Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA


A. Latar Belakang Masalah 


Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang begitu besar yakni 262 juta jiwa yang tersebar dalam 17.000 pulau yang ada di negara Indonesia ini. Jumlah penduduk yang begitu banyak dan wilayah yang begitu luas serta terpisahkan oleh lautan-lautan tentu tidak lepas dari berbagai kendala dalam rangka perwujudan amanat dalam Undang Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemiskinan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menjadi masalah utama tatkala membahas berkaitan dengan kesejahteraan umum. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya adalah dengan pemberian bantuan sosial. Salah satu bantuan sosial (bansos) yang dicanangkan adalah Program Keluarga Harapan yang kemudian dikenal dengan PKH. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Program yang dijalankan sejak tahun 2007 tentu tidak lepas dari berbagai hal yang mewarnai terselenggaranya program ini. Program perlindungan sosial yang juga di kenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kronis.1 Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMK /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Berdasarkan hasil studi Chambers di Asia Selatan dan Afrika, Soetrisno (Awan Setya D. Et. All, 1995), menyimpulkan bahwa inti dari masalah kemiskinan terletak pada apa yang disebut dengan deprivation trap atau jebakan kekurangan. Di dalam deprivation trap tersebut terdiri dari lima ketidakberuntungan yang melilit kehidupan keluarga miskin, yaitu (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan, (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan. Dari lima ketidakberuntungan tersebut, ada dua yang memerlukan perhatian serius, yaitu (1) kerentanan dan (2) ketidakberdayaan. Hal ini disebabkan dua jenis ketidakberuntungan ini sering menjadi sebab orang miskin menjadi lebih miskin.

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa model kesejahteraan dan kemiskinan; misalnya, Badan Pusat Statistik yang mengukur kemiskinan dengan fokus konsumsi dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada kesejahteraan keluarga. Dalam pengertian lain disebutkan “Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan ”.4 Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa kemiskinan yang terjadi apabila dapat tertangani dapat memberikan atau meningkatkan kesejahteraan.

Program Keluarga Harapan yang secara nasional telah dilaksanakan sejak tahun 2007 namun, di Kabupaten Banyumas baru dapat dilaksanakan sejak tahun 2013. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah dan sistem yang belum siap pada saat itu. Bersamaan dengan keputusan dari pemerintah di tahun 2013,sebanyak 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas mulai menjadi penerima manfaat PKH, yakni termasuk Kecamatan Cilongok di dalamnya.5 Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 27 Kecamatan memiliki kondisi kesejahteraan keluarga sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini:



Dari tabel diatas dapat kita ketahui bersama bahwa jumlah keluarga di Kabupaten Banyumas dari 2011 hingga 2017 terus meningkat setiap tahunnya, terkecuali pada tahun 2017 dimana pada tahun 2016 jumlah keluarga sebesar 516.560 keluarga, dan pada tahun 2017 turun menjadi 488.906 keluarga. Kemudian apabila diklaslifikasikan menjadi 5 tingkatan keluarga sejahtera bahwa jumlah keluarga pra sejahtera cenderung menurun setiap tahunnya dari tahun 2011 sebesar 23,78 ; 2012 sebanyak 23,66; 2013 sebanyak 23,35; 2014 sebanyak 22,56; 2015 sebanyak 20,89; 2016 sebanyak 20,68; dan namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi sebesar 21,84. Adapun jumlah keluarga Sejahtera 1 cenderung mengalami kenaikan, jumlah dari tahun 2011 sebesar 19,52; 19,74; 19,6; 19,77; menurun pada tahun 2015 menjadi 17,95; meningkat kembali pada 2016 menjadi 18,43 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 19,47. Jumlah keluarga sejahtera 2 mengalami kenaikan dan penurunan secara tidak teratur setiap tahunnya mulai tahun 2011 dengan jumlah 27,48; 27,3; 26,64; 29,08; 33,98; 33,58; dan pada tahun 2017 menjadi 29,82. Jumlah keluarga sejahtera 3 cenderung mengalami kenaikan mulai dari 22,15 pada 2011 hingga menjadi 22,15 pada tahun 2017. Kemudian jumlah keluarga sejahtera 3 plus cenderung mengalami kenaikan.



Previous
Next Post »
0 Komentar

.