Pengaruh Kualitas pelayanan Terhadap Kinerja Pegawai Badan Pelayanan Perijinan terpadu (BPPT) Kota Medan

Admin

Abstract: Terbitnya Permendagri No. 24 Tahun 2006 (tanggal 6 Juli 2006) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) semakin mendorong inisiatif pembentukan unit-unit PPTSP di Indonesia. Hal yang ingin dicapai Permendagri ini pada dasarnya ada dua: pertama, memperluas akses publik terhadap pelayanan perijinan yang berkualitas. Kedua, mendorong peningkatan investasi, dengan menyerderhanakan proses-proses perijinan. Sebagai instansi yang baru dibentuk maka BPPT tentu saja masih harus berbenah diri, dan melakukan evaluasi-evaluasi dalam rangka meningkatkan pengaruh kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu kajian yang mengenai persepsi masyarakat tentang keberadaan BPPT serta perencanaan dalam pengaruh kualitas pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mengenai kinerja dari BPPT Kota Medan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya secara umum sudah dikatakan efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari proses pelaksanaan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh BPPT yang sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan standar yang telah ditetapkan oleh BPPT. Hal ini berkaitan dengan alur dan proses pembuatan perizinan yang mencangkup prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik, seperti kepastian waktu, kepuasaan pelanggan, kenyamanan, dan kemudahan saat pembuatan perizinan berlangsung dan lain-lain. Selain itu,kinerja yang baik ini didukung pula oleh kualitas sumber daya aparatur yang professional dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi Negara dengan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan pelayanan secara optimal.

Previous
Next Post »
0 Komentar