Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BALONGMASIN KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO


PENDAHULUAN 

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus-menerus dikaji serta menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah karena tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dinilai dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (multiplier effects) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh, sehingga kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainya (Purwanto dkk, 2013: 80).

Menurut Huraerah, kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dinilai telah mengalami beberapa kekeliruan paradigmatik. Pertama, masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional. Penanggulangan kemiskinan dengan fokus perhatian pada aspek ekonomi terbukti mengalami kegagalan, karena pengentasan kemiskinan yang direduksi dalam soal-soal ekonomi tidak akan mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya. Kedua, lebih bernuansa kemurahan hati dari pada produktivitas, padahal program penanggulangan kemiskinan seharusnya diarahkan supaya mereka menjadi produktif. Ketiga, memposisikan masyarakat miskin sebagai objek dari pada subjek. Keempat, pemerintah masih sebagai penguasa daripada fasilitator (Purwanto dkk, 2013: 80).

Bangun (2016: 2) menegaskan bahwa masalah kemiskinan adalah masalah multidimensi yang juga mengakibatkan gizi buruk dan anak-anak putus sekolah. Rendahnya kemampuan ekonomi sebuah keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM) membawa dampak pada buruknya nutrisi dan gizi, serta menyebabkan banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pelajarannya dibangku sekolah. Sebagian di antaranya harus bekerja keras membantu mencari nafkah untuk keluarganya dan ada yang terpaksa menjadi anak jalanan. Semakin besar jumlah anak usia sekolah yang tidak mampu memperoleh pendidikan yang layak akan memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada masa yang akan datang dan mengakibatkan beban sosial yang sangat tinggi terhadap negara. Penanganan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia ini kemungkinan akan semakin sulit diatasi. Hal ini disebabkan karena sempitnya lapangan pekerjaan serta rendahnya pendapatan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Selain itu, mahalnya biaya pendidikan menyebabkan masyarakat miskin semakin sulit untuk mengenyam dunia pendidikan yang pada akhirnya akan dapat menyebabkan turunnya kualitas sumber daya manusia, maka hal ini juga diperlukan tentang adanya pemberdayaan dari keluarga.


Menanggapi pernyataan di atas, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program bantuan. Salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan bersyarat yang dinaungi oleh Kementerian Sosial. Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2007. PKH membuka akses kepada keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak balita maupun anak usia sekolah untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya (https://pkh.kemsos.go.id diakses 9 Januari 2019).

Misi besar PKH adalah untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Dalam jangka pendek, dana bantuan tunai bersyarat diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung). Dalam jangka panjang, merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Sedangkan tujuan khusus PKH adalah sebagai berikut: 

  1. Meningkatkan taraf hidup Kelompok Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 
  2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. 
  3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
  4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan (https://pkh.kemsos.go.id diakses 9 Januari 2019).
Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan secara serentak se-Indonesia mulai tahun 2007 termasuk wilayah Kabupaten Mojokerto. Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan secara bertahap untuk semua kecamatan se-Kabupaten Mojokerto yang mana terdapat 18 kecamatan. Tahun 2007 terdapat 10 kecamatan yang menerima PKH, yaitu Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg dan Kecamatan Dawarblandong. Tahun 2008 penerima PKH ditambah 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pungging, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Dlanggu dan Kecamatan Puri. Tahun 2009 penerima PKH ditambah lagi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Jetis, sehingga pada tahun 2009 semua kecamatan di Kabupaten Mojokerto sudah mendapatkan bantuan sosial PKH (https://regional.kompas.com diakses 9 Januari 2019).


Kecamatan Pungging merupakan salah satu kecamatan yang berhasil dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Kecamatan Pungging terbagi menjadi 19 desa, yaitu Desa Purworejo, Desa Mojorejo, Desa Curahmojo, Desa Sekargadung, Desa Tempuran, Desa Jatilangkung, Desa Banjartanggul, Desa Kalipuro, Desa Randuharjo, Desa Kembangringgit, Desa Pungging, Desa Lebaksono, Desa Tunggalpager, Desa Balongmasin, Desa Jabontegal, Desa Kedungmungal, Desa Watukenongo, Desa Ngrame, Desa Bangun. Keberhasilan Kecamatan Pungging terbukti dengan adanya masyarakat yang menyatakan graduasi atau berakhirnya masa kepesertaan PKH karena status ekonominya telah meningkat atau sudah tidak memenuhi kriteria kepesertaan PKH. 

Peneliti justru memilih Desa Balongmasin karena terdapat beberapa masalah yang mengakibatkan PKH di desa tersebut belum cukup berhasil. Masalah yang pertama yaitu persebaran bantuan sosial PKH yang belum merata. Kemudian masalah yang kedua yaitu masih terdapat beberapa masyarakat yang belum memenuhi komitmen. Misalnya, setiap kali diadakan pertemuan PKH di desa selalu ada saja masyarakat yang tidak hadir. Kemudian masalah yang ketiga yaitu pola pikir masyarakat yang belum mandiri. Hal tersebut dimaksudkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada bantuan yang diberikan. Bahkan beberapa masyarakat yang sudah mampu juga masih menikmati bantuan yang diterima. Perlu diketahui bahwa proses graduasi atau berakhirnya masa kepesertaan PKH bisa melalui pemutakhiran sosial ekonomi atau juga alamiah. Graduasi berdasarkan pemutakhiran sosial ekonomi adalah masyarakat akan digraduasi karena telah mampu atau status ekonominya telah meningkat. Sedangkan graduasi alamiah adalah masyarakat akan diputus masa kepesertaan PKH-nya karena sudah tidak memenuhi kriteria, misalnya anak yang SMA sudah lulus sekolah dan tidak memiliki komponen lain seperti ibu hamil, balita dan/atau lansia (Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2017). 

Berdasarkan pemaparan masalah-masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balongmasin adalah persebaran bantuan sosial PKH yang belum merata, masih terdapat beberapa masyarakat yang belum memenuhi komitmen dan pola pikir masyarakat yang belum mandiri. Peneliti juga memilih untuk fokus pada bidang pendidikan karena hampir seluruh peserta PKH Desa Balongmasin adalah penerima komponen pendidikan. Oleh sebab itu, pemilihan Desa Balongmasin sebagai lokasi penelitian dirasa sudah tepat, sehingga perlu diadakan evaluasi mengenai PKH di desa tersebut. Mengingat bahwa program ini juga sudah dilaksanakan sejak lama, yaitu sejak tahun 2008. 

Berdasarkan masalah yang telah diungkapkan, maka penelitian ini sesuai dengan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) indikator dalam mengevaluasi suatu kebijakan. Pertama efektivitas, yaitu mengenai apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Kedua efisiensi, yaitu mengenai seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil. Ketiga kecukupan, yaitu mengenai seberapa jauh pencapaian hasil dapat memecahkan masalah. Keempat perataan, yaitu mengenai apakah manfaat didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Kelima responsivitas, yaitu mengenai respon masyarakat terhadap bantuan yang diterima. Keenam ketepatan, yaitu mengenai apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna bagi masyarakat


Previous
Next Post »
0 Komentar

.