Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Pesisir Selatan

Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Pesisir Selatan


PENDAHULUAN 

Program Kelurga Harapan berdasarkan Peraturan Mentri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 memberikan bantuan sosial berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga atau masyarakat miskin yang rentan terhadap risiko sosial. Dengan Sasaran Keluarga miskin yang rentan serta terdaftar dalam Basis Data Terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, keluarga yang memiliki ibu hamil/menyusui; dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Pendidikan anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahundan/atau kesejahteran sosial.

Program Keluarga Harapan di Kecamatan Basa Ampek Balai masih belum maksimal seperti yang diharapkan meskipun sudah ada Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, hal ini diperkuat dengan pernyataan pihak PKH dari Pendamping PKH dan Kasi Bantuan dan jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan bahwa dalam penetapan sasaran PKH berdasarkan Basis Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015, Koordinator PKH dikabupaten tidak dapat menghapus dan menambah peserta PKH. Meskipun masyarakat tergolong penduduk miskin dan memenuhi kriteria pada Permensos RI No 1 Tahun 2018 dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial namun tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu penanggulangan kemiskinan sehingga bantuan tersebut tidak dapat diberikan kepada masyarakat.

Program ini menjangkau aspek yang paling bawah yaitu mensejahterakan masyarakat melalui kesejahteraan keluarga. program PKH yang sudah di implementasikan diberbagai daerah di Indonesia, PKH menunjukkan keberhasilannya dalam memberantas kemiskinana yang ada didaerah, akan tetapi dibeberapa daerah program ini belum berhasil diimplementasikan dengan baik dalam memberantas kemiskinan, yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin didaerah tersebut (Virgoreta, 2015; Kholif, 2014)

