Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provins

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provins


BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Landasan kebijakan otonomi daerah yang berlaku di Indonesia diatur 
dalam UU No. 22 tahun 1999, kemudian direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004. 
Mengacu pada UU No. 22 tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom, yaitu 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, 
berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri. Adapun definisi desentralisasi menurut ketentuan dalam 
UU No. 22 tahun 1999 bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang 
pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Sistem otonomi daerah berarti bahwa daerah memiliki kewenangan dan 
kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan 
aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah berkepentingan untuk 
pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menciptakan prakarsa dan kreativitas 
secara aktif, serta meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD). Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah 
dilakukan karena daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya 

dibandingkan pemerintah pusat yang memiliki keterbatasan dalam menangani 

KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA

Tweet