SRIPSI PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK ATAS KEPEMILIKAN AKTIVA KENDARAAN DENGAN METODE CAPITAL LEASE PADA PT.IGLAS SEBAGAI LESSEE (lengkap sampai daftar pustaka)

Dana memegang peranan penting dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan dana tersebut sebagai alat investasi melalui penanaman barang modal. Dana yang diterima oleh perusahaan digunakan untuk membeli aktiva tetap, untuk memproduksi barang dan jasa, membeli bahan-bahan untuk kepentingan produksi dan penjualan, dan lain-lain.

Dalam hal pengadaan barang modal, ada beberapa alternatif pembiayaan yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Pembiayaan dari sumber internal dan pembiayaan dari sumber eksternal. Pembiayaan dari sumber internal dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, diantaranya adalah laba ditahan, modal saham, dan lain-lain. Sedangkan pembiayaan dari sumber eksternal berasal dari luar perusahaan, diantaranya adalah pinjaman bank, sewa guna usaha (leasing), penjualan kredit dari pemasok, dan lain-lain.

Bagi perusahaan yang mempunyai modal besar, alternatif termudah adalah dengan menggunakan modal sendiri, sebaliknya bagi perusahaan yang tidak mempunyai cukup modal, alternatif yang dipilih adalah pembiayaan dari luar perusahaan. Salah satu jenis pembiayaan barang modal yang mulai banyak digunakan perusahaan di Indonesia selain pinjaman dari bank adalah pembiayaan sewa guna usaha (leasing).

Sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) yaitu apabila dalam transaksi perusahaan lessor bertindak sebagai pihak yang membiayai barang modal dimana secara berkala lessor menerima pembayaran sewa guna usaha dari lessee dan di akhir masa sewa terdapat hak opsi bagi lessee. Hak opsi adalah hak lessee untuk membeli barang modal yang disewagunausahakan atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Sedangkan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) yaitu apabila dalam transaksi perusahaan lessor membeli barang modal dan kemudian menyewa guna usahakannya kepada lessee, lessee tidak mempunyai hak opsi untuk membeli atau memperpanjang transaksi sewa guna usaha tersebut.

Pada setiap akhir periode, perusahaan selalu membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Dalam membuat laporan keuangan tersebut transaksi sewa guna usaha diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha.

Perlakuan tersebut di atas adalah perlakuan yang biasa terjadi pada akuntansi komersial, perlakuan untuk perpajakan tentunya memiliki perbedaan dikarenakan adanya ketentuan-ketentuan perpajakan yang secara khusus mengaturnya. Adanya perbedaan tersebut memotivasi penulis untuk mencoba meneliti bagaimana perlakuan akuntansi perpajakan atas transaksi sewa guna usaha.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimanakah penerapan akuntansi perpajakan atas kepemilikan aktiva kendaraan dengan metode capital lease pada PT.IGLAS (Persero) ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi perpajakan atas transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease) pada PT.IGLAS (Persero).

2. Menerapkan perlakuan akuntansi perpajakan yang tepat untuk kepemilikan aktiva kendaraan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi pada PT.IGLAS (Persero).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Dapat memberikan kesempatan untuk mengadakan pengkajian dan pembahasan terhadap ilmu-ilmu yang diterima dalam perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan.

2. Bagi perusahaan

Dapat memberikan acuan pada PT.IGLAS (Persero) tentang tata cara dan prosedur yang tepat untuk perlakuan akuntansi perpajakan sewa guna usaha.

3. Bagi pembaca lainnya

Dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan pandangan umum tentang perlakuan akuntansi pajak atas kepemilikan aktiva kendaraan dengan metode capital lease. Selanjutnya bab ini juga menguraikan tentang rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2: Tinjauan Kepustakaan

Bab ini menguraikan tentang teori dan konsep yang berhubungan dengan masalah penelitian, antara lain mengenai pengertian akuntansi, pengertian laporan keuangan, pengertian aktiva tetap, akuntansi pajak penghasilan, akuntansi pajak pertambahan nilai, pengertian leasing, serta teori-teori lainnya.

