Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf Di Majelis Wakaf Dan Zakat, Infaq, Shadaqah (Zis) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang

Admin
MANAJEMEN PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI MAJELIS WAKAF DAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH (ZIS) PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN MALANG



BAB I
PENDAHULUAN
A.      Latar Belakang
Saat ini permasalahan ekonomi di negara Indonesia yang mendesak adalah pengangguran dan rakyat miskin yang jumlahnya sangat besar, data BPS (per maret 2008) menyebutkan ada 34,96 juta orang atau 15,42% dari total penduduk Indonesia adalah termasuk penduduk miskin (www.bps.go.id diakses tanggal 02 Agustus 2008, jam 20.50). Ini dikarenakan gerak ekonomi berjalan lamban (down turn). Investasi yang berjalan tidak mampu menyerap pertambahan tenaga kerja yang tumbuh sementara tenaga kerja penganggur yang ada selama ini jumlahnya juga sudah besar. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terciptanya masyarakat miskin yang berakumulasi menjadi sangat besar.
Ironisnya di sisi lain, ada sebagian masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemewahan. Hal ini terjadi disebabkan struktur ekonomi di negara Indonesia sangat timpang (terjadi kesenjangan). Ini dikarenakan basis ekonomi di Indonesia yang strategis dimonopoli oleh segelintir orang (kalangan feodalis-tradisional dan masyarakat modern kapitalis) yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi (Djunaidi dan Al-Asyhar, 2007: 6).

Agama Islam harusnya punya peran dalam menghancurkan ketimpangan struktur sosial yang terjadi saat ini. Bahkan lebih dari itu Islam juga harus punya peran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena Islam tidak hanya sebagai agama yang sarat dengan nilai elitis normatif yang sama sekali tidak memiliki kepedulian sosial, tetapi Islam secara integral merupakan bangunan moral yang turut berpartisipasi dalam berbagai problem sosial kemasyarakatan. Namun realitasnya, saat ini kondisi umat Islam sendiri masih jauh dari ideal. Mayoritas masyarakat yang miskin di Indonesia adalah umat Islam. Tingkat kemampuan ekonomi umat masih sangat rendah. Keadaan tersebut terjadi karena potensi-potensi yang dimiliki umat Islam belum sepenuhnya termanfaatkan dan dikembangkan secara optimal sehingga tidak mampu mengubah taraf kehidupan umat ke arah yang lebih baik.
Salah satu potensi atau instrumen-instrumen ekonomi Islam yang belum termanfaatkan dan dikembangkan secara optimal adalah wakaf. Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dalam upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Wakaf bisa mempunyai fungsi dan peran penting dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi.
Pemerintah pada tanggal 27 Oktober 2004 sudah mengesahkan payung hukum dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yakni Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam undang-undang ini diatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam Bab V pasal 42 – 43, yakni:
Pasal 42:
Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
Pasal 43:
1.       Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
2.       Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
Akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan, undang-undang tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh lembaga pengelola wakaf. Belum adanya manajemen yang rapi dan teratur merupakan problem utama sehingga menyebabkan tidak maksimalnya penanganan harta wakaf. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Irfan Abubakar dari Center For Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah (2007), menyatakan bahwa sistem manajemen pengelolaan harta wakaf untuk saat ini masih belum efektif (www.eramuslim.com diakses tanggal 11 Juni 2008 jam 22.15). Akhirnya umatlah yang menjadi korban, dikarenakan tidak maksimalnya pengelolaan harta wakaf. Padahal potensi harta wakaf secara nasional sangatlah besar, yang saat ini sebagian besar adalah berupa tanah wakaf.
Tabel 1.1
Data Tanah Wakaf di Indonesia

Luas Tanah Wakaf (Hektar)
Jumlah Persil
Nominal
268.653,67
366.595
± Rp 590 trilyun/67 milyar USD
Sumber: Data diolah 2009 dari www.bw-indonesia.net dan www.tabungwakaf.com
Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (resources capital) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Sehingga ketika tanah wakaf dikelola (di-manage) secara maksimal maka akan dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat yang lebih besar daripada yang terlihat pada saat ini.
            Persyarikatan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat Islam telah mempunyai wadah dalam penanganan wakaf yakni Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang ada di seluruh jenjang organisasi Muhammadiyah (tingkat Pusat, Wilayah

dan Daerah). Salah satunya adalah Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang yang saat ini sudah merencanakan beberapa progam kerja sebagai langkah awal untuk menerapkan manajemen yang rapi dan teratur dalam pengelolaan harta wakaf. Hal ini dilandasi untuk meningkatkan mutu dalam pengelolaan harta (tanah) wakaf. Berikut ini beberapa progam kerja pengurus Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) periode 2005 – 2010 dalam pengelolaan harta wakaf:
      Tabel 1.2
Progam kerja Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS)

