FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL, MEKANISME COORPORATE GOVERNANCE, PENGUNGKAPAN COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERUSAHAAN MANUFAKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

Admin

FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL, MEKANISME COORPORATE GOVERNANCE, PENGUNGKAPAN COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERUSAHAAN MANUFAKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA (LENGKAP SAMPAI DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN)


PENDAHULUAN 
Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Daniri, 2008). Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga teralienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diterbitkan dan mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumberdaya alam untuk melaksanakan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaporan tersebut merupakan pencerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para stakeholders dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Lebih dari itu arah perubahan sosial masyarakat Indonesia yang menuntut diterapkannya prinsip Good Corporate Governance bagi para pebisnis membuat isu ini semakin relevan untuk dikaji. 

Daniri (2008) menyatakan bahwa pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan pemegang saham (produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR hanya sekadar kosmetik. Daniri (2008) menyebutkan bahwa pemahaman perusahaan tentang konsep CSR masih beragam yang salah satunya disebabkan minimnya literatur yang ada. Hal senada juga diungkapkan Miranty dalam tulisannya di majalah MIX edisi 16 Oktober 2006. Sampai saat ini, pemahaman mengenai CSR masih belum merata. Banyak perusahaan yang menjadikan karitas (charity) sebagai bentuk CSR mereka. Padahal CSR seyogyanya merupakan kebijakan strategis dengan tujuan jangka panjang dan dilaksanakan secara berkesinambungan. 

Utama (2007) mengungkapkan bahwa saat ini tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah. Selain itu, apa yang dilaporkan dan diungkapkan sangat beragam, sehingga menyulitkan pembaca laporan tahunan untuk melakukan evaluasi. Pada umumnya yang diungkapkan adalah informasi yang sifatnya positif mengenai perusahaan. Laporan tersebut menjadi alat public relation perusahaan dan bukan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan ke publik. Dan hingga kini belum terdapat kesepakatan standar pelaporan CSR yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menyiapkan laporan CSR. (www.ui.edu). Syafrani (2007) menyatakan bahwa pengaturan CSR dalam pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 menimbulkan kontroversi. (www.legalitas.org). Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia memunculkan hasil yang beragam. Sembiring (2003) menghasilkan temuan bahwa profitabilitas tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Variabel ukuran perusahaan terbukti signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Penelitian Sembiring (2005) menunjukkan hasil yang hampir sama. Variabel independen yang diteliti adalah profitabilitas, size, leverage, ukuran dewan komisaris dan profile. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Variabel lainnya (ukuran dewan komisaris, size, dan profile) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Anggraini (2006) dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang berbeda. Profitabilitas dan size perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial. Variabel prosentase kepemilikan manajemen dan tipe industri terbukti mempunyai hubungan positif signifikan. Temuan ini sejalan dengan hasil yang diperoleh Hackston dan Milne (1996) dalam Anggraini (2006) yang tidak berhasil menemukan hubungan profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial. Reverte (2008) serta Branco dan Rodriguez (2008) juga menemukan hasil yang sama, yaitu profitabilitas tidak terbukti signifikan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR. Novita dan Djakman (2008) menemukan hasil berbeda, bahwa size perusahaan terbukti berpengaruh signifikan. Parsa dan Kouhy (2007) melakukan penelitian tentang pengungkapan informasi sosial oleh perusahaan kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar pada Alternative Investment Market (AIM) Inggris menghasilkan temuan bahwa size brkorelasi positif terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian tentang kaitan corporate governance dengan pengungkapan CSR dilakukan oleh Novita dan Djakman (2008) dan juga dilakukan oleh Farook dan Lanis (2005) dengan sampel bank Islam di seluruh dunia. Farook dan Lanis (2005) menemukan bahwa islamic governance (sebagai proksi corporate governance di bank Islam) terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Novita dan Djakman (2008) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi luas pengungkapan CSR. Hal ini senada dengan hasil penelitian Barnae dan Rubin (2005) yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki hubungan dengan pengungkapan CSR. Demikian juga dengan variabel kepemilikan asing yang tidak terbukti berpengaruh signifikan.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor – faktor fundamental dan mekanisme coorporate governance terhadap Pengungkapan Coorporate Social Responsibility perusahaan manufaktur dan SDA di Indonesia tahun 2009. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi tentang efektifitas pelaksanaan pengungkapan CSR di Indonesia setelah adanya UU no 40 tahun 2007.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS. 
Teori Legitimacy 

Keterkaitan antara individual, organisasi, dan masyarakat dapat dipandang sebagai “social contract”, berdasarkan definisi teori ekonomi politik, stakeholder, dan legitimasi (Ramanathan, 1976; Williams, 1999; Deegan, 2002). Organisasi memainkan peranan penting dalam masyarakat dan mempunyai tanggung jawab untuk diakui keberadaannya di dalam masyarakat (Farook dan Lanis, 2005). Deegan (2007) mengutip klarifikasi dari Lindblom (1994) atas perbedaan diantara “legitimation as the process that leads an organisation being adjudged legitimate, and legitimacy as a status or condition. Richardson (1987) mendefinisikan “legitimation” sebagai proses “which create and validate the normative order of society”. (Hui dan Bowrey, 2008).

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibilities (CSR) merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan perusahaan dengan stakeholders dan disarankan bahwa CSR merupakan jalan masuk dimana beberapa organisasi menggunakannya untuk memperoleh keuntungan atau memperbaiki legitimasi (Ahmad dan Sulaiman, 2004; Campbell dkk. 2003; Lindbolm, 1994, dikutip dalam Gray dkk., 1995; O’Donovan, 2002). Deegan (2006) dan Dillard dkk. (2004) menyatakan bahwa kerangka teoritis yang menjadi kajian selama beberapa tahun untuk menjelaskan mengapa organisasi melaksanakan pelaporan sukarela terkait dengan lingkungan adalah teori legitimasi. Guthrie dan Parker (1977) menyarankan bahwa organisasi mengungkapkan kinerja lingkungan mereka dalam berbagai komponen untuk mendapatkan reaksi positif dari lingkungan dan mendapatkan legitimasi atas usaha perusahaan (Hui dan Bowrey, 2008).
KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA
Previous
Next Post »
0 Komentar

.