Bab 3: Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif (studi kasus). Dengan menggunakan metode tersebut penulis dapat menjelaskan secara rinci dan mendalam tentang objek studi dan dapat menemukan penyelesaian masalah dari permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek dan subyek penelitian yang meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur orgnisasi, kebijakan akuntansi perusahaan yang terkait dengan transaksi sewa guna usaha, serta perlakuan akuntansi pajak atas transaksi sewa guna usaha yang terjadi di perusahaan.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan tentang simpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, sert pemberian saran-saran sehubungan dengan pembahasan yang telah dilakukan.

BAB 2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Perlakuan Akuntansi Pajak

2.1.1 Pengertian akuntansi

Akuntansi sering disebut sebagai “bahasa bisnis”. Atau bisa juga dikatakan akuntansi adalah “bahasa dari keputusan-keputusan keuangan”. (Horngren dkk., 1997 : 2). Pengertian akuntansi menurut APB Statement No.4 : “Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas (kesatuan) usaha yang dipandang akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam menetapkan pilihan yang tepat di antara berbagai alternatif tindakan”.

Aspek legal menyangkut penyelenggaraan akuntansi atau pembukuan diatur dalam pasal-1 angka 26, dan pasal 28 Undang-Undang No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menurut ketentuan pasal-1 angka 26 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut di atas, pembukuan didefinisikan sebagai :

“Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak”

2.1.2 Pengertian laporan keuangan

Laporan Keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:2) :

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”

Selanjutnya di dalam Standar Akuntansi Keuangan tersebut disebutkan bahwa tujuan disusunnya laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan,kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardships) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2.1.3 Pengertian akuntansi pajak

Akuntansi perpajakan, menurut Niswonger dan Fees yang dikutip Gunadi (1997:7) dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan pada penyusunan surat pemberitahuan pajak (tax return) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Akuntansi perpajakan secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak. Tujuan utama dari laporan akuntansi pajak adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya pendapatan kena pajak (dasar pengenaan pajak dalam kasus PPN).

Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak harus menghitung sendiri utang pajaknya sehingga laporan keuangan itu sangat membantu perhitungan. Selain untuk kebutuhan informasi manajemen, laporan keuangan juga dipakai sebagai bahan untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap administrasi pajak, terutama dalam aktivitas pemeriksaan bahkan penyidikan pajak.

2.1.4 Aktiva tetap

2.1.4.1 Pengertian aktiva tetap

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.16 (2004:16.2) : “Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu aktiva tetap mempunyai beberapa sifat, yaitu :

1. Masa manfaatnya jangka panjang atau lebih dari satu tahun

2. Dimiliki dan digunakan dalam operasi normal perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa

3. Tidak ditujukan untuk dijual kembali atau diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan aktiva tersebut

2.1.4.2 Bentuk-bentuk aktiva tetap

Secara garis besar aktiva tetap dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu :

Aktiva Tetap Berwujud

Zaki Baridwan (1992:271) mengungkapkan : “Aktiva tetap berwujud adalah aktiva-aktiva berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan normal” .

Jadi aktiva tetap berwujud ini mempunyai sifat permanen atau dengan kata lain dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Aktiva tetap berwujud ini masih dibagi lagi menjadi :

Aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah
Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva aktiva sejenis, misalnya: bangunan, mesin, peralatan, kendaraan dan lain-lain.
Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva sejenis, misalnya: sumber-sumber alam seperti hasil tambang, hutan, dan lain-lain

Aktiva Tetap Tidak Berwujud

Pengertian aktiva tetap tidak berwujud menurut Zaki Baridwan (1992:355) adalah : “Aktiva-aktiva yang umurnya lebih dari satu tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik. Pada umumnya aktiva tetap tidak berwujud merupakan hak-hak yang dimiliki yang dapat digunakan lebih dari satu tahun”.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:19.3): “Aktiva tidak berwujud adalah aktiva non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif”.

Aktiva tidak berwujud antara lain dapat berbentuk lisensi, merek dagang, (termasuk merek produk), hak paten, hak cipta, waralaba.

