ANALISIS PERAN SOSIAL PT. SELECTA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN SELECTA BATU

Admin


ANALISIS PERAN SOSIAL PT. SELECTA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN
SELECTA BATU



BAB I
PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang Masalah
Semenjak  keruntuhan  rezim  diktatoriat  Orde  Baru,  masyarakat  semakin  berani untuk  beraspirasi  dan  mengekspresikan  tuntutannya  terhadap  perkembangan  dunia bisnis Indonesia. Masyarakat  telah semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan  semakin  bertanggungjawab.  Pelaku  bisnis  tidak  hanya  dituntut  untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya.
Perubahan  pada  tingkat  kesadaran  masyarakat  memunculkan  kesadararan  baru tentang  pentingnya  melaksanakan  apa  yang  kita  kenal  sebagai  Corporate  Social Responsibility (CSR). Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai  entitas  yang  hanya  mementingkan  dirinya  sendiri  saja  sehingga  ter-alienasi  atau  mengasingkan  diri  dari  lingkungan  masyarakat  di  tempat  mereka  bekerja, melainkan  sebuah  entitas  usaha  yang  wajib  melakukan  adaptasi  kultural  dengan lingkungan sosialnya.
Konsep “pemberdayaan”  (empowerment) telah mengubah konsep pembangunan dan sekaligus strategi bagaimana mengentaskan kemiskinan khususnya di pedesaan. Perubahan ini sering disebut orang sebagai perubahan paradigma atau serangkaian perubahan mulai dari tataran konsep, teori, nilai-nilai, metodologi sampai ke tataran pelaksanaannya.  
Perubahan ini telah mempengaruhi isi Laporan Indeks Pembangunan Manusia (Human Index Development) yang setiap tahun dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).  Organisasi ini menyatakan “Pembangunan seharusnya dianyam oleh rakyat bukan sebaliknya menjadi penonton pembangunan dan seharusnya pula pembangunan memperkuat rakyat bukan justru membuat rakyat semakin lemah”
Kata “empower” atau “berdaya” dalam kamus bahasa ditafsirkan sebagai “berkontribusi waktu, tenaga, usaha melalui kegiatan-kegiatan berkenaan dengan perlindungan hukum”, “memberikan seseorang atau sesuatu kekuatan atau persetujuan melakukan sesuatu”, “menyediakan seseorang dengan sumberdaya, otoritas dan peluang untuk melakukan sesuatu” atau “membuat sesuatu menjadi mungkin dan layak”. Pada kamus yang lain pengertian menjadi “memberikan seseorang rasa percaya diri atau kebanggaan diri”.
Dalam pengertian yang lebih generik, pemberdayaan komunitas berarti penguatan makna dan realitas dari prinsip-prinsip inklusivitas (seperti bagaimana melibatkan para pihak yang relevan dalam suatu proses), transparansi (keterbukaan), akuntabilitas (yang memberikan legitimasi pada setiap proses pengambilan keputusan). 
Konsep ini melampaui hiruk pikuk masalah pembangunan dan demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan partisipasi tetapi bagaimana memberikan kesempatan pada anggota komunitas (termiskin, terpinggirkan) untuk memahami realitas lingkungannya (sosial, politik, ekonomi, politik, dan kebudayaan) dan merefleksikan faktor-faktor yang membentuk lingkungan mereka dan menentukan langkah-langkah perubahan untuk memperbaiki situasi mereka.
Pemberdayaan sebagai strategi pengentasan kemiskinan harus menjadi proses multidimensi dan multisegi yang memobilisasi sumberdaya dan kapasitas masyasrakat.  Dalam hal ini, pemberdayaan tidak lagi menjadi sesuatu yang teoritis melainkan menjadi alat untuk memutar-balikkan proses pemiskinan.
Taman wisata Selecta merupakan salah satu tempat wisata yang Cukup terkenal di kawasan kota Malang dan sekitarnya, nuansa yang ditawarkan adalah konsep taman dimana kita dapat menikmati berbagai fasilitas dan keindahan yang terdapat di dalamnya dengan menikmati hawa dingin khas kota malang.
Taman wisata ini terletak di kota batu, sekitar 30 km sebelah barat dari pusat kota Malang. Taman ini sudah berdiri sejak lama dan sangat dikenal dengan keasrian penataannya, disini kita akan ditawarkan sebuah suasana tenang yang sangat cocok untuk beristirahat.
Sebagai  lembaga bisnis  yang berbentuk PT, Selecta memiliki budaya usaha  yang unik. Kebersamaan  dan  keterikatannya  yang  tinggi  terhadap  masyarakat  sekitar,  menjadi inspirasi  penting  dari  model  pengelolaan  binisnya.  Sebagian  besar  karyawannya,  baik mulai dari  tingkatan bawah sampai  tingkatan atas atas, berasal dari desa Tulungrejo dan sekitarnya  (Tulungrejo  adalah  desa  di  mana  PT.  Selecta  berdomosili).  Karyawan  dan pihak manajemen sekaligus  juga sebagai pemegang saham. Dengan model kekeluargaan seperti  ini,  problem  informasi  tidak  simetris  yang  berimplikasi  pada  tingginya  biaya transaksi internal perusahaan dapat ditekan sampai titik yang terendah.
Sejak berdiri mulai  tahun 50-an sampai sekarang, PT. Selecta  tetap eksis dalam kondisi yang sangat bagus. Selama itu pula, PT. Selecta telah memberikan sumbangan yang besar baik  langsung  mapun  tidak  langsung  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  Kota  Batu. Selecta  adalah  ikon  Kota  Batu  disamping  apel. Masa  hidupnya  telah  melampui  masa hidup koperasi yang semula dijadikan sebagai lembaga ekonomi harapan. Begitu kuatnya pengaruh Selecta terhadap kehidupan masyarakat di Batu khususnya, dan di Malang pada umumnya, telah menciptakan kebanggaan tersendiri bagi para pemegang sahamnya.
Tujuan  dari skripsi  untuk memperkenalkan  salah  satu  lembaga ekonomi  yang  ada  di  Kota  Batu  Jawa  Timur  (yakni  PT.  Selecta).  Meskipun  tidak berbentuk  koperasi,  pengelolaan  bisnis  PT.  Selecta  menyerupai  koperasi,  di  mana kebersamaan dan kekeluargaan menjadi ciri yang sangat menonjol. Hampir semua yang telibat  dalam  kegiatan  bisnisnya,  mulai  dari  tingkatan  pekerja  yang  paling  rendah sampai  jajaran  direktur,  semuanya melibatkan masyarakat  sekitarnya.  Ini menunjukkan bahwa  praktek  bisnisnya  sangat  bersesuaian  dengan  pasal  33  UUD  1945.  Nilai-nilai bisnis yang dipraktekan oleh PT. Selecta bisa dijadikan masukan bagi pembentukan lembaga ekonomi yang berwatak kerakyatan.
Dari berbagai uraian tersebut telah memberi inspirasi peneliti untuk mengadakan sebuah penelitian yang berkaitan dengan peran perusahaan, yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat yang dipraktekkan oleh PT. Selecta Batu. Apakah pemberdayaan masyarakat yang dipraktekkan dilapangan seiring dengan teori yang ada atau terdapat kendala-kendala tertentu dalam pengaplikasiannya sehubungan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT. Selecta di daerah Batu. Untuk itu penulis ingin mengangkat judul “Analisis Peran Sosial PT. Selecta Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Selecta Batu”.