1.      Peningkatan mutu pengelolaan wakaf
a)        Inventarisasi ulang harta wakaf persyarikatan
b)       Memprioritaskan solusi permasalahan wakaf di lingkungan persyarikatan
c)        Membuat data base harta wakaf persyarikatan
d)       Mengintensifkan pelaksanaan sertifikat tanah aset dan tanah wakaf Muhammadiyah
e)        Menindaklanjuti kerjasama antara Persyarikatan  Muhammadiyah dan BPN
2.      Inventarisasi tanah-tanah aset dan wakaf di lingkungan Persyarikatan
a)       Inventarisasi ulang tanah aset dan tanah wakaf Persyarikatan
b)       Membuat dokumentasi tanah aset dan tanah wakaf Persyarikatan

Sumber: Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Malang

            Adanya manajemen yang rapi dan teratur dimaksudkan agar harta wakaf bisa diberdayagunakan secara maksimal. Dengan adanya aset tanah wakaf yang tersebar di 33 kecamatan di kabupaten Malang, sehingga ketika tanah-tanah wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah kabupaten Malang sudah di kelola dengan manajemen yang rapi dan teratur maka akan bisa memberikan manfaat yang terlihat nyata untuk kemaslahatan umat terutama bagi masyarakat di daerah tersebut.
Akan tetapi berdasarkan informasi pendahuluan dari pengurus Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, bahwasanya saat ini pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf belum bisa berjalan secara maksimal. Timbul pertanyaan, mengapa sampai demikian? Padahal selama ini Muhammadiyah dipandang sebagai satu organisasi yang cukup rapi dan teratur. Dr. H. Ruslan Abdulgani dalam tulisannya “Peranan Muhammadiyah dalam Pergerakan Nasional dan Kemungkinan Masa

Depannya“ berpendapat bahwa Muhammadiyah mampu menjalankan fungsinya untuk mengisi negara Pancasila dengan masyarakat Islam karena ia memenuhi beberapa persyaratan, antara lain sebagai organisasi yang kokoh dan tangguh (Yusuf dkk, 1985: 67). Begitu juga Mitsuo Nakamura dalam disertasinya menyebutkan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi yang sangat disiplin, walaupun sebenarnya tidak ada alat pendisiplinan yang efektif selain kesadaran masing-masing individu.
Mengingat adanya data dan beberapa pernyataan yang cenderung tidak paralel tersebut, adalah menarik sekali untuk mempertanyakan lebih lanjut sebenarnya apa problematika yang ada di Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang dalam pengelolaan tanah wakaf, sehingga sampai saat ini pemanfaatan tanah wakaf belum terlaksana secara maksimal. Pertanyaan atau permasalahan ini seyogyanya dapat dijawab dengan adanya suatu penelitian.
Hal inilah yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk melihat lebih jauh lagi mengenai problematika dalam pengelolaan tanah wakaf di Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Apa saja problematika dalam pengelolaan tanah wakaf dan juga langkah-langkah yang ditempuh oleh Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga pemanfaatan harta wakaf untuk kemaslahatan umat bisa terlaksana secara maksimal.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka kemudian penulis tertarik mengambil judul: “Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf di Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang”.

B.       Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  1. Bagaimanakah manajemen pengelolaan tanah wakaf yang dilaksanakan oleh Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Malang?
  2. Apa saja problematika dalam pengelolaan tanah wakaf yang dihadapi oleh Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Malang?
  3. Apa langkah-langkah yang ditempuh oleh Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Malang untuk mengatasi problematika pengelolaan tanah wakaf?
   
