagai permasalahan diantaranya:
1.      Bagaimana BMT mengaplikasikan pembiayaannya terhadap pemberdayaan usaha mikro?
2.      Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh BMT untuk meningkatkan peran dalam pembiayaannya terhadap usaha  mikro?

C.    Tujuan Penelitian
1.      Untuk mendeskripsikan aplikasi pembiyaan oleh BMT terhadap pemberdayaan usaha mikro
2.      Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat BMT dalam meningkatkan peran dalam pembiayaannya terhadap usaha  mikro.

D.    Kegunaan Penelitian
1.      Bagi Penulis.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman yang sangat berharga bagi peneliti sehingga sedikit banyak penelitian ini sebagai aplikatif dari teori yang selama ini peneliti terima dan juga menambah wawasan peneliti untuk berpikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam dunia nyata.
2.      Bagi Instansi / Lembaga.
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang positif bagi lembaga terkait dalam hal ini BMT-MMU sendiri dan sebagai pertimbangan untuk lebih meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam bidang penyaluran dananya.
3.      Bagi Disiplin Ilmu.
Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan konstribusi untuk pengembangan ilmu ekonomi manajemen umumnya, konsentrasi manajemen keuangan khususnya dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E.    Batasan Masalah
Penelitian kali ini dilakukan, sebatas hanya pada pembiayaan produktif yang diberikan kepada pengusaha mikro (pengusaha informal).

KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA
 
Pengolahan OLAH SKRIPSI Penelitian, Pengolahan DAFTAR CONTOH SKRIPSI Statistik, Olah SKRIPSI SARJANA, JASA Pengolahan SKRISPI LENGKAP Statistik, Jasa Pengolahan SKRIPSI EKONOMI Skripsi, Jasa Pengolahan SPSS CONTOH SKRIPSI , Analisis JASA SKRIPSI BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang No Nama Judul Metode Kesimpulan 1 Hidayah, UNMUH Surakarta (2001) Analisis pengaruh kredit BMT dana mentari terhadap peningkatan dan pengembangan usaha pedagang kecil di Purwokerto kabupaten Banyumas. Regresi linier dan korelasi  Tingkat profit memiliki koefisien regresi linier positif (+), artinya pemberian kredit BMT Dana Mentari sangat berpengaruh terhadap peningkatan dan pengembangan UPK.  Tingkat profit memiliki hubungan korelasi negatif (-), artinya pemberian kredit BMT memiliki hubungan yang lemah terhadap upaya peningkatan dan pengembangan UPK, 2 Agus Nita Diodawati, UIN (2004) Pemberdayaan pengusaha kecil di Lembaga keuangan Syari’ah BMT Assa’adah Malang. Deskriptif- kualitatif 1. Permodalan  Mengembangkan dana dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi Pengusaha kecil  Intermediasi antar pengusaha kecil dengan bank. 2. Pembiayaan  menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk membiayai usaha para nasabahnya  Memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan penilaian kelayakan usaha yang dilakukan lembaga terkait 3. Penghambat  Modal relatif kecil sedangkan nasabah yang membutuhkan pembiayaan relatif banyak  Minimnya kesadaran masyarakat akan bunga bank. 4. Pendukung  UU perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dg pihak lain (nasabah)  Fatwa MUI tentang pengharaman riba’. 3 Ningrum Mulyana, UIN (2004) Analisis pemberian pembiayaan produktif di BMT Mitra Sarana terhadap peningkatan dan pengembangan usaha kecil di pasar induk Gadang Malang Regresi linier berganda dan uji statistik (uji f dan uji t)  Dengan metode yang digunakan diketahui bahwa pemberian pembiayaan produktif memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil dengan persamaan: Y= 591687 + 0,0584 X1- 19909 X2 – 56010 X3 – 464,74 X4 – 7834,6 X5 + 33724 D1 + 64187 D2 Dimana, X1 = Modal usaha X5 = Jumlah pendapatan X2 = Jumlah tanggungan D1 = Gender X3 = Jumlah tenaga kerja D2 = Karakter anggota X4 = Usia  Secara simultan tujuh variabel diatas secara signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat (peningkatan pendapatan) sebesar 14,239 satuan.  Secara parsial variabel modal usaha yang paling dominan.  Pembiayaan produktif tersebut terbukti mampu meningkatkan pendapatan usaha kecil yang diwakili oleh besarnya jumlah modal usaha dan berdasarkan hasil responden hampir 80% menyatakan bahwa pembiayaan yang diterima relatif kecil, mempermudah mereka untuk melunasinya. 4 Ety Ihda Falihah, UIN(2007) Peran baitul maal wat tamwil (BMT) Dalam upaya pemberdayan usaha mikro (studi kasus di koperasi BMT-MMU kraton sidogiri pasuruan) Deskriptif Kualitatif Berdasarkan tabel di atas, maka terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang sedang dilakukan penulis. Persamaan tersebut di antaranya: 1. Lembaga yang akan diteliti, yaitu lembaga koperasi BMT 2. Obyek yang dikaji, yaitu pembiayaan sektor produktif. Sedangkan perbedaannya adalah: 1. Metode yang akan digunakan peneliti adalah metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada studi kasus yang terkait dengan usaha mikro. B. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 1. Pengertian BMT Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah gabungan dari dua kalimat, yaitu baitul mal dan baitut tamwil (Widodo, 1999: 81). Baitul mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana bersifat nirlaba (sosial) yang diperoleh dari ZIS atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustahik yang berhak atau untuk kebaikan. Sedangkan baitut tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit motive. Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu: (Muhamad, 2000: 106) a. Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber dana, seperti: zakat, infak, shodaqoh dll, yang dibagikan atau disalurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan b. Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa BMT berarti menggabungkan 2 kegiatan yang beda sifatnya yaitu laba dan nirlaba dalam satu lembaga. Namun, secara operasionalnya BMT tetap merupakan suatu entitas yang terpisah. Jadi, terdapat tiga jenis aktivitas yang dilakukan oleh BMT yaitu : a. Jasa keuangan b. Jasa sosial atau pengelolaan dana ZIS c. Sektor riil. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syari’ah, disamping menghimpun dana dari masyarakat juga berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Konsumtif di sini bukan berarti melaksanakan sistem "murabahah saja" untuk membeli barang-barang yang konsumtif, akan tetapi juga berarti mengelola dana infaq, zakat, sodaqoh, yang dialokasikan untuk beasiswa, pembangunan fasilitas ibadah, pendidikan, dan lain-lain. Dengan kata lain konsumtif di sini, tidak menghasilkan keuntungan secara materi. Sedangkan produktif artinya memberikan modal kerja kepada para pengusaha mikro dan kecil. Dengan usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berlandaskan syariah. 2. Ciri-ciri BMT Sebagai lembaga keuangan informal, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (Muhammad, 2000: 114) a. Modal awal lebih kurang dari Rp. 5 - Rp. 10 juta b. Memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil, tergantung perkembangan besarnya modal c. Menerima titipan zakat, infak dan shadakah dari Bazis d. Calon pengelola atau manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pengembangan ekonomi umat, amanah, dan jujur, jika mungkin minimal lulusan D3, S1 e. Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan mudharabah, demikian pula terhadap nasabah pembiayaan tidak hanya menunggu f. Manajemennya profesional dan islami 1) Administrasi pembukuan dan prosedur pembiayaan 2) Aktif, menjemput, beranjangsana dan berprakarsa 3) Berperilaku ahsanu’amalaI atau service excellence. Sedangkan menurut Hayun (2006: 45), BMT lahir dengan ciri sebagai berikut: a. BMT tidak hanya memberikan pembiayaan semata, namun juga memberikan pembinaan baik manajemen maupun rohani yang selalu mengkaitkan kegiatan simpan pinjam dengan muamalah syari’ah b. BMT memiliki aturan yang sederhana, lentur dan efisien, efektif dan mudah dipahami sehingga dapat melayani keperluan pengusaha kecil (termasuk usaha mikro) secara berkelanjutan c. BMT merupakan sarana persaingan yang tangguh d. Mengembangkan sikap amanah dan saling mempercayai karena BMT melaksanakan sistem bagi hasil. Dikemukakan juga oleh Marbun (2004), bahwa BMT memiliki ciri-ciri utama, yaitu: a. Orientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan permanfaatan ekonomi paling bawah untuk anggota dan lingkungannya b. Bukan lembaga sosial, tetapi dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq, dan shadaqah bagi kesejahteraan umat c. Tumbuh dari bawah berdasarkan peran masyarakat sekitar d. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan sekitar BMT, bukan milik orang perorang atau milik orang lain dari luar masyarakat tersebut e. BMT mengadakan pengajian rutin dan pembinaan secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan f. Manajemen BMT adalah profesional dan sesuai Syari’ah g. Manajer Manajemen BMT minimal berpendidikan SI, pengelola dilatih pertama kali selama 2 pekan oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). h. Administrasi pembukuan dan prodesur ditata dengan sistem manajemen keuangan yang rapi/komputeristik dan ilmiah i. Aktif menjemput bola, beranjangsana dan berprakarsa. 3. Fungsi BMT Sebagai lembaga yang melayani usaha kecil (termasuk usaha mikro), maka BMT berfungsi untuk: a. Meningkatkan kualitas sumber daya insani anggota menjadi lebih profesional dan islami b. Mengembangkan kesempatan kerja c. Memperkokoh usaha anggota d. Ikut menata dan memadukan proses pembangunan masyrakat lapisan bawah. (Widodo, 1999: 51) 4. Status dan Badan Hukum BMT BMT dapat didirikan dalam berbagai bentuk Koperasi, diantaranya: (Sudwito, 2007) a. Dalam bentuk KSM BMT yang didirikan dalam bentuk KSM, akan mendapat sertifikasi operasional dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang mendukung program hubungan bank dengan KSM. KSM juga dapat berfungsi sebagai pra koperasi dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu supaya BMT bisa menjadi koperasi BMT. b. Dalam bentuk Koperasi