APLIKASI PENJAMINAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI NASABAH PERORANGAN UNTUK MENGANTISIPASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI

Admin


APLIKASI PENJAMINAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI NASABAH PERORANGAN UNTUK MENGANTISIPASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI

BAB I
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang
Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang menyediakan sumber dana salah satunya berupa perkreditan, maka kredit akan mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, terutama pada negara-negara yang sedang berkembang, sebab antara volume permintaan dana jauh lebih besar dari penawaran dana yang ada di masyarakat. Akibatnya pendapatan bunga dari kredit merupakan komponen yang dominan dibandingkan dengan pendapatan jasa perbankan lainnya dan sebaliknya akan berlainan apabila kita melihat pada neraca dan laporan perhitungan laba-rugi pada bank-bank dari negara maju, komponen pendapatan bunga mempunyai kedudukan yang seimbang dengan pendapatan jasa dari perbankan lainnya (Muldjono,  2001:1).
Tugas pokok suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat/pengusaha yang memerlukannya. Menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari  dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito, sedangkan penyaluran dana bank maksudnya adalah berupa pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi kepada masyarakat secara umum dan/atau pengusaha yang membutuhkan dana sebagai modal kerjanya. Dengan demikian, peranan kredit dalam operasi bank sangat penting, di samping sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasi perkreditan sehingga untuk mendapatkan margin yang baik diperlukan pengolaan perkreditan secara efektif dan efisien (Veithzal, 2006: 2).
Di tengah perkembangan perbankan nasional dengan sistem bunga, perbankan Syariah muncul dan memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Hal ini ditandai dengan beroperasinya beberapa bank dengan menggunakan sistem Syariah, antara lain bank umum Syariah, unit usaha Syariah, dan bank perkreditan rakyat Syariah. Meskipun perbankan Syariah di Indonesia masih tergolong baru, namun perbankan Syariah mampu maju dan berkembang di tengah persaingan yang ketat. Hal ini dapat dilihat dari tabel perkembangan perbankan Syariah  di bawah ini.





Tabel 1.1
Perkembangan Jaringan Operasional Perbankan Syariah

Kelompok Bank
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Bank Umum Syariah
2
3
3
3
3
5
Unit Usaha Syariah
8
15
19
20
26
27
BPRS  
84
86
92
105
114
131
Jumlah Kantor BUS & UUS
299
401
504
531
597
-
Jumlah Layanan Syariah
-
-
-
456
1.195
-
Sumber: www.bi.go.id
Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dengan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasionalannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam (Muhammad, 2005:1).
Perbankan dalam memberikan kredit/pembiayaan perlu memperhatikan beberapa aspek analisis salah satunya yaitu analisis aspek jaminan (collateral). Di mana aspek jaminan dalam kredit adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam rangka pengajuan permohonan kredit. Jaminan kredit (collateral) dalam perkreditan merupakan unsur yang penting, terutama dalam fungsinya untuk pengamanan apabila kredit yang diberikan mengalami kegagalan.
Kenyataan menunjukkan bahwa kredit bermasalah merupakan bagian dari loan portofolio dari sebuah bank, namun pemberian kredit yang sukses adalah bank yang mampu mengelola kredit bermasalah (problem loan) pada suatu tingkat yang wajar dan tidak menimbulkan kerugian pada bank yang bersangkutan (Veithzal, 2006:475). Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah ini merupakan upaya bank dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Di bawah ini adalah tabel peringkat Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia.
Tabel 1.2
Peringkat Pembiayaan Bank Umum Syariah
Tahun  2003 – 2006
(Jutaan Rupiah)