2.1.5 Penyusutan aktiva tetap berwujud

2.1.5.1 Pengertian penyusutan

Menurut Standar Akuntasi Keuangan (2004:17.1): “Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi”.

Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang :

1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi; dan

2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas; dan

3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi.

2.1.5.2 Metode penyusutan

Jumlah yang dapat disusutkan dialokasi ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat aktiva dengan berbagai metode yang sistematis. Metode manapun yang dipilih, konsistensi dalam penggunaannya adalah perlu, tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan, agar dapat menyediakan daya banding hasil operasi perusahaan dari periode ke periode.

Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut :

1. Berdasarkan waktu :

a. Metode garis lurus (straight line method)

b. Metode pembebanan yang menurun :

i. Metode jumlah angka tahun (sum of the year digit method)

ii. Metode saldo menurun/saldo menurun ganda (declining/double declining balance method)

2. Berdasarkan penggunaan

a. Metode jam jasa (service hours method)

b. Metode jumlah unit produksi (productive output method)

3. Berdasarkan kriteria lainnya

a. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (group and composite method);

b. Metode anuitas (annuity method)

c. Sistem persediaan (inventory system)

2.1.5.3 Metode penyusutan menurut ketentuan perpajakan

Metode penyusutan menurut peraturan perpajakan diatur dalam pasal 11 Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini adalah :

1. Metode garis lurus atau straight line method

Dalam ketentuan fiskal metode ini disebut penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.

2. Metode saldo menurun atau declining balance method

Penyusutan atas harta berwujud dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas. Harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tarif penyusutan menurut ketentuan perpajakan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan bangunan Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 II. Bangunan Permanen Tidak permanen	4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun 20 tahun 10 tahun	25 % 12,5% 6,25% 5% 5% 10%	50% 25% 12,5% 10% - -

Sumber : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000

2.1.6 Sewa guna usaha (Leasing)

2.1.6.1 Pengertian sewa guna usaha

Kegiatan sewa guna usaha (leasing) diperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.Kep-122/MK/2/1974 dan No.30/KPB/I/74 tanggal 7 Februari 1974 tentang “Perizinan Usaha Leasing”. Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut menyatakan :

“ Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”

Definisi tersebut nampaknya hanya menampung satu jenis sewa guna usaha saja yang lazim disebut capital lease atau sewa guna usaha pembiayaan. Namun demikian, dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, jenis kegiatan sewa guna usaha telah diperluas sebagaimana tersirat dalam (pasal 1 huruf d) keputusan tersebut yang menampung definisi-definisi berikut ini : “Perusahaan sewa guna usaha (Leasing Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Capital lease maupun Operating Lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”

Menurut Marpaung (1985:1), perusahaan leasing adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk penyewaan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang dimana pihak penyewa (lessee) harus membayar sejumlah uang secara berkala yang terdiri dari nilai penyusutan suatu obyek lease ditambah dengan bunga, biaya-biaya lain serta profit yang diharapkan oleh lessor.

Dari definisi-defini leasing yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ciri-ciri leasing yang membedakannya dari transaksi sewa-menyewa biasa, yaitu :

Obyek Leasing

Barang-barang yang menjadi obyek perjanjian leasing meliputi segala macam barang modal seperti mesin atau komputer, sedangkan pada transaksi sewa-menyewa biasa obyeknya tidak harus barang modal.

Adanya pembayaran secara berkala dalam waktu tertentu

Dalam sewa-menyewa biasanya cara pembayarannya dilakukan sekali untuk suatu periode tertentu, sedangkan leasing pembayarannya dilakukan secara berkala dan bisa dilakukan setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap setengah tahun sekali.

Nilai sisa atau residual value

Pada perjanjian leasing ditentukan suatu nilai sisa sedangkan perjanjian sewa-menyewa biasa tidak mengenal hal ini.

KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA

Penerapan Akuntansi Pajak Atas Kepemilikan Aktiva Kendaraan Dengan Metode Capital Lease Pada Pt.Iglas Sebagai Lessee