Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)

Admin
Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang) Lengkap sampai daftar pustaka
A. LATAR BELAKANG
Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan.
Pada saat ini terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Menurut Undang-Undang No. 10  Tahun 1998 tentang perbankan, lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak (Riyadi, 2006: 212). 
Sedangkan lembaga keuangan bukan bank biasanya lebih menunjuk pada perusahaan investasi, perusahaan kredit, perkumpulan koperasi, venture capitalist, dan sejumlah manajemen investasi (Muhamad, 2000: 59).
Lembaga perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (interest fee), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Undang-Undang No. 10  Tahun 1998 tentang perbankan, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah  (Riyadi, 2006: 213).   .
Pada saat ini, keberadaan perbankan syariah dalam sistem keuangan adalah suatu fenomena baru yang menarik perhatian dari berbagai kalangan. Keberadaannya telah dipandang sebagai alternatif solusi dalam sistem keuangan. Sistem dengan karakter utamanya yang bebas bunga ini telah memperoleh apresiasi dalam masyarakat luas, bahkan dari kalangan non muslim.
Sebagai sistem alternatif, bank-bank syariah dirancang untuk menyediakan berbagai layanan sistem keuangan dan perbankan kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan perbankan konvensional. Oleh karena itu, bank – bank  syariah  diwajibkan untuk selalu patuh pada ketentuan dan prinsip syariah Islam. Bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.
Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga bisnis yang berdasar pada trust society. Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko. Dengan memperhatikan tingkat persaingan industri perbankan yang semakin ketat, institusi yang terlibat dalam industri itu harus mampu menunjukkan daya saing yang tinggi. Tingkat risiko bisnis dan pengelolaan risiko akan menjadi faktor yang menentukan dalam perkembangan perbankan syariah dalam menghadapi persaingan secara global.
Manajemen risiko perbankan di Indonesia pada mulanya kurang mendapat perhatian yang serius dan proporsional hingga akhir terjadinya krisis moneter di Indonesia. Hal ini terindikasi dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen perbankan, sedikit bank yang membentuk komite manajemen risiko dan menempatkannya pada posisi strategis bank. Bisnis adalah berbagi risiko, bukan hanya berbagi keuntungan. Dalam  bisnis perbankan ketika ingin mencapai return yang tinggi maka akan berhadapan dengan risiko yang tinggi. Hal lain yang kurang diperhatikan adalah bahwa risiko bisa berakibat berantai dalam bisnis perbankan.
Belajar dari krisis perbankan di Indonesia pada tahun 1997, maka memasuki tahun 2003 manajemen risiko menjadi perhatian yang sangat serius di Indonesia. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan.
Keseriusan tersebut lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum yang mengharuskan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggi memiliki sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan tingkat jabatannya (Idroes, 2008: 52).
Kedua peraturan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan stakeholder (Idroes, 2008: 52). Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bagi perbankan untuk mengembangkan serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.
Secara umum perbankan akan menghadapi beberapa risiko yaitu risiko kredit, likuiditas (Antonio, 2001: 182), pasar, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan (Taswan, 2006: 297-298; Rivai, et, al. 2007: 806-831).
Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (Non Performance Financing).  
Dengan berbagai macam risiko tersebut, maka bank syariah dituntut untuk melakukan manajemen risiko pembiayaan seefektif mungkin agar likuiditas bank tetap terjaga sehingga bank tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Mengingat bahwa sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari bisnis pembiayaan (Rivai,et.al, 2007: 724).
Untuk itu, kajian mengenai manajemen risiko pembiayaan bank syariah adalah sesuatu yang penting. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, kajian mengenai perbankan syariah khususnya mengenai aspek manajemen risikonya menjadi hal baru yang layak untuk dikaji secara mendalam (Bashori: 2008 ; Niswati: 2008).
Sampai saat ini perbankan syariah terus mengalami perkembangan. Sebagai bank yang berorientasi pada sektor riil, maka bank  syariah harus mampu memberikan pembiayaan yang signifikan agar sektor  riil mampu berkembang lebih pesat. Berikut adalah total pembiayaan yang telah direalisasikan oleh bank syariah.
Tabel 1.1
Total Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia
Per September 2005- 2006 (Rp miliyar)

No
Nama Bank
Total
Pembiayaan
1
PT Bank Muamalat Indonesia
6.510
2
PT Bank Syariah Mandiri
7.223
3
PT Bank Syariah Mega Indonesia
1.560
4
Bank Jabar Syariah
268
5
Bank BNI Syariah
1.067
6
Bank BRI Syariah
957
7
Bank Niaga Syariah
412
8
Bank Danamon Syariah
168
9
Permatabank Syariah
181
10
Bank BTN Syariah
221
            Sumber diolah: Ghafur  (2007: 40)