C.      Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
  1. Mengetahui tata kelola yang diterapkan oleh Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang dalam pengelolaan tanah wakaf.
  2. Mengetahui problematika pengelolaan tanah wakaf yang dihadapi oleh Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang.
  3. Mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang untuk mengatasi problematika pengelolaan tanah wakaf.

D.      Manfaat Penelitian
  1. Bagi peneliti
Penelitian ini sebagai sarana untuk mengetahui tentang problematika atau permasalahan secara umum yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf dalam pengelolaan tanah wakaf. Khususnya yang ada di Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang.


  1. Bagi dunia akademisi
Manajemen pengelolaan harta wakaf, secara teoritis maupun praktis, memerlukan pengkajian yang serius dari kalangan akademisi untuk memperoleh pijakan teoritis yang kuat dan dapat diterapkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang problematika pengelolaan tanah wakaf yang terjadi di lapangan. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
  1. Bagi lembaga pengelola wakaf
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang nantinya akan berguna sebagai bahan acuan atau pembelajaran dalam pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf yang efektif dan efisien. Sehingga selanjutnya pengelolaan tanah wakaf yang diterapkan oleh lembaga pengelola wakaf akan semakin baik.
  1. Bagi pemerintah
Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah dalam membuat regulasi terkait dengan pengelolaan dan pengembangan harta (tanah) wakaf. Sehingga fungsi dan peran tanah wakaf dalam kehidupan masyarakat akan dapat terlaksana secara maksimal.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A.      Penelitian Terdahulu
         Dari tabel 2.1 dapat kita lihat beberapa hasil penelitian terdahulu tentang pengelolaan tanah wakaf. Penelitian Didik Gunawan (2003) tentang pengelolaan harta wakaf di Muhammadiyah kota Malang cabang Lowokwaru dan cabang Klojen yakni dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana proses pendaftaran tanah ke BPN Kota Malang, dan juga kendala dalam mengelola harta wakaf yang bersifat konsumtif-tradisional. Penelitian Lailatul Muarofah (2005) tentang pengelolaan harta wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola wakaf berpedoman pada qo’idah yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tetapi dalam prakteknya qo’idah-qo’idah tersebut tidak seluruhnya terlaksana sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal. Penelitian Aminullah (2006) tentang problematika pengelolaan tanah wakaf di Masjid Baitul Qodim Lingkungan Loloan Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali. Dari hasil penelitian diketahui ada beberapa problematika dalam pengelolaan wakaf seperti; kurangnya sosialisasi tentang wakaf dari pihak pemerintah, lokasi tanah yang tidak strategis, dan SDM yang masih kurang maksimal.  

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
NO
PENELITI
JUDUL
JENIS PENELITIAN
METODE PENGUMPULAN DATA
METODE ANALISIS DATA
HASIL
1.
Didik Gunawan
(2003)
Kajian Tentang Pengelolaan Harta Wakaf di Muhammadiyah Kota Malang Cabang Lowokwaru dan Cabang Klojen
Deskriptif Kualitatif
Interview,  observasi, dan dokumentasi
Analisa  deskriptif kualitatif
Berapa banyak tanah wakaf yang bersertifikat, proses pendaftaran tanah ke BPN Kota Malang, dan kendala-kendala dalam mengelola harta wakaf yang bersifat konsumtif-tradisional.
2.
Lailatul Muarofah
(2005)
Pengelolaan Harta Wakaf pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang
Deskriptif Kualitatif
Wawancara dan dokumentasi
Analisa  deskriptif kualitatif
Pengelola berpedoman pada qo’idah yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam prakteknya qo’idah-qo’idah tersebut tidak seluruhnya terlaksana sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal.
3.
Aminullah
(2006)
Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Problematika di Masjid Baitul Qodim Lingkungan Loloan Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali)
Deskriptif Kualitatif
Observasi, interview, dan dokumentasi
Editing, classifying, analyzing, dan concluding
Problematika dalam pengelolaan wakaf seperti; kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Agama RI, lokasi tanah yang tidak strategis, dan SDM yang masih kurang maksimal
4.
Nurul Huda
(peneliti sekarang)
Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf di Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang
Deskriptif Kualitatif
Wawancara dan dokumentasi
Analisis data kualitatif. Menggunakan Metode Perbandingan Tetap (constant comparative method)
Problematika yang menjadi kendala dalam pengelolaan tanah wakaf antara lain : (1). Kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap harta wakaf, (2). Tanah wakaf yang belum bersertifikat, (3). Kesibukan Nazhir, (4). Motivasi Nazhir yang lemah, (5). Kerjasama yang lemah, (6). Adanya pelimpahan tugas dan tanggung jawab, (7). Perencanaan yang kurang tepat, (8). Tidak ada anggaran dana, (9). Belum adanya sistem, prosedur dan mekanisme kerja yang jelas, dan (10). Kurangnya control dari pengurus terhadap Majelis Wakaf dan ZIS di PCM dan terhadap aset-aset tanah wakaf Muhammadiyah.

