MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN PADA KOPERASI BMT MASLAHAH MURSALAH LIL UMMAH SIDOGIRI PASURUAN

MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN PADA KOPERASI BMT MASLAHAH MURSALAH LIL UMMAH SIDOGIRI PASURUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian suatu negara sangat ditopang oleh peranan bisnis yang dilakukan oleh para penduduknya. Begitu juga dengan bisnis lembaga keuangan yang berperan mengelola keuangan masyarakat. Dalam ilmu ekonomi kita kenal hukum “bila uang banyak beredar di masyarakat akan mengakibatkan inflasi”. Sehingga di sinilah peran lembaga keuangan yang dapat menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan uang yang disimpan. Bagi sebuah lembaga yang merupakan bisnis keuangan, produk yang diperjualbelikan adalah jasa keuangan. Sebelum dilakukan penjualan jasa keuangan, lembaga keuangan haruslah terlebih dulu membeli jasa keuangan yang tersedia di masyarakat dan membeli jasa keuangan dapat diperoleh dari berbagai sumber dana yang ada, terutama sumber dana dari masyarakat luas (Kasmir, 2001: 45).

Lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary), maka dalam hal ini faktor “kepercayaan” dari masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan. Secara fungsional, lembaga keuangan non bank memiliki persamaan dengan perbankan, namun juga memiliki perbedaan dalam manajemen operasionalnya. Adapun yang termasuk lembaga keuangan non bank di antaranya seperti asuransi, reksadana, pasar modal, dan Baitul Maal wa Tamwil. Ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu membantu atau melayani masyarakat dalam hal keuangan.

Tidak hanya perbankan yang dapat berfungsi sebagai Financial Intermediary, namun ada pula lembaga keuangan non bank, sebut saja salah satunya adalah koperasi. Koperasi merupakan salah satu dari tiga kelompok pelaku ekonomi Indonesia yaitu BUMN/BUMD, swasta, dan koperasi. Eksistensi koperasi telah diakui secara nasional sehingga termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan terwujud dalam Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Keberadaan koperasi telah direspon positif oleh masyarakat. Namun sampai saat ini peran utama koperasi dalam percaturan ekonomi Indonesia belum nampak baik, bahkan terkesan ketinggalan dibanding dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Mungkin karena beberapa hal, antara lain pengelolaannya yang kurang serius dan tidak profesional, kurang memiliki karakter shiddiq dan amanah atau mungkin juga karena modal yang kurang memadai. Koperasi yang menerapkan pola simpan pinjam dengan prinsip syariah biasa disebut Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

Ridwan (2004) dalam Habibah (2008: 3) menjelaskan bahwa di antara lembaga keuangan yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dengan sistem syariahnya. Apalagi masyarakat pedesaan yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan perbankan. Sehingga dengan ini, keberadaan BMT dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat kecil yang kelebihan dana maupun yang kekurangan dana.

BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul dan tenggelam di Indonesia. Sayangnya, gairah munculnya begitu banyak BMT di Indonesia tidak didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan BMT untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan banyaknya BMT yang tenggelam dan bubar yang disebabkan oleh berbagai macam hal antara lain: manajemennya yang amburadul, pengelola yang tidak amanah dan profesional, tidak dipercaya masyarakat, kesulitan modal, dan lain sebagainya. Akibatnya, citra yang timbul di masyarakat sangat jelek. BMT identik dengan jelek, tidak dapat dipercaya, dan sebagainya.

Suatu BMT tetap harus memenuhi kriteria-kriteria layaknya sebuah bank syariah besar dengan beribu-ribu nasabahnya. Salah satu alasan yang sederhana adalah sebuah lembaga yang mengelola uang masyarakat, tentunya harus kredibel, dapat dipercaya oleh masyarakat. Siapapun pasti ingin dirinya diyakinkan bahwa uang yang dia simpan di suatu BMT aman dari resiko apapun dan setiap saat dapat mengambil uangnya kembali.

Usaha untuk mempertahankan kualitas kinerja dan kelangsungan usaha berdasarkan prinsip syariah tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas dari penanaman dana (manajemen dana). Manajemen dana sebagai suatu usaha pengelolaan dana bertujuan untuk mengelola posisi dana yang dihimpun dan pengalokasiannya pada aktivitas financing yang tepat dan optimal sehingga menghasilkan tingkat kinerja yang bagus di mata para stakeholders. Berikut ini adalah tabel data mengenai penghimpunan dan pengalokasian dana oleh “BMT Maslahah Mursalah Lil Ummah”, yaitu:

Tabel 1.1

Penghimpunan dan Pengalokasian Dana BMT-MMU

Periode 2006-2008

MANAJEMEN DANA	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
Penghimpunan DPK	Rp16.092.514.225,11	Rp20.538.776.289,62	Rp30.664.359.953,36
Pengalokasian Dana	Rp12.710.176.480,-	Rp14.511.821.388,-	Rp21.646.845.476,-

Data di atas menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BMT semakin baik dan minat mereka untuk menabungkan dananya pada BMT-MMU terus meningkat. Hal tersebut tentu tidak lepas dari kinerja lembaga BMT itu sendiri.

Terbukti pula dengan semakin bertambahnya kantor cabang BMT-MMU di setiap kecamatan di Pasuruan. Di mana pada tahun 2006 BMT-MMU memiliki kantor cabang sebanyak 14 unit, tahun 2007 mejadi 17 unit, dan tahun 2008 bertambah lagi 3 unit menjadi 20 unit kantor cabang.

Tidak semua lembaga keuangan mampu mengelola dananya dengan efektif dan efisien sehingga akan berdampak pada kinerja keuangan lembaga itu sendiri. Manajemen dana yang diterapkan belum tentu bisa mencapai sasaran pengelolaan aktiva. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen dana yang efektif dan sumber daya yang profesional. Dari segi penerimaan dana bank syariah menawarkan produk funding didukung dengan fasilitas bagi hasil. Sedangkan pengelolaan penyaluran dana harus memperhatikan jenis aktivitas dan jangka waktunya, karena kegiatan penyaluran dana tersebut merupakan pemberian pinjaman atau penyertaan dana tersebut dari bank kepada nasabah yang berarti pembayaran akan dilakukan di waktu yang akan datang (saat jatuh tempo). Sedangkan dana yang disalurkan sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga.

Begitu pula dengan lembaga keuangan lainnya seperti BMT, yang juga berfungsi sebagai perantara keuangan. Hanya saja cakupan dan peranan bisnis BMT tidak sebesar perbankan, karena BMT tak lain hanyalah sejenis koperasi yang berasaskan kekeluargaan.

Masyarakat sebagai pihak yang paling berperan, pada umumnya memiliki sikap tanggap terhadap berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh masing-masing instansi untuk menarik simpati mereka. Simpati dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu BMT tidak terlepas dari penilaian tingkat kesehatan BMT tersebut.