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa PT Bank Syariah Mandiri mempunyai total pembiayaan yang paling besar jika dibandingkan dengan bank syariah lainnya. Dengan jumlah pembiayaan yang besar, maka risiko yang dihadapi oleh PT Bank Syariah Mandiri juga semakin besar. Dengan demikian, PT BSM harus mampu melakukan manajemen risiko secara tepat agar tidak terjadi Non performance Financing (NPF).
Sebagai objek penelitian adalah PT Bank Syariah Mandiri yang merupakan salah satu Bank Umum Syariah dengan kompleksitas tinggi serta  mempunyai prestasi dan kinerja yang bagus. Sebagai sebuah perusahaan, maka pencapaian kinerja dan aktivitas perusahaan perlu dievaluasi.

Sebagai alat kontrol bahan evaluasi salah satunya adalah penghargaan yang diraih oleh perusahaan, dimana kinerja perusahaan dari sisi luar dapat tercermin dari banyaknya penghargaan yang diterima yang pada ujungnya menjadi barometer didalam meningkatkan performansi bisnis perusahaan.
Pencapaian kinerja tersebut bisa dilihat dari penerimaan penghargaan yang diraih setiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2007- 2008 PT Bank Syariah Mandiri  meraih sederet penghargaan antara lain .
Tabel 1.2
Penghargaan PT Bank Syariah Mandiri
 Tahun 2007- 2008

No
Nama Penghargaan
Tanggal Penganugrahan
1
Bisnis Indonesia Banking Efficiency Award 2008
22 Mei 2008
2
The Best Human Resource Development
20 Januari 2008
3
Indonesian Bank Loyalty Index 2008
01 Januari 2008
4
The Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2008
01 Januari 2008
5
STP (Straight Trough Processing) Award
14 November 2007
6
Golden Trophy
19 Juli 2007
7
Indonesian Bank Loyalty Award (IBLA Award) 2007
21 Februari 2007
8
Islamic Invesment Year 2007
17 Februari 2007
9
Kriya Pranala Award 2007
01 Januari 2007

Dari berbagai macam penghargaan yang diterima oleh PT BSM telah membuktikan bahwa PT BSM memang mempunyai kinerja yang bagus dan mampu bersaing dengan bank syariah lainnya.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan  dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)”.

B.     RUMUSAN MASALAH
Dari uraian latar belakang diatas, secara spesifik penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan :
Bagaimanakah manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dalam upaya menjaga likuiditasnya?

C. TUJUAN PENELITIAN
            Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh  PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dan likuiditas PT Bank Syariah Mandiri secara konsolidasi.
________________________________________________________________________________________
D.    BATASAN PENELITIAN
Pembahasan mengenai manajemen risiko pembiayaan perbankan syariah sangat kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini terbatas pada laporan keuangan periode 2006- 2007, dipandang cukup dengan dua periode sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan antar periode (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan PSAK, 2004 : 7-11) .

E.     MANFAAT PENELITIAN
1.       Bagi Peneliti
a. Sebagai sarana untuk memahami sistem keuangan dan perbankan syariah, khususnya dalam pengoperasian manajemen risiko pembiayaan.
b.      Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.
2.   Bagi Dunia Akademis
a.      Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi Universitas Islam Negeri Malang pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi.
b.      Memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif tentang perbankan syariah.



3.   Bagi Manajemen
a.      Bahan referensi dalam menganalisa aplikasi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan pada bank syariah.
b.      Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen bank.



























BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A.    Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.
Penelitian tentang Manajemen Risiko kredit (bank konvensional) atau manajemen risiko pembiayaan (bank syariah) telah banyak dikaji oleh peneliti terdahulu misalnya, Nunuk Maria Ulfa (2003), dengan judul penelitian ”Pelaksanaan Manajemen Kredit dalam Mengatasi Kredit Macet (Survey di PT. BPR Gunung Ringgit Dinoyo Malang)” dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Manajemen kredit yang dijalankan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Dinoyo mampu dalam mengatasi terjadinya kredit  macet.
Penelitian yang dilakukan Yanik Ristina Ningrum (2007), dengan judul ”Aplikasi Manajemen Kredit Terhadap Peningkatan Rentabilitas PT. BPR Hamindo Natamakmur Pare Kediri”, dalam penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan data-data kuantitatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Manajemen kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Hamindo Natamakmur  tersebut  mampu dalam meningkatkan rentabilitas.
Penelitian yang dilakukan oleh Umar Hasan Bashori (2008), dengan judul ”Manajemen Risiko Bank Syariah, Pendekatan Normatif Tentang Sistem Bagi Hasil”, dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif (Library Research). Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pada dasarnya bank syariah merupakan bank yang dalam operasionalnya  sarat dengan risiko seperti risiko yang melekat pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu diperlukan manajemen risiko agar risiko tersebut dapat dikelola dengan baik.
Penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Niswati (2008), dengan judul ”Aplikasi Manajemen Risiko Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusumma Gondanglegi Malang”, dalam penelitian ini menggunakan Analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah  aplikasi manajemen risiko kredit yang diterapkan di BPR Nusumma Gondanglegi Malang meliputi prinsip pengelolaan risiko kredit yang terdiri dari; aspek hukum, manajemen, sosial ekonomi, pemasaran, aspek teknis, aspek jaminan, aspek keuangan; menerapkan prosedur perkreditan yang sehat; Melakukan analisa risiko dalam paket kredit yang meliputi analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral); dan Mitigasi risiko kredit dilakukan dengan menerapkan agunan sebagai syarat wajib dalam penyaluran kredit.  Dengan aplikasi manajemen risiko kredit  tersebut, maka kredit bermasalah di BPR Nusumma Gondanglegi Malang semakin berkurang tiap tahunnya yaitu 2005 sebesar 12,4%, 2006 sebesar 12,1%,  2007 sebesar 11,3%.
Perbedaaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah objek penelitian dari keempat penelitian terdahulu dilakukan di BPR sedangkan pada penelitian sekarang dilakukan di Bank Umum dimana bank umum merupakan bank yang beroperasi dengan kompleksitas tinggi sehingga aplikasi manajemen risiko pembiayaannya tentunya juga lebih kompleks. Selain itu penelitian yang sekarang, aplikasi manajemen risiko pembiayaan lebih fokus untuk menjaga likuiditas.  Secara spesifik, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
  Penelitian Terdahulu
No
Nama
Judul
Metode Analisis
Hasil Penelitian
1
Nunuk Maria Ulfa (2003),
Pelaksanaan Manajemen Kredit  dalam Mengatasi Kredit Macet (Survey di PT. BPR Gunung Ringgit Dinoyo Malang)
Metode kualitatif dengan
Teknik analisis data deskriptif
Manajemen kredit yang dijalankan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Dinoyo mampu dalam mengatasi terjadinya kredit macet.






2
Yanik Ristina Ningrum (2007)

Aplikasi Manajemen Kredit Terhadap Peningkatan Rentabilitas PT. BPR Hamindo Natamakmur Pare Kediri.
Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif
dengan data-data kuantitatif

Manajemen kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Hamindo Natamakmur
tersebut mampu dalam meningkatkan rentabilitas.

3
Umar Hasan Bashori (2008)
Manajemen Risiko Bank Syariah, Pendekatan Normatif Tentang Sistem Bagi Hasil
Penelitian kualitatif dengan pendekatan normativ (Library Research)
Secara umum bank syariah mengahdapai dua jenis risiko yaitu :
-          Risiko pertama terdiri dari risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan.
-          Risiko kedua adalah risiko sampingan yaitu yang berkaitan dengan risiko ekuitas dan risiko tingkat return.
Pada dasarnya bank syariah merupakan bank yang dalam operasionalnya  sarat dengan risiko seperti risiko yang melekat pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu diperlukan manajemen risiko agar risiko tersebut dapat dikelola dengan baik.
4
Khoirun Niswati (2008)
Aplikasi Manajemen Risiko Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusumma Gondanglegi Malang
Analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif
Aplikasi manajemen risiko kredit yang diterapkan di BPR Nusumma Gondanglegi Malang adalah sebagai berikut :
- Prinsip pengelolaan risiko kredit meliputi aspek hukum, manajemen, sosial ekonomi, pemasaran, aspek teknis, aspek jaminan, aspek keuangan.
- Menerapkan prosedur perkreditan yang sehat.
- Melakukan analisa risiko dalam paket kredit yang meliputi analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral)
- Mitigasi risiko kredit dilakukan dengan menerapkan agunan sebagai syarat wajib dalam penyaluran kredit.
- Dengan aplikasi manajemen risiko kredit maka kredit bermasalah di BPR Nusumma Gondanglegi Malang semakin berkurang tiap tahunnya yaitu 2005 sebesar 12,4%, 2006 sebesar 12,1%,  2007 sebesar 11,3%.
5
Sri Mulyani (2009)
Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)
Analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif
Pengelolaan risiko pembiayaan di PT BSM Cabang Malang pada dasarnya mengacu pada arahan, pedoman dan kebijakan dari BSM Pusat. Kebijakan tersebut dikemas dalam Enterprise Risk Management (ERM) yang berisi program kerja antara lain pemutakhiran manual kebijakan dan pedoman operasional, optimalisasi organisasi manajemen risiko, SIMRIS (Syariah Mandiri Risk Information System), penetapan limit risiko dan pengembangan perangkat analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan yang digunakan adalah dengan metode 5C dan 7A.
Dengan pola pengelolaan risiko tersebut PT BSM mampu menjaga likuiditasnya dalam batas yang aman. Hal ini terlihat meskipun ditengah pertumbuhan pembiayaan yang tinggi dengan tingkat FDR tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 90,21% dan 92,96% namun NPF dapat ditekan di bawah 5% yaitu NPF PT BSM Cabang sebesar tahun 2008 0,04% dan secara konsolidasi NPF PT BSM pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 4,64% dan 3,39%
Sumber : Skripsi tidak diterbitkan, UIN Malang.