Bila pada awal pendirian telah ada kesiapan, maka BMT langsung didirikan dengan Badan Hukum Koperasi. Dalam hal ini ada beberapa alternatif yang bisa diambil : 1) Sebagai koperasi serba Usaha untuk perkotaan 2) Sebagai Koperasi Unit Desa (KUD), dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri Koperasi dan pengusaha kecil tanggal 20 Maret 1995) dimana : a) Apabila di suatu wilayah telah ada KUD dan berjalan dengan baik, maka BMT dapat menjadi Unit Usaha Otonom (U2O) atau Tempat Pelayanan Koperasi (TPK). Bila KUD tersebut belum berfungsi dengan baik, maka KUD tersebut dapat difungsikan sebagai BMT. b) Apabila di daerah tersebut belum ada KUD, maka dapat Didirikan KUD BMT. Dalam pendirian KUD diperlukan minimal 20 orang anggota. c. Sebagai Koperasi pondok Pesantren (KOPONTREN) BMT juga dapat menjadi unit usaha dari Kopontren dan juga dapat didirikan oleh Kopontren BMT. Dalam hal ini panitia pendirian BMT dapat berkonsultasi dengan Departemen Agama dan Departemen Koperasi Kabupaten/Kota setempat. 5. Produk-Produk BMT a. Produk Pengumpulan Dana Pelayanan jasa simpanan yang diselenggarakan BMT adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan yang dikumpulkan oleh BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Jenis simpanan tersebut adalah: 1) Simpanan Wadiah, adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindahan bukuan/transfer dan perintah membayar lainnya. akad ini terbagi menjadi dua, diantaranya: a. Wadi’ah Amanah b. Wadi’ah Yad Dhomanah 2) Simpanan Mudharabah, adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Simpanan Mudharabah ini berupa: a. Simpana Hari Raya (Idul Fitri atau Idul Qurban) b. Simpanan Haji c. Simpanan Pendidikan d. Simpanan Kesehatan, dll. b. Produk Penyaluran Dana BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial, juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sesuai dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangan oleh BMT, yang kesemuanya mengacu pada dua jenis akad, yaitu: akad syirkah dan akad jual beli. Diantara pembiayaan yang sudah dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan Islami lainnya (Muhammad, 2000: 119) adalah: 1. Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) BBA merupakan pembiayaan berakad jual beli, yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan nasabah, di mana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal usaha nasabah yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati 2. Pembiayaan murabahah (MBA) MBA merupakan pembiayaan berakad jual beli, yaitu kesepakatan antara BMT sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsipnya sama dengan pembiayaan BBA. 3. Pembiayaan Mudharabah (MDA) MDA merupakan pembiayaan berakad syirkah, yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota, dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja, sedangkan peminjam (nasabah) berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. 4. Pembiayaan Musyarakah (MSA) MSA adalah pembiayaan berakad syirkah, yaitu penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha, dimana antara risiko dan keuntungan ditanggung bersama dengan porsi penyertaan masing-masing. 5. Pembiayaan Al-qordhul Hasan Pembiayaan dengan akad ibadah, yaitu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan nasabah yang bertujuan untuk kebajikan semata. Pembiayaan ini diberikan kepada anggota yang terdesak melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali, karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya (dana pinjamannya). C. Pembiayaan (Financing) 1. Definisi Pembiayaan Penyaluran dana dalam istilah Bank konvensional disebut kredit, sementara di Bank Syariah disebut pembiayaan, dan di koperasi disebut pinjaman. Pinjaman (pembiayaan) merupakan kegiatan perbankan syari’ah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup perbankan syari’ah, jika dikelola dengan baik. Sebaliknya pengelola pembiayaan yang tidak baik akan banya menimbulkan masalah bahkan mampu menjadi penyebab bangkrutnya perbankan. Dana yang berasal dari simpanan, tabungan ataupun modal selayaknya disalurkan untuk keperluan yang produktif, yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yaitu: aman, lancar dan menghasilkan. Fungsi penyaluran dana oleh perbankan syari’ah dibagi dua hal, yaitu investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Dan disebut pembiayaan karena bank menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya. (Arifin, 2002: 217) Sedangkan dalam UU No. 10 tahun 1998, mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2000: 73) dan produktif diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu (Partanto, 1994: 626) Jadi, pembiayaan produktif adalah suatu aktivitas menyalurkan dana yang dikucurkan dari suatu lembaga (debitur) kepada calon nasabah (kreditur) dengan syarat dan prosedur tertentu, dimana dana tersebut dipergunakan nasabah untuk membiayai usaha yang produktif/menguntungkan dan dikelola oleh nasabah yang jujur dan bertanggungjawab. Pengertian pembiayaan diatas mengandung unsur-unsur, yaitu: a. Unsur kepercayaan yaitu mempercayakan sejumlah uang kepada nasabah untuk dikelola b. Unsur waktu, yaitu adanya jangka waktu pengembalian pinjaman c. Unsur resiko, yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu antara pemberian pinjaman dan pelunasannya d. Unsur penyerahan, yaitu nilai ekonomi uang yang dikembalikan pada saat pelunasan nilainya sama dengan nilai ekonomi uang pada saat pemberian pinjaman. 