Untuk menilai kesehatan BMT, faktor penilaian kesehatan yang digunakan juga sama dengan faktor penilaian kesehatan perbankan. Hanya saja penilaian kesehatan BMT dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek Jasadiyah dan aspek Ruhiyah. Sistem penilaian kesehatan bank di Indonesia dan di dunia internasional meliputi Capital, Asset, Management, Earning ability, dan Liquidity atau yang lazim disebut CAMEL. Aspek-aspek tersebut satu dengan yang lainnya saling terkait, secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan. Penilaian terhadap faktor CAMEL tersebut merupakan penilaian dari aspek Jasadiyah, sedangkan aspek Ruhiyah dapat dinilai dari ruh dan prinsip kerja BMT. Dengan diketahuinya tingkat kesehatan, maka diketahui pula kinerja BMT itu sendiri.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen dana sangatlah penting dalam operasional lembaga keuangan khususnya BMT selaku lembaga yang memperjualbelikan jasa keuangan (dana). Maka penulis di sini mencoba merangkai berbagai tulisan terkait mengenai teori manajemen dana dengan penilaian tingkat kesehatan BMT yang ditinjau dari aspek Jasadiyah (analisis CAMEL) dan aspek Ruhiyah, hingga kemudian muncul judul “Manajemen Pengelolaan Dana Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Pada Koperasi BMT Maslahah Mursalah Lil Ummah Sidogiri Pasuruan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana manajemen pengelolaan dana yang digunakan oleh BMT-MMU sebagai upaya peningkatan kesehatan?
Bagaimana tingkat kesehatan BMT-MMU ditinjau dari aspek Jasadiyah (analisis CAMEL) dan aspek Ruhiyah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mendeskripsikan tentang manajemen pengelolaan dan pengalokasian dana yang dimiliki sebagai upaya peningkatan kesehatan BMT-MMU.
Untuk mendeskripsikan aplikasi tingkat kesehatan BMT-MMU ditinjau dari segi Aspek Jasadiyah (analisis CAMEL) dan Aspek Ruhiyah.

D. Manfaat Penelitian

Bagi BMT:

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, hasil akhir penilaian Tingkat Kesehatan BMT bagi pihak manajemen BMT sendiri dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menetapkan strategi, mengambil keputusan dan kebijakan yang akan datang.

Bagi Insan Akademik:

Hasil yang ditemukan dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan dijadikan sebagai acuan serta pedoman bagi peneliti di masa yang akan datang yang juga tertarik untuk membahas tentang manajemen pengelolaan dana dan penilaian tingkat kesehatan BMT.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulidatul Mufiydah (2006) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Manajemen Dana Sebagai Salah Satu Variabel Pengendalian Likuiditas, Rentabilitas dan Solvabilitas Bank” dijelaskan bahwa dana terbesar dalam sebuah bank adalah berasal dari pihak ketiga.

Sedangkan dalam skripsi Lilik Hamidah yang berjudul “Pentingnya Likuiditas Dalam Manajemen Dana Pada BMT Maslahah Mursalah Lil Ummah Pasuruan” dijelaskan pada komposisi sumber dana, porsi terbesar diduduki oleh tabungan MDA umum, pinjaman pihak ketiga dan tabungan MDA berjangka yang merupakan dana mahal. Sedangkan sumber dana lainnya seperti tabungan wadiah merupakan dana murah, tetapi tidak dalam jumlah yang signifikan.

Tabel 2.1

Matriks Penelitian Terdahulu

NO	NAMA (TAHUN)	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL
1	Maulidatul Mufiydah (2006)	Analisis Manajemen Dana Sebagai Salah Satu Variabel Pengendalian Likuiditas, Rentabilitas dan Solvabilitas Bank	Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi. Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.	Selama tahun 2003-2005 dana pihak ketiga selalu memberikan porsi dana terbesar bagi PT. Bank Syariah Mandiri. Total dana akhir tahun 2003 & 2004 mengalami peningkatan karena sumber dana yang diperoleh lebih besar dibandingkan penggunaannya. Pada akhir tahun 2005, terjadi penurunan pada kas dan setara kas karena adanya peningkatan beberapa transaksi yang berefek memperkecil kas. Namun, BSM tidak rugi karena di awal tahun 2005 masih terdapat kas dan setara kas yang besar dan sanggup menutupi kekurangan tersebut.
2	Hernawa Rachmanto (2006)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode CAMEL	Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Dengan metode analisis deskriptif aspek CAMEL.	Dalam periode 5 tahun (2001-2005) kinerja PT Bank Syariah Mandiri semakin membaik & yg paling baik yaitu tahun 2003 dimana tingkat kesehatan mencapai 55,90.
3	Lilik Hamidah (2007)	Pentingnya Likuiditas Dalam Manajemen Dana Pada BMT Maslahah Mursalah Lil Ummah Pasuruan	Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara. Menggunakan model analisis data kuantitatif dengan analisis Time Series.	Terdapat kekurangan dana untuk menutupi penggunaan dana, hal ini terlihat dari perhitungan Loan to Deposit Ratio di mana terlihat prosentase LDR dari tahun 2003-2005 di atas 100%. Dari sanalah diketahui bahwa BMT mengalami kekurangan dana/defisit untuk menutupi penggunaan dana antara lain pembiayaan.
4	Habibah (2008)	Pengelolaan Dana Untuk Menjaga Kestabilan Likuiditas dan Solvabilitas Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan	Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.	Pengelolaan Dana di BMT, baik pengelolaan dana untuk lingkup komersil maupun sosial. BMT MMU Sidogiri menggunakan pendekatan Pool of FundApproach.
5	Latifatur Rahmaniya (2009)	Manajemen Pengelolaan Dana Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Pada Koperasi BMT Maslahah Mursalah Lil Ummah Sidogiri Pasuruan	Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif tingkat kesehatan BMT.	Dari penilaian kesehatan BMT-MMU selama periode 2006-2008 termasuk kategori “Sehat”, baik secara aspek Jasadiyah (analisis CAMEL) maupun aspek Ruhiyah.

Dengan melihat tabel di atas, maka nampak akan adanya persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu. Adapun persamaannya adalah tema pembahasan tentang Manajemen Dana dan metode penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

Sedangkan letak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ini yaitu faktor atau unsur yang berkaitan dengan tema pembahasan. Dalam penelitian saat ini mendeskripsikan tentang Manajemen Dana yang berhubungan dengan Tingkat Kesehatan BMT. Begitu pula ada perbedaan pada tahun atau periode sampel penelitian, di mana penelitian saat ini mengambil periode sampel penelitian pada tahun 2006-2008.

B. Kajian Teoritis

1. Sekilas tentang Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Reksohadiprodjo, 1998: 1).

Adapun tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti halnya lembaga-lembaga atau badan usaha lain koperasi hidup di tengah-tengah lingkungan yang mempunyai karakteristik khas Indonesia. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh koperasi Indonesia pada hakikatnya timbul dari suasana lingkungan tersebut yang juga secara langsung mempengaruhi keadaan intern lembaga koperasi tersebut (Reksohadiprodjo, 1998: 3).

