ANALISIS TINGKAT LIKUIDITAS SEBELUM, SAAT DAN SETELAH ADANYA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) PERIODE 2002-2008 (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk)

Admin


ANALISIS TINGKAT LIKUIDITAS SEBELUM, SAAT DAN SETELAH ADANYA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) PERIODE 2002-2008 (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk)

BAB I
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang
Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah ”badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dengan demikian, bisnis utama dari sektor perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkannya dalam bentuk kredit. Bank adalah lembaga yang mempengaruhi perekonomian dan merupakan alat dalam melaksanakan kebijakan moneter pemerintah sebagai mediator yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, karena itulah bank merupakan lembaga keuangan yang berbeda dari lembaga lainnya.
Akan tetapi di penghujung tahun 1997 terjadi peristiwa yang terkait dengan industri perbankan, yakni di likuidasi 16 bank yang diikuti dengan krisis moneter. Dimana krisis moneter yang terjadi pada saat itu diakibatkan oleh krisis keuangan global, sehingga perbankan nasional juga mengalami imbasnya terutama ketatnya likuiditas di perbankan nasional. Hal ini mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan di Indonesia menurun, sehingga terjadi penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dalam jumlah besar  (http://www. bankmandiri>lps.co.id diakses jam 06.00 wib 12/12/2008).
Terjadinya penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan tersebut akan sangat mempengaruhi tingkat likuiditas yang ada pada industri perbankan itu sendiri, karena sebagaimana kita ketahui bahwa likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek (Arifin, 2002:177). Sedangkan dana yang digunakan perbankan untuk memenuhi kewajibannya adalah berasal dari para nasabah, jadi apabila para nasabah sudah tidak lagi mempercayakan dananya pada industri perbankan, maka secara otomatis pihak perbankan tidak akan dapat menjalankan fungsinya sebagai mediator, dan pada akhirnya perbankan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya likuiditasnya.
Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, maka pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (Blanket Guarantee). Sejak 1998 hingga Februari 2004 program penjaminan Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Namun Pada saat BPPN berakhir tugasnya pada 27 Februari 2004, pelaksanaan program penjaminan Pemerintah dialihkan ke Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2004. Untuk melaksanakan program penjaminan pemerintah ini, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk membentuk unit pelaksana penjaminan pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 27 Pebruari 2004 Menteri Keuangan membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) (http://www.bankmandiri
>lps.co.id diakses jam 06.00 wib 12/12/2008).
Kebijakan pemerintah dalam penjaminan yang sangat luas tersebut memang terbukti dapat menghentikan arus penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dan secara perlahan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun demikian, luasnya ruang lingkup penjaminan tersebut telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat. Pengelola bank menjadi kurang hati-hati dalam mengelola dana masyarakat, sementara nasabah tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk UU (http://www. bankmandiri>lps.co.id diakses jam 06.00 wib 12/12/2008).
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut serta agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan untuk membentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dibentuk LPS, suatu lembaga independen, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya (http://www.lps.go.id/v2/home.php? link=sejarah).
Undang-undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah: seluruhnya, sejak tanggal 22 September 2005 sampai dengan 21 Maret 2006; Paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006; Paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007; Paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2007; Paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sejak tanggal 13 Oktober 2008. adapun Keputusan pemerintah menaikkan nilai simpanan masyarakat yang dijamin pemerintah dari 100 juta rupiah menjadi dua miliar rupiah merupakan langkah awal yang tepat untuk menenangkan masyarakat dibanding fokus pada pasar modal (http://www.lps.go.id/v2/ home.php?link=simpanan).