2. Manfaat Pembiayaan a. Bagi Anggota atau pengguna: 1) Menambah modal yang digunakan untuk membiayai usaha produktifnya, yaitu untuk memperkuat usaha yang telah ada atau untuk membentuk usaha baru 2) Memperoleh sarana produksi secara terus-menerus 3) Meningkatkan pendapatan yang diperoleh, sebagai akibat dari tambahan modal dalam usaha produktifnya. b. Bagi BMT: 1) Sebagai sumber pembentukan kekayaan dan pendapatan yang menjamin kelangsungan kegiatan usaha BMT 2) Memungkinkan SP Syari’ah untuk memiliki usaha produktif sesuai kebutuhan anggota. 3. Jenis-Jenis Pembiayaan Pembiayaan (financing) merupakan salah satu tugas pokok perbankan syari’ah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami deficit unit (dalam hal ini pengusaha mikro). Menurut Kasmir (2001 : 76-79), secara umum kredit (pembiayaan) yang disalurkan oleh perbankan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya : a. Dari segi kegunaan 1) Kredit investasi Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan ekspansi usaha atau membangun proyek/pabrik baru dalam periode yang relatif lama. 2) Kredit modal kerja Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. b. Dari segi tujuan kredit 1) Kredit produktif Adalah kredit yang digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu, baik berupa barang maupun jasa. 2) Kredit konsumtif Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. 3) Kredit perdagangan Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang-barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. c. Dari segi jangka waktu 1) Kredit jangka pendek Yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 2) Kredit jangka menengah Kredit yang jangka waktunya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun. 3) Kredit jangka panjang Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang diatas tiga atau lima tahun. d. Dari segi jaminan 1) Kredit dengan jaminan Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Artinya kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur. 2) Kredit tanpa jaminan Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. e. Dari sektor usaha 1) Kredit pertanian 2) Kredit peternakan 3) Kredit industri 4) Dan lain sebagainya. Dalam hal ini, melihat ruang lingkup usaha BMT yang lebih sempit dibandingkan perbankan pada umumnya. Usaha BMT yang orientasinya untuk usaha kecil (termasuk usaha mikro), maka kredit yang digunakan, biasanya hanya dilihat dari segi tujuannya, apakah pemakaian pembiayaan atau kredit tersebut bertujuan untuk diusahakan kembali (produktif) atau hanya di konsumsi untuk keperluan pribadi saja. 4. Proses Pembiayaan Proses dasar pembiayaan meliputi aplikasi, analisis permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan, realisasi pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan. Perhatikan gambar berikut : Gambar 2. 1 Proses Pembiayaan Sumber: Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah, 2000:204 5. Analisis Pembiayaan Dalam pasal 8 UU Perbankan no. 10 tahun 1998 yang menjelaskan bahwa “Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syri’ah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian”. (BI, 2003: 2). Analisis ini dilakukan untuk meyakinkan lembaga bahwa si nasabah dapat dipercaya dan dana yang disalurkan benar-benar aman, dalam arti dana tersebut dapat kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk memperoleh keyakinan bahwa calon nasabah dapat dipercaya dan dananya aman, maka analisis ini harus berpedoman pada 5 prinsip dibawah ini: a. Character adalah sifat atau watak seseorang (calon debitur). Penilaian prinsip ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa sifat atau watak dari calon nasabah yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik bersifat pekerjaan maupun pribadi. (Kasmir, 2001:91) b. Capacity Prinsip ini merupakan penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya. Kemampuan untuk mencari dan mengkombinasikan sumber daya yang terkait dengan bidang usahanya. Kemampuan memproduksi barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, juga kemampuan untuk menyusun suatu rencana bisnis dan mewujudkan menjadi suatu realitas. (Waskito, 2003: 7) c. Capital Adalah pengukuran untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. (Kasmir, 2001: 92) d. Collateral merupakan jaminan kredit yang dapat menambah tingkat keyakinan bank bahwa calon debitur dengan usaha yang dimilikinya akan mampu melunasi kredit. Jaminan ini biasanya terlepas dari obyek kredit dan dapat berupa kekayaan lain dari calon debitur atau jaminan pihak ketiga. (Waskito, 2003: 10) e. Condition