Nama Bank
31 Desember 2003
31 Desember 2004
31 Desember 2005
31 Desember 2006
Peringkat
Bank Syariah Mandiri
2.170.574
5.295.656
5.825.383
7.277.629
I
Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk
2.373.045
4.182.224
5.947.783
6.625.455
II
Bank Syariah Mega Indonesia
-
271.085
519.825
2.110.197
III
Sumber: Bank Indonesia Data Diolah
Dari tabel di atas dapat dilihat peningkatan jumlah pembiayaan Bank Umum Syariah, dan posisi Bank Syariah Mandiri pada tahun 2006 berada pada posisi tertinggi meskipun pada tahun sebelumnya jumlah pembiayaan Bank Syariah Mandiri berada di bawah Bank Syariah Muamalat Indonesia. Hal ini bisa disimpulkan dengan peningkatan jumlah pembiayaan Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada Bank Syariah Mandiri untuk mengajukan pembiayaan.
Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yangmerupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:
1.    Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2.    Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
Salah satu produk pembiayaan Bank Syariah adalah pembiayaan Murabahah, yaitu adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada  nasabah sebesar harga produk ditambah dengan keuntungan margin yang telah disepakati. Di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, produk pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.
Tabel 1.3
Jumlah Nasabah Pembiayaan
Bank Syariah Mandiri Cabang Malang per Juli 2008

No.
Skim
Jumlah
Prosentase
1.
Murabahah
1963 nasabah
71.432%
2.
Mudharabah
224 nasabah
8.15%
3.
Musyarokah
15 nasabah
0.55%
4.
Qardh
14 nasabah
0.51%
5.
Ijarah
522 nasabah
19%
6.
Istishna
10 nasabah
0.36%
Total
2748 nasabah
100 %
Sumber: data primer Bank Syariah Mandiri Cabang Malang
Oleh karena itu, dengan melihat potensi pembiayaan Murabahah dan untuk memahami lebih lanjut mengenai model penjaminan terhadap pembiayaan Murabahah dan bagaimana pelaksanaannya di perbankan khususnya di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, maka peneliti tertarik mengambil judul “Aplikasi Model Penjaminan Pembiayaan Murabahah bagi Nasabah Perorangan untuk Mengantisipasi Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”.

B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:
1.    Bagaimana aplikasi penjaminan sebagai pengamanan pembiayaan Murabahah bagi nasabah perorangan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang?
2.    Bagaimana upaya strategis yang dapat dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah?

C.  Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1.    Mengetahui penerapan model penjaminan sebagai pengamanan pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.
2.    Mengetahui upaya-upaya strategis yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah.


D. Manfaat Penelitian
1.    Bagi Bank
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penjaminan pembiayaan  Murabahah sebagai antisipasi pembiayaan bermasalah di lingkungan perusahaan.
2.    Bagi Fakultas
Dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu dalam Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.
3.    Bagi Penulis
Bagi penulis penelitian ini adalah sebagai aplikasi ilmu pengetahuan yang telah didapat di bangku kuliah serta melatih dalam pengembangan wacana yang bersifat aplikatif secara sistematis dan rasional.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A.  Penelitian Terdahulu
Pentingnya menjelaskan hasil penelitian terdahulu karena ada keterkaitan atau kesamaan masalah untuk kemudian memperjelas di mana posisi penelitian yang akan dilakukan. Di samping untuk mempertegas bahan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu perlu dikemukakan, di samping dalam bentuk deskripsi, juga dalam theoretical mapping. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini  serta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No
Peneliti
Judul Penelitian
Jenis Penelitian dan Metode Pengumpulan Data
Analisis Data
Hasil Penelitian
1.
Moch. Faisol Ma’sum, Universitas Islam Negeri Malang (2007)
Proses Pengamanan Jaminan Pada Pembiayaan (Studi Kasus pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan)
Penelitian kualitatif dengan metode observasi, interview, dan dokumentasi

Deskriptif
Pengamanan jaminan pada pembiyaan dinilai kurang efektif karena penjaminan dilakukan apabila nasabah mengajukan pembiayaan di atas RP. 500.000
2.
Rachmadi Gunawan, Universitas Brawijaya Malang (2006)
Efektivitas pasal 29 ayat (3) Undang-undang no.10  tahun 1998 Melalui Penjaminan Kredit untuk UKM
Penelitian kualitatif dengan metode observasi, interview, dan dokumentasi

Deskriptif
Penjaminan kredit adalah alternatif bank dalam pemberian kredit sebagai pemecahan masalah kurangnya agunan yang diajukan oleh debitur.
3.
Muhammad Firdaus Alkautsar, Universitas Islam Negeri Malang (2009)
penerapan penjaminan pembiayaan murabahah bagi nasabah perorangan untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang
Penelitian kualitatif dengan metode observasi, interview, dan dokumentasi

