Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto


Indonesian Abstract 


Penelitian ini dilakukan atas dasar masih terdapatnya kemiskinan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Mojokerto. Sebagai upaya dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Salah satu program itu adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan memenuhi kewajiban di bidang pendidikan dan kesehatan. Di Kabupaten Mojokerto PKH mulai dilaksanakan pada tahun 2007/2008 di delapan belas kecamatan, salah satunya yakni Kecamatan Dawarblandong. Peneliti memilih Kecamatan Dawarblandong karena kecamatan ini memperoleh bantuan PKH terbanyak di Kabupaten Mojokerto yakni 1585 RTSM tahap tiga pada tahun 2013 (UPPKH Kabupaten Mojokerto). Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Dengan metode kualitatif peneliti dapat memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi dalam situasi tertentu menurut pandangan peneliti. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Mojokerto dan situs penelitian di Kecamatan Dawarblandong. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian implementasi PKH di Kecamatan Dawarblandong belum berhasil. Tidak semua isi kebijakan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan dengan sesuai. Pelaksanaan PKH di Kecamatan Dawarblandong dapat dibilang cukup baik tetapi belum berhasil, karena dari sekian banyak kriteria atau ketentuan yang harus dipenuhi ada beberapa yang direalisasikan dengan baik seperti uang bantuan diterima langsung oleh peserta, peserta sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Namun ada juga beberapa yang masih belum direalisasikan dengan baik seperti adanya pelanggaran oleh pendamping yakni mempunyai pekerjaan lain (double job) selain pendamping, dan masih adanya masyarakat yang protes. Adanya protes dari masyarakat ini menunjukan pelaksanaan PKH tidak berhasil memberikan arahan maupun bimbingan kepada masyarakat untuk berusaha menjadi masyarakat yang mandiri tanpa adanya ketergantungan pada pemerintah. Saran yang dapat dilaksanakan yakni menambah biaya operasional dan memperbaiki fasilitas, sanksi harus dilaksanakan, menambah pegawai dengan perekrutan yang baik, mengevaluasi kebijakan serta pemberian penghargaan kepada perseorangan.

 Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

English Abstract 


This research was conducted on the basis of the presence of poverty in Indonesia and especially in Mojokerto. In an effort to overcome poverty, the government has a wide range of integrated poverty reduction programs. One of the programs is Program Keluarga Harapan (PKH). PKH is a program that provides cash assistance to Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) to meet obligations in the field of education and health. In Mojokerto, PKH commenced in the year 2007/2008 in eighteen subdistrict, one of them is subdistrict Dawarblandong. Researchers choose subdistrict Dawarblandong because this subdistrict getting highest assistance PKH in the Mojokerto that is 1585 RTSM stage three in 2013 (UPPKH Mojokerto). The research method use descriptive qualitative research approach. Qualitative research method is used to understand and interpret the meaning of an event interactions in specific situations according to researchers. The research location is in Mojokerto and research sites in subdistrict Dawarblandong. In this study, the data analysis is using interactive analysis model of Miles and Huberman. From the result, the implementation research of PKH in subdistrict Dawarblandong it is not successful. Not all contents of policy in the Program Keluarga Harapan implemented well. PKH implementation in subdistrict Dawarblandong still can be fairly well but have not been successful, because of many criteria or conditions which must be met which realized as cash assistance received directly by the participant, the participant has met specified requirements. Even there are though some policies realized as a violation by the companion who has another job (double job) even to be a companion, and there are still people who protest. Protest from the public show the implementation of PKH failed to provide the direction and guidance to communities to become self-sufficient society without dependence on government. Suggestions that can be implemented are the increase operational costs and improve the facilities, sanctions should be implemented, adding employees with good recruitment, evaluating policies and giving awards to individuals

Previous
Next Post »
0 Komentar

.