Penilaian terhadap prinsip ini bertujuan untuk mengetahui kondisi ekonomi nasabah saat sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu atau sebaiknya dengan melihat perospek usaha tersebut dimasa yang akan datang. (Kasmir, 2001: 92) Dalam hal ini, melihat objek pembiayaan BMT yaitu diperuntukkan bagi usaha keci (termasuk usaha mikro), maka analisis pembiayaan yang dilakukan oleh BMT hanya berpedoman kepada character dan capacity si calon debitur (pengusaha mikro). Secara ringkas prinsip di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip 5P yang dirumuskan sebagai berikut: (Waskito, 2003: 11-12) a. People Prinsip ini merupakan penilaian terhadap calon debitur termasuk orang atau lembaga yang mendukung kegiatan usahanya seperti mitra usaha, penyandang dana, pemasok dan pelanggan yang dianggap penting. b. Purpose Penilaian terhadap tujuan permohonan kredit calon debitur yang diajukan kepada bank agar penggunaan kredit tersebut terarah, aman, produktif, membawa manfaat bagi debitur, masyarakat, bank serta pengembangan daerah. c. Payment Prinsip ini merupakan penilaian terhadap sumber-sumber dana, baik primer maupun sekunder untuk mengetahui proporsi pelunasan kredit sebagai bahan penetapan kebijakan baik debitur maupun bank. d. Protection Prinsip ini sebagai antisipasi terjadinya one prestation atau kegagalan dalam melunasi kredit. Perlu adanya penilaian agunan atau jaminan yang mungkin dengan pengikatan yuridis sesuai ketentuan yang berlaku, juga kemungkinan bekerjasama dengan lembaga peminjaman kredit. e. Persepektive Penilaian terhadap kemampuan usaha dalam mengikuti kondisi perekonomian termasuk keuangan dan fiskal pada masa depan. 6. Tujuan Analisis Pembiayaan Pada dasarnya analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa bahkan konsumsi dan kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan sebagai berikut: a. Untuk menilai kelayakan pribadi (kekayaan usaha) calon debitur b. Untuk menekan resiko akibat terjadinya kredit macet c. Untuk memperoleh keyakinan bahwa dana pinjaman akan kembali sesuai dengan akad yang telah disepakati d. Untuk memperoleh dasar yang seksama dalam mengambil keputusan pembiayaan e. Untuk menentukan jumlah dan kondisi pembiayaan pada tingkat yang paling menguntungkan. (Muhammad, 2000: 306) D. Pemberdayaan 1. Definisi Pemberdayaan Dalam Oxford English Dictionary, Pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata empowerment, dengan kata dasar empower yang mengandung dua pengertian: (Manik, 2005) a. To Give Power to (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain) b. To Give Ability to Enable (usaha untuk memberi kemampuan). Pemberdayaan (Kartasasmita, 1996) adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya. (Damandiri.or.id) Secara empirik pemberdayaan masyarakat dan pemihakan kepada yang lemah dan kurang mampu dipahami sebagai usaha mencegah keadaan persaingan yang tak seimbang, tetapi bukan berarti mengisolasi atau menutup diri dari interaksi dan pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan iklim yang sehat. Untuk itu pemberdayaan masyarakat mengandung pengertian memihak (targetting), mempersiapkan (enabling), dan melindungi (protecting). Dan didukung adanya hari kebangkitan ekonomi rakyat yang dicanangkan oleh mantan Presiden Habibi pada tanggal 17 Oktober 1998. Pencanangan ini merupakan wujud dari tekad pemerintah kabinet reformasi dalam mengemban tugas pembangunan masyarakat seperti dalam pasal 33 UUD 1945 yang bertujuan untuk menghasilkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. (Arifin, 2000:94). Menurut kaidah ekonomi, pemberdayaan masyarakat adalah proses perolehan pelaku ekonomi untuk mendapatkan surplus value sebagai hak manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi. Upaya ini dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi (melalui kebijakan politik ekonomi yang tepat dengan kondisi dan tingkatan sosial budaya). (Manik, 2005) Oleh sebab itu, perlu adanya teori-praktis yang mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah karena pemberdayaan ekonomi rakyat adalah sebagian milik rakyat kecil. 2. Elemen-elemen Pemberdayaan Upaya pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat lapisan bawah, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (voicelessness) dan ketidak berdayaan (powerlessness) dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Pemberdayaan masyarakat lapisan bawah dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya. Sebelum kita menetapkan strategi sebagai upaya pemberdayaan, maka penting untuk memahami terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung dalam upaya pemberdayaan. Elemen-elemen pemberdayaan masyarakat pada umumnya digolongkan menjadi empat bagian, dimana keempat bagian tersebut terkait satu sama lain dan saling mendukung. Elemen-elemen tersebut adalah: (Darwanto) a. Inklusi dan Partisipasi Inklusi terfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan (who), sedangkan partisipasi terfokus pada bagaimana (how) mereka diberdayakan