Sumber: data diolah 2008

            Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:
  1. Sama dalam penggunaan metode penelitian yakni dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.
  2. Untuk melihat tata kelola (manajemen) wakaf yang dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf.
  3. Dengan penelitian Aminullah, untuk mengetahui problematika yang dihadapi pengelola wakaf dalam mengelola tanah wakaf.
            Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:
  1. Lokasi/obyek penelitian yakni pada Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang.
  2. Melihat problematika dalam penanganan pengelolaan tanah wakaf dari segi aspek-aspek manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan).
  3. Melihat langkah-langkah (solusi) yang ditempuh oleh pengelola wakaf dalam mengatasi problematika pengelolaan tanah wakaf. 
  4. Untuk mengetahui problematika dalam pengelolaan tanah wakaf yang bertujuan untuk produktif.


B.       Kajian Teoritis
1.    Pengertian Wakaf
Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab. Asal kata “Waqafa” yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat atau tetap berdiri” (Usman, 1994: 23). Oleh karena itu, tempat parkir disebut mauqif karena di sanalah tempat berhentinya kendaraan demikian juga padang Arafah disebut juga Mauqif di mana para jama’ah berdiam untuk wukuf (Djunaidi dan Al-Asyhar, 2007: iii). Kata “Waqafa” berarti al-habs (menahan) sehingga kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Habsan” (Sabiq, 1987: 153).
Kata al-waqf adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan waqfu al-syai yang berarti menahan sesuatu (Al-Kabisi, 2004: 37). Secara umum kata al-Waqf dalam bahasa arab mengandung pengertian:
َالْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْبِيْسِ وَالتَّسْبِيْلِ
Artinya: Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan. (Tim Depag, 20072: 1).
            Sedangkan pengertian wakaf secara umum menurut istilah:
وَفِى ا لشَّرْعِ: حَبْسُ اْلأَصْلِ وَ تَسْبِيْلِ الثَّمْرَةِ. اَيْ حَبْسُ الْمَالِ وَصَرْفُ مَنَافِعِهَا فِى سَبِيْلِ اللهِ
Wakaf menurut Syara’: yaitu menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (sabilillah).” (Sabiq, 1971: 378)
                        Namun, para ahli fiqih dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci saling berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini karena adanya perbedaan pandangan mereka tentang barang apa saja yang bisa diwakafkan, kepemilikan barang tersebut setelah diwakafkan, dan sebagainya. Adapun definisi wakaf dalam berbagai pandangan mazhab adalah sebagai berikut:
a.      Mazhab Hanafi
Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Sehingga kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya (Usman, 1994: 25).
b.        Mazhab Maliki
Wakaf adalah perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf) walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Pewakafan itu berlaku untuk masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal/selamanya (Usman: 1994: 25).
c.         Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal
Syafi’i dan Ahmad mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah (www.bw-indonesia.net diakses tanggal 15 Juni 2008 jam 22.00). Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang sudah diwakafkan, seperti: pengalihan kepemilikan harta wakaf, baik dengan melalui pertukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.
d.        Mazhab Lain
Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf ‘alaih (yang diberi wakaf), meskipun mauquf ‘alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.
Pengertian wakaf menurut undang-undang di Indonesia adalah sebagai berikut:
a.         Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977:
Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam.
b.        Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan:
Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan kelembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam (Mannan dan Fauzan, 2002: 121).
c.         Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 :
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 point 1).
           
            Jadi dapat disimpulkan bahwasanya wakaf adalah suatu perbuatan seseorang yang dengan sengaja memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk selama-lamanya yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam.

 


KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA
Previous
Next Post »
0 Komentar