Deskriptif
PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang telah melakukan standard analisis terhadap jaminan yang akan diberikan dan telah menentukan dan melakukan upaya strategis untuk mengantisapi pembiayaan bermasalah.
Sumber : Data diolah dari hasil penelitian terdahulu
Adapun perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu secara umum adalah tentang fokus permasalahan yang dikaji meskipun dalam aspek pembahasan yang sama yaitu jaminan.
Penelitian yang dilakuakan Moch. Faisol Ma’sum (2007) memfokuskan permasalahan yaitu pada proses pengamanan jaminan mulai dari permohonan pembiayaan, penilaian jaminan, pengikatan jaminan, dan penghapusan jaminan (roya) setelah terjadi pelunasan.
Penelitian yang dilakukan Rachmadi Gunawan (2006) adalah tentang efektivitas pasal 29 ayat (3) UU no.10 tahun 1998 melalui penjaminan kredit. Dengan penelitian kualitatif, peneliti menjelaskan bahwa penjaminan kredit menjadi salah satu cara yang aman bagi bank dalam pemberian kredit sebagai pemecahan masalah kurangnya agunan yang diajukan oleh debitur.
Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih fokus pada jenis penjaminan kredit yang diberikan debitur sebagai pengamanan kredit, kemudian menjelaskan penerapan jaminan sebagai pengamanan kredit dan antisipasi bank pada pembiayaan bermasalah dengan menggunakan jamianan kredit sebagai pengamanannya.