Berdasarkan uraian di atas mengenai kebijakan LPS dengan menaikkan besarnya saldo penjaminan untuk setiap nasabah telah mengakibatkan krisis likuiditas pada perbankan syariah, hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama Karim Business Consulting (KBC) Adiwarman Azwar Karim. Menurutnya, krisis ini memukul bank syariah dari beberapa titik. Yang pertama, dari sisi bunga. Ketika Bank Indonesia (BI) menaikan suku bunganya (BI rate) menjadi 9,5% diikuti Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), bank-bank konvensional bisa menaikkan bunganya hingga 14-15%. Namun, karena sistem yang digunakan bank syariah adalah bagi hasil, mereka tidak bisa menyaingi tingginya bunga tersebut. Akibatnya, bank syariah menjadi kurang menarik bagi nasabah untuk menaruh uangnya, oleh karena itu bank syariah lebih membutuhkan likuiditas dibandingkan bank konvensional. Karenanya, pembiayaan kredit syariah menggunakan 100% dana perbankan. Sedangkan bank konvensional hanya separuhnya. Karena bank konvensional rasionya hanya 50%. Artinya, jika ada nasabah menyimpan uangnya di bank konvensional Rp 100 juta, yang disalurkan dalam bentuk kredit hanya sebesar 50 juta, dan Rp 50 juta sisanya dibelikan surat berharga. Sehingga, ketika bank konvensional memerlukan likuiditas, mereka bisa menjual surat berharganya (Karim. 2008. Bank Syariah Lebih Butuh Likuiditas. http://www.wacana.co.id. 12 Desember 2008).
Sementara di bank syariah, FDR-nya lebih dari 100% yaitu 113%, dan 13% diambil dari modalnya bank. Ini berarti, jika bank menerima Rp 100 juta, maka semuanya disalurkan dalam bentuk pembiayaan, karena bank syariah tidak bermain di surat berharga melainkan mengutamakan bisnis dari masyarakat. Jadi, apabila ada orang yang akan menarik depositonya, maka bank syariah akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, sebaiknya Bank Indonesia agar segera mengeluarkan instrumen likuiditas untuk bank syariah.
Bank berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya, tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak, akan tetapi prinsip yang digunakan adalah prinsip syariah yang sesuai dengan hukum Islam, seperti (mudharabah) sistem bagi hasil, (musharakah) prinsip penyertaan modal, (murabahah) prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, (ijarah) prinsip sewa antara pihak perbankan dengan pihak peminjam.
Penulis memilih objek penelitian pada Bank Muamalat Indonesia (BMI), karena BMI merupakan peserta dari LPS selain itu dalam sejarah perbankan syariah di Indonesia, praktek bank berdasarkan prinsip bisnis Islam ini baru dimulai pada tahun 1992 dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI merupakan bank pertama yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah hingga saat ini. Selain itu BMI juga memiliki tujuan khusus yaitu memberikan kesempatan kepada orang Islam khususnya dan tidak menutup peluang bagi yang beragama non Islam untuk berhubungan dengan perbankan yang menjamin adanya kebersamaan, keadilan dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu fasilitas-fasilitas kreditnya diutamakan berupa barang/ peralatan modal usaha dengan harapan kehidupan ekonomi nasabah semakin mandiri (Sumitro, 2002: 82).
            Selain itu, alasan peneliti memilih PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai objek penelitian adalah dikarenakan predikat kinerja keuangan yang dicapai dari tahun ke tahun semakin berkembang. Hal ini terlihat pada besarnya aset yang diperoleh sejak tahun 1998 sampai dengan 2007, di mana total aset Bank Muamalat Indonesia meningkat mendekati 2.100%, dan ekuitas tumbuh sebesar 2.000%. Perkembangan tersebut menambah jumlah aset Bank Muamalat menjadi Rp 10,57 triliun di akhir tahun 2007, dengan modal pemegang saham mencapai Rp 846,16 miliar dan pencapaian laba bersih sebesar Rp 145,33 miliar. Kondisi ini menjadikan  Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah yang paling menguntungkan di Indonesia. Di samping itu hingga akhir tahun 2007, produktifitas (laba mencapai Rp 67,34 juta/kru, meningkat dari Rp 48,29 juta/kru pada akhir tahun 2006.
Sebagaimana fungsi perbankan pada umumnya, yakni sebagai lembaga intermediasi (financial intermediary) antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (devisit unit),  Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai salah satu perbankan yang berprinsip syariah juga membutuhkan alat-alat likuid yang berupa dana pihak ketiga yang dihimpun dari nasabah/masyarakat dalam tiap periode tertentu, guna memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Dan kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai suatu lembaga yang berfungsi untuk menjamin simpanan berupaya untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat dalam mempercayakan dana yang dimiliki oleh nasabah pada pihak perbankan dengan menaikkan saldo simpanan yang dijamin pada tiap nasabah.
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Tingkat Likuiditas Sebelum, Saat, dan Setelah Adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk.