2.      Rumusan Masalah
Berpijak dari latar belakang diatas dan untuk memperoleh gambaran yang kongkrit dengan sasaran yang tepat, maka perlu adanya perumusan masalah yaitu: Bagaimana upaya yang dilakukan PT. Selecta dalam memberdayakan  masyarakat sekitar Kawasan Selecta Batu ?

3.      Tujuan Penelitian
Pada tujuan penulisan penelitian ini diharapkan bisa memperoleh jawaban atas permasalahan diatas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan PT. Selecta dalam memberdayakan masyarakat sekitar Kawasan Selecta Batu.

4.      Kegunaan Penelitian
            Dengan terkumpulnya daya yang akan diperoleh, maka diharapkan akan sangat berguna
1.      Bagi peneliti, sebagai aplikasi keilmuan yang didapat selama berada dibangku kuliah dan berlatih menganalisis masalah-masalah yang ada secara terpolakan, sehingga dapat mencari solusi terbaik untuk pemecahannya.
2.      Bagi peneliti lain, sebagai bahan rujukan bagi peneliti serupa dimasa yang akan datang.
3.      Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bisa dijadikan informasi bahwa peran organisasi itu sangat penting dimasyarakat dalam upaya mewujudkan potensi yang mereka miliki.
4.      Bagi pemerintah, hasil penelitian ini menjadi informasi yang efektif bagi pemerintah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan memacu masyarakat untuk memperbaiki tarap hidup dan organisasi yang ada di daerahnya.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