B.  Kajian Teori
1.    Pengertian Bank
Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat  banyak (Kasmir, 2005: 23).
Menurut Muhammad (2005:1) bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank yang selalu terkait dengan komoditas, antara lain: 1) memindahkan uang; 2) menerima dan membayarkan kembali uang nasabah; 3) membeli dan menjual surat-surat berharga; dan 4) memberi jaminan bank.
2.    Pengertian Bank Syariah
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lau lintas pembayaran.
Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lau litas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2003:27).
Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, yaitu bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata-cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Antonio dan Perwaatmadja,1992: 1).
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pelayanan terhadap nasabah dalam bentuk pendanaan, pembiayaan, dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan tidak menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya.
3.    Kredit (loan)
Kredit (loan) adalah penyerahan sejumlah uang dari pemiliknya kepada pihak lain dengan  perjanjian bahwa si peminjam akan mengembalikan dengan bunga tertentu serta dalam jangka waktu tertentu.
Menurut UU RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
Dari pengertian kredit tersebut terdapat beberapa prinsip dalam pemeberian suatu kredit, (Suhardjono, 2003:12) yaitu:
a.    Prinsip kepercayaan yaitu adanya suatu penyerahan uang dari pemberi kredit kepada peminjam atau penyerahan tagihan dari peminjam kepada pemberi kredit yang menimbulkan tagihan kepada pihak lain, dengan harapan bahwa pemberi kredit (bank) akan mendapatkan bunga/bagi hasil sebagai pendapatan dari pemberian kredit (bank).
b.   Prinsip perjanjian adalah bahwa pemberian kredit didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai bahwa kedua belah pihak akan mematuhi hak dan kewajibannya masing-masing.
c.    Prinsip kesepakatan adalah kesepakatan dari pemberi kredit dan peminjam tentang jangka waktu bagi pelunasan hutang dan bunga/bagi hasil yang akan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.
Kredit perbankan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria (www.isbs.wordpress.com), yaitu :
a.    Jangka Waktu Kredit
Kreteria kredit berdasarkan jangka waktu dapat dibagi menjadi kredit jangka pendek (kredit yang memiliki jangka waktu maksimum satu tahun. Misalnya untuk membiayai modal kerja, pembiayaan musiman) dan kredit jangka panjang (kredit yang jangka waktunya lebih dari satu tahun, contohnya adalah kredit investasi)
b.   Sifat penggunaan dana
Menurut sifat penggunaan dana, kredit dibagi menjadi revolving dan non-revolving. Pada kredit revolving pinjaman yang telah dilunasi masih dapat ditarik kembali maka sifat pemakaian dana jenis kredit ini adalah “naik-turun” sesuai dengan kebutuhan debitur. Pada kredit non revolving kredit tidak dapat ditarik secara berulang–ulang.
c.    Tujuan penggunaan dana
Kriteria kredit penggunaan dana dapat dibagi menjadi :
1)   Kredit modal kerja (working capital loan):
Kredit modal kerja (working capital loan) kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan dan pada umumnya berjangka waktu pendek, maksimal satu tahun. Sedangkan pengertian modal kerja adalah sejumlah dana yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku/bahan penolong/ bahan setengah jadi, membiayai tenaga kerja dan biaya overhead, proses produksi barang sampai dengan barang tersebut siap dijual atau dengan kata lain sejumlah dana/kas yang tertanam dalam aktiva lancar yang dipergunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan (Suhardjono, 2003:287).
2)   Kredit investasi (investment loan)
Kredit investasi merupakan fasilitas kredit yang ditujukan untuk pembiayaan aktiva tetap dan berjangka waktu panjang (umumnya lebih dari satu tahun). Kredit investasi dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
a)   Investasi baru, yang merupakan kegiatan investasi untuk proyek baru atau pembuatan sistem produksi baru untuk proyek perluasan.
b)   Investasi peremajaan, merupakan kegiatan investasi untuk penggantian peralatan lama.
c)    Investasi perluasan, merupakan kegiatan investasi untuk pengadaan barang baru dengan kapasitas produksi yang lebih besar sebagai pengganti peralatan yang lama, dengan ongkos produksi yang masih sama dengan investasi yang digantikan.
d)  Investasi modernisasi, merupakan kegiatan investasi untuk pengadaan barang baru dengan kapasitas produksi yang lebih besar sebagai pengganti peralatan yang lama, dengan proses produksi baru (Suhardjono, 2003:307).
3)   Kredit konsumsi ( consumer loan )
Kredit yang diberikan bank untuk membiayai pembelian barang, yang tujuannya tidak untuk usaha tetapi untuk pemakain pribadi, sifat menggunaan dananya non revolving dan jenis kredit pada umumnya term loan, KPR, dan car loan (www.isbs.wordpress.com).
d.   Cara penarikan / pembayaran kembali kredit
Ada dua sistem penarikan dan pengembalian kredit yaitu
1)   Tidak ter-schedule
Artinya penarikan dan kredit dapat dilakukan setiap saat selama periode kredit masih berlaku dengan pemberitahuan kepada pihak bank sedangkan untuk pembayaran/pelunasan pinjaman dapat dilakukan setiap saat tanpa jadwal tertentu.