B. Rumusan Masalah
1.      Bagaimana tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum, saat, dan setelah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2002-2008?
2.      Adakah perbedaan tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum, dan setelah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2002-2008?

C. Tujuan Penelitian
1.      Untuk mengetahui tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum, saat dan setelah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2002-2008.
2.      Untuk mengetahui perbedaan tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum, dan setelah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2002-2008.

D.    Manfaat Penelitian
1.      Bagi Penulis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi tentang kondisi keuangan yang ada di bank syariah, sehingga menambah minat dan kepercayaan mereka untuk lebih memahami bank syariah.
2.      Bagi Akademis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian, serta dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan perbandingan penelitian dimasa mendatang.
3.      Bagi Lembaga
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini, serta menjadi bahan masukan dalam mengatasi permasalahan yang sejenis.

E.     Batasan Masalah
Agar dalam pembahasan karya ilmiah ini sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka peneliti memberi batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah peneliti akan menganalisis tingkat likuiditas BMI sejak tahun 2002-2008.
1. Tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu pada periode 2002-2004.
2. Tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) saat adanya  Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu pada periode 2005.
3. Tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) setelah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu pada periode 2005-2008.
BAB II
LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu
1.  Umi Khulsum, 2005 mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dalam skripsinya yang berjudul “Penilaian Rasio Keuangan dengan Metode CAMEL Sebagai Alat Pengukur Tingkat Kesehatan Bank pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk”. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa, “Jika dilihat dari penjumlahan keseluruhan CAMEL Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk, mengalami perubahan dari kondisi cukup sehat dengan nilai kreditnya 69,21 berada pada interval antara 66 < 81 menjadi kondisi yang kurang sehat dengan nilai kredit 65,05 berada pada interval antara 51 < 66, perubahan ini diakibatkan oleh adanya kenaikan dari nilai Rasio CAMEL akan tetapi berakibat pada penurunan nilai kredit. Tetapi keadaan tersebut tidak terjadi pada tiga bulan berikutnya, yaitu bulan September dimana kondisinya sama dengan kondisi bulan Maret dengan total nilai kredit 67,89.
2. Lailah, 2006 mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dalam skripsinya yang berjudul ”Analisis Rasio CAMEL Guna Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk”, dalam penelitiannya rasio yang yang dipakai dalam metode CAMEL adalah CAR, RORA, NPM, ROA, BOPO, Cal Money, dan LDR. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa, “Secara umum kondisi keuangan BMI Tbk pada bulan Maret berpredikat cukup sehat, tetapi tidak untuk manajemen yang berpredikat tidak sehat dan rentabilitas berpredikat kurang sehat. Sedangkan bulan Juni BMI mengalami penurunan dengan nilai kredit total sebesar 65,05 dengan predikat kurang sehat, predikat ini diraih disebabkan karena beberapa aspek CAMEL mengalami kenaikan akan tetapi menjadikan penurunan pada nilai kredit. Salah satu aspek tersebut adalah likuiditas dan keempat aspek lainnya mengalami perubahan, September BMI Tbk, kembali pada kondisi awal tahun 2004 yaitu kondisi dimana sama dengan bulan Maret yaitu kondisi yang cukup sehat. Dan berdasarkan analisis di atas sehingga penilaian CAMEL pada setiap laporan keuangan triwulanan dapat digunakan sebagai peringatan dini atau evaluasi terhadap kinerja perbankan selama satu tahun ini.”
Bersadarkan penelitian terdahulu di atas, maka persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang
No
Nama
(Tahun)
Judul Penelitian
Lokasi Penelitian
Jenis
Penelitian
Variabel
Analisis
kesimpulan
1
Umi Khulsum
(2005)