1.      Pemberdayaan
a.          Pengertian Pemberdayaan
Dalam oxford english dictionary, pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata empowerment, dengan kata dasar empower yang mengandung dua pengertian: (Manik, 2005).
a.      To give power to (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain).
b.      To give ability to enable (usaha untuk memberi kemampuan).
Pemberdayaan (Kartasasmita, 1996) adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut persediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya. (Damandiri. Or. id).
Secara empirik pemberdayaan masyarakat dan pemihakan kepada yang lemah dan kurang mampu dipahami sebagai usaha mencegah keadaan persaingan yang tidak seimbang, tetapi bukan berarti mengisolasi atau menutup diri dari interaksi dan pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan iklim yang sehat. Untuk itu pemberdayaan masyarakat mengandung pengertian memihak (targetting), mempersiapkan (enabling), dan melindungi (protecting). Dan didukung adanya hari kebangkitan ekonomi rakyat yang dicanang oleh mantan Presiden Habibi pada tanggal 17 Oktober 1998. Pencanangan ini merupakan wujud dari tekad Pemerintah Kabinet Reformasi dalam mengemban tugas pembangunan masyarakat seperti dalam Pasal 33 UUD 1945 yang bertujuan untuk menghasilkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. (Arifin, 2000: 94).
Menurut kaidah ekonomi, pemberdayaan masyarakat adalah proses perolehan pelaku ekonomi untuk mendapatkan surplus value sebagai hak manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi. Upaya ini dilakukan mealui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi ( melalui kebijakan politik ekonomi yang tepat dengan kondisi dan tingkatan sosial budaya). (Manik, 2005).
Oleh sebab itu, perlu adanya teori-praktis yang mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah karena pemberdayaan ekonomi rakyat adalah sebagai milik rakyat kecil.
b.         Elemen-elemen Pemberdayaan
Upaya pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat lapisan bawah, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (voicelessness) dan ketidak berdayaan (powerlessness) dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Pemberdayaan masyarakat lapisan bawah dan terbelakang menuntut upaya pemberdayaan, maka penting untuk memahami terlebih dahulu unsur-unsur yang terkadang dalam upaya pemberdayaan.
Elemen-elemen pemberdayaan masyarakat pada umumnya digolongkan menjadi empat bagian, di mana keempat bagian tersebut terkait satu sama lain dan saling mendukung. Elemen-elemen tersebut adalah (Darwanto: 2003).
a.          Inklusi dan Partisipasi
Inklusi terfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan (who), sedangkan partisipasi terfokus pada bagian (how) mereka diberdayakan dan peran apa (what) yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan.
Sedangkan partisipasi masyarakat kecil dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan (dana, prasarana/ sarana, tenaga ahli, dan lain-lain) yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat kecil tersebut.
Untuk dapat mewujudkan elemen ini, perlu adanya upaya untuk memahami pemikiran dan tindakan mereka (pengusaha mikro/kecil) serta membuat mereka percaya kepada pelaku pemberdaya (perusahaan). Selanjutnya mereka perlu berpartisipasi dalam proses perubahan yang ditawarkan dengan memberikan kesempatan menentukan pilihan secara rasional. Proses ini dapat memerlukan waktu yang lama, namun hasilnya akan lebih efektif daripada memberikan pilihan yang sudah tertentu. pengikutan masyarakat dalam proses perubahan dilakukan secara berangsur-angsur dari kelompok kecil menuju masyarakat lebih luas.

b.          Akses pada informasi
Unsur kedua yaitu akses pada informasi, artinya aliran informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarak dengan pemerintah. Informasi tersebut meliputi ilmu pengetahuan, program dan kinerja pemerintah, hak an kewajiban dalam masyarakat, ketentuan tentang pelayanan umum, perkembangan permintaan dan penawaran pasar, dan lain sebagainya. Mereka (masyarakat lapisan bawah/ pengusaha mikro) tidak mempunyai akses semua informasi tersebut, karena hambatan bahasa, budaya dan jarak fisik.
Akses pada informasi dibuka dengan memberikan penjelasan mengenai program-program pemerintah yang akan dilakukan, norma-norma kemasyarakatan yang perlu diketahui, ilmu pengetahuan dasar, hak-hak yang mereka peroleh, manfaat perubahan yang akan terjadi, masalah-masalah yang mungkin dihadapi, dan lain sebagainya.
c.           Kapasitas organisasi lokal
Kapasitas organisasi lokal adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama. Masyarakat yang organized, lebih mampu membuat suaranya terdengar dan kebutuhannya terpenuhi.
Kapasitas organisasi lokal ditumbuhkan dengan melakukan pengorganisasian terhadap kelompok-kelompok masyarakat lapisan bawah, (seperti kelompok perempuan, kelompok pemuda yang menganggur karena tidak mempunyai skill atau rendahnya pendidikan, kelompok pedagang kaki lima, kelompok petani dan lain sebagainya), dan terhaadap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, aparat desa/dusun, dan lain sebagainya. Tujuan pemerkuatan organisasi lokal ini adalah untuk menjadikan mereka mampu merencanakan perbaikan lingkungan mereka, mampu meningkatkan produktivitas, mampu bernegosiasi dengan pihak lain, mampu melakukan kegiatan-kegiatan bersama yang bermanfaat. Teknik-teknik pemetaan wilayah, penyusunan rencana tata ruang, perbaikan sarana permukiman, pembangunan rumah, cara bercocok tanam, cara mengola hasil kebun, melindungi mata air, dan lain-lain perlu diajarkan atau dipelajari bersama.


