Aplikasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pt. Bprs Bumi Rinjani Batu

Admin
APLIKASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS PT. BPRS BUMI RINJANI BATU



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
            Di era reformasi ini bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah yang menuntut perubahan dari segala aspek kehidupan. Untuk membiayai pembangunan ini bangsa Indonesia harus mampu menyediakan dana untuk kelangsungan pembangunan, sehingga peranan pemerintah dalam memanage dana masyarakat tidak terlepas dari lalu lintas penyaluran dan penggunaan dana melalui bank, dimana Bank merupakan lembaga yang bersifat intermediasi yakni sebagai pihak perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, dan bank diharapkan dapat menyalurkan kegiatan usahanya dengan baik, dalam hal ini memberikan kredit dan jasa kepada nasabah (Hendharto,http://www.opensubscriber.com/message/Eko nomisyariah @yahoo groups.com/3417105).
            Pada saat ini, organisasi bisnis Islam yang sedang marak berkembang adalah bank Islam. Dengan demikian, peranan bank Islam adalah penting dalam rangka memperlancar mekanisme bisnis. Hal yang lebih penting lagi adalah fungsi-fungsi bank dalam rangka pengumpulan modal dan penyaluran modal, dengan sistem syirkah dan mudharabah. Mengingat bank Islam berperan sebagai instrument ekonomi, maka upaya pelaksanaan organisasi bank yang menerapkan prinsip syirkah (kemitraan usaha) dan mudharabah pembagian hasil harus dilaksanakan dengan benar. Dengan harapan kejahatan-kejahatan perbankan dapat dieliminer  (Muhammad, 2005: 87).
            Bank syariah merupakan bank yang beroperasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah menurut ketentuan Al-qur’an dan Al-hadist dan memiliki ciri yang berbeda dengan bank-bank yang ada (konvensional) (Sumitro, 2004:19). Di Indonesia sendiri perkembangan bank syari’ah di mulai dengan didirikannya bank syariah yang pertama yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992.
            Dalam  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, status bank syariah secara hukum mulai menjadi kuat. Bahkan, dalam UU tersebut, bank umum konvensional diperbolehkan membuka usaha syariah (Yusran Isnaini, http://www.msi-uii.net/Membangun%20Sistem %20Ekonomi)
            Produk yang umumnya ditawarkan bank syariah kepada nasabah diantaranya adalah: a) produk Funding, berupa wadi’ah, tabungan   mudharabah dan Deposit mudharabah, b) Produk Financing berupa: pembiayaan bai’ bithaman ajil, murabahah ,musyarakah, mudharabah dan qordhul hasan. Pembiayaan bai’ bithaman ajil, murabahah merupakan produk berakad jual-beli dan berorientasi bisnis. Produk Musyarokah dan mudharabah, merupakan produk berakat kerjasama atau syirkah dan berorientasi bisnis yang berasal dari dana pihak ketiga  atau masyarakat berupa: giro, tabungan ataupun deposito. Sementara produk qordhul hasan merupakan produk bank Islam yang berakad dan berorientasi kebajikan, produk ini besumber dari dana kebajikan berupa zakat, infaq, shodaqoh (Muhammad, 2005:179) .
              BPRS Bumi Rinjani termasuk salah satu Bank Pengkreditan Rakyat Syariah yang menjalankan pembiayaan mudharabah yang merupakan prinsip kerja sama usaha yang dikemas dalam bentuk investasi serta menawarkan tingkat return yang ditentukan sesuai perjanjian. Dalam kontruksi prinsip bagi hasil, bank syariah memposisikan diri sebagai mitra kerja antara penabung dan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan.
            Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa produk pembiayaan berbasis bagi hasil yang paling diminati oleh nasabah BPRS Bumi Rinjani adalah pembiayaan mudharabah, dalam kontrak bagi hasil ini ada dua pihak yang saling berhubungan. Pihak pertama sebagai financier, yaitu orang yang menyediakan dana yang dibutuhkan utuk menjalankan usaha dengan maksud menghasilkan laba (profit) . pihak  kedua adalah usahawan (mudharib) yang memiliki keahlian dan sepenuhnya menjalankan peran usaha. Selanjutnya,  usahawan melakukan dan pengawasan manjemen usahanya. Pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi diantara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Sebalinya, jika usaha mengalami kerugian yang ditimbulkan karena proses normal, maka kerugian ditanggung pemilik modal (Muhammad, 2005:369).
Dari hasil penelitian terdahulu Nuryanto (2002) menyimpulkan bahwa:  Dengan kalkulasi keuangan pembiayaan mudharabah tidak ada yang dirugikan antara debitur dan pihak bank, yang mana pihak bank dan debitur sama sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama dalam perjanjian, yakni antara debitur dan bank saling menerima keuntungan dan jika terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung bersama.
            Kegiatan pembiayaan pada BPRS Bumi Rinjani Batu tidak menggunakan bunga seperti perbankan konvensional, akan tetapi menggunakan imbalan berupa bagi hasil.
Tabel 1.1
Rincian Pembiayaan
No
Pembiayaan
2003