Penilaian Rasio Keuangan Dengan Metode Camel Sebagai Alat Pengukur Tingkat Kesehatan Bank
PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk
Deskriptif kuantitatif
§ Capital (CAR)
§ Asset (RORA)
§ Manajemen (NPM)
§ Earning (ROA&BOPO)
§ Likuiditas (Call Money & LDR)
Jika dilihat dari penjumlahan keseluruhan CAMEL Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk, mengalami perubahan dari kondisi cukup sehat dengan nilai kreditnya 69,21 berada pada interval antara 66 < 81 menjadi kondisi yang kurang sehat dengan nilai kredit 65,05 berada pada interval antara 51 < 66, perubahan ini diakibatkan oleh adanya kenaikan dari nilai Rasio CAMEL akan tetapi berakibat pada penurunan nilai kredit. Tetapi keadaan tersebut tidak terjadi pada tiga bulan berikutnya, yaitu bulan September dimana kondisinya sama dengan kondisi bulan Maret dengan total nilai kredit 67,89.

2
Lailah
(2006)
Analisis Rasio CAMEL Guna Mengukur Tingkat Kesehatan Bank
PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk
Deskriptif kuantitatif
§ Capital (CAR)
§ Asset (KAP)
§ Manajemen
§ Earning (ROA & BOPO)
§ Likuiditas (LDR)
Secara umum kondisi keuangan BMI Tbk pada bulan Maret berpredikat cukup sehat, tetapi tidak untuk manajemen yang berpredikat tidak sehat dan rentabilitas berpredikat kurang sehat. Sedangkan bulan Juni BMI mengalami penurunan dengan nilai kredit total sebesar 65,05 dengan predikat kurang sehat, predikat ini diraih disebabkan karena beberapa aspek CAMEL mengalami kenaikan akan tetapi menjadikan penurunan pada nilai kredit. Salah satu aspek tersebut adalah likuiditas dan keempat aspek lainnya mengalami perubahan, September BMI Tbk, kembali pada kondisi awal tahun 2004 yaitu kondisi dimana sama dengan bulan Maret yaitu kondisi yang cukup sehat.
Pada fakor likuiditas menunjukkan bahwa bank telah menjalankan secara maksimal fungsi intermediasinya dengan baik.

3
Latifatul Khoiriyah
(2009)
Analisis Tingkat Likuiditas Sebelum, Saat, dan Setelah Adanya LPS Periode 2002-2008
PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk
Kuantitatif (Event Study)
Likuiditas :
§  CR
§  LDR
§  NPM to CA
Secara keseluruhan tingkat likuiditas BMI bisa dikatakan aman karena besarnya nilai-nila rasio kesemuanya masih berada pada batas aman tingkat likuiditas yang ditentukan yakni max 110% pada LDR dan 19% pada NCM to CA.
Hasil perhitungan menunjukkan  bahwa rasio likuiditas BMI baik sebelum, saat maupun sesudah adanya LPS bergerak secara fluktuatif. Sehingga analisis dengan menggunakan level signifikan 5% menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat likuiditas BMI yang meliputi variabel CR, LDR, dan NCM to CA  baik sebelum maupun setelah adanya LPS yakni pada tahun 2002-2008.

Sumber : Dari peneliti terdahulu yang diolah oleh peneliti

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti mengkaji/meneliti tentang perbedaan tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum, saat, dan sesudah adanya kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama tujuh tahun yaitu mulai periode 2002-2008. Sedangkan pada peneliti terdahulu, peneliti Lailah (2006) dan Umi Khulsum (2005) mengkaji/meneliti tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan analisis rasio CAMEL (Capital, Aset, Management, Earning, dan Likuidity) pada Bank Muamalat Indonesia (BMI).
Sedangkan persamaannya dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada metode analisis dan objek penelitian, yakni sama-sama menilai kinerja keuangan pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan menggunakan analisis rasio keuangan, akan tetapi peneliti lebih terfokus pada rasio likuiditas, dimana metode analisis yang digunakan oleh peneliti dan peneliti terdahulu adalah metode kuantitatif.

B.     Kajian Teoritis
1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
a.      Sejarah dan Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentan
KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA
Previous
Next Post »
0 Komentar