d.         Profesionalitas pelaku pemberdaya
Profesionalitas pelaku pemberdaya adalah kemampuan pelaku pemberdaya, yaitu aparat pemerintah atau LSM (dalam hal ini perusahaan), untuk mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Pelaku pemberdaya juga harus mampu mempertanggung jawabkan kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Pelaku pemberdaya perlu mempunyai kemampuan profesional yang tinggi agar dapat melakukan pendampingan (pelayanan) secara baik. Pelaku pemberdaya yang potensial adalah organisasi pemerintah daerah berbasis masyarakat lokal, yang mempunyai perhatian, komitmen, dan kemampuan untuk membangun masyarakat miskin dan terbelakang. Upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil, baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal, menuntut pola kerja yang fleksibel, tidak terhambat oleh sistem administrasi penganggaran yang ketat. Agar pelaku pemberdaya masyarakat dapat bekerja secara profesional, maka mereka perlu mendapat pelatihan dan pendidikan yang memadai.
c.            Faktor-faktor penting dalam pemberdayaan
Secara teoritis, beberapa pendapat mengemukakan bahwa terdapat sejumlah faktor utama yang menentukan suatu usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat bertumbuh dan berkembang dengan efektif, yaitu: (Damandiri. Or.id)
a.          Modal kerja.
b.          Teknologi tepat guna
c.           Model manajemen usaha
d.         Pengembangan keterampilan menyangkut pemanfaatan modal kerja, teknologi dan manajemen usaha.
e.          Etos kerja, semangat dan disiplin kerja, dan sebagainya. (Turang, 1995).
Dari berbagai faktor tersebut, maka ada beberapa aspek penting yang terkandung dalam pemberdayaan usaha mikro (sektor informal), yaitu:
a.      Aspek SDM seperti pendidikan dan pelatihan atau keterampilan (pelatihan) dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan berusaha.
b.      Aspek permodalan yaitu pemberian bantuan modal usaha (selain modal sendiri).
c.       Aspek metode kerja atau pengelolaan manajemen usaha, yaitu memberikan bantuan teknis berupa pembukuan (akuntansi) dalam mengelola usaha melalui bimbingan, penyuluhan di lapangan tentang cara-cara berusaha yang efisien dan efektif.
d.     Aspek peningkatan pendapatan yaitu memberikan peluang-peluang usaha baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sejumlah faktor-faktor utama di atas sangat menentukan suatu usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat bertumbuh dan berkembang dengan efektif, salah satunya adalah modal kerja, selain teknologi tepat guna, model manajemen usaha, pengembangan keterampilan menyangkut pemanfaatan modal kerja, teknologi dan manajemen usaha, etos kerja, semangat dan disiplin kerja. Artinya bahwa modal tanpa usaha yang memadai, setiap usaha akan mengalami kesulitan dalam melakukan proses usahanya, baik memperoduksi barang-barang maupun melakukan transaksi jual-beli barang, karena hal demikian mungkin dilakukan tanpa adanya modal usaha. 

