ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN KARYAWAN PT. INDONESIA RAYA AUDIVISI

Admin
ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN KARYAWAN PT. INDONESIA  RAYA AUDIVISI



BAB I

PENDAHULUAN
1.1              Latar Belakang
Keterlambatan sering terjadi dalam memproses gaji/upah karyawan akibat penumpukan  pemrosesan  pembayaran gaji/upah yang masih  dilakukan secara  tradisional/manual, karena  data  harus  dicatat  atau  diproses  berulang kali dalam upaya menyusun laporan gaji/upah karyawan.
Akibat dari banyaknya kompetitor dalam era globalisasi ini mengharuskan perusahaan – perusahaan  untuk  mengatasi masalah penggajian kepada karyawannya untuk mencegah berkurangnya produktivitas perusahaan dengan menggunakan sistem informasi penggajian yang terkomputerisasi. Dan bagi perusahaan yang mempunyai  karyawan yang cukup besar, maka karyawan juga menjadi masalah yang harus dipecahkan.
PT. Indonesia Raya Audivisi (INDRA) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan/produksi, perekaman, dan penayangan film. Baik film fiksi atau non-fiksi dan film cerita ataupun non-cerita. Program – program tv yang pernah diproduksi oleh PT. INDRA mayoritas ditayangkan di stasiun tv Metro TV. Selain itu  ada juga yang ditayangkan di stasiun tv Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra Televisi (SCTV), Trans TV, TV7, Jak TV, dan J-TV. Di tengah semaraknya kehidupan pers, kehadiran PT. INDRA diharapkan dapat memberikan makna bagi perjalanan menuju Indonesia baru dan meningkatkan kualitas media elektronik khususnya pada dunia pertelevisian
 



KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA
 
Pengolahan OLAH SKRIPSI Penelitian, Pengolahan DAFTAR CONTOH SKRIPSI Statistik, Olah SKRIPSI SARJANA, JASA Pengolahan SKRISPI LENGKAP Statistik, Jasa Pengolahan SKRIPSI EKONOMI Skripsi, Jasa Pengolahan SPSS CONTOH SKRIPSI , Analisis JASA SKRIPSI 2.2 Sistem Informasi Berbasis Komputer Berdasarkan pendapat O’Brien (2005, p5) sistem informasi berbasis komputer ialah sistem informasi yang menggunakan teknologi komputer dan telekomunikasi untuk melakukan sebagian tugas atau seluruh tugas yang ditujukan untuk suatu perusahaan. Contohnya: pada kasus Amazon.com yang mencapai keberhasilan bisnis akibat menggunakan teknologi informasi dan berkonsentrasi pada sistem informasi berbasis komputer. Komponen Sistem Informasi Berbasis Komputer : Menurut O’Brien (2005, p34) model sistem informasi ini memperlihatkan hubungan antar komponen dan aktivasi sistem informasi. Model tersebut memberikan kerangka kerja yang menekankan pada empat konsep utama yang dapat diaplikasikan ke semua jenis sistem informasi. Empat konsep utama tersebut adalah : 1. Manusia, hardware, software, data dan jaringan adalah lima sumber daya dasar sistem informasi. 2. Sumber daya manusia meliputi pemakai akhir dan pakar sistem informasi, sumber daya hardware terdiri dari mesin dan media, sumber daya software meliputi baik program maupun prosedur, sumber daya data yang dapat meliputi dasar data dan pengetahuan, serta sumber daya jaringan yang meliputi media komunikasi dan jaringan. 3. Sumber daya data diubah melalui aktivasi pemrosesan informasi menjadi berbagai produk informasi bagi pemakai akhir. 4. Pemrosesan informasi terdiri dari aktivasi input dalam sistem, pemrosesan, output, penyimpanan, dan pengendalian. Adapun kelima komponen sistem informasi berbasiskan komputer,yaitu: a. Manusia ( Pemakai Akhir ) Orang – orang yang menggunakan sistem informasi atau informasi yang dihasilkan sistem tersebut. Mereka dapat berupa pelanggan, tenaga penjual, teknisi, staff administrasi, akuntan, atau para manajer. Sebagian besar pemakai akhir dalam dunia bisnis adalah pekerja ahli yaitu orang – orang yang menghabikan sebagian besar waktunya untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim serta kelompok kerja, dan membuat, menggunakan, menyebarkan informasi. b. Perangkat keras ( Hardware ) Meliputi semua peralatan dan bahan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Secara khusus hardware tidak hanya meliputi mesin, tetapi juga semua media data, yaitu objek berwujud temat data dicatat dari lembaran kertas hingga disk magnetis atau optikal. Contoh hardware dalam sistem informasi berbasis komputer adalah Sistem komputer yang terdiri dari unit pemrosesan pusat yang berisi pemrosesan mikro, dan berbagai peralatan periferal yang saling berhubungan. Contohnya adalah sistem komputer palmtop, laptop, atau desktop, sistem komputer berskala menengah atau sistem komputer mainframe besar. Periferal komputer yang berupa peralatan seperti keyboard, mouse elektronik untuk input data dan perintah, layar video, atau printer untuk output informasi, dan disk magnetis atau optikal