Derajat besar kecilnya persoalan dengan sendirinya tergantung pada kekuatan koperasi, artinya ketahanan koperasi terhadap lingkungannya dipengaruhi oleh kekuatan atau kelemahan koperasi tersebut. Dengan demikian mungkin saja bahwa pengaruh lingkungan itu berbeda-beda dirasakan oleh masing-masing koperasi.

Walaupun sebagai badan usaha koperasi dimiliki oleh anggotanya, namun dalam mengerjakan tugas-tugasnya diserahkan kepada orang lain, yaitu pengelola. Sedangkan pengawasannya dilaksanakan oleh orang lain yaitu pengawas. Berbagai karakteristik koperasi yang membedakannya dengan perseroan adalah:

a. Pemilik adalah anggota sekaligus juga pelanggan.

b. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Anggota.

c. Satu anggota adalah satu suara.

d. Organisasi ini diurus secara demokratis.

e. Tujuan yang ingin dicapai adalah mensejahterakan anggotanya, jadi tidak hanya mengejar keuntungan saja. Di sini fungsi sosial sangat diperhatikan oleh koperasi.

f. Keuntungan dibagi berdasarkan besarnya jasa anggota kepada koperasi.

g. Koperasi merupakan sekumpulan orang atau badan hukum yang berusaha mensejahterakan masyarakat (termasuk para anggotanya).

h. Koperasi merupakan alat perjuangan ekonomi.

i. Koperasi merupakan sistem ekonomi.

j. Unit usaha diadakan dengan orientasi melayani anggota.

k. Tata pelaksanaannya bersifat terbuka bagi seluruh anggota.

Karakteristik urutan g, h, dan i mensyaratkan bahwa manajemen koperasi harus menggunakan pendekatan situasional atau kondisional. Sebaliknya, untuk karakteristik a, b, c, d, e, dan f dapat digunakan pendekatan Management by Objective (MBO). Segala perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengawasan, baik yang dilakukan oleh pelaksana maupun pengurus benar-benar berorientasi ke tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, metode MBO merupakan pendekatan yang digunakan untuk menilai prestasi kerja masing-masing, di mana penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil kerja yang dicapai dengan yang direncanakan (Sukamdiyo, 1996: 20-21).

2. Baitul Maal Wa Tamwil

a. Pengertian Usaha BMT

Kata Baitul mal berasal dari kata bait dan al-mal. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan al-mal berarti harta benda atau kekayaan. Jadi baitul mal secara harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan. Namun demikian, kata baitul mal biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara) (Lubis, 2004: 114).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Menurut Widodo, dkk (1999) dalam Hamidah (2007: 16) istilah BMT adalah penggabungan dari Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustahiq yang berhak atau untuk kebaikan. Adapun Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motive. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin (Azis, 2008: 2). Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi yaitu:

1) Baitut Tamwil (Bait = rumah; at-Tamwil = pengembangan harta). Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

2) Baitul Maal (Bait = rumah; Maal = harta). Menerima titipan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Menurut Ridwan (2004) dalam Hamidah (2007: 17) BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi Baitul Maal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi Baitul Tamwil. Sebagai lembaga sosial, Baitul Maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga Amil Zakat. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor jasa keuangan, yakni simpan pinjam seperti usaha perbankan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BMT sebagai Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial, serta sebagai Baitut Tamwil yang berfungsi sebagai lembaga bisnis yang bermotif laba. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, namun sangat mungkin dibentuk perundangan sendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian (Ridwan, 2004 dalam Hamidah, 2007: 17).

b. Visi BMT

Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian (Azis, 2008: 3).

c. Misi BMT

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan makmur, maju berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT. Sehingga misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

d. Tujuan BMT

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya agar dapat mandiri dan tidak tergantung pada BMT dengan memberikan modal pinjaman. Namun demikian BMT harus menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan.

e. Asas dan Landasan Usaha BMT

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (Kaffah), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.

f. Kendala Pengembangan BMT

Dalam perkembangannya BMT tentunya tidak lepas dari berbagai kendala, walaupun tidak terlalu berlaku sepenuhnya kendala ini di suatu BMT. Kendala-kendala tersebut menurut Sudarsono (2004) dalam Habibah (2008: 21), adalah sebagai berikut:

1) Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT, hal ini yang menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Dan belum tentu pembiayaan yang diberikan BMT cukup memadai untuk modal usaha masyarakat.

2) Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal tetapi masih banyak masyarakat berhubungan dengan rentenir. Hal ini disebabkan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat, walaupun ia membayar bunga yang cukup tinggi. Ternyata ada beberapa daerah yang terdapat BMT masih ada rentenir, artinya BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.

3) Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat tetapi di tempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu perlu upaya dari masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah.

4) BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang ia hadapi. Keadaan ini kadang menciptakan iklim persaingan yang tidak islami, bahkan hal ini mempengaruhi pola pengelolaan BMT tersebut lebih pragmatis.

5) Dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis (Business Oriented). Sehingga timbul kecenderungan kegiatan BMT bernuansa pragmatis lebih dominan daripada kegiatan yang bernuansa idealis.

6) Dalam upaya untuk mendapatkan nasabah timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional terutama untuk produk yang berprinsip jual beli (Bai’). Hal ini akan mengarahkan nasabah untuk berpikir profit oriented daripada memahamkan aspek syariah, lewat cara membandingkan keuntungan bagi hasil BMT dengan bunga di bank dan lembaga keuangan konvensional.

7) BMT lebih cenderung menjadi Baitut Tamwil daripada Baitul Maal. Di mana lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah.

8) Pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga menyebabkan dinamisasi dan inovasi BMT tersebut kurang.

g. Strategi Pengembangan BMT

Semakin berkembangnya masalah ekonomi masyarakat, maka berbagai kendala tidak mungkin dilepaskan dari keberadaan BMT. Oleh karena itu, perlu strategi yang jitu guna mempertahankan eksistensi BMT tersebut. Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sumber daya manusia yang kurang memadai kebanyakan berkorelasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. BMT dituntut meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal ataupun non formal, oleh karena kerjasama dengan lembaga pendidikan yang mempunyai relevansi dengan hal ini tidak bisa diabaikan, misalnya kerjasama BMT dengan lembaga-lembaga pendidikan atau bisnis islami.

2) Strategi pemasaran yang local oriented berdampak pada lemahnya upaya BMT untuk mensosialisasikan produk-produk BMT di luar masyarakat di mana BMT itu berada. Guna mengembangkan BMT maka upaya-upaya meningkatkan teknik pemasaran perlu dilakukan, guna memperkenalkan eksistensi BMT di tengah-tengah masyarakat.

3) Perlunya inovasi. Produk yang ditawarkan kepada masyarakat relatif tetap, dan kadangkala BMT tidak mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada di masyarakat. Hal ini timbul dari berbagai sebab; pertama, timbulnya kekhawatiran tidak sesuai dengan syariah; kedua, memahami produk BMT hanya seperti yang ada. Kebebasan dalam melakukan inovasi produk yang sesuai dengan syariah diperlukan supaya BMT mampu tetap eksis di tengah-tengah masyarakat.

