Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Admin
Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
 (Lengkap Sampai Daftar Pustaka)
Abstrak 

BAB III
GAMBARAN DATA PAJAK REKLAME
A. Pengertian Pajak Reklame
Azhari A.Samudera, (dalam perpajakan Indonesia, 1995:225) mengatakan
bahwa Pajak reklame adalah benda, alat, atau perbuatan, yang menurut bentuk,
susunan, dan atau corak ragamnya dimaksudkan untuk mencari keuntungan (sales promotion) dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa seseorang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu
barang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
Berdasarkan hal ini ketentuan umum sesuai dengan keputusan Bupati
Kabupaten Serdang Bedagai dasar hukum yang melandasi Pajak Reklame adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No.09 Tahun 2005 tentang
Pajak Reklame.
3. Undang-undang RI No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
4. Undang-undang RI No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah perubahan atas Undang-undang RI No. 18 tahun 1997.
5. KEPMENDAGRI No. 43 tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Administrasi pajak Reklame pajak daerah dan penerimaan pendapatan.
1. Pengelompokan Pajak Reklame
a. Menurut Penyelenggaraannya :
Reklame meliputi : Reklame Papan/Bilboard/Megatron, Reklame Kain,
Reklame Melekat (stiker), Selebaran, Reklame Berjalan termasuk pada
kendaraan, Udara, Suara, Film/Slide, Reklame Peragaan dan atau Pameran.
b. Menurut yang dikecualikan dari Pajak Reklame :
1. Penyelenggaraan reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harian, Warta
Bulanan, Imajinasi dan sejenisnya.
2. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintahan Pusat Daerah.
c. Menurut Sifatnya :
1. Pajak reklame Subjektif adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame atau badan.
2. Pejak reklame Objektif adalah semua penyelenggara reklame yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan. Yang dimaksud orang pribadi adalah Wajib Pajak yang menyelenggarakan reklame. Sedangkan badan meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik
Negara dan Daerah, Lembaga Dana Pensiun, Organisasi Sejenisnya, BUT
(Badan Usaha Tetap) serta bentuk usaha lainnya.


KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA
Previous
Next Post »
0 Komentar