Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Sangat Miskin (Ksm) Penerima Bantuan Studi Di Kecamatan Rindi Kebupaten Sumba Timur

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KELUARGA SANGAT MISKIN (KSM) PENERIMA BANTUAN (STUDI DI KECAMATAN RINDI KEBUPATEN SUMBA TIMUR)



PENDAHULUAN 

Kemiskinan merupakan issue strategis dalam pembangunan di sebuah Negara, namun kemiskinan seringkali menjadi hambatan bagi Negara berkembang didunia dalam proses pembangunan, seperti Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa : “Pembangunan di Negara berkembang selalu di latar belakangi oleh permasalahan keterbelakangan, kemiskinan, dan pengangguran. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang tidak luput dari permasalahan kemiskinan tersebut. Bahkan kemiskinan di Indonesia di pandang sebagai kemiskinan budaya dan terjadi karna proses pemiskinan struktural” todora dalam wrihatnolo (2002:77)

BPS Tahun 2012 menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 12,49 %. Pada periode tahun 1996- 1998 angka kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan tajam, di mana angka kemiskinan di perkotaan naik menjadi 62,72% dan angka kemiskinan di pedesaan mencapai angka 61,1%. Kondisi ini hampir merata di seluru provinsi dan kabupatan/kota di Indonesia, jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia per marat 2014 menurut BPS adalah sebanyak 28.280.010 jiwa tersebar di kota sebanyak 10.507.200 jiwa dan didesa 10.507.200 jiwa dan didesa 17.772.81 jiwa. persentase penduduk miskin sebanyak 11,25 % dengan persebaran 8,34 persen diperkotaan 14,17 didesa. 

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi wakil Presiden Republik Indonesia, pemerintah mengklasifikasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam tiga kelompok (klaster) kebijakan. Pertama, adalah kelompok kebijakan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Kebijakan ini merupakan program- program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelaanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh keluarga sangat miskin (KSM). Klasifikasi program ini meliputi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Kelurga Harapan (PKH). Kedua, adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kerakteristik kebijakan ini adalah program dengan pendekatan partisipatif, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok, serta perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Penerima manfaat program adalah kelompok masyarakat yang di kategorikan miskin. Contohnya adalah PNPM Mandiri.
Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Sangat Miskin (Ksm) Penerima Bantuan Studi Di Kecamatan Rindi Kebupaten Sumba Timur


Ketiga, adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Kerakteristik kebijakan ini berupa ini berupa program yang memberikan bantuan modal skala mikro, memperkuat kemandirian usaha dan meningkatkan manajemen usaha. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kata BPS soal penurunan angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Namun laju pengetasan anga kemiskinan tersebut kian melambat dari tahun ke tahun. BPS mencatat penduduk miskin Indonesia perFebruari 2004 sebanyak 36,1 jjuta jiwa (16,6%), pada maret 2012 jumlahnya mengerucut menjadi 29,13 juta jiwa (11,96%). Disisi lain, BPS mencatat pada 2008 – 2009 angka kemiskinan berkurang 2,5 juta jiwa. Namun, pada periode tahun 2009- 2012 rata- rata pengurangan penduduk miskin mengalami perlambatan menjadi 1 -1,5 juta jiwa pertahunnya. Adanya perlambatan tersebut tentu kontras dengan kontras dengan kucuran anggaran pemerintah yang selalu bertambah tiap tahunnya. Jika pada tahun 2004 anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar 374 triliyun, pada tahun 2012 anggaran melonjak delapan kali lipat menjadi 1.548 triliyun. Berdasarkan data survey social ekonomi nasional (susenas) 2015, terdapat 28,51 juta warga yang beradapada garis kemisknan atau sebanyak 11,13 persen dan 73,95 juta retan miskin. Purwanto (2012:13) menyatakan bahwa selama ini banyak program atau kebijakan yang gagal melaksanakan dari pada yang berhasil di laksanakan, bahkan para ahli menyatakan bahwa implementasi yang berhasil hanyalah sebuah kebetulan (by chance), sementara kebijakan yang gagal dalam implementasi merupakan by design Sehingga perlambatan yang terjadi tersebut sengat mungkin disebabkan oleh banyaknya kendala dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan. Permasalah kemiskinan juga pasti terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT adalah Provinsi dengan jumlah penduduk 5.120.000 jiwa tahun 2015. Data BPS provinsi NTT menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 1,149 juta orang atau 22,19 persen dari total jumlah penduduk 5,3 juta orang . jumlah penduduk miskin di NTT mengalami penurunan sekitar 10.610 orang di banding penduduk miskin pada September 2015 yang mencapai 1,160 juta orang atau 22,58 persen dari total penduduk NTT. Perkambangan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur selama maret 2010 – maret 2016 cenderung mengalami mengalami penurunan walaupun sempat naik pada periode maret 2015 akan tetepi mulai bergerak turun secara perlahan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program nasional yang telah diimplementasikan sejak tahun 2007 oleh kementrian sosial Republik Indonesia. Bentuk program ini adalah pemberian bantuan tunai (cast transfer) kepada KSM penerima bantuan. Program ini berupaya untuk mengembangkan system perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia.


Previous
Next Post »
0 Komentar

.