B.     Kajian Teoritis
1.      Manajemen Risiko
a.      Pengertian Manajemen
Manajemen berasal dari bahasa Inggris: management dengan kata kerja to manage, diartikan secara umum sebagai mengurusi. Selanjutnya definisi manajemen berkembang lebih lengkap. Lauren A. Aply seperti yang dikutip Tanthowi  (1983) dalam Widjayakusuma (2002: 14) menerjemahkan manajemen sebagai “The art of getting think done though people”. Stonner (1986) mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

b.  Unsur dan Fungsi  Manajemen
            Menurut Widjayakusuma (2002: 16) selain sebagai tool atau alat, manajemen memiliki dus unsur lainnya, yaitu subyek pelaku dan obyek tindakan. Subyek pelaku manajemen tidak lain adalah manajer itu sendiri. Sedangkan obyek tindakan manajemen terdiri atas organisasi, SDM, dana, operasi/ produksi, pemasaran, waktu dan obyek lainnya.
            Menurut Widjayakusuma (2002: 16), manajemen memiliki empat fungsi standar yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling).
1. Perencanaan (planning)
Menurut Kadarman, et. al (1996) dalam Widjayakusuma (2002: 109) perencanaan merupakan suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
Menurut Muhammad (2004: 21), Semua dasar dan tujuan manajemen haruslah terintegrasi, konsisten dan saling menunjang satu sama lain. Untuk menjaga konsistensi kearah pencapaian tujuan manajemen maka setiap usaha itu harus didahului oleh proses perencanaan yang baik. Suatu perencanaan yang baik harus dilakukan melalui proses kegiatan yang meliputi forecasting, objective, policies, programes, procedures, dan budget.
2. Pengorganisasian   (organizing)
            Kadarman, et. al (1996) mengatakan bahwa pengorganisasian pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai proses penetapan struktur peran-peran melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas-aktivitas,  penugasan kelompok-kelompok aktivitas kepada manajer-manajer, pendelegasian wewenang dan informasi, baik horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi Widjayakusuma (2002: 127).
3. Pengarahan  (actuating)
Menurut Widjayakusuma (2002: 165), dalam membahas fungsi pengarahan, aspek kepemimpinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Sehingga definisi fungsi pengarahan selalu dimulai dan dinilai cukup hanya dengan mendefinisikan kepemimpinan itu sendri.
Menurut Kadarman, et, al (1996) dalam Widjayakusuma kepemimpinan dapat diartikan sebagai seni atau proses untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mereka mau berusaha untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok. 
4. Pengawasan (controlling)
Menurut Muhammad (2004: 35), pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan, dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masukan  (input) yang digunakan.

c.  Pengertian Risiko
Menurut Karim (2004: 63) secara bahasa risiko berarti suatu kejadian negatif, uncertainty (ketidak pastian) dan the future is unknown (waktu yang akan datang tidak dapat diketahui).
Risiko adalah probabilitas suatu hasil yang berbeda dari hasil yang diharapkan (Karim, 2004: 64).
Menurut Hasbullah (2004: 29), risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kegiatan bank.
Menurut Idroes (2008: 4), risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.
Menurut Rivai, et, al (2007: 792), risiko merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang bedampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.
Dari uraian diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli ekonomi tentang definisi risiko, dari beberapa  pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti yang dapat menimbulkan kerugian, keadaan yang memburuk karena terjadinya suatu peristiwa.

d.     Macam-Macam Risiko Perbankan

            Menurut Rivai, et, al (2007: 806-831),  secara umum risiko yang dihadapi oleh perbankan antara adalah:
1)      Risiko kredit, adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya.
2)      Risiko pasar, adalah risiko yang timbul Karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank (adverse movement).
3)      Risiko likuiditas, adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
4)      Risiko operasional, adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5)      Risiko Hukum, adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
6)      Risiko reputasi, adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
7)      Risiko strategik, adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif terhadap perubahan eksternal.
8)      Risiko kepatuhan, adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Sedangkan menurut Antonio (2001: 182), berdasarkan karakteristik bank syariah, maka secara spesifik risiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih terfokus kepada risiko likuiditas serta risiko kredit.

e.   Tinjauan Umum Manajemen Risiko

1)      Pengertian Manajemen Risiko

Idroes (2008: 5),  manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.
Menurut, Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor  21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam  pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan motodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.
Menurut Karim (2004: 255), manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.
Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensi manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (manageable) pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.