Dari berbagai artikel yang telah dibaca diatas peneliti belum menemukan keterkaitan Implementasi Program Keluarga Harapan dengan peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 Tentang PKH pada artikel lainnya, sehingga Implementasi Program Keluarga Harapan yang berhasil atau tidak tersebut didilihat dari aspek yang seperti apa, sebab dalam Peraturan Mneteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 ini mengatur segala aspek baik dari sasaran, komponen, Hak dan Kewajiban serta Proses Pendampingan maupun Mekanisme dari PKH itu sendiri. Sehingga objek penelitian yang akan dilakukan adalah Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan studi Masyarakat di kecematan Basa Ampek Balai Tapan yang berusaha mengidentifikasi Implementasi Program dengan Peraturan Menteri sosial RI No 1 Tahun 2018 yakni peneliti menemukan masalah nyata yakni Implementasi PERMENSOS RI No 1 Tahun 2018 sudah dilaksanakan namun belum sesuai dengan komponen misalnya penentuan peserta PKH ini berdasarkan komponen masyarakat miskin yang rentan dalam hal kesehatan (Ibu hamil dan balita umur 0-6 Tahun), pendidikan (SD,SMP,SMA umur 6-21 Tahun yang belum menamatkan pendidikan), Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia umur 60 Tahun dan Disabiitas Berat). Namun penentuan Peserta PKH ini berdasarkan PERMENSOS No 1 Tahun 2018 dan Basis Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015 sehingga realita dilapangan data tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sekarang. Sehingga muncul ketidakadilan dari masyarakat yang tidak menerima PKH mengenai peristiwa tersebut. Permaslahan lain yaitu pemberian akses KIP,KIS dan Rastra namun masyarakat Keluarga Pnerima Manfaat tidak menggunakan dengan maksismal sehingga Implementasi PKH belum dimplementasikan dengan baik. 
Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Pesisir Selatan    PENDAHULUAN     Program Kelurga Harapan berdasarkan Peraturan Mentri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 memberikan bantuan sosial berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga atau masyarakat miskin yang rentan terhadap risiko sosial. Dengan Sasaran Keluarga miskin yang rentan serta terdaftar dalam Basis Data Terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, keluarga yang memiliki ibu hamil/menyusui; dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Pendidikan anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahundan/atau kesejahteran sosial.    Program Keluarga Harapan di Kecamatan Basa Ampek Balai masih belum maksimal seperti yang diharapkan meskipun sudah ada Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, hal ini diperkuat dengan pernyataan pihak PKH dari Pendamping PKH dan Kasi Bantuan dan jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan bahwa dalam penetapan sasaran PKH berdasarkan Basis Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015, Koordinator PKH dikabupaten tidak dapat menghapus dan menambah peserta PKH. Meskipun masyarakat tergolong penduduk miskin dan memenuhi kriteria pada Permensos RI No 1 Tahun 2018 dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial namun tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu penanggulangan kemiskinan sehingga bantuan tersebut tidak dapat diberikan kepada masyarakat.    Program ini menjangkau aspek yang paling bawah yaitu mensejahterakan masyarakat melalui kesejahteraan keluarga. program PKH yang sudah di implementasikan diberbagai daerah di Indonesia, PKH menunjukkan keberhasilannya dalam memberantas kemiskinana yang ada didaerah, akan tetapi dibeberapa daerah program ini belum berhasil diimplementasikan dengan baik dalam memberantas kemiskinan, yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin didaerah tersebut (Virgoreta, 2015; Kholif, 2014)    Dari berbagai artikel yang telah dibaca diatas peneliti belum menemukan keterkaitan Implementasi Program Keluarga Harapan dengan peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 Tentang PKH pada artikel lainnya, sehingga Implementasi Program Keluarga Harapan yang berhasil atau tidak tersebut didilihat dari aspek yang seperti apa, sebab dalam Peraturan Mneteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 ini mengatur segala aspek baik dari sasaran, komponen, Hak dan Kewajiban serta Proses Pendampingan maupun Mekanisme dari PKH itu sendiri. Sehingga objek penelitian yang akan dilakukan adalah Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan studi Masyarakat di kecematan Basa Ampek Balai Tapan yang berusaha mengidentifikasi Implementasi Program dengan Peraturan Menteri sosial RI No 1 Tahun 2018 yakni peneliti menemukan masalah nyata yakni Implementasi PERMENSOS RI No 1 Tahun 2018 sudah dilaksanakan namun belum sesuai dengan komponen misalnya penentuan peserta PKH ini berdasarkan komponen masyarakat miskin yang rentan dalam hal kesehatan (Ibu hamil dan balita umur 0-6 Tahun), pendidikan (SD,SMP,SMA umur 6-21 Tahun yang belum menamatkan pendidikan), Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia umur 60 Tahun dan Disabiitas Berat). Namun penentuan Peserta PKH ini berdasarkan PERMENSOS No 1 Tahun 2018 dan Basis Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015 sehingga realita dilapangan data tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sekarang. Sehingga muncul ketidakadilan dari masyarakat yang tidak menerima PKH mengenai peristiwa tersebut. Permaslahan lain yaitu pemberian akses KIP,KIS dan Rastra namun masyarakat Keluarga Pnerima Manfaat tidak menggunakan dengan maksismal sehingga Implementasi PKH belum dimplementasikan dengan baik.     Kelemahan dan keterbatasan yang ditemui dalam Implementasi Program Keluarga Harapan bahwa penentuan perserta PKH yang berdasarkan penggunaan Basis Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015 oleh kementrian Sosial RI harus segera dilakukan pembaharuan data, mengingat kondisi masyarakat yang sekarang ini sudah berkembang dari segi kesejahtraannya, dengan demikian baik masyarakat yang menerima PKH sesuai dengan komponen yang tertera dalam Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 dan masyarakat yang tidak menerima PKH juga tidak komplen terhadap program yang dirasa tidak adil dalam menentukan sasaran.        KLIK INI UNTUK MEMBACA SELENGKAPNYA


Kelemahan dan keterbatasan yang ditemui dalam Implementasi Program Keluarga Harapan bahwa penentuan perserta PKH yang berdasarkan penggunaan Basis Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015 oleh kementrian Sosial RI harus segera dilakukan pembaharuan data, mengingat kondisi masyarakat yang sekarang ini sudah berkembang dari segi kesejahtraannya, dengan demikian baik masyarakat yang menerima PKH sesuai dengan komponen yang tertera dalam Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 dan masyarakat yang tidak menerima PKH juga tidak komplen terhadap program yang dirasa tidak adil dalam menentukan sasaran.



Latest
Previous
Next Post »
0 Komentar

.