dan peran apa (wha)t yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan. Sedangkan partisipasi masyarakat kecil dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan (dana, prasarana/sarana, tenaga ahli, dan lain-lain) yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat kecil tersebut. Untuk dapat mewujudkan elemen ini, perlu adanya upaya untuk memahami pemikiran dan tindakan mereka (pengusaha mikro/kecil) serta membuat mereka percaya kepada pelaku pemberdaya (BMT). Selanjutnya mereka perlu berpartisipasi dalam proses perubahan yang ditawarkan dengan memberikan kesempatan menentukan pilihan secara rasional. Proses ini dapat memerlukan waktu yang lama, namun hasilnya akan lebih efektif daripada memberikan pilihan yang sudah tertentu. Pengikutan masyarakat dalam proses perubahan dilakukan secara berangsung-angsur dari kelompok kecil menuju masyarakat lebih luas. b. Akses pada Informasi Unsur ke dua yaitu akses pada informasi, artinya aliran informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah. Informasi tersebut meliputi ilmu pengetahuan, program dan kinerja pemerintah, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, ketentuan tentang pelayanan umum, perkembangan permintaan dan penawaran pasar, dan lain sebagainya. Mereka (masyarakat lapisan bawah/pengusaha mikro) tidak mempunyai akses semua informasi tersebut, karena hambatan bahasa, budaya dan jarak fisik. Akses pada informasi dibuka dengan memberikan penjelasan mengenai program-program pemerintah yang akan dilakukan, norma-norma kemasyarakatan yang perlu diketahui, ilmu pengetahuan dasar, hak-hak yang mereka peroleh, manfaat perubahan yang akan terjadi, masalah-masalah yang mungkin dihadapi, dan lain sebagainya. c. Kapasitas Organisasi Lokal Kapasitas organisasi lokal adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama. Masyarakat yang organized, lebih mampu membuat suaranya terdengar dan kebutuhannya terpenuhi. Kapasitas organisasi lokal ditumbuhkan dengan melakukan pengorganisasian terhadap kelompok-kelompok masyarakat lapisan bawah (seperti kelompok perempuan, kelompok pemuda yang menganggur karena tidak mempunyai skill atau rendahnya pendidikan, kelompok pedagang kaki lima, kelompok petani dan lain sebagainya), dan terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, aparat desa/dusun, dan lain sebagainya. Tujuan pemerkuatan organisasi lokal ini adalah untuk menjadikan mereka mampu merencanakan perbaikan lingkungan mereka, mampu meningkatkan produktivitas, mampu bernegosiasi dengan pihak lain, mampu melakukan kegiatan-kegiatan bersama yang bermanfaat. Teknik-teknik pemetaan wilayah, penyusunan rencana tata ruang, perbaikan sarana permukiman, pembangunan rumah, cara bercocok tanam, cara mengolah hasil kebun, melindungi mata air, dan lain-lain perlu diajarkan atau dipelajari bersama. d. Profesionalitas Pelaku Pemberdaya. Profesionalitas pelaku pemberdaya adalah kemampuan pelaku pemberdaya, yaitu aparat pemerintah atau LSM (dalam hal ini BMT), untuk mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Pelaku pemberdaya juga harus mampu mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pelaku pemberdaya perlu mempunyai kemampuan profesional yang tinggi agar dapat melakukan pendampingan (pelayanan) secara baik. Pelaku pemberdaya yang potensial adalah organ pemerintah daerah atau organisasi berbasis masyarakat lokal, yang mempunyai perhatian, komitmen, dan kemampuan untuk membangun masyarakat miskin dan terbelakang. Upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil, baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal, menuntut pola kerja yang fleksibel, tidak terhambat oleh sistem administrasi penganggaran yang ketat. Agar pelaku pemberdaya masyarakat dapat bekerja secara profesional, maka mereka perlu mendapat pelatihan dan pendidikan yang memadai. 3. Faktor-faktor Penting dalam Pemberdayaan Kaitannya dengan pemberdayaan usaha mikro/sektor informal (khususnya pedagang kaki lima). Secara teoritis, beberapa pendapat mengemukakan bahwa terdapat sejumlah faktor utama yang menentukan suatu usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat bertumbuh dan berkembang dengan efektif, yaitu: (Damandiri.or.id) a. Modal kerja b. Teknologi tepat guna c. Model manajemen usaha d. Pengembangan keterampilan menyangkut pemanfaatan modal kerja, teknologi dan manajemen usaha e. Ethos kerja, semangat dan disiplin kerja, dan sebagainya (Turang, 1995). Dari beberapa faktor tersebut, maka ada beberapa aspek penting yang terkandung dalam pemberdayaan usaha mikro (sektor informal), yaitu: a. Aspek SDM seperti pendidikan dan latihan atau keterampilan (pelatihan) dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan berusaha b. Aspek permodalan yaitu pemberian bantuan modal usaha (selain modal sendiri) c. Aspek metode kerja atau pengelolaan manajemen usaha, yaitu memberikan bantuan teknis berupa pembukuan (akuntansi) dalam mengelola usaha melalui bimbingan, penyuluhan di lapangan tentang cara-cara berusaha yang efisien dan efektif d. Aspek peningkatan pendapatan/profit usaha. Sejumlah faktor-faktor utama di atas sangat menentukan suatu usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat bertumbuh dan berkembang dengan efektif, salah satunya adalah modal kerja, selain teknologi tepat guna, model manajemen usaha, pengembangan keterampilan menyangkut pemanfaatan modal kerja, teknologi dan manajemen usaha, ethos kerja, semangat dan disiplin kerja. Artinya bahwa tanpa modal usaha yang memadai, setiap usaha akan mengalami kesulitan dalam melakukan proses usahanya, baik memproduksi barang-barang maupun melakukan transaksi jual-beli barang, karena hal demikian tidak mungkin dilakukan tanpa adanya modal usaha. 