Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Admin
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Mardiasmo (2004) mengatakan, instansi pemerintah wajib melakukan 
pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan 
strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut 
diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur 
sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan 
upaya reformasi dan pengembangan, khususnya di bidang akuntansi 
kepemerintahan, yang berkesinambungan sehingga terbentuk suatu sistem yang 
tepat.

Dengan adanya laporan keuangan, baik keuangan pusat maupun daerah 
diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik 
secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan 
keuangan tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut kegunaan laporan sebagai 
suatu kewajiban belaka tanpa menjadikan keuangan itu sebagai sumber informasi 
untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan 
menumbuhkan wilayahnya.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban 

keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun 
dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara 
umum. Pada tahun 2005 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar ini 
dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBN/APBD. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar laporan keuangan 
lebih accountable dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan 
keuangan. 

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi 
keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas 
pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 
keputusan mengenai alokasi sumber daya. Apabila informasi yang terdapat di 
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik 
kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu 
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. 
Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh 
pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan 
peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-
undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan 
daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, 
ketidakefisienan, dan ketidakfektifan (Yuliani, 2010)

Hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 

Semester I Tahun 2013 menunjukkan perbaikan kualitas penyajian laporan 
keuangan entitas pemerintah pusat/daerah dibanding Semester I Tahun 2012. 
Perbaikan opini tersebut antara lain disebabkan entitas telah menindaklanjuti 
rekomendasi BPK. Peningkatan kualitas tersebut dapat dilihat dari semakin 
meningkatnya entitas yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
dan kecenderungan menurunnya jumlah entitas yang memperoleh opini Tidak 
Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Jumlah Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini WTP juga meningkat dari 67 
menjadi 113.

Disamping peningkatan kualitas laporan keuangan pada tahun 2013, BPK 
juga mencatat kasus-kasus yang sering terjadi dari tahun ke tahun dan memiliki 
nilai yang relatif besar. Kasus- kasus tersebut antara lain adalah kekurangan 
penerimaan, baik yang berasal dari penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau 
dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah maupun denda keterlambatan 
pekerjaan. Selain itu, BPK juga menemukan kasus seperti pengelolaan aset yang 
tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan kelemahan yang terdapat dalam 
sistem pengendalian intern.

Dari hasil pemeriksaan keuangan yang dilaporkan dalam Ikhtiar Hasil 
Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2013, BPK telah memeriksa 415 LKPD 
Tahun 2012 dari 529 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota. Cakupan 
pemeriksaan keuangan tersebut meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 
realisasi anggaran (LRA) atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, 
laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas (LAK). Hasil 

pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan 

KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA
Previous
Next Post »
0 Komentar