2)   Ter-schedule
Penarikan dana kredit yang telah ditentukan Pembayaran / pelunasan dengan jadwal tertentu. Pembayaran dengan sistem angsuran bulanan yaitu angsuran yang jumlahnya tetap tiap bulan terdiri dari angsuran pokok dan bunga (anuated) (www.isbs.wordpress.com).
4.    Penjaminan Pembiayaan
Menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 8 dan penjelasannya dalam Suhardjono (2003:394) menjelaskan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam penjelasan pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut “ jaminan pemberian kredit”, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memeperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, prospek usaha debitur, serta agunan. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan “agunan tambahan”.
Selain itu menurut Veithzal (2006:439) jaminan kredit adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada bank guna menjamin pelunasan utangnya apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau adendumnya.
Veithzal menambahkan jaminan dapat dibedakan sebagai berikut:
a.    Jaminan perorangan (personal guarante/borgtocht) adalah suatu perjanjian penanggungan hutang di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank/wanprestasi.
b.   Jaminan perusahaan (Corporate guaranty) adalah suatu perjanjian penanggungan hutang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank/wanprestasi.
c.    Jaminan kebendaan adalah penyerahan hak oleh nasabah atau pihak ketiga atas barang-barang miliknya kepada bank guna dijadikan jaminan atas kredit yang diperoleh nasabah.
Menurut Muldjono (2001:296) ada dua sasaran pokok dalam penilaian penjaminan:
a.    Menilai nilai ekonomis dari barang jaminan.
b.   Menilai nilai yuridis dari barang jaminan.
Secara umum wujud dari jaminan perkreditan dapat dilihat dari berbagai sudut, antara lain:
a.    Dari pemilik jaminan itu sendiri:
1)   Dapat berupa kekayaan dari si debitur yang bersangkutan.
2)   Dapat pula berupa kekayaan pihak ketiga yang digunakan untuk menjamin kredit yang diperoleh si debitur tersebut.
b.   Dari status kekayaan tersebut di dalam suatu perusahaan.
1)   Dapat sebagai current asset, antara lain berupa piutang stok persediaan barang yang diperdagangkan.
2)   Dapat juga berupa fixed asset, yaitu kekayaan atau alat produksi debitur yang bersangkutan sepeti tanah, bangunan, alat-alat produksi, alat transportasi, dan lain-lain.
c.    Dari wujud barang jaminan itu sendiri.
1)   Jaminan dalam bentuk tangible asset yaitu barang-barang yang ada wujudnya secara fisik antara lain aktiva lancar, aktiva tetap milik perusahaan ataupun jaminan kebendaan lainnya.
2)   Jaminan dalam bentuk intangible asset yaitu jaminan kredit yang tidak ada wujudnya secara fisik, misalnya jaminan pribadi letter of guaranty, letter of conform recommendation, tanda tangan sebagai analyst.
d.   Dari fungsinya dalam kegiatan perkreditan yang bersangkutan.
1)   Jaminan utama, yaitu barang-barang yang diperoleh dengan kredit yang kemudian dijaminkan kepada bank kembali.
2)   Jaminan tambahan, yaitu barang jaminan lain diluar yang dibiayai dengan kredit tersebut di atas, dengan maksud sebagai pengaman kredit yang telah ditarik oleh debitur.
e.    Dari sudut yuridis: Jaminan kredit dapat pula dibedakan menjadi:
1)   Jaminan kebendaan
2)   Jaminan bukan kebendaan atau disebut pula jaminan perorangan, antara lain bortgocht avalyst yaitu suatu perjanjian di mana pihak ketiga menyanggupi kepada pihak berpiutang atas pembayaran suatu hutang, apabila si berutang tidak menepati janjinya di kemudian hari.
5.    Pembiayaan Bermasalah
Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu:
a.    Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
b.   Kredit yang memungkinkan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.
c.    Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
d.   Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
e.    Kredit di mana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
f.     Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
g.   Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.
Bagi bank semakin dini menganggap kredit yang diberikan menjadi bermasalah, semakin baik karena berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyesuaiannya (Veithzal, 2006:476).
Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (potential loss). Oleh karena itu, motonya adalah lebih dini potential problem loan ditentukan, maka akan lebih banyak alternatif dan lebih banyak peluang pencegahan kerugian bagi bank. Dengan demikian, perlu dilakukan inventarisasi sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah dan bagaimana alternatif penyelesaiannya. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah adalah sebagai berikut.
a.    Karena kesalahan bank
1)         Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah
2)         Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali
3)         Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan
4)         Kurang mahir menganalisis laporan keuangan calon nasabah
5)         Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat
6)         Terlalu agresif
7)         Pemberian kelonggaran terlalu banyak
8)         Kurang pengalaman dari pejabat kredit atau account officer