2) Ruang Lingkup Manajemen Risiko
            Menurut Idroes (2008: 53), ruang lingkup manajemen risiko perbankan meliputi :
a)      Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi dan oleh personil manajemen risiko yang terkait yang dipilih oleh bank.
b)     Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk risiko yang dilaksanakan oleh bank.
c)      Penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko.
d)     Penetapan dari struktur informasi manajemen yang serasi dalam mendukung manajemen terhadap risiko.
e)      Penetapan dari suatu struktur pengawasan intern untuk mengatur risiko.

3) Manajemen Risiko yang Efektif
Menurut Idroes (2008: 6-7), manajemen risiko yang efektif akan membantu sebuah organisasi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
a.      Strategi risiko dan kontrol secara komprehensif berdasarkan pertimbangan yang terkait pada :
1.      Toleransi terhadap risiko, yaitu kejelasan tentang berapa besar risiko yang bersedia ditanggung dan risiko apa yang harus dihindari.
2.      Filosofi terhadap risiko, yaitu menentukan cara pandang atau sikap dan tindakan terhadap risiko.
3.      Akuntabilitas risiko, yaitu kemampuan dalam penanganan risiko.
b.      Disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas organisasi yang mencakup :
1.      Kesatuan bahasa dalam mengartikan risiko, yaitu penyatuan bahasa apakah risiko sebagai bahaya atau risiko sebagai peluang.
2.      Pengetahuan manajemen risiko yang melekat pada setiap individu di dalam organisasi.
c.       Integrasi manajemen risiko di dalam kerangka kerja tata kelola perusahaan (corporate governance).
d.     Strategi penyesuaian risiko (risk-adjusted) pada saat pengambilan keputusan.
e.      Kemampuan manajemen senior untuk memahami dampak risiko terhadap keuntungan dan nilai saham.
f.        Peningkatan identifikasi portofolio dan rencana aksi (action plan).
g.      Memahami proses bisnis kunci
h.      Sistem peringatan dini dan respon bencana yang efektif
i.        Peningkatan keamanan informasi.

4) Proses Manajemen Risiko
Menurut Idroes (2008: 7-9) proses manajemen risiko secara berkesinambungan belangsung tanpa henti dalam mendukung aktivitas yang dilakukan organisasi meliputi identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.
1.      Identifikasi dan Pemetaan Risiko
a.      Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan.
b.      Menentukan definisi kerugian
c.       Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data.
d.     Membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.
2.      Kuantifikasi/ Menilai/ Melakukan Peringkat Risiko
a.      Aplikasi teknis permodalan dalam mengukur risiko.
b.      Perluasan dengan memanfaatkan tolok ukur (benchmarking), permodelan (modeling), dan peramalan (forecasting) yang berasal dari luar organisasi / eksternal. Sumber eksternal yang dimaksud berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan di dalam industri (best prancise).
3.      Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko
a.      Identifikasi selera risiko organisasi (risk appetite), apakah manejemen secara umum terdiri dari penghindar risiko (risk aveter), penerima risiko sewajarnya (risk natural), dan pencari risiko (risk seeker).
b.      Identifikasi visi strategik (Strategic vision) dari organisasi.
4.      Solusi Risiko/ Implementasi Tindakan Terhadap Risiko
a.      Hindari (Avoidance), yaitu keputusan yang diambil adalah tidak melakukan aktivitas yang dimaksud.
b.      Alihkan (Transfer), membagi risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan yang diperoleh.
c.       Mitigasi Risiko (Mitige Risk), menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.
d.     Menahan Risiko Residual (Retention of Residual Risk), menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang dilakukan. Kesediaan menerima risiko dikaitkan dengan ketersediaan penyangga jika kerugian atas risiko terjadi.
5.      Pemantauan dan Pengkinian / Kaji Ulang Risiko dan Kontrol
a.      Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa startegi manajemen risio telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik.
b.      Lakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.