4) Untuk meningkatkan kualitas layanan BMT diperlukan pengetahuan strategis dalam bisnis (Business Strategy). Hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme BMT dalam bidang pelayanan. Isu-isu yang berkembang dalam bidang ini biasanya adalah pelayanan tepat waktu, pelayanan siap sedia, pelayanan siap dana, dan sebagainya.

5) Pengembangan aspek paradigmatik, diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis islami sekaligus meningkatkan muatan-muatan Islam dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.

6) Sesama BMT sebagai partner dalam rangka mengentaskan ekonomi masyarakat, demikian antar BMT dengan BPR Syariah ataupun bank syariah merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan yang antara satu dengan yang lainnya mempunyai tujuan untuk menegakkan syariat Islam di dalam bidang ekonomi.

7) Perlu adanya evaluasi bersama guna memberikan peluang bagi BMT atau lembaga sertifikasi BMT. Lembaga ini bertujuan khusus untuk memberikan laporan peringkat kinerja kwartalan atau tahunan BMT di seluruh Indonesia (Sudarsono, 2004 dalam Habibah: 2008, 25).

h. Key Success Factor BMT

1) Secara operasional mampu melaksanakan prinsip-prinsip syariah secara berkesinambungan, yang dilandasi oleh kekuatan ruhiyah yang memadai dari pengurus dan pengelolanya.

2) Adanya komitmen dan ghirah yang tinggi dari pendiri dan pengelolanya, yang itu pun berpangkal dari kesadaran ruhiyah yang cukup baik.

3) Didirikannya BMT berorientasi pada landasan niat untuk beribadah pada Allah SWT melalui penguatan ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan ummat.

4) Meluasnya dukungan dari para aghniya’ dan tokoh-tokoh masyarakat setempat termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya.

5) Kemampuan manajemen dan keterampilan teknis lembaga keuangan pengurus dan pengelolanya yang didukung oleh pelatihan yang cukup dan lengkap meliputi teori, praktek dan MMQ (metode memahami dan mengamalkan al-Qur’an).

6) Mampu memelihara kepercayaan masyarakat yang tinggi melalui hubungan emosional yang islami.

7) Pendiriannya dilakukan sesuai dengan petunjuk yang antara lain tercermin dalam buku “Pedoman Cara Pendirian BMT”.

8) Kemampuan menghimpun dana dengan pendekatan-pendekatan islami dan manusiawi.

9) Berusaha secara terus-menerus menjadi lembaga penyambung dan pemelihara ukhuwah islamiyah di antara pengurus, pengelola, Pokusma (kelompok usaha muamalah), dan anggotanya (Azis, 2008).

3. Manajemen

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan (Hasibuan, 2001: 1). Selanjutnya kata manajemen (management) dapat mempunyai beberapa arti. Pertama sebagai pengelolaan, pengendalian atau penanganan (managing). Kedua, perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa skillful treatment. Ketiga, gabungan dari dua pengertian tersebut, yaitu yang berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga atau suatu bentuk kerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu (Herujito, 2001: 1).

Sedangkan menurut G. R. Terry mengatakan bahwa management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources. Yang artinya, manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Hasibuan, 2001: 2).

4. Pengertian Dana

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai (Muhammad, 2005: 49).

a. Dana Dalam Artian Kas

Sebagaimana dijelaskan oleh Riyanto (2002) dalam Hamidah (2007: 14) kas merupakan unsur modal kerja yang dapat digunakan untuk menguasai serta memiliki barang dan jasa apa saja yang diinginkan. Kas merupakan dana dalam bentuk yang pasti dan tunai. Namun, harus tetap dijaga agar jumlah kas tidak terlalu besar, sebab kas yang terlalu besar menunjukkan penggunaan dana yang tidak efisien. Tetapi di lain pihak ada kewajiban bagi bank untuk mempertahankan kas dalam jumlah tertentu agar dapat memenuhi kewajiban dan kebutuhan finansial tepat pada waktunya.

b. Dana Dalam Artian Modal Kerja

Modal kerja erat hubungannya dengan operasi koperasi sehari-hari juga menunjukkan tingkat keamanan atau margin of safety para kreditur terutama kreditur jangka pendek. Adapun modal kerja yang cukup sangat penting bagi suatu koperasi karena dengan modal kerja yang cukup itu memungkinkan bagi koperasi untuk beroperasi dengan seekonomis mungkin dan koperasi tidak mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis atau kekacauan keuangan (Munawir, 2002 dalam Hamidah, 2007: 15).

5. Manajemen Dana

a. Pengertian Manajemen Dana

Manajemen dana bank adalah sebagai suatu proses pengelolaan penghimpunan dana-dana masyarakat ke dalam bank dan pengalokasian dana-dana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya serta pemupukannya secara optimal melalui penggerakan semua sumber daya yang tersedia demi mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuai dengan batas ketentuan peraturan yang berlaku (Muhammad, 2005: 42).

b. Tujuan Manajemen Dana

Pokok-pokok permasalahan manajemen dana bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya adalah:

1) Berapa memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif murah.

2) Berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapatan yang optimal.

3) Berapa besarnya dividen yang dibayarkan yang dapat memuaskan pemilik/pendiri dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan bank syariah.

Dari permasalahan yang ada di atas, maka manajemen dana mempunyai tujuan sebagai berikut:

1) Memperoleh profit yang optimal.

2) Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai.

3) Menyimpan cadangan.

4) Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain.

5) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.

Dari tujuan-tujuan di atas, bila diamati akan didapat kontradiksi antara tujuan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, di satu sisi bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, tentunya ini bisa direalisasi dengan memberikan pembiayaan yang sebesar-besarnya, namun di sisi lain kita juga harus menyediakan dana kas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban segera dibayar, yang harus didukung oleh tersedianya dana yang memadai. (Muhammad, 2005: 48)

c. Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Dana BMT

Dalam menerapkan manajemen dana banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik bersumber dari intern lembaga keuangan itu sendiri ataupun dari eksternal (Muhammad, 2005: 44). Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dana BMT dapat dikelompokkan antara lain:

1) Kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter

Setiap muncul kebijaksanaan moneter yang baru, tidak hanya bank tetapi juga BMT harus harus mengambil langkah-langkah penyesuaian agar tidak melanggar peraturan atau ketinggalan di dalam percaturan keuangan dan perekonomian pada umumnya. Pentingnya pada bankir mengikuti kebijaksanaan moneter karena setiap kebijaksanaan tersebut mempunyai unsur-unsur yang perlu dipahami oleh bank agar langkah-langkah yang diambil selalu seirama.

2) Lingkungan

Lingkungan BMT baik internal maupun eksternal akan mempengaruhi gaya manajemen dana yang digunakan.

3) Mobilisasi dana

Dana yang ada di dalam masyarakat sifatnya relatif terbatas yang diperebutkan oleh perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu berlaku hukum permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dana antara lain:

a) Ketentuan kewajiban pemeliharaan likuiditas (cash requirement ratio).

b) Jumlah ekspansi uang primer dari bank sentral.

c) Selera masyarakat untuk memilih bentuk simpanan yang diinginkan.

d) Tingkat pendapatan per kapita.

e) Peraturan-peraturan yang terkait pada masing-masing jenis dana.

4) Hubungan peminjam dengan pemodal

Di dalam masyarakat terdapat dua pihak, yaitu mereka yang mempunyai kelebihan uang (pemodal) dan di pihak lain yang mengalami kekurangan uang (peminjam) untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. BMT yang pada dasarnya adalah penghubung atau mediator antara pemodal dengan peminjam berperan besar dalam hal menghubungkan dua kepentingan ini agar kedua pihak ini mencapai tujuan atas kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

6. Sumber Dana

Salah satu ruang lingkup kegiatan manajemen dana adalah aktivitas penghimpunan dana yang nantinya berfungsi menjadi sumber dana bank (Mufiydah, 2006: 25). Agak sedikit berbeda dengan bank, BMT tidak dapat memperoleh dana seluas-luasnya layaknya dana yang dihimpun oleh perbankan.

Pertumbuhan setiap BMT sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, lembaga keuangan tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali (Muhammad, 2005: 49).

Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat (Kasmir, 2004: 45). Sedangkan menurut Siamat (1993) dalam Dendawijaya (2005: 46), dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.

Dalam BMT berbagai sumber dana dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis (Ridwan, 2004 dalam Habibah, 2008: 15), yakni:

Dana pihak kesatu

Dana pihak kesatu ini sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian. Dalam perbankan hal ini dikenal dengan istilah modal disetor. Dana ini dapat terus dikembangkan, seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak kesatu ini dapat dikelompokkan menjadi:

1) Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan)

Yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Untuk memperbanyak jumlah simpanan pokok khusus ini, BMT dapat menghubungi para aghniya maupun lembaga-lembaga Islam. simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu 1 tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpanan akan mendapat porsi laba atau SHU pada setiap akhir tahun secara proporsional. Dengan jumlah modalnya.

2) Simpanan Pokok

Simpanan pokok ialah yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayarannya dapat saja dicicil, supaya dapat menjaring jumlah anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.

3) Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU.

4) Simpanan Sukarela

Adalah simpanan yang dilakukan secara sukarela baik jumlahnya maupun jangka waktunya.

5) Dana Cadangan

Yaitu bagian dari SHU (keuntungan) yang tidak dibagikan kepada anggota yang dimaksudkan untuk menambah modal.

Dana pihak kedua

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing, dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki dana yang dikelola secara syariah. Berbagai lembaga yang mungkin dijadikan mitra untuk meraih pembiayaan misalnya, Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan lembaga keuangan Islam lainnya.

Dana pihak ketiga

Dana ini merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber ini sangat luas dan tidak terbatas. Dana pihak ketiga inilah yang paling besar porsinya karena berasal dari masyarakat luas.

Dilihat dari cara pengambilan sumber dananya, maka dapat dibagi menjadi empat:

1) Simpanan Lancar (Tabungan)

Adalah simpanan anggota kepada BMT yang dapat diambil sewaktu-waktu (setiap saat). BMT tidak dapat menolak permohonan pengambilan tabungan ini.

2) Simpanan Tidak Lancar (Deposito)

Adalah simpanan anggota kepada BMT yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.

3) Hibah

Yaitu pemberian dana dari pihak lain dan tidak ada kewajiban untuk membayar kembali baik berupa pokok pemberian maupun jasa.

4) Dana Lain Yang Tidak Mengikat

Berbagai sumber permodalan BMT tersebut semuanya sangat penting. Namun untuk mendapatkan jumlah dana yang besar, maka pengembangan unsur modal penyertaan perlu diperhatikan. Unsur ini dapat digunakan untuk menjaring para aghniya baik individu maupun lembaga lainnya.

7. Penggunaan Dana BMT

Penggunaan dana BMT merupakan upaya menggunakan dana BMT untuk keperluan operasional yang dapat mengakibatkan berkembangnya BMT atau sebaliknya, jika penggunaannya salah.

Pengalokasian dana BMT ini harus selalu berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Manajemen akan selalu dihadapkan pada dua persoalan, yakni bagaimana akan semaksimal mungkin mengalokasikan dana yang dapat memberikan pendapatan maksimal pula dan tetap menjaga kondisi keuangan sehingga dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya setiap saat. Dua kondisi ini dapat dicapai, jika manajemen mampu bertindak sesuai dengan landasan BMT yang sebenarnya. Untuk itu, pengalokasian dana BMT harus memperhatikan aspek (Ridwan, 2004 dalam Habibah, 2008: 19) sebagai berikut:

a. Aman, artinya dana BMT dapat dijamin pengembaliannya.

b. Lancar, artinya perputaran dana dapat berjalan dengan cepat.

c. Menghasilkan, artinya pengalokasian dana harus dapat memberikan pendapatan maksimal.

d. Halal, artinya pengalokasian dana BMT harus pada usaha yang halal baik dari tinjauan hukum positif maupun agama.

e. Diutamakan untuk pengembangan usaha ekonomi anggota.

Setelah dana pihak ketiga (DPK) dikumpulkan, maka sesuai dengan fungsi intermediary-nya maka lembaga keuangan berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, BMT harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan (Muhammad, 2005: 55). Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah.
Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi.

Dalam bukunya Dendawijaya (2005: 54) dijelaskan cara penempatan (alokasi) dana oleh suatu bank umum dengan mempertimbangkan sumber dana yang diperolehnya terdiri atas dua pendekatan yang masih banyak dipergunakan/dipilih oleh eksekutif bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu:

a. Pool of Fund Approach

Adalah penempatan (alokasi) dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana, seperti sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehannya.

b. Assets Allocation Approach

Adalah penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut.

Sedangkan menurut Arifin (2002) dalam Muhammad (2005: 56-58) alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

Earning Assets (aktiva yang menghasilkan)

Aktiva yang dapat menghasilkan atau Earning Assets adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:

1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah)

2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (Musyarakah)

3) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (Al-Bai’)

4) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (Ijarah dan Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiah bi Tamlik)

5) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitan dengan perbankan maka ini merupakan fungsi yang terpenting. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat memberikan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (yield on financing) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya bank komersial memberikan pembiayaan berjangka pendek dan menengah, meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan juga bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayai.

Di samping penggunaan dana untuk pembiayaan, bagi bank syariah juga dapat mengalokasikan dananya untuk fungsi investasi pada surat-surat berharga. Porsi terbesar berikutnya dari fungsi penggunaan dana bank adalah berupa investasi pada surat-surat berharga. Selain untuk tujuan memperoleh penghasilan, investasi pada surat berharga ini dilakukan sebagai salah satu media pengelolaan likuiditas, di mana bank harus menginvestasikan dana yang ada seoptimal mungkin, tetapi dapat dicairkan sewaktu-waktu bila bank membutuhkan dengan tanpa atau sedikit sekali mengurangi nilainya. Tingkat penghasilan dari investasi (yield on investment) pada surat berharga tersebut pada umumnya lebih rendah daripada yield on financing.

Non Earning Assets (aktiva yang tidak menghasilkan), terdiri dari:

1) Aktiva dalam bentuk tunai (cash assets)

Aktiva dalam bentuk tunai atau cash assets terdiri dari uang tunai dalam vault, cadangan likuiditas (primary reserve) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (collections). Dari aktiva tunai ini bank tidak memperoleh penghasilan, dan kalaupun ada sangat kecil dan tidak berarti. Namun demikian investasi pada cash assets adalah penting untuk mendukung fungsi simpanan pada bank, dan dalam beberapa hal juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan dari pihak koresponden yang berkaitan dengan pembiayaan investasi.

Bank harus memelihara uang tunai dalam vault yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Bank harus dapat memenuhi kebutuhan para nasabah penyimpan dana yang ingin menarik dananya dalam bentuk tunai, meskipun bank juga harus membatasi jumlah investasi dalam bentuk uang tunai, karena bila terlalu banyak dapat mengurangi tingkat penghasilan bank.

Bank juga harus memelihara cash assets sebagai cadangan (reserve) dalam bentuk rekening pada bank sentral. Biasanya bank sentral menetapkan kewajiban ini berdasarkan jumlah dan tipe simpanan nasabah bank. Bank menggunakan cadangan ini untuk memproses cek yang ditarik melalui kliring. Bank juga memelihara saldo dalam jumlah tertentu pada bank koresponden sebagai kompensasi atas servis yang diperoleh seperti cek kliring, layanan yang berkaitan dengan proses pembiayaan, investasi dan partisipasi dalam sindikasi pembiayaan. Saldo pada bank koresponden dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan cadangan bagi bank yang tidak menjadi anggota lembaga kliring.

2) Pinjaman (qard)

Pinjaman qard al hasan adalah merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. untuk kegiatan ini bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima qard.

3) Penanaman Dana dalam Aktiva Tetap dan Inventaris

Penanaman dana dalam bentuk ini juga tidak menghasilkan pendapatan bagi lembaga keuangan manapun, tetapi merupakan kebutuhan untuk menfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas itu terdiri dari bangunan gedung, kendaraan dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabahnya.

Gambaran tentang pola penghimpunan dana dan pengalokasiannya dapat dilakukan melalui pendekatan pusat pengumpulan dana (Pool of Funds Approach) dan pendekatan alokasi aktiva (Assets allocation Approach), sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Gambar 2.1

Sumber dan Penggunaan Dana Berdasarkan Pendekatan

Pusat Pengumpulan Dana (Pool of Funds Approach)

Sumber & Penggunaan Dana

Primary Reserve

Wadiah

Sumber Dana Penggunaan

Secondary Reserve

Qard

Musyarakah

Dana Pool

Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah

Murabahah

Salam

Istishna’

Ijarah

Aktiva Tetap

Special Project

Sumber : (Arifin, 2002 dalam Muhammad, 2005: 59)

Gambar 2.2

Sumber dan Penggunaan Dana Berdasarkan

Assets Allocation Approach

Sumber dan Penggunaan Dana

(Assets Allocation Approach)

Primary Reserve

Wadiah

Sumber Dana Penggunaan Dana

Secondary Reserve

Qard

Murabahah

Salam

Istishna’

Ijarah (wa iktina)

Mudharabah

Musyarakah

Aktiva Tetap

Sumber : (Arifin, 2002 dalam Muhammad, 2005: 60)

8. Arti Pentingnya Analisa Sumber dan Penggunaan Dana

a. Untuk mengetahui laporan tahun lalu

b. Untuk proyeksi yang dimaksudkan

c. Untuk menilai kebijaksanaan dalam penggunaan dan cara mendapatkan dana untuk periode mendatang.

9. Tingkat Kesehatan BMT

a. Pengertian Tingkat Kesehatan BMT

Tingkat kesehatan BMT merupakan suatu kondisi yang terlihat sebagai gambaran kinerja dan kualitas BMT, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat mempengaruhi aktivitas BMT serta pencapaian target-target BMT, untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Penilaian tingkat kesehatan BMT sangat bermanfaaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual BMT kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi nasabah dan pengelola. selain itu, dengan mengetahui tingkat kesehatannya akan membantu pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan sehingga terhindar dari kesalahan pengambilan keputusan.

Beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat kesehatan BMT, yaitu:

1) faktor SDM, kondisi BMT sangat dipengaruhi oleh kemampuan SDM dalam mengelola BMT.

2) Faktor sumber daya, termasuk didalamnya adalah dana dan fasilitas kerja.

Sebuah BMT perlu diketahui tingkat kesehatannya, karena BMT merupakan sebuah lembaga keuangan pendukung kegiatan ekonomi rakyat (Hosen, 2008: 43). BMT yang sehat akan :

1) Aman

2) Dipercaya

3) Bermanfaat

Aspek kesehatan BMT dapat dilihat dari :

1) Aspek Jasadiyah, yang meliputi

a) Kinerja keuangan

BMT mampu melakukan penggalangan, pengaturan, penyaluran, dan penempatan dana dengan baik, teliti, hati-hati, cerdik, dan benar, sehingga berlangsung kelancaran arus pendanaan dalam pengelolaan kegiatan usaha BMT dan akan meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan. Kinerja keuangan ini dapat dinilai dari faktor CAMEL.

b) Kelembagaan dan manajemen

BMT memiliki kesiapan untuk melakukan operasinya dilihat dari sisi kelengkapan legalitas, aturan-aturan, dan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan dan pengawasan, SDM, permodalan, sarana, dan prasarana kerja.

2) Aspek Ruhiyah, yang meliputi :

a) Visi dan misi BMT

Pengelola, pengurus, dan pengawas syariah, dan seluruh anggotanya memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan visi dan misi BMT.

b) Kepekaan sosial

Pengelola, pengurus, dan pengawas syariah, dan seluruh anggotanya memiliki kepekaan yang tajam dan dalam, responsif, proaktif, terhadap nasib para anggota dan nasib (kualitas hidup) warga masyarakat di sekitar BMT tersebut.

c) Rasa memiliki yang kuat

Pengelola, pengurus, dan pengawas syariah, dan seluruh anggota serta masyarakat sekitar memiliki kepedulian untuk memelihara keberlangsungan hidup BMT sebagai sarana ibadah.

d) Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah

Pengelola, pengurus, dan pengawas syariah, dan seluruh anggota memberlakukan aturan dan implementasi operasional BMT sesuai dengan syariah (Hosen, 2008: 44).

Dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan BMT terdapat 5 aspek yang menjadi acuan dasar penilaian. Dasar penilaian ini mengacu pada sistem penilaian kesehatan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) yang dikenal dengan istilah CAMEL (Capital adequacy, Asset quality, Management of risk, Earning ability, dan Liquidity sufficiency). Kelima aspek tersebut adalah modal, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas. Tidak banyak berbeda dengan penilaian kesehatan perbankan, karena BMT juga merupakan lembaga keuangan.

b. Pihak-pihak Yang Membutuhkan Laporan Kesehatan BMT

Tingkat kesehatan suatu bank menjadi salah satu tolok ukur kinerja keuangan bank yang sangat penting dewasa ini, karena dari hasil penilaian ini akan dapat diketahui performance pemilik dan profesionalisme pengelola bank tersebut (Riyadi, 2006: 175).

Begitu pula sama halnya dengan BMT. Terdapat beberapa pihak yang sangat membutuhkan hasil penilaian tingkat kesehatan BMT yaitu:

1) Pengelola BMT

Yang dimaksud dengan pengelola di sini adalah Pemilik, Pengurus, pengawas dan Manajer pengelola BMT sangat berkepentingan terhadap penilaian tingkat kesehatan BMT yang dikelolanya, berdasarkan hasil penilaian tersebut dapat diketahui letak kekurangan/kelemahan yang dihadapi BMT, sehingga dapat diambil kebijakan yang dapat mempertahankan tingkat kesehatan bank yang telah dicapainya atau meningkatkan tingkat kesehatannya.

2) Masyarakat Pengguna Jasa BMT/Anggota

Dalam kondisi perekonomian yang belum stabil, ditambah penegakan hukum yang belum dapat berjalan dan kondisi sosial politik yang mudah berubah maka Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dapat dijadikan acuan bagi para pemilik dana untuk menyimpan uangnya pada BMT yang memiliki kondisi “Sehat”. Karena hal ini akan memberikan jaminan bahwa dalam waktu tertentu dana yang disimpan pada BMT tersebut akan aman.

3) Lembaga Keuangan Lain

Dalam hal ini lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada BMT perlu untuk mengetahui tingkat kesehatan BMT. Sehingga lembaga keuangan mengetahui bahwa dana tersebut mampu dikelola dengan baik oleh pihak BMT.

c. Predikat Tingkat Kesehatan BMT

Kondisi tingkat kesehatan BMT saat ini dikelompokkan menjadi 4 predikat (Riyadi, 2006: 176), yaitu:

1) Sehat

2) Cukup Sehat

3) Kurang Sehat

4) Tidak Sehat

d. Faktor Penilaian CAMEL

Berikut ini merupakan faktor-faktor penentu tingkat kesehatan BMT yang rumusnya tak jauh beda dengan perhitungan pada perbankan, adalah sebagai berikut:

1) Capital

Modal merupakan hal terpenting dalam memulai dan menjalankan suatu usaha apa saja. Kekurangan modal merupakan gejala umum yang dialami lembaga keuangan di negara-negara berkembang. Kekurangan modal tersebut dapat bersumber dari dua hal, yang pertama adalah karena modal yang jumlahnya kecil, yang kedua adalah kualitas modalnya yang buruk. Rasio yang digunakan untuk menilai aspek permodalan pada BMT adalah dengan metode CAR (Capital Adequacy Ratio) dan perhitungannya sebagai berikut :

CAR = Modal x 100%

Total Asset

2) Assets

Aset merupakan total aktiva yang dimiliki oleh BMT selama periode tertentu. Penilaian kualitas asset pada BMT tidaklah serumit penilaian aset pada perbankan. Untuk menilai kualitas aset pada BMT dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Aktiva = Laba Bersih x 100%

Total Aktiva Produktif

3) Management

Untuk menilai manajemen suatu BMT terdapat beberapa pertanyaan/pernyataan yang menyangkut tentang manajemen permodalan, aktiva, pengelolaan, rentabilitas dan likuiditas. Namun pernyataan tersebut tidaklah sebanyak pernyataan yang ada pada perbankan.

4) Earning

Earning (rentabilitas) diartikan sebagai rasio untuk mengetahui kemampuan BMT dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasionalnya. Terdapat 3 cara penilaian laba pada BMT, yaitu:

a) Rasio SHU sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional.

Earning 1 = SHU sebelum pajak x 100%

Pendapatan Operasional

b) Rasio SHU sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap total asset.

Earning 2 = SHU sebelum pajak x 100%

Total Asset

c) Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan Operasional dalam periode yang sama.

BOPO = Biaya Operasional x 100%

Pendapatan Operasional

5) Liquidity

a) Rasio Lancar (Cash Ratio)

Rasio lancar dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan besarnya kas yang dipunyai suatu lembaga ditambah aset-aset yang bisa berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun, relatif terhadap besarnya hutang-hutang yang jatuh tempo dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun (Hanafi, 2005: 212).

Cash Ratio = Hutang Lancar x 100%

Aktiva Lancar

Yang dimaksud alat likuid adalah kas dan penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi dengan tabungan bank lain pada bank. Sedangkan hutang lancar adalah meliputi kewajiban segera, tabungan dan deposito.

b) Loan to Deposit Ratio (LDR)

LDR mempunyai pengertian sebagai alat likuid untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam membayar semua dana masyarakat dengan mengandalkan pembiayaan yang didistribusikan kepada masyarakat. Besarnya LDR menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110% (Kasmir, 2001: 272).

LDR = Total Pembiayaan x 100%

Total DPK

e. Hasil Penilaian

Hasil penilaian kesehatan BMT dapat dilihat dari perhitungan data-data laporan keuangan menurut aspek CAMEL, yang juga meliputi kriteria sebagai berikut:

1) “Sehat”

2) “Cukup Sehat”

3) “Kurang Sehat”

4) “Tidak Sehat”

Hanya saja dalam penilaian tingkat kesehatan BMT tidak ditetapkan adanya nilai kredit layaknya penilaian tingkat kesehatan perbankan.

C. Manajemen dalam Perspektif Islam

Islam mewajibkan para penguasa dan pengusaha untuk berbuat adil, jujur dan amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayatan thayyibah) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (ukhuwah), keadilan sosial-ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Sebagaimana tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka (Arifin, 2002: 96).

Harta benda di sini tidak dapat mengantarkan tujuan ini, kecuali bila dialokasikan dan didistribusikan secara merata. Hal ini menuntut penyertaan kriteria moral tertentu dalam menikmati harta benda, operasi pasar dan politbiro. Apabila harta benda menjadi tujuan itu sendiri, maka akan mengakibatkan ketidakmerataan, ketidakseimbangan dan perusakan lingkungan yang pada akhirnya akan mengurangi kebahagiaan anggota masyarakat di masa sekarang maupun bagi generasi mendatang. Al-Qur’an telah memerintahkan agar supaya harta dapat diratakan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, sebagaimana firman-Nya:

ö’s1 Ÿw tbqä3tƒ P's!rßŠ tû÷üt/ Ïä!$uŠÏYøîF{$# öNä3ZÏB 4 ÇÐÈ

“...Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” (QS. Al-Hasyr: 7).

Untuk itu para penguasa dan pengusaha harus menjalankan manajemen yang baik dan sehat. Manajemen yang baik harus memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh ditinggalkan (Conditio sine qua non) demi mencapai hasil tugas yang baik. Oleh karena itu para penguasa atau pengusaha wajib mempelajari ilmu manajemen. Apalagi bila prinsip atau teknik manajemen itu terdapat atau diisyaratkan dalam Al-Qur’an atau hadits.

Manajemen selalu terdapat dan sangat penting untuk mengatur semua kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, yayasan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan memanfaatkan 6M (men, materials, machines, methods, money, and markets) dalam proses manajemen tersebut. Dengan manajemen yang baik maka pembinaan kerja sama akan serasi dan harmonis, saling menghormati dan mencintai, sehingga tujuan optimal akan tercapai. Begitu pentingnya peranan manajemen dalam kehidupan manusia mengharuskan kita mempelajari, menghayati, dan menerapkannya demi hari esok yang lebih baik (Hasibuan, 2001: 4). Hal tersebut telah ditegaskan dalam ajaran Islam sebagaimana firman Allah swt dalam surat Ash-Shaff ayat 4 yang berbunyi:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh” (QS as-Shaff: 4).

Islam telah menegaskan tentang kebaikan dalam mengatur segala sesuatu yang dilakukan. Sehingga diharapkan dengan adanya manajemen ini, organisasi (perusahaan) dapat berjalan dengan baik dan lancar kepada tujuan yang telah ditetapkan. Dan perusahaan pun mampu survive dalam rentang waktu yang berkepanjangan.

Manajemen Dana

Kerangka Berpikir

Manajemen dana merupakan sistem yang mengatur tentang pengelolaan sumber dan pengalokasian dana. Manajemen dana di sini berhubungan sebagai upaya peningkatan kesehatan BMT, dari segi aspek jasadiyah dan aspek ruhiyah. Untuk aspek jasadiyah menggunakan faktor-faktor CAMEL, sedangkan untuk aspek ruhiyah ditinjau dari visi dan misi, kepekaan sosial, rasa memiliki yang kuat, serta komitmen pada prinsip syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis (Wirartha, 2006: 69). Adapun penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis masalah untuk memperoleh fakta-fakta dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Metode penelitian mencakup alat dan prosedur penelitian.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Koperasi BMT Maslahah Mursalah Lil Ummah Jl. Raya Sidogiri No. 09 Sidogiri Kraton Pasuruan 67151.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan rinci (Indriantoro dan Supomo, 1999: 12).

C. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data penelitian terdiri atas: sumber data primer dan sumber data sekunder. (Indriantoro dan Supomo, 1999: 146)

Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder juga. Yang mana data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 1999: 146-147).

D. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data (Sugiyono, 2005: 129). Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di antaranya:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan (Soemitro, 1985 dalam Subagyo, 2004: 63). Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya. Peneliti di sini melakukan observasi secara non partisipatif, yaitu peneliti tidak melibatkan diri dalam aktivitas objek yang diteliti, pengamatan dilakukan secara sepintas pada saat tertentu (Subagyo, 2004: 66). Dalam hal ini peneliti melakukan observasi pada aktivitas dan budaya kerja Para karyawan BMT-MMU.

2. Dokumentasi

Metode penelitian yang umumnya menggunakan data sekunder adalah penelitian arsip atau metode dokumentasi. Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa: faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program (Indriantoro dan Supomo, 1999: 146). Dalam hal ini dokumen yang diteliti yaitu laporan keuangan pada tahun buku 2006-2008.

3. Wawancara (Interview)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2005: 130). Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer.

Wawancara di sini dilakukan secara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2005: 132). Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait di antaranya yaitu kepada staf manajer, bagian pendanaan, Staf Divisi BMT, dan sebagainya.

Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah di antaranya:

a. Apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak BMT MMU dalam menghimpun dana pihak ketiga?

b. Dana yang telah terhimpun tersebut dialokasikan pada bidang-bidang apa saja?

c. Bagaimana pihak BMT dalam memegang kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat?

d. Apa saja faktor-faktor yang menunjang keberhasilan BMT-MMU dalam menghimpun dana?

e. Apakah dengan manajemen dana yang baik akan menghasilkan tingkat kesehatan bank yang baik pula?

E. Instrumen Pengumpulan Data

Tabel 3.1

Jenis dan Instrumen Pengumpulan data

NO	Jenis Data	IPD	Objek/Informan
Data BMT-MMU
1	Manajemen Penghimpunan Dana	Dokumentasi, Wawancara	Dokumen, Manajer, Kadiv. BMT
2	Manajemen Penyaluran Dana	Dokumentasi, Wawancara	Dokumen, Manajer, Kadiv. BMT
3	Laporan Keuangan	Dokumentasi	Dokumen
4	Penilaian Kesehatan BMT	Dokumentasi	Dokumen
	a. Aspek Jasadiyah (Analisis CAMEL): 1) Capital 2) Assets 3) Management 4) Earning 5) Liquidity	Dokumentasi Dokumentasi Wawancara Dokumentasi Dokumentasi	Dokumen Dokumen Kadiv. BMT Dokumen Dokumen
	b. Aspek Ruhiyah: 1) Visi & Misi 2) Kepekaan sosial 3) Kepemilikan Yang Kuat 4) Komitmen Pada Prinsip Syariah	Dokumentasi, Wawancara Observasi, Wawancara Observasi, Wawancara Observasi, Wawancara	Dokumen, Manajer BMT. Pengurus, Pengawas, Pengelola. Pengurus, Pengawas, Pengelola. Pengurus, Pengawas, Pengelola.

F. Model Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian (Indriantoro dan Supomo, 1999: 11). Analisis data dapat dilakukan setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan, baik dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis untuk mencapai tujuan akhir penelitian.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya (Subagyo, 2004: 106). Analisis data ini digunakan untuk menganalisis manajemen dana dan tingkat kesehatan BMT-MMU, baik dari aspek Jasadiyah maupun aspek Ruhiyah selama kurun waktu 3 tahun terakhir.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti:

1. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian, baik itu data primer maupun data sekunder. Maksudnya adalah untuk mengklasifikasikan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian.

2. Melakukan pemilihan data yang saling berhubungan. Hal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana berpengaruh terhadap tingkat kesehatan BMT-MMU, baik dari segi aspek Jasadiyah maupun aspek Ruhiyah. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan data yang dianalisis.

3. Melakukan penafsiran data, yaitu tentang manajemen dana yang ditinjau dari sumber dana dan pengalokasiannya, dan juga tentang tingkat kesehatan BMT-MMU, baik dari segi aspek Jasadiyah maupun Ruhiyah. Kemudian merelevansikannya sesuai dengan teori-teori yang terkait.

4. Dan terakhir, peneliti menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran untuk perbaikan selanjutnya.

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT MMU

Di tengah badai krisis ekonomi dan moneter yang merontokkan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis pada ribawi, lembaga keuangan yang berbasis pada syariah terhindar dari krisis. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia (berdiri tahun 1992) lolos dari krisis tanpa perlu mendapat Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kalangan perbankan yang m
KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA

MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN PADA KOPERASI BMT MASLAHAH MURSALAH LIL UMMAH SIDOGIRI PASURUAN

0 Komentar