untuk menyimpan sumber daya data. c. Piranti Lunak ( Software) Meliputi semua rangkaian perintah pemrosesan informasi. Konsep umum software ini tidak hanya meliputi rangkaian perintah operasi yang disebut program, dengan hardware komputer pengendalian dan langsung, tetapi juga rangkaian perintah pemrosesan informasi yang disebut prosedur yang dibutuhkan orang-orang. Merupakan hal yang penting untuk dipahami bahwa bahkan sistem informasi yang tidak menggunakan komputer memiliki komponen sumber daya software. Hal ini benar bahkan untuk sistem informasi terdahulu, atau untuk sistem informasi berbasis mesin dan manual yang masih digunakan saat ini. Mereka semua membutuhkan sumber daya software dalam bentuk perintah pemrosesan informasi dan prosedur agar dapat memproses serta menyebarkan informasi bagi para pemakai. Contoh software antara lain : Software sistem, seperti program sistem operasi, yang mengendalikan serta mendukung operasi sistem komputer. Software aplikasi, yang memprogram pemrosesan langsung bagi pengguna tertentu komputer oleh pemakai akhir. Contohnya adalah program analisis penjualan, program penggajian, dan program pengolah kata (word processing). Prosedur, yang mengoperasikan perintah bagi orang – orang yang akan menggunakan sistem informasi. Contohnya adalah perintah untuk mengisi formulir kertas, atau menggunakan software. d. Database Data lebih daripada hanya bahan baku mentah sistem informasi. Konsep data telah diperluas oleh para manajer dan pakar sistem informasi. Mereka menyadari bahwa data dapat membentuk suatu sumber daya organisasi yang sangat berharga. Jadi, data harus dikelola secara efektif agar dapat memberi manfaat para pemakai akhir dalam sebuah organisasi. Data dapat berupa banyak bentuk, termasuk Data alfanumerik tradisional, yang terdiri dari angka dan huruf serta karakter lainnya yang menjelaskan transaksi bisnis dan kegiatan serta identitas lainnya. Data text terdiri dari kalimat dan paragraf yang digunakan dalam menulis komunikasi, data gambar, seperti bentuk grafik dan angka, serta gambar video grafis, data audio, suara manusia dan suara lainnya yang merupakan juga bentuk data yang penting. e. Jaringan (Network ) Teknologi telekomunikasi dan jaringan seperti internet, intranet, dan ekstranet telah menjadi hal mendasar bagi operasi e-business dan e-commerce yang berhasil, untuk semua jenis organisasi dan dalam sistem informasi berbasis komputer. Jaringan telekomunikasi terdiri dari komputer, pemroses komunikasi, dan peralatan lainnya yang dihubungkan satu sama lain melalui media komunikasi serta dikendalikan melalui software komunikasi. Sumber daya jaringan meliputi : Media Komunikasi dan Dukungan Jaringan. Contoh media komunikasi meliputi kabel twisted-pair, kabel tembaga, dan kabel optikal fiber, teknologi gelombang mikro, selular, dan satelit yang nirkabel. Sedangkan contoh dukungan jaringan meliputi pemroses komunikasi seperti modem dan prosesor antar jaringan, serta software pengendali, seperi software sistem operasi jaringan dan penjelajah internet. 2.3 Sistem Strategi Sistem strategi ialah yang digunakan perusahaan untuk meraih peluang lebih baik, bagaimana menggunakan teknologi untuk meningkatkan keuntungan yang kompetitif. Masa kini, kemampuan bersaing dari bisnis akan sangat bergantung pada penggunaan teknologi informasi. 2.4 Pengertian Gaji Gaji adalah balas jasa atas faktor produksi tenaga kerja yang tidak dipengaruhi oleh produksi atau pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh para karyawan. Gaji lebih banyak dipakai untuk para karyawan yang dibayar secara bulanan. Sedangkan upah adalah bayaran yang diberikan untuk para pekerja harian, diberikan pada para pekerja dan dibayarkan berdasarkan hari kerja. Beberapa pendapat mengenai penggajian : 1. Mulyadi (1989, p377) “Gaji adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan baik yang mempunyai jabatan maupun karyawan pelaksana”. 2. Rokmulyati (1983, p199) ”Penggajian adalah suatu proses pemberian motivasi kepada karyawan yang dilakukan secara periodik”. Penghasilan yang didapat oleh seorang karyawan terdiri atas : 1. Gaji Pokok Besarnya gaji yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan jabatan dan jasa yang diberikan pada perusahaan dan telah ditetapkan gaji pokok minimum pada waktu karyawan tersebut pertama kali bekerja. 2. Insentive • Uang makan dan transport Merupakan tambahan yang akan diterima karyawan selain dari gaji pokoknya dan dihitung berdasarkan dari tingkat dan jabatannya sesuai dengan keahliannya dengan cara perhitungannya adalah perhari namun diberikan pada setiap menerima gaji. • Uang lembur Total jam lembur x upah lembur per jam Keterangan : Total jam lembur dihitung berdasarkan jumlah jam lembur karyawan selama 1 bulan. Upah lembur per jam dihitung berdasarkan ketentuan perusahaan. 