5) Regulasi Perbankan dan Manajemen Risiko
            Menurut Idroes (2008: 26-29) beberapa pertimbangan tentang perlunya diterapkan regulasi manajemen risiko perbankan antara lain :
a)      Komoditas uang dan sarat perikatan
Aktivitas bank dalam memberikan layanan dan penawaran produk adalah uang. Kepemilikan uang, hak, dan kewajiban atas uang pada saat awal transaksi, serta hak dan kewajiban atas uang pada akhir transaksi merupakan kesepakatan antara bank dan nasabahnya. Kesepakatan berupa perikatan secara benar harus dilakukan pada awal transaksi untuk mengikat para pihak dan menghindari persengketaan. Untuk mencegah kesimpangsiuran yang dapat menimbulkan persengketaan, diperlukan regulasi agar kesepakataan antara bank dan nasabah berlaku secara umum.
b)     Rasio hutang berbanding modal
 Bank adalah suatu institusi yang sebagian besar pasivanya adalah kwajiban atau hutang. Mengingat besarnya hutang yang dikelola oleh bank, maka diperlukan regulasi yang mengatur perbandingan antara hutang dan modal. Jika tidak diatur dengan baik, maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah besar berkaitan dengan ketidakmampuan dalam membayar hutang-hutangnya.
c)      Ketidakmampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban
Ketidakmampuan bank dalam meyelesaikan kewajiban (insolvency)  merupakan suatu keadaan di mana bank tidak mampu membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dampak insolvency suatu bank secara sistematik dapat menimbulkan efek domino terhadap bank lain hingga akhirnya menimbulkan dampak buruk pada perekonomian secara keseluruhan. Krisis likuiditas yang merupakan ketidaktersediaan alat likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek sering kali menjadi penyebab awal insolvency. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah bagi penyelamatan industri perbankan secara keseluruhan dan perekonomian guna penyelamatan atas efek domino dari bank yang mengalami krisis insolvency.
d)     Stabilitas keuangan
Stabilitas keuangan didefinisikan sebagai pemeliharaan situasi yang terkait dengan kapsitas lembaga keuangan dan pasar untuk memobilisasi dana dari surplus unit secara efisien, menyediakan likuiditas, serta mengalokasikan investasi tanpa masalah.
e)      Stabilitas moneter
Pembuatan regulasi perbankan oleh pemerintah juga didasarkan agar tercapainya stabilitas moneter. 
f)       Persaingan antar bank
Perkembangan produk dan layanan bank telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Perbankan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk mengembangan produk dan kemampuan teknologinya dalam rangka memenangkan persaingan untuk mendapatkan dan mempertahankan nasabah-nasabahnya. Jika perkembangan produk dan pelayanan dibiarkan tanpa diatur oleh otoritas, maka akan terjadi upaya untuk memanfaatkan sebesar-besarnya setiap peluang tanpa peduli dengan risikonya.
Uraian diatas menjelaskan bahwa aktivitas bank sangat melekat dengan risiko. Maka setiap regulasi yang dibuat untuk industri perbankan akan selalu dikaitkan dengan manajemen risiko. Oleh karena itu bank harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian (prudent).  Relevansi antara bisnis bank dengan risiko-risiko yang melekat pada bisnis serta regulasi yang harus ditaati bank terkait dengan manajemen risiko dapat dilihat pada bagan berikut:







Gambar 2.1
Relevansi antara Bisnis Bank dengan Risiko
 


                                                                                             

Sumber: Idroes (2008: 30)
            Bank harus dikelola secara hati-hati untuk meminimalisir risiko. Untuk itu, dibuat berbagai regulasi yang menekankan pada prinsip kehati-hatian. Namun, bank diizinkan untuk mengambil risiko yang sejalan dengan tujuan bisnisnya. Atas setiap risiko yang diambil harus disediakan modal penyangganya. Oleh karena itu, dibuatlah regulasi yang mengatur Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang sesuai dengan risiko-risiko yang diambil oleh bank.

2. Manajemen Risiko Pembiayaan
a. Pengertian Pembiayaan                  
            Menurut Bank Indonesia dalam Muhammad (2004: 196), pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah bank Indonesia.
            Lebih lanjut Muhammad (2004: 201), menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.
            Menurut Antonio (2001: 160), pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.
            Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

  b. Jenis Pembiayaan
           Menurut Antonio (2001: 160), menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:
1)      Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.
2)      Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.2
Pembiayaan pada Bank Syariah


 







            Sumber : Antonio (2001: 161)
Menurut Zulkifli (2007: 63), perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan dan produktif terletak pada metode pendekatannya. Pada pembiayaan konsumtif, fokus analisa dilakukan pada kemampuan finansial pribadi dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya seperti gaji. Sedangkan pada pembiayaan produktif, fokus analisa diarahkan pada kemampuan finansial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. Sehingga dari sisi prosesnya, analisa pembiayaan produktif jauh lebih rumit daripada pembiayaan konsumtif.

c. Pengertian Risiko Pembiayaan
            Menurut Karim  (2004: 260), risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam perbankan konvensional istilah pembiayaan biasa disebut dengan kredit.
         Sedangkan menurut Suhardjono (2004: 74), risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan (default) debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian atau penurunan kualitas kredit nasabah.