2004

2005

2006

2007

1
Murabahah (MRB)
 Rp      1,279,456,425
72%
 Rp   2,249,414,985
81%
Rp 3,528,710,416
71%
 Rp        3,344,139,350
59%
Rp           3,886,086,000
56%
2
Mudharabah (MDA)
 Rp        382,500,000
21%
 Rp      438,880,000
16%
 Rp 1,190,287,150
24%
 Rp        1,990,510,000
35%
 Rp           2,188,610,000
32%
3
Musyarokah (MSA)
 Rp        125,000,000
7%
 Rp        75,000,000
3%
 Rp    239,000,000
5%
 Rp           331,100,000
6%
 Rp              822,500,000
12%
4
Qord
 _

 _

 _

 _

 _


Total
 Rp      1,786,956,425
100%
 Rp   2,763,294,985
100%
 Rp 4,957,997,566
100%
 Rp        5,665,749,350
100%
 Rp           6,897,196,000
100%
Sumber: PT.BPRS Bumi Rinjani Batu
            Tabel diatas menunjukan pembiayaan nonbagi hasil atau murabaha masih mendominasi dari dari segala pembiayaan. Sedangkan mudharabah pada tahun 2003 sampai 2004 penyaluran mudharabah mengalami penurunan menjadi sebesar 16% dan tahun 2004 sampai tahun 2006 mengalami peningkatan yang semula 16% menjadi 35%, sedangkan tahun 2007 megalami penurunan lagi menjadi sebesar 32% dari total pembiayaan. Akan tetap dari pembiyaan pola bagi hasil, mudharabah masih  yang tertinggi dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil lainnya. Dan sebenarnya keunggulan perbankan syariah justru pada produk mudharabah dan musyarakah yang mana dikenal sebagai quasi equity financing yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi. Fakta lain juga menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah  yang seharusnya ditingkatkan  malah  semakin kecil disalurkan oleh BMT di Indonesia dengan berbagai  alasan yang sebenarnya mencerminkan sikap avers to risk mereka. Padahal produk  mudharabah dan musyarakah adalah pembeda yang paling  jelas, dan sekaligus positioning yang baik, bagi BPRS ketika bersaing melawan bank konvensional (Heri Sudarsono, http://inlawbiz.wikidot.com/fdsn007).
            Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “APLIKASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS PT. BPRS BUMI RINJANI BATU”.


B.  Rumusan Masalah
            Beberapa hal yang menjadi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:
  1. Bagaimana aplikasi pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan profitabilitas PT BPRS Bumi Rinjani Batu?
  2. Seberapa besar kontribusi pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan profitabilitas PT BPRS Bumi Rinjani Batu?
C.    Tujuan Masalah
Tujuan dari penelitian ini adalah:
  1. Untuk mendiskripsikan aplikasi pembiayaan  mudharabah dalam meningkatkan profitabilitas PT BPRS Bumi Rinjani Batu.
2. Untuk mendiskripsikan seberapa besar  kontribusi pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan profitabilitas PT BPRS Bumi Rinjani Batu.
D. Batasan Penelitian
            Dalam penelitian ini peneliti hanya menganalisa pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan profitabilitas BPRS Bumi Rinjani Batu dengan menggunakan laporan keuangan BPRS Bumi Rinjani yang berupa neraca dan laba/rugi tahun 2003 sampai 2007.



E.  Manfaat Penelitian
            Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada:
1.      Penulis
a.      Menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi;
b.      Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.
2.      peneliti selanjutnya
a.      Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya;
b.      Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga dapat menambah pengetahuan.
3.      Perusahaan
Sebagai informasi dan petimbangan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan demi kemajuan dan perkembangan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu.






BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Ini
No
Nama Peneliti
Judul
Lokasi
Hasil Analisis
1
Nuryanto
(2002)
Sistem Pembiayaan Mudharabah Sebagai Alternatif Kredit Konvensional (Studi Kasus Pada BPRS Daya Arta Mentari Gempol Pasuruan)
BPRS Daya Arta Mentari Gempol Pasuruan
Dengan kalkulasi Keuangan Pembiayaan Mudharabah tidak ada yang dirugikan antara debitur dan bank, yang mana pihak bank dan debitur sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama dalam perjanjian yakni antara nasabah dan bank saling menerima keuntungan dan jika terjadi kerugian, kerugian akan ditanggung bersama.
2
Nadziroh
(2003)
Penerapan Konsep Pembiayaan Mudharabah Sebagi Pola Kredit Investasi Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada BMT Mitra Sarana Gadang Kota Malang)
BMT Mitra Sarana Gadang Kota Malang
Sistem dan prosedur pembiayaan di BMT mitra sarana Gadang cukup memadai dengan proses penyaluran yang benar-benar memperhatikan prinsip prinsip kehati-hatian dengan analisis 5C sebagai dasar dalam melakukan analisa atau survey kredit. Penerapan konsep pembiayaan mudharabah di BMT Mitra Sarana Gadang sudah dapat dikatakan memenuhi ketentuan-ketentuan atau sudah sesuai dengan konsep pembiayaan mudharabah dalam perspektif Islam. Hal ini dapat dilihat pada ketetapan ketetapan, peraturan-peraturan, serta kebijakan-kebijakan dalam operasionalisasi pembiayaan mudharabah melalui sistem dan prosedur, target market, jenis pembiayaan, strategi penyaluran dan teknik perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah.

3
Masnia
2007
Analisa Pembiayaan Mudharabah Pada BMT-MMU Sidogiri
BMT-MMU Sidogiri
Sistem pembiayaan mudharabah pada BMT_MMU telah memiliki prosedur pembiayaan mudharabah secara sistematis.
Pembiayaan ini disalurkan pada jenis usaha produktif dengan analisa 5C + S.  Sedangkan perhitungan bagi hasil didasarkan pada nisbah dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas usaha yang akan dilakukan mudhorib.

Dian Faiqotul Magfiroh
(2008)
Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT.  BPRS Bumi Rinjani Batu
PT. BPRS Bumi Rinjani Batu

Aplikasi pembiayaan mudharabah  yang dilakukan oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu adalah dengan menerapkan pembiayaan Modal Kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa dan Investasi Khusus.  Dan dalam pemberian pembiayaan ini BPRS melakukan berbagai macam analisa yang dikenal dengan analisa 5C + S, dan PT BPRS Bumi Rinjani Batu merealisasikan  tujuan dan anggaran dengan mengambil sektor ekonomi Perdagangan, Perindustrian, Pertanian dan Jasa. Adapun kontribusi pendapatan mudharabah di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu mampu meningkatkan profitabilitas pada BPRS hal ini terbukti dari prosentase terbesar ada pada pembiayaan mudharabah yaitu sebesar 27%.
      Perbedaan penelitian Sekarang dan terdahlu terletak pada lembaga keuangan, serta pembiayaan kontribusi mudharabah dalam meningkatkan profitabilitas, serta periode pengamatan yaitu tahun 2003 sampai 2007. Adapun persamaannya yaitu pada produk.

B.  Kajian Teoritis
            1. Bank
a.  Pengertian Bank
      Mendengar kata Bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup diperkotaan. Bahkan di pedesaaan sekalipun saat ini kata Bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata Bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang, sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan Bank selalu ada kaitannya dengan uang.
      Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai: lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut serta memberikan jasa Bank lainnya.
      Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.
      Kemudian pengertian Bank menurut Undang-undang RI no.10 Tahun 1998 10 November 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
      Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu:
1). Menghimpun dana
2). Menyalurkan dana dan
3). Memberikan jasa Bank lainnya (Kasmir, 2004: 11-12)



b.  Pengertian  BPRS
      Dalam UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 5 Ayat 1 yang di perbaharui dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa menurut jenisnya, bank terdiri dari bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Bank pengkreditan Rakyat (BPR) yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah bank yang menerima simpanan deposito  berjangka, tabungan, dan bentuk lainya yang di persamakan dengan itu (UU Nomor 7 Tahun 1992, Pasal 1 Ayat 3). Adapun yang dimaksud dengan BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah) adalah BPR biasa yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi (syari’at)  Islam, terutama bagi hasil.
      Sedangkan dalam UU Perbankan No.10 Tahun 1998, di sebutkan BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. BPR syariah merupakan BPR biasa  yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Menurut UU Perbankan  bab III pasal 1 “ bank menurut jenisnya terdiri dari a) bank umum b) bank pengkreditan rakyat.”. lebih jauh lagi pasal 13 butir c menyatakan bahwa usaha-usaha BPR meliputi: menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan dalam peraturan pemerintah (Sholahuddin, 2006:61).