9)         Pejabat kredit mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah
10)     Kurang berfungsinya credit recovery officer
11)     Keyakinan yang berlebihan
12)     Kurang mengadakan review, minta laporan dan menganalisis laporan keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya
13)     Kurang mengadakan kunjungan on the spot pada lokasi perusahaan nasabah
14)     Kurang mengadakan kontak dengan nasabah
15)      Pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari
16)     Campur tangan yang berlebihan dari pemilik
17)     Pengikatan jaminan kurang sempurna
18)     Ada kepentingan pribadi pejabat bank
19)     Kompromi terhadap prinsip-prinsip perkreditan
20)     Tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat
21)     Sikap memudahkan dari pejabat bank atau account officer.
b.   Karena kesalahan nasabah
1)   Nasabah tidak kompeten
2)   Nasabah tidak atau kurang pengalaman
3)   Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya
4)   Nasabah tidak jujur
5)   Nasabah serakah.
c.    Faktor eksternal
Akibat perubahan pada external environment diidentifikasikan penyebab timbulnya kredit bermasalah, seperti perubahan-perubahan political dan legal environment, deregulasi sector real, financial dan ekonomi menimbulkan pengaruh yang merugikan kepada seseorang nasabah. Perubahan tersebut merupakan tantangan terus-menerus yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan (Veithzal, 2006:478).
6.    Tahapan Penanganan Pembiayaan Bermasalah
a.    Langkah-langkah penanganan
Adapun langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut.
1)   Perkuat posisi bank secara umum, terutama posisi yuridis dan nilai jaminan.
2)   Buat rencana penanganan dengan kerja sama dengan nasabah (Veithzal, 2006:482-483).
b.   Identifikasi permasalahan
Sebelum menentukan strategi penyelesaian yang akan dipilih, credit recovery officer yang menangani kredit bermasalah terlebih dahulu harus menganalisis, kemudian menilai risiko nasabah, yaitu sebagai berikut.
1)   Kondisi industri
Kondisi industri perlu dianalisis karena alasan-alasan sebagai berikut. 1) problematika struktural dalam industri dapat mempengaruhi risiko kredit secara keseluruhan, misalnya pendapatan rendah, biaya tinggi, dan persaingan sangat tinggi. 2) perubahan lingkungan dapat memberikan dampak negatif terhadap kredit yang diberikan, misalnya deregulasi bidang valas dan deregulasi bidang perdagangan.
2)   Posisi perusahaan dalam industri
Posisi perusahaan dalam industri perlu dianalisis karena alasan-alasan berikut. 1) dinamika persaingan dapat memberikan keuntungan atau kerugian yang kritis kepada perusahaan. 2) kelemahan dalam bidang-bidang kunci dapat mempengaruhi risiko kredit secara keseluruhan.
3)   Kondisi keuangan
Mempelajari kondisi keuangan nasabah merupakan kunci untuk mengembangkan strategi penyelesaian kredit. Oleh karena itu, petugas dan/atau pejabat yang menangani harus konsisten menganalisis spread sheet dalam mengungkapkan kondisi keuangan.
4)   Kualitas manajemen
Penilaian manajemen sangat bersifat kualitatif dan subjektif. Sekalipun demikian, kriteria yang konsisten harus digunakan dalam menilai kualitas manajemen.
5)   Keadaan jaminan
Untuk mendapatkan keputusan kredit yang terbaik, seorang petugas dan/atau pejabat yang menangani harus memperkirakan nilai realisasi dari jaminan tersebut apabila jaminan tersebut dijual (forced value). Perkiraan nilai realisasi jaminan tergantung kepada kendali bank atas jaminan jika surat-surat jaminan tersebut tidak sempurna. Demikian juga bank tidak akan dapat memperoleh hasil penjualan jaminan tanpa suatu legal claim yang kuat dan kemampuan untuk menjual (Veithzal, 2006:484-494).
c.    Tahap penyelesaian kredit bermasalah
Penyelesaian di sini diartikan pengakhiran hubungan nasabah dengan likuidasi, penjualan aset, atau penjualan perusahaan. Penyelesaian dilaksanakan dengan dua macam kondisi, yaitu sukarela dan paksaan. Penjualan secara sukarela oleh nasabah biasanya mendapatkan harga lebih tinggi dari pada likuidasi paksaan oleh kreditor selain adanya biaya-biaya likuidasi (Veithzal, 2006:504).
d.   Faktor penentu penanganan kredit bermasalah
Kondisi iktikad dan kemampuan nasabah, prospek usaha dan jaminan merupakan faktor-faktor yang paling menentukan jenis penanganan yang akan dilakukan oleh bank. Pada saat kredit menjadi bermasalah, kondisi mungkin positif atau negatif (Veithzal, 2006:506).
7.    Manajemen Pembiayaan Bank Syariah
Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur.
Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan nasabah ini disebut pembiayaan. Dalam aktivitas pembiayaan bank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas, seperti kontrak mudharabah, musyarakah, murabahah dan yang lainnya. Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau pembenaan suatu bunga dari para nasabah tidak timbul.
Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebijakan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama harus dihindari. Berikut falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah (Muhammad, 2005:2):
a.    Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:
Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha.

KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA
Previous
Next Post »
0 Komentar