d. Risiko Pembiayaan
            Timbulnya risiko pembiayaan setidaknya disebabkan oleh tiga faktor yaitu (Karim, 2004: 270-271):
1)            Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Risiko ini meliputi:
a)      Over trading terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil (too much business volume with too little capital).
b)     Adverse trading terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap (fixed cost) yang besar setiap tahunnya serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil.
c)      Liquidity run terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. 
2)                  Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan.
Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Bank maupun para suplier pembiayaan perdagangan seringkali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba untuk memonitornya dengan melihat, misalnya neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan, dimana komitmen pengeluaran kapital harus diungkap.
3)                  Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank.
Terdapat tiga macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yaitu (Karim, 2004: 271):
a)      Analisis pembiayaan yang keliru
Risiko ini terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tidak terduga, tetapi memang sejak awal nasabah yang bersangkutan berisiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia.  
b)     Creative accounting
Creative accounting merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan.  
c)      Karakter nasabah
Terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap kemungkinan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi obyektif tentang karakter bank.  

e. Kebijakan Pengendalian Risiko Pembiayaan
            Keberlangsungan usaha bank sangat ditentukan oleh portofolio pembiayaan. Karena sebagian besar aktiva dan pendapatan bank berasal dari pembiayaan. Oleh karena itu kebijakan, baik yang dikeluarkan Bank Indonesia, pemerintah, maupun intern bank dikeluarkan untuk mengendalikan portofolio pembiayaan agar tetap baik. Berikut adalah beberapa kebijakan pengendalian risiko pembiayaan pada saat ini:

1)      Kebijakan dari Bank Indonesia
Kebijakan Bank Indonesia yang dimaksudkan untuk mengendalikan risiko pembiayaan antara lain:
a.      SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban bank umum untuk membuat pedoman perkreditan secara tertulis Suhardjono (2003: 83). Berdasarkan SK tersebut, setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. Pedoman dalam pemberian kredit tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:
1)      Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
2)      Organisasi dan manajemen perkreditan
3)      Kebijakan persetujuan pemberian kredit
4)      Dokumentasi dan administrasi kredit
5)      Pengawasan kredit
6)      Penyelesaian kredit bermasalah
b.      Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bank dengan kompleksitas yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko. Berkaitan dengan hal tersebut, Suhardjono (2003: 90) menyebutkan bahwa bank wajib menyusun kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif sesuai dengan standar yang ditetapkan Bank Indonesia. Secara umum, kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko yang ditetapkan bank wajib disesuaikan dengan sifat, jumlah dan kompleksitas transaksi. Dalam Penyusunan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, bank  sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1)      Organisasi dan manajemen
2)      Pengendalian intern
3)      Sistem Informasi Manajemen
4)      Proses Manajemen Risiko
c.       Peraturan Bank Indonesia No.5/9/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah.
d.     Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
e.      Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang  Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. Dalam penjelasan pasal 3 ayat 2, disebutkan bahwa bagi bank yang memiliki Modal Inti Minimum delapan puluh miliar rupiah namum belum mencapai seratus miliar pada tanggal 31 desember 2007, Direksi bank wajib menyusun rencana pemenuhan Modal Inti Minimum dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
f.        Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan tersebut diperjelas dengan Surat Edaran Bank Indonesia  No.10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa restrukturisasi diperlukan untuk membantu nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran agar mampu menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi ini dapat berbentuk rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali),   maupun restructuring (penataan kembali).
g.      Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/177/KRP/DIR tanggal 31 Desember 1999 tentang Batas Maksimum pemberian Kredit (MBPK). Dalam Surat Keputusan itu telah ditetapkan bahwa batas maksimum kredit yang dapat diberikan kepada nasabah peminjam nasabah peminjam kelompok/group peminjam yang tidak terkait dengan bank ditetapkan setinggi-tingginya 20% dari modal bank. Sedangkan batas maksimum kredit yang dapat diberikan kepada nasabah yang terkait dengan bank setnggi-tingginya 10% dari modal bank.
h.      Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang penilaian kualitas kredit berdasarkan tingkat koletibilitasnya. Dengan kolektibilitas tersebut, Bank Indonesia mewajibkan setiap bank untuk melakukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dari setiap aktiva produktif yang dimilikinya, yang terdiri dari Cadangan Umum dan Cadangan Khusus.
1. Cadangan umum wajib dibentuk dengan ketentuan minimal sebesar 1% dari jumlah seluruh aktiva produktif lancar (1% x aktiva produktif lancar).
2. Cadangan khusus wajib dibentuk dengan ketentuan sebesar:
a)      5% x aktiva produktif dalam perhatian khusus   +
b)     15% x  (aktiva produktif kurang lancar – nilai agunan)   +
c)50% x (aktiva produktif diragukan – nilai agunan)   +
d)     100% x (aktiva produktif macet– nilai agunan)  
3. Simpanan dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan dan Setoran Jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir yang disertai dengan dengan surat kuasa pencairan.
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)  dan surat utang pemerintah.
5. Surat berharga yang aktif diperdagangkan di pasar modal
6. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik.
i.        Permodalam (Capital Adequacy Ratio/CAR) 
j.        Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum menetapkan: Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen)  dari aktiva tertimbang menurut risiko terhitung sejak akhir bulan Desember 2001.

2)      Kebijakan dari Pemerintah
Kebijakan pemerintah yang dimaksud untuk mengendalikan risiko pembiayaan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.
Berdasarkan Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor yang penting yang harus dilakukan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha debitur, mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

3)      Kebijakan dari Bank Umum
Kebijakan Bank Umum yang dimaksud untuk mengendalikan risiko kredit antara lain:
a.      Pembuatan pedoman kebijakan pembiyaan
b.      Menetapkan kredit yang dilarang dan dihindari
c.       Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan
d.     Penerapan analisis 5 C
e.      Pelaksanaan Asuransi
f.        Penerapan agunan
g.      Penerapan manajemen risiko pembiayaan
h.      Penerapan pengendalian internal
i.        Penerapan konsep pengawasan manajemen bank
j.        Pembentukan organisasi kepatuhan

f. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan
            Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Menurut Zulkifli (2007: 145), proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih. Oleh karena itu, pada dasarnya implementasi manajemen risiko pembiayaan telah dimulai pada awal mula sebelum operasional pembiayaan itu terjadi. Menurut Suhardjono (2003: 161), operasional pembiayaan meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan dan pembinaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah.

1.      Pemasaran pembiayaan
            Pemasaran pembiayaan merupakan bagian dari strategi pemberian pembiayaan yang sehat. Pemasaran pembiayaan biasanya dilakukan oleh bagian pemasaran yang tugasnya melakukan pemasaran kepada masyarakat, menyampaikan informasi produk yang dimiliki bank, serta mencari usaha-usaha yang mempunyai peluang dan prospek yang bagus untuk dibiayai.

2. Prosedur Pemberian Pembiayaan
            Menurut Zulkifli (2007: 145-164), prosedur atau proses pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:
a.       Permohonan Pembiayaan
            Tahap awal dalam proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer bank. Permohonan juga dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut officer bank usaha yang dimaksud layak dibiayai.
b.     Pengumpulan Data dan Investigasi
            Data yang diperlukan oleh officer bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan. Data yang diperlukan antara lain :
1.      Akta pendirian usaha berikut perubahannya yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini diperlukan untuk mengetahui orang yang berwenang mengambil keputusan di dalam perusahaan. Data tersebut kemudian didukung oleh data identitas para pengambil keputusan seperti KTP dan paspor.
2.      Legalitas usaha diperlukan untuk mengetahui pengakuan pemerintah atas usaha yang dimaksud. Hal ini diperlukan untuk mencegah pembiayaan terhadap usaha yang dilarang pemerintah.
3.      Identitas pengurus dibutuhkan untuk mengetahui pengalaman pengurus dalam usaha sejenis. Untuk usaha yang baru berdiri, data ini sangat dibutuhkan selain studi kelayakan usaha.
4.      Laporan keuangan 2 tahun terakhir diperlukan untuk melihat kinerja dan pengalaman usaha.
5.      Past performance 1 tahun terakhir juga diperlukan untuk melihat kinerja perusahaan. Hal ini dapat tercermin dari mutasi rekening koran calon nasabah.
6.      Bisnis plan diperlukan untuk melihat rencana peningkatan usaha dan rencana alternatif jika terjadi hal-hal di luar kendali.
7.      Data obyek pembiayaan dibutuhkan karena merupakan bagian terpenting dalam pembiayaan produktif.
8.      Data jaminan harus betul-betul meng-cover pembiayaan tersebut sehingga data jaminan harus meliputi harga obyek jaminan dan lokasinya serta dilengkapi dengan foto obyek jaminan.


c.       Analisa Pembiayaan
            Menurut Rivai, et,al (2007: 457),  analisa pembiayaan atau analisa kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh account officer terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan pembiayaan, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan pembiayaan serta jaminan yang tersedia untuk meng-cover permohonan pembiayaan. 
            Tujuan dari analisa pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layak, nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik. Dalam melakukan analisa pembiayaan, biasanya pihak bank menggunakan metode 5C, yaitu :
1.      Character (Karakter)
Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti penipu dll.
2.      Capacity (Kemampuan)
Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Untuk perusahaan, hal ini dapat terlihat dari laporan keuangan dan past performance usaha. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi
KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA
Previous
Next Post »
0 Komentar