c.  Tujuan BPRS  Syariah
      Tujuan yang hendak dicapai  dengan berdirinya BPR Syariah adalah sebagai berikut:
1.      Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
2.      Meningkatkan pendapatan perkapita.
3.      Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan.
4.      Mengurangi urbanisasi.
5.      Membina semangat Ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonom dalam rangka meningkatkan pendapatan perkápita menuju kualitas hidup yang memadai (Sholahuddin, 2006:63) .
d.  Jenis dan Produk-Produk BPR Syariah.
      BPRS memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasinya yaitu:
1)                                                                        Dana Bisnis   :     Sebagai input, dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya.
2)                                                                         Dana Ibadah :   Sebagai input juga, tetapi dana tidak dapat ditarik kembali oleh pemiliknya yang beramal, kecuali input dana Ibadah untuk pinjaman.
      Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola  oleh BPRS tersebut diatas, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh BPRS Produk tersebut adalah sebagi berikut:
1). Mobilisasi Dana Masyarakat.
a).  Simpanan Amanah
Bank menerima titipan amanah (trustee account) berupa dana  infaq, shodaqoh, dan zakat, karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan baitul maal dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal.
Akad penerimaan titipan ini adalah wadiah yaitu titipan yang tidak menanngung resiko.
b). Tabungan Wadiah
 Prinsip dasar wadiah menyebutkan seorang penitip barang wajib membayar seluruh biaya yang di keluarkan pihak yang dititipi, secara otomatis, untuk keperluan pemeliharaan barang titipan tersebut, disamping imbalan jasa dalam jumlah yang pantas sesuai kadar kepatutan atau berdasarkan kesepakatan di muka antara kedua pihak pada waktu perjanjian.
Bank menerima tabungan (saving account), baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini wadiah : yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung resiko kerugian.
c). Deposito Wadiah atau Deposito Mudharabah.
Mudharabah merupakan salah satu aqad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagai untung dan rugi, dilakukan Sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut Shahibul maal  atau robb al- maal, sedangkan yang kedua memiliki keahlian (skill) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (proyek) halal tertentu, disebut mudharib. Bank menerima deposito berjangka (time and investment account) baik pribadi maupun badan/ lembaga. Akad penerima deposito adalah wadiah atau mudharabah, di mana Bank  menerima dana masyarakat berjangka. 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya, sebagai penyertaan sementara pada bank. Dasar perjanjian mudharabah adalah kepercayaan murni, sehingga dalam rangka pengelolaan dana oleh mudharib, shahib ul-mal tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan dan atau kecurangan yang dapat dilakukan mudharib (Sholahuddin, 2006:64).
2). Penyaluran Dana
a). Pembiayaan Mudharabah
Pembiyaan mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BPR Islam dengan pengusaha, di mana pihak BPR Islam menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha, atas dasar perjanjian bagi hasil.
b). Pembiayaan Musyarakah
Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BPR Islam dengan pengusaha, di mana baik pihak BPR Islam maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.
c). Pembiayaan Bai’u Bithaman Ajil
Pembiayaan bai’u bithaman ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BPR Islam dengan nasabahnya, di mana BPR Islam meyediakan dana untuk pembelian barang/ asset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek.  Nasabah akan membayar secara mencicil dengan mark up yang didasarkan atas Opportunity Cost Project (OCP).
d). Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara BPR Islam dengan nasabah, di mana BPR Islam menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus marjin keuntungan pada saat jatuh tempo).
e). Pembiayaan Qardhul Hasan
Pembiayaan qardhul hasan adalah perjanjian pembiayaan antara BPR Islam dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potencial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak. Penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya mengenakan biaya administrasi yang benar-benar untuk keperluan proses.
(1) Sasaran pembiayaan
(a)  Pengusaha kecil dan sektor informal.
(b) Masyarakat lain menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak.
(2) Jangka waktu pembiayaan/ kredit
(a) Jangka pendek, kurang dari 1 tahun.
(b) Jangka menengah, 1 sampai 3 tahun.
(c) Jangka panjang, lebih dari 3 tahun.
f). Jaminan/ Agunan
Jaminan diutamakan pada dasarnya adalah usaha/ proyek yang dibiayai oleh pembiayaan sendiri. Namun dalam beberapa hal mungkin disyaratkan adanya suuporting collateral berupa:
(1) Jaminan kebendaan atas barang yang dibiayai oleh BPR Islam.
(2) Atau jaminan lainnya jika diperlukan antara lain: avalist, personal guarantie dan lainnya (Sumitro, 2004:132).