4. Strategi Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat lapisan bawah (masyarakat pedesaan atau pengusaha informal) merupakan salah satu strategi mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Strategi yang perlu dilakukan guna mengembangkan usaha masyarakat lapisan bawah, diantaranya: (Harun, 2005) a. Pemberian peluang (creating opportunity) b. Pengembangan kapasitas dan modal manusia (capacity building and human capital development) c. Perlindungan sosial (social protection). Pemberian peluang dilakukan dengan penyediaan prasarana dan sarana umum khususnya transportasi, listrik, komunikasi, dan pasar. Hal tersebut akan menghadapi banyak kendala, diantaranya keterpencilan lokasi, minimnya jumlah penduduk, lokasi yang tersebar. Untuk itu berbagai teknik dan bentuk-bentuk sarana prasarana serta pola-pola pelayanan khusus perlu diciptakan. Pengembangan kapasitas dan modal manusia dilakukan dengan menyediakan pelayanan pendidikan, keterampilan dan kesehatan sesuai kondisi lokal. Perlindungan sosial dilakukan antara lain dengan membuat peraturan yang menjamin kepastian hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat, atau hak milik masyarakat umum, disertai dengan ketentuan tentang batas-batas tanah yang selanjutnya diakomodasikan dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah. Perlindungan hukum juga diberikan pada produk-produk budaya masyarakat. 5. Tahapan Upaya Pemberdayaan Setidak-tidaknya upaya pemberdayaan masyarakat seyogyanya dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: (Harun: 2005) a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya untuk mendorong (encourage), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang di milikinya serta berupaya untuk mengembangkannya b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan masyarakat kecil, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Dalam rangka ini, sangat perlu adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah sangat diperlukan. Dalam rangka mengeliminasi dampak dari timpangnya perekonomian nasional (khususnya pemberdayaan industri kecil), maka perlu adanya langkah-langkah yang amat besar peranannya dalam struktur perekonomian nasional, diantaranya sebagai berikut: (Sasono, dkk, 1998: 25) a. Peningkatan akses kepada aset produktif. Hal yang paling mendasar dalam rangka ekspansi iklim usaha dan pemberdayaan industri kecil adalah akses pada modal yang memiliki dua sisi, ada pada saat diperlukan dan di sisi lain dalam jangkauan kemampuan untuk memanfaatkannya b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha antara industri mikro, kecil dan menengah. Unsur penting dalam hal ini adalah informasi pasar, kecenderungan permintaan di pasar domestik maupun pasar internasional, harga, standarisasi, kualitas dan lain sebagainya c. Proses industrialisasi dengan menerapakan kebijakan yang mengarah kepada pengembangan dan penguatan industri pedesaan dengan memanfaatkan potensi setempat d. Kebijaksanaan tenaga kerja yang merangsang tumbuh kembangnya tenaga kerja yang mandiri sebagai cikal bakal wirausaha baru dari lapisan kecil/menengah yang kuat dan saling menunjang. Dalam rangka itu perlu adanya pelatihan keterampilan teknis dan manajemen termasuk ilmu pengetahuan mengenai pasar dan tata cara memperoleh pendanaan serta sistem pendanaan kredit yang ringan persyaratannya e. Adanya piranti hukum atau Undang-undang yang benar melindungi dan memotivasi pengembangan usaha kecil (termasuk usaha mikro). E. Usaha Mikro/Usaha Informal 1. Pengertian Usaha Mikro Perbedaan tingkat kemiskinan pada masyarakat miskin telah menjadikan terjadinya pembedaan usaha mikro (usaha informal) dengan usaha kecil. Bank Dunia mendefinisikan usaha mikro sebagai perusahaan perorangan dengan total aset kurang daripada USD 100,000 dan mempekerjakan kurang daripada 10 orang. Sementara itu, usaha kecil didefinisikan sebagai usaha dengan total penjualan mulai dari USD 100.000 hingga USD 3 juta dan mempekerjakan 10-50 orang. Komite Pemberantasan Kemiskinan Nasional Indonesia mendefinisikan lain tentang pengertian usaha mikro yaitu pemilik atau mereka yang menjalankan perusahaan berskala mikro dalam seluruh sektor ekonomi, yang memiliki asset maksimum Rp 25 juta, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan. (Heryadi, 2004: 6) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia, secara individu atau tergabung dalam Koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No.12/PMK.06/2005 tangggal 14 Februari 2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil. Kredit Usaha Mikro adalah kredit yang diberikan kepada nasabah Usaha Mikro dengan plafon kredit maksimum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (UU BI, 2005: 3-4) Dalam UU. Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Adapun usaha kecil tersebut meliputi: usaha kecil formal, usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. (Damandiri.or.id) Usaha kecil formal adalah usaha yang telah terdaftar, tercatat dan telah berbadan hukum, sementara usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun atau yang berkaitan dengan seni dan budaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Usaha mikro adalah bagian dari Kelompok Usaha Kecil yang bergerak di sektor informal, dalam istilah UU. No. 9 Tahun 1995 di atas dikenal dengan istilah “Pedagang Kaki Lima”. Di Indonesia usaha mikro termasuk dalam kategori usaha kecil. Usaha mikro dan kecil didefinisikan sebagai aktivitas bisnis, di bidang industri, pertanian dan atau jasa, baik yang dimiliki oleh individu/keluarga, kerjasama antar pihak, atau korporasi, dimana maksimum assetnya mencapai Rp 200 juta (USD 23.500, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan), penjualan akhir tahunan kurang dari Rp 500 juta (USD 73.500) dan menerapkan teknologi sederhana. ILO dalam Sudarsono (1982) mendefinisikan sektor informal sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pengusaha pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya dan teknologi yang disesuaikan dengan keterampilan yang dibutuhkan, tidak diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar penuh persaingan. (Damandiri.or.id) Sedangkan menurut Moser (1978) dalam Chandrakirana dan Sadoko (1995) bahwa sektor informal merupakan kegiatan ekonomi yang selama ini lolos dari pencacahan, pengaturan dan perlindungan pemerintah, tetapi mempunyai makna ekonomi dengan karakteristik kompetitif, padat karya, memakai input dan teknologi lokal, serta beroperasi atas dasar pemilikan sendiri oleh masyarakat lokal, serta beroperasi atas dasar pemilikan sendiri oleh masyarakat. (Damandiri.or.id) 2. Ciri-ciri Usaha Mikro (Sektor Informal) Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 Tanggal 29 Januari 2003, usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun, dan dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50 juta (Ismeth.htm), dengan Ciri-ciri Usaha sebagai berikut: a. Belum melakukan manajemen/catatan keuangan, sekalipun yang sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya b. Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai c. Pada umumnya tidak/belum mengenal perbankan tapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak d. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP e. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro. Dilihat dari kepentingan per-bankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam meningkatkan intermediasinya, karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain: a. Perputaran usaha (turn over) umumnya cepat. Kemampuannya menyerap dana yang relatif mahal dan, dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan bahkan mampu berkembang, karena biaya manajemennya yang relatif rendah. b. Pada umumnya para pelaku usaha mikro tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Sedangkan, di Indonesia sudah ada kesepakatan tentang 11 ciri pokok usaha mikro (mengarah ke sektor informal), sebagai berikut: (damandiri.or.id) a. Kegiatan usaha yang tidak terorganisasi dengan baik, karena unit usaha tersebut tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal b. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha c. Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja d. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi tidak sampai ke pedagang kaki lima e. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub-sektor ke sub-sektor lain f. Teknologi yang digunakan bersifat primitive (tradisional) g. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil h. Tidak memerlukan pendidikan formal, karena pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sambil bekerja i. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan one-man enterprise dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga j. Sumber dana modal usaha umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga keuangan yang tidak resmi k. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat desa-kota berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah. Menurut Wiranta (2005: 18), perbedaan kriteria usaha mikro dan kecil dan menengah di Indonesia dapat dilihat dari kriteria modal dan tenaga kerja (Jufri, 2005: 3). Perhatikan tabel berikut: Tabel 2.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Instansi Mikro Kecil Menengah Deperin, Bank dan Kadin
widget by : http://www.rajakelambu.com
Previous
Next Post »
0 Komentar