d.         Strategi pemberdayaan
Pemberdayaan masyarakat lapisan bawah (masyarakat pedesaan atau penguasaha informal) merupakan salah satu strategi mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Strategi yang perlu dilakukan guna mengembangkan usaha masyarakat lapisan bawah, diantaranya: (Harun, 2005)
a.      Pemberian peluang.
b.      Pengembangan kapasitas dan modal manusia (capacity building and human capital development).
c.       Perlindungan sosial (social protection).
Pemberian peluang dilakukan dengan penyediaan prasarana dan sarana umum khususnya transportasi, listrik, komunikasi, dan pasar. Hal tersebut akan menghadapi banyak kendala, diantaranya keterpencilan lokasi, minimnya jumlah penduduk, lokasi yang tersebar. Untuk itu berbagai tekhnik dan bentuk-bentuk sarana prasarana serta pola-pola pelayanan khusus perlu diciptakan. Pengembangan kapasitas dan modal manusia dilakukan dengan menyediakan pelayanan pendidikan, keterampilan dan kesehatan sesuai kondisi lokal.
Perlindungan sosial dilakukan antara lain dengan membuat peraturan yang menjamin kepastian hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat, atau hak milik masyarakat umum, disertai dengan ketentuan tentang batas-batas tanah yang selanjutnya diakomodasikan dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah. Perlindungan hukum juga diberikan pada produk-produk budaya masyarakat.
e.          Tahapan Upaya Pemberdayaan
Setidak-tidaknya upaya memberdayakan masyarakat seyogyanya dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: (Harun: 2005)
a.      menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolakya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya untuk mendorong (encourage), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
b.      Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi yakin berdaya.
c.       Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan masyarakat kecil, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Dalam rangka ini, sangat perlu adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah sangat diperlukan.
2.      Masyarakat
a.      Definisi masyarakat
Masyarakat terbentuk dari kumpulan komunitas manusia yang menempati satu wilayah tertentu dan membutuhkan keamanan dan kesejahteraan secara bersama. Secara etimologi (cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata) istilah masyarakat berasal dari bahasa inggris society yang artinya kawan.
Menurut JL Gillin (sosiolog) dan JP Gilin (antropolog) masyarakat adalah sekelompok orang yang satu sama lain merasa terikat oleh kebiasaan tertentu, tradisi, perasaan, dan prilaku yang sama. Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan adat istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.
Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.
Menurut Paul B. Horton & C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut.
Menurut Koentjaraningrat, masyarakat memiliki ciri-ciri :
ü  Merupakan kesatuan hidup bersama yang saling berinteraksi dan berkesinambungan.
ü  Memiliki kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, norma, hukum, serta aturan yang mengatur semua pola tingkah laku warga dan dipatuhi oleh seluruh anggotanya.
ü  Memiliki identitas atau ciri kepribadian yang sama, kuat, dan  mengikat seluruh warga.
Menurut Marion Levy diperlukan empat kriteria yang harus dipenuhi agar sekumpolan manusia bisa dikatakan /disebut sebagai masyarakat.
·         Ada sistem tindakan utama.
·          Saling setia pada sistem tindakan utama.
·         Mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota.
·         Sebagian atan seluruh anggota baru didapat dari kelahiran / reproduksi manusia.




b.     Pemberdayaan Masyarakat
Kata “pemberdayaan” tiba-tiba menjadi popoler akhir-akhir ini dikalangan masyarakat. Dan kata ini digunkan untuk menyatakan kondisi masyarakat lapisan bawah. (Salim: 2005, 84)
Pemberdayaan atau empowerment adalah proses membangun dedikasi dan komitmen yang tinggi sehingga organisasi itu bisa menjadi sangat efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya dengan mutu yang tinggi.
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menigkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan kemandirian masyarakat.
Pemberdayaan merupakan proses rekonstruksi (breakdown) hubungan antara subyek dan obyek. Proses ini mensyaratkan adanya pengakuan subyek atas kemampuan atau power yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya flow of power (transfer kekuatan) dari subyek ke obyek.
Organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan suatu masyarakat yang memiliki sistem kelembagaan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Strategi pemberdayaan mencakup upaya membangun kesadaran tentang kekuatan umat pada tingkat lokal dengan pendekatan partisipasi menuju kemandirian, pembentukan, dan pengembangan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapabilitas anggota selaku pengusaha kecil, dan pengembangan sikap, perilaku, dan etika.
Karena pemberdayaan masyarakat bertujuan dan mengandung maksud pembangunan masyarakat pada sebagian besar rakyat indonesia, maka perlu langkah-langkah dalam mengupayakan pertumbuhan tersebut. Adapun langkah-langkah pemberdayaan yang dilakukan antara lain:
1.          Kerangka sistem sosial yang ideal mencakup alokasi untuk pengembangan sumber daya manusia.
2.          Kondisi riil kehidupan sosial dan posisi masyarakat didalam sektor kehidupan, salah satunya yaitu pengembangan sumber daya ekonomi agar tidak ada kesenjangan kehidupan antara orang miskin dan orang kaya.
3.          Upaya strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat yaitu dengan pengembangan sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat serta penguasaan teknologi dan manajemen strategi. (Todaro: 2000, 523-524)




KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA
Previous
Next Post »
0 Komentar