2. Pembiayaan
a. Pengertian Pembiayaan
      Pembiayaan (kredit) menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2001:  73).
      Menurut Muhammad (2005;17) pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.
b. Prinsip Analisis Pembiayaan
      Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5 C, yaitu:
1)      Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
2)      Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan    mengembalikan pinjaman yang diambil.
3)      Capital artinya besarnya modal yang di perlukan peminjam.
4)      Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank
5)      Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak (Muhammad, 2005:60)
      Sedangkan Kasmir (2004:91-95) menyatakan ada beberapa prinsip-Prinsip penialian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7 P dan studi kelayakan atau 7 A  , yaitu:
      Sedangkan penilaian dengan 7 P kredit adalah sebagai berikut:
1).  Personality
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiaanya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi  suatu masalah.
2).  Party
Yaitu golongan mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3).  Perpose
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit yang diinginkan nasabah.
4).  Prospect
Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika status fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.
5).  Payment
Merupakan usuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.
6). Profitabilty
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitabilty diukur dari periode ke peride apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan di perolehnya dari Bank.
7).  Protection
Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.
      Disamping penilaian dengan 5 C dan 7 P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi:
1).   Aspek Hukum
Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaries atau sertifikat tanah dan dokumen lainya.
2).   Aspek Pasar dan Pemasaran
Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha untuk menilai Prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yuang akan datang.
3).   Aspek Keuangan
Merupakan aspek untuk menilai kemapuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dan dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan  yang akan dikeluarkan dan di perolehnya.
4).  Aspek Operasi/Teknis
Merupakan aspek untuk menilai letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.
5).   Aspek Manajemen
Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.
6).   Aspek Ekonomi/Social
Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benedit atau cost atau sebaliknya.


7).   Aspek AMDAL
Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan akan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahanya terhadap dampak tersebut.
c. Tujuan Analisis Pembiayaan
      Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah: pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah:
1)      Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam.
2)      Untuk menekankan risiko akibat tidak terbayarnya pembiyaan
3)      Untuk menghitung kebutuhan pembiayan yang layak.
d. Prosedur Analisis Pembiayaan
      Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah
1).   Berkas dan pencatantan
2).   Data pokok dan analisis pendahuluan,
a). Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
b). Rencana pembelian, produksi dan penjualan
c). Jaminan
d). Laporan keuangan
e). data Kualitatif dari calon debitur.
3).   Penelitian data.
4).   Penelitian atas rencana usaha.
5).   Penelitian atas realisasi  usaha
6).   Penelitian dan penilaian barang jaminan
7).   Laporan keuangan dan penelitiannya.
e.   Keputusan Analisis Pembiayaan
1). Bahan pertimbangan pengambilan keputusan
2). Wewenang pengambil keputusan. (Muhammad, 2005:304-306).
            3. Mudharabah
            Pembiayaan dengan akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (shohibul maal) dengan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana (mudhorib), untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka (Nabhan, 2008; 53)
      Mudharabah adalah akad yang telah oleh umat muslim sejak Zaman Nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw, berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khodijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini diperbolehkan, baik menurut Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma’.
Dalam praktik mudharabah antara Khodijah dengan Nabi, saat itu Khodijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw, ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khodijah berperan sebagai pemilik modal (shohibul maal)  sedangkan Nabi Muhammad Saw, berperan sebagai pelaksana usaha (mudhorib), dengan begitu bentuk kontrak antar dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad  mudharabah (Karim, 2006:204)
            Secara tekhnis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana  pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.   Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Antonio,1999: 95).
      Dalam transaksi mudharabah ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahib al-maal dalam manajemen proyek. Sebagai seorang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil shahib al-maal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.
      Sedangkan menurut (Ascarya, 2007:60-61) Mudharabah  merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal, biasa disebut shahibul maal/robbul maal, menyediakan dana 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudhorib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).
            Mudharabah  adalah termasuk macam syarikat yang paling lama dan paling banyak beredar di kalangan masyarakat dan telah di kenal oleh bangsa Arab sebelum kenabianya (Sirah Ibnu Hisyam, vol.i/p.204). sebagaimana telah Nabi Saw. diakui setelah kenabianya (Asy Syaukani, Nailul Authar, vol.v/p.300) (Muhammad, 2005:36).
 

KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA
Previous
Next Post »
0 Komentar