3. Tunjangan Tunjangan diberikan kepada setiap karyawan berdasarkan kebutuhannya dan biasanya diberikan sebesar satu bulan gaji karyawan. 4. Bonus Tahunan Merupakan bonus yang diberikan kepada karyawan dalam setahun jika perusahaan dalam posisi laba atau untung, yaitu setiap bulan desember, dan besarnya bonus yang diberikan sesuai dengan prestasi kerja setiap karyawan. 2.5 Pajak Dasar hukum Dasar hukum yang digunakan dalam penghitungan pajak penghasilan, yaitu : 1. UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan ; 2. UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Pengahasilan ; 3. PP Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua ; 4. PP Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten / Kota ; 5. PP Nomor 147 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan. 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau upah Minimum Kabupaten / Kota. 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan. 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan. 9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-110/PJ./2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Samapi Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten / Kota. Pengertian pajak penghasilan Ketentuan Pasal 21/26 undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri/luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 antara lain : 1. Pejabat Negara, adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden. b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. c. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung. e. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. f. Menteri dan Menteri Negara. g. Jaksa Agung. h. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi. i. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten j. Walikota dan Wakil Walikota Kepala Daerah Kota. 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1974. 3. Pegawai, adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD. 4. Pegawai Tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. 5. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. 6. Tenaga Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menrima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja. 7. Penerima Pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menrima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua. 8. Penerima Honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya. 9. Penerima Upah, adalah seorang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan. Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah : 1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja. 4. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Biaya jabatan dan biaya pensiun Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya RP. 1.296.000,00 setahun atau Rp. 108.000,00 sebulan. • Jika pada awal tahun sudah berstatus pegawai tetap, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sampai dengan akhir tahun saat yang bersangkutan berhenti bekerja. • Jika seorang baru diangkat sebagai pegawai tetap dalam tahun takwim, maka biaya jabatan dihitung sejak bulan pengangkatan sampai akhir tahun atau saat berhenti bekerja. • Jika seorang berhenti bekerja dalam tahun takwim, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sampai dengan bulan saat yang bersangkutan berhenti bekerja. Biaya Pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp. 432.000,00 setahun atau Rp. 36.000,00 sebulan. Tarif pajak dan pengenaannya Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut : 1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari a. Pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan. c. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan. d. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar : Bagi Pegawai tetap adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan : • Biaya Jabatan • Iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh pegawai (termasuk iuran tabungan hari tua/jaminan hari tua). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bagi Penerima Pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan : • Biaya pensiun • PTKP Bagi Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan brotu dikurangi dengan PTKP. Bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya adlah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan. PPh pasal 21 = Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17 UU PPh 2. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan bruto berupa : a. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan takwim. b. Honorarum yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, selama satu tahun takwim. c. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama satu tahun takwim. d. Penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, oleh peserta program pensiun sebelum memasuki masa pensiun yang diterima atau diperoleh selama satu tahun takwim. PPh pasal 21 = Penghasilan Bruto x tarif pasal 17 UU PPh 3. Tarif sebesar 15%, diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarakan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris). Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. PPh pasal 21 = (Penghasilan Bruto x 50%) x 15% 4. Tarif sebesar 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp. 110.000,00 sehari tetapi tidak meebihi Rp. 1.100.000,00 dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarakan secara bulanan. PPh pasal 21 sehari = (Penghasilan Bruto Sehari – Rp. 110.000) x 5% Tarif PPh Pasal 21 yang bersifat final Untuk beberapa jenis penghasilan akan dikenakan PPh pasal 21 yang bersifat final. Besarnya tarif dan penghasilan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Atas uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jamsostek, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut : a. Atas jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta ruoiah) atau kurang tidak dikenakan pajak penghasilan. b. Atas jumlah diatas Tp. 25.000.000,00 diatur dengan ketentuan sebagai berikut : Lapisan Penghasilan Bruto Rp 0,- s.d Rp 25.000.000 Tarif Pajak 5% (lima persen) Di atas Rp. 25.000.000,- s.d. Rp. 50.000.000,- 10% (sepuluh persen) Di atas Rp. 50.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,- 15% (lima belas persen) Di atas Rp. 100.000.000,- s.d. Rp. 200.000.000,- 25% (dua puluh lima persen) Di atas Rp. 200.000.000,- 35% (tiga puluh lima persen) Tabel 2.1 Tarif Pajak PPh 21 2. Tarif sebesar 15% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, dan anggota TNI.POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan I ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah. PPh pasal 21 FINAL = Penghasilan Bruto x 15% Penghasilan tidak kena pajak Ketentuan Mengenai Besarnya PTKP Penerima PTKP Setahun Sebulan Untuk pegawai yang bersangkutan. Rp. 13.200.000 Rp. 1.100.000 Tambahan untuk pegawai yang kawin. Rp. 1.320.000 Rp. 110.000 Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang. Rp. 1.320.000 Rp. 110.000 Tabel 2.2 Ketentuan Besarnya PTKP Yang menjadi tanggungan sepenuhnya mempunyai arti, bahwa anggota keluarga tersebut tidak memiliki penghasilan, dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. • Hubungan sedarah timbul karena keturunan, misal: anak, orang tua. • Hubungan semenda timbul karena hubungan pernikahan, misal: saudara ipar, mertua. Dalam perhitungan PPh pasal 21, status PTKP pegawai menggunakan kode status berikut : - TK/- Status tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan keluarga; - K/- Status kawin dan tidak mempunyai tanggungan keluarga; - TK/1 Status tidak kawin dan mempunyai tanggungan keluarga 1 orang; - K/1 Status kawin dan mempunyai tanggungan keluarga 1 orang; - TK/2 Status tidak kawin dan mempunyai tanggungan keluarga 2 orang; - K/2 Status kawin dan mempunyai tanggungan keluarga 2 orang; Maksimal PTKP adalah : - TK/3 Status tidak kawin dan mempunyai tanggungan keluarga 3 orang; - K/3 Status kawin dan mempunyai tanggungan keluarga 3 orang; Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap A. 1) Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari seluruh penghaislan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya. 2) Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kecelakaan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghaislan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. 3) Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, Iuaran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelanggara Progran Jamsostek. B. 1) Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12 2) Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember dan menambahkan hasilnya dengan penghasilan neto yang diperoleh dalam masa-masa sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalm bukti pemotongan PPh pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain. 3) Selanjutnya dihitung Penghaislan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun pada angka 1 atau 2 di atas, dikurangi dengan PTKP. 4) Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar : • Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12 atau, • Jumlah PPh Pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPh yang terutang dan telah diperhitungkan pada pemberi kerja sebelumnya sesuai yang tercantum dalm bukti pemotongan PPh Pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja, atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 2. C. 1) Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh pasal 21 jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut : • Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4 • Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26 2) Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Psal 21 sebulan dnegan cara seperti dalam huruf B di ata. 3) PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam angka 2 dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan pada angka 2 dibagi 26. D. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut : 1) Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan) 2) Hasil pembagi rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. 3) PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan. 4) PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan angka 3 dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebut pada angka 2. E. Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut dalam huruf D, maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam angka 4 dengan memeperhatikan ketentuan dalam huruf C. Contoh penghitungan PPh pasal 21 Berikut ini adalah contoh penghitungan PPh pasal 21 untuk beberapa kasus. Apabila tidak disebutkan secara spesifik tahun diterima atau diperolehnya penghailan, diasumsikan diterima atau diperloh tahun 2006. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap dengan Gaji Bulanan. 1. Indra bekerja pada perusahaan PT. XYZ dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 2.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000,00. Indra menikah dan mempunyai 1 anak. Perhitungan PPh Pasal 21 : Gaji sebulan Rp. 2.000.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan : 5% x Rp. 2.000.000,00 Rp. 100.000,00 2. Iuran Pensiun Rp. 50.000,00 Rp. 150.000,00 Penghasilan neto sebulan : Rp. 1.850.000,00 Penghasilan neto setahun : 12 x Rp. 1.850.000,00 Rp.22.200.000,00 3. PTKP setahun Untuk WP sendiri Rp. 13.200.000,00 Tambahan WP Kawin Rp. 1.200.000,00 Tambahan 1 anak Rp. 1.200.000,00 Rp.15.600.000,00 Penghasilan Kena Pajak setahun : Rp. 6.600.000,00 PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp. 6.600.000,00 = Rp 330.000,00 PPh Pasal 21 sebulan : Rp. 330.000,00 m: 12 = Rp. 27.500,00 2. Purnomo bekerja pada perusahaan PT. Harapan dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 2.000.000,00. PT Harapan mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing Rp. 10.000,00 dan Rp. 6.000,00 sebulan. PT. Harapan menganggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar Rp. 10.000,00, sedangkan Purnomo membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar Rp. 40.000,00 setiap bulan. Di samping itu PT Harapan juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT. Harapan membayar iuran pensiun untuk Purnomo ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp. 30.000,00, sedangkan Purnomo membayar iuran pensiun sebesar RP. 50.000,00. Purnomo sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Perhitungan PPh Pasal 21 : Gaji sebulan Rp. 2.000.000,00 Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp. 10.000,00 Premi Jaminan Kematian Rp. 6.000,00 Penghasilan bruto Rp. 2.016.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% x Rp. 2.016.000,00 Rp. 100.800,00 2. Iuran Pensiun Rp. 50.000,00 3. Iuran THT Rp. 40.000,00 Rp. 190.800,00 Penghasilan neto sebulan Rp. 1.825.200,00 Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp. 1.825.200,00 Rp. 1.902.400,00 4. PTKP Untuk WP sendiri Rp. 13.200.000,00 Tambahan WP kawin Rp. 1.200.000,00 Rp. 4.400.000,00 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp. 7.502.400,00 Pembulatan Rp. 7.502.000,00 PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp. 7.502.000,00 = Rp. 375.100,00 PPh Pasal 21 sebulan : Rp. 375.100,00 : 12 = Rp. 31.275,00 2.6 JAMSOSTEK Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual; b. Bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja; c. Bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja, selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja; d. Bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112) belum mengatur secara lengkap jaminan sosial tenaga kerja serta tidak sesuai lagi dengan kebutuhan; e. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4); 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918); 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201); Dengan Persetujuan : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Memutuskan : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. 2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 3. Pengusaha adalah: a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;O b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 4. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara. 5. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya. 6. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. 7. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan. 8. Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan. 9. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. 10. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri. 11. Badan penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja. 12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan. Pasal 2 Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja. PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Pasal 3 Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. 1. Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Pasal 4 1. Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. 2. Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 3. Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 5 Kebijaksanaan dan pengawasan umum program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Bagian Pertama Ruang Lingkup Pasal 6 Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi : a. Jaminan Kecelakaan Kerja; b. Jaminan Kematian; c. Jaminan Hari Tua; d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; e. Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 7 1. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukkan bagi tenaga kerja. 2. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 pada point d berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja. Bagian Kedua Jaminan Kecelakaan Kerja Pasal 8 1. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja. 2. Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja ialah: a. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak; b. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan; c. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan. Pasal 9 Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi: 1. Biaya pengangkutan; 2. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan; 3. Biaya rehabilitasi; 4. Santunan berupa uang yang meliputi: a. Santunan sementara tidak mampu bekerja; b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya; c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental. d. Santunan kematian. Pasal 10 1. Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam. 2. Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia. 3. Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya. 4. Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 11 Daftar jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Bagian Ketiga Jaminan Kematian Pasal 12 1. Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas Jaminan Kematian. 2. Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Biaya pemakaman; b. Santunan berupa uang. Pasal 13 Urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d butir 4 dan Pasal 12 ialah: a. Janda atau duda; b. Anak; c. Orang tua; d. Cucu; e. Kakek atau nenek; f. Saudara kandung; g. Mertua. Bagian Keempat Jaminan Hari Tua Pasal 14 1. Jaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja karena: a. Telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau b. Cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter. 2. Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim piatu. Pasal 15 Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, setelah mencapai masa kepesertaan tertentu, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kelima Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pasal 16 1. Tenaga kerja, suami atau istri, dan anak berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. 2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi: a. rawat jalan tingkat pertama; b. rawat jalan tingkat lanjutan; c. rawat inap; d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan; e. penunjang diagnostik; f. pelayanan khusus; g. pelayanan gawat darurat. KEPESERTAAN Pasal 17 Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Pasal 18 1. Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahan, dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri. 2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara. 3. Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja, maka pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. 4. Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kepada tenaga kerja, maka pengusaha wajib memenuhi kekurangan jaminan tersebut. 5. Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan, maka pengusaha wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Badan Penyelenggara. 6. Bentuk daftar tenaga kerja, daftar upah, daftar kecelakaan kerja yang dimuat dalam buku, dan tata cara penyampaian data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 19 1. Penahapan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 2. Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja disebabkan adanya penahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengusaha wajib memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan Undang-undang ini. 3. Tata cara pelaksanaan hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. IURAN, BESARNYA JAMINAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 20 1. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Jaminan Kematian, dan Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung oleh pengusaha. 2. Iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja. Pasal 21 Besarnya iuran, tata cara, syarat pembayaran, besarnya denda, dan bentuk iuran program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 22 1. Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 2. Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 23 Besarnya dan tata cara pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua,dan tata cara pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 24 1. Perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dalam hal perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menghitung kembali dan menetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menteri menetapkan kecelakaan kerja, dan besarnya jaminan yang belum tercantum dalam peraturan pelaksanaan Undang-undang ini. 4. Perbedaan pendapat dan perhitungan besarnya jumlah jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyelesaiannya ditetapkan oleh Menteri. BADAN PENYELENGGGARA Pasal 25 1. Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara. 2. Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. Pasal 26 Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), wajib membayar jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Pasal 27 mengendalian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan dalam pengawasan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja, dalam wadah yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28 Penempatan investasi dan pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara diatur dengan Peraturan Pemerintah. KETENTUAN PIDANA Pasal 29 Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 1. Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih, setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan. 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal 30 Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terhadap pengusaha, tenaga kerja, dan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau denda yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. PENYIDIKAN Pasal 31 1. Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi ketenagakerjaan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang : a. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja; b. Melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja; d. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja; e. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian sehubungan dengan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja. KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 32 Kelebihan pembayaran jaminan yang telah diterima oleh yang berhak tidak dapat diminta kembali. 2.7 Teori Analisa Dan Perancangan 2.7.1 Analisa Sistem Menurut Whitten et al. (2004, p777) analisis sistem ialah teknik pemecahan masalah yang menguraikan sistem menjadi kepingan-kepingan komponen, dalam keperluan mempelajari cara kerja bagian-bagian komponen itu, dan caranya dalam berinteraksi untuk mencapai tujuannya 2.7.2 Perancangan Sistem Menurut Whitten (2004, p777) perancangan sistem ialah teknik pelengkap pemecahan masalah (pada analisis sistem) yang menggabungkan kembali komponen-komponen sistem menjadi sistem yang utuh. Termasuk di dalamnya, penambahan, penghapusan, dan pengubahan kepingan yang berhubungan ke dalam sistem yang asli. Indonesia. Setidaknya PT. INDRA dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya menjadi alternatif baru penyedia jasa informasi yang dikemas khas dalam format audio visual. Oleh karena itu sumber daya manusianya harus ditunjang salah satunya dengan memberikan gaji/upah tepat pada waktunya untuk memelihara suatu angkatan kerja yang penting bagi produktivitas perusahaan. Sistem penggajian yang sedang berjalan pada PT. INDRA masih menggunakan cara tradisional/manual. Untuk mempermudah dan mengakuratkan proses perhitungan gaji pokok, tunjangan untuk karyawan, lembur dan potongan - potongan. Disarankan agar perusahaan menerapkan sistem informasi yang terkomputerisasi. Oleh karena itu penulis membuat dan menyusun sistem ini dengan tujuan membantu PT. INDRA dalam mengontrol dan mendukung keseluruhan aktifitas dan kinerja sumber daya manusia dengan harapan mempermudah perusahaan dalam memproses gaji/upah karyawan dengan cepat, tepat dan akurat. Berdasarkan masalah diatas, maka judul yang tepat untuk Information System Minor Project ini adalah : “ Sistem Informasi Penggajian (Payroll) Karyawan PT. Indonesia Raya Audivisi”. 1.2 Ruang Lingkup Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka pembahasan masalah dalam Information System Minor Project ini perlu diadakan pembatasan ruang lingkup penulisan pada bidang tertentu untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut : • Slip gaji • Absensi dan Lembur • Laporan - laporan (gaji, absensi, lembur, pajak penghasilan) 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 1.3.1 Tujuan Penulisan Tujuan penulisan ini adalah : a. Mengetahui dan menganalisa sistem penggajian karyawan yang digunakan PT. INDRA. b. Merancang dan menerapkan sistem informasi penggajian (payroll) yang terkomputerisasi sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh PT. INDRA. 1.3.2 Manfaat Penulisan Manfaat penulisan ini adalah : a. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. INDRA agar dapat memproses dan memberikan gaji/upah karyawan tepat pada waktunya. b. Menghasilkan suatu informasi penggajian yang cepat, tepat dan akurat dalam membantu dan memudahkan user untuk memproses penggajian. c. Memberikan masukan dan informasi bagi penulis lain yang akan melakukan penulisan dengan topik yang sama. 1.4 Metodologi Metode yang digunakan dalam menyusun penulisan laporan Information System Minor Project adalah sebagai berikut : 1. Metode Pengumpulan Data a. Melakukan pengumpulan data untuk menganalisa secara teoritis sistem informasi penggajian secara umum dan yang digunakan atau sedang berjalan dalam perusahaan serta mempelajari cara – cara membangun sistem informasi penggajian yang baik untuk digunakan dalam membangun sistem informasi penggajian yang terkomputerisasi. b. Melakukan wawancara dengan PT. INDRA untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi secara kompleks serta proses penggajian yang sedang berjalan atau digunakan perusahaan. 2. Metode Analisa Metode analisa yang digunakan berorientasi objek dengan pendekatan Mathiassen, yaitu : Problem Domain Analysis - Class yang terdiri atas event table berupa class dan event. - Structure terdiri atas Class Diagram. - Behavior Pattern terdiri atas Statechart Diagram. b. Application Domain Analysis - Usage yang terdiri atas Use Case Diagram dan Sequence Diagram. - Function yang terdiri atas Function List. - User Interface yang terdiri atas rancangan sistem yang akan dibangun. c. Component Design Component Design terdiri atas model component, function component dan connecting component. d. Architecture Design Architecture Design terdiri atas kriteria, komponen, dan proses. 3. Metode Perancangan Menggunakan Component Diagram, Deployment Diagram, yang berhubungan dengan Class -class Diagram yang telah dianalisis. 1.5 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Information System Minor Project ini terdiri dari Lima Bab dengan urutan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang, ruang lingkup,tujuan dan manfaat penulisan,metodologi penulisan, dan sistematika penulisan. BAB II LANDASAN TEORI Dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai tinjauan pustaka, mengenai definisi, pengertian, dan penjelasan dari teori – teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai dasar pemecahan masalah. BAB III ANALISIS SISTEM INFORMASI Bab ini menguraikan struktur perusahaan tata laksana sistem yang berjalan, permasalahan dan keterbatasan yang dihadapi perusahaan saat ini, serta pemecahan yang dapat diambil dan gambaran prosedur – prosedur kerja sistem informasi penggajian. BAB IV PERANCANGAN SISTEM INFORMASI Bab ini menguraikan tujuan dari hasil sistem informasi penggajian. Menjelaskan arsitektur dan komponen-komponen yang digunakan serta tata laksana sistem yang sedang berjalan. BAB V SIMPULAN DAN SARAN Bab ini menguraikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan saran yang perlu diambil oleh perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan memperlancar proses penggajian. BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Sistem Informasi Menurut O’Brien (2005, p5), sistem informasi adalah suatu kombinasi terartur apapun dari people (orang), hardware (perangkat keras), software (piranti lunak), computer networks and data communications (jaringan komunikasi), dan database (basis data) yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 tentang komponen sistem informasi. Gambar 2.1 Komponen Sistem Informasi KUNTA, 
widget by : http://www.rajakelambu.